Connect with us

Apa Kabar Lampung

UU Dikesampingkan Petunjuk BANGDA Jadi Senjata

Redaksi LT

Published

on

Lampung Utara : Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Lampung Utara tahun 2019-2024 dipastikan tidak ditetapkan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Bahkan, DPRD Lampung Utara dalam rapat paripurna penyampaian keterangan Bupati rancangan akhir RPJMD, Sabtu (21/9/2019) malam lalu, telah mengagendakan jadwal Paripurna kembali soal RPJMD pada tanggal 30 September mendatang.

Padahal, besok tanggal 25 september 2019 merupakan batas akhir penetapan Perda RPJMD dan tepat enam bulan Kepemimpinan Agung Ilmu Mangknegara-Budi Utomo sejak dilantik pada 25 Maret 2019 sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara periode 2019-2024. Berdasarkan Undang-Undang, Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam)bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. Apabila Perda tidak ditetapkan sesuai dengan tepat waktu, maka anggota DPRD dan kepala daerah dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan selama 3 (tiga) bulan.

Apakah nantinya Bupati dan Anggota DPRD bakal menerima sanksi lantaran disinyalir tidak mematuhi Undang-Undang?

Ketua sementara DPRD Lampung Utara, Rendy Apriansyah, mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Direktorat Bina Pembangunan Daerah (BANGDA) Kemendagri. Petunjuknya, yang penting Rancangan Akhir RPJMD Lampung Utara 2019-2024 sudah diterima DPRD sebelum tanggal 25 September 2019, maka tidak ada persoalan.

” Kecuali sebelum tanggal 25 memang enggak kita bahas sama sekali dan belum kita terima (rancangan akhir RPJMD), itu dari BANGDA. Nggak ada masalah lagi dan enggak ada sanksi, enggak ada,” Ucap Rendy, belum lama ini.

Menurut Rendy, Kemendagri memaklumi keterlambatan dalam RPJMD Lampung Utara 2019-2024. Yang penting, rancangan akhir RPJMD sudah dibahas sebelum tanggal 25 dan deadlinenya sampai dibulan september.

” Kita inikan banyak diskresi, banyak masalah terkait dengan ketua sementara karena belum jelasnya ketua sementara kan gitu. Setelah jelas, walaupun terlambat, mereka(kemendagri) pun memaklumi itu,” Ngototnya.

Lucunya lagi, petunjuk BANGDA Kemendagri yang nampaknya dijadikan ‘senjata’ untuk mengenyampingkan UU yang berkaitan dengan Perda RPJMD hanyalah berbentuk lisan.

” (Petunjuk BANGDA soal RPJMD) hanya secara lisan. Rencana kami nanti sepulang dari orientasi, berupaya dan jika memang ada waktunya minta secara tertulis,” kata Rendy.

Wakil Bupati Lampung Utara, Budi Utomo, saat dimintai tanggapannya terkait batas waktu penetapan RPJMD, menyerahkan sepenuhnya persoalan RPJMD yang dipastikan di luar batas waktu ini kepada pemerintah pusat.

‎” Nanti, pemerintah pusat yang berikan penilaian. Yang penting, program visi dan misi sudah disampaikan,” ujarnya sembari berlalu menuju mobil dinasnya BE 2 J.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Silahkan Tinggalkna Pesan Anda

Apa Kabar Lampung

Bimtek Ratusan Kades di Lampura Terus Menuai Sorotan

Redaksi LT

Published

on

Lampung Utara : Perjalanan Bimbingan Tekhnis (Bimtek) ratusan Kepala Desa di Lampung Utara ke Bali beberapa waktu lalu terus menuai kritikan. Bahkan, DPC Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Lampung Utara meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas kegiatan bimbingan teknis dari para kepala desa dan ‎aparatur di bawahnya. Pospera merupakan satu-satunya organisasi kemasyarakatan di Indonesia yang pelindungnya presiden (Jokowi).

” Kami minta aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas permasalahan bimtek ‎ke Bali dan sebagainya,” Ucap Sekretaris Pospera Lampung Utara, Yoki Agung Malian, disela-sela aksi unjuk rasa di kantor Inspektorat Lampura, Kamis (5/12/2019).

Yoki menuding bahwa kegiatan bimtek yang menelan dana fantastis hingga miliaran rupiah ini disinyalir tidak sesuai aturan dan hanya untuk memenuhi kepentingan pribadi. Ditinjau dari sisi etika pun, kegiatan ini sangat tidak elok. Kegiatan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh para aparatur desa bersumber dari anggaran dana desa tahun 2019.

” Kegiatan ini dilaksanakan saat Lampura dalam krisis keuangan dan tidak mendapat restu dari Plt. Bupati Budi Utomo. Bahkan, ada kades yang bawa anak dan istri dalam kegiatan itu,” ketusya.

Diketahui, tidak hanya kegiatan bimtek ‎yang dilaksanakan oleh para kepala desa di Bali, Sekretaris Desa pun melakukan perjalanan Bimtek di Yogyakarta. Sejumlah pihak pun mulai menyoroti kegiatan ini.

Kalangan Legislatif turut ikut mempersoalkan perjalanan Bimtek para Kepala Desa dan jajarannya. Direncanakan, DPRD Lampung Utara melalui Komisi I akan memanggil pihak penyelenggara usai memanggil Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia dan Dinas Pemberdayaan Manusia dan Desa.

Reporter : Alex BW
Editor : Red

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Genjot PAD, Pemkab Lampura Pasang Tapping BOX

Redaksi LT

Published

on

Lampung Utara : Upaya Pemerintah Lampung Utara menggenjot pendapatan daerah di tahun 2020 terus dilakukan.

Untuk itu, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Lampung Utara melakukan terobosan dalam mengoptimalisasi penerimaan pajak Hotel dan Restoran/rumah makan, menggunakan alat perekam transaksi (tapping box) dibeberapa titik di wilayahnya.

Saat launching pemasangan tapping box di rumah makan Taruko 1 Kotabumi, Kelapa Tujuh, Rabu (4/12/2019), Plt. Bupati Lampung Utara, Budi Utomo, mengungkapkan bahwa tapping box akan membantu para pelaku usaha dalam melaksanakan pencatatan keuangan serta monitoring.

“ Tentu ini tidak memberatkan para pengusaha, karena pajak ditanggung konsumen. Hal ini sebagai wujud transparansi pengelolaan pajak daerah kita. Dan Masyarakat dapat mengontrol sendiri pembayaran pajaknya,” ucapnya singkat.

Reporter : Alex BW
Editor : Red

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Eksekusi Lahan Warga, Nanang : Penyelesaian Harus Berpihak Pada Rakyat

Avatar

Published

on

Lampung Selatan, Lampungtoday – Pelaksana tugas (Plt) Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto menemui warga Dusun 6A dan 6B Desa Sidodadi Asri, Kecamatan Jati Agung, Selasa (3/12/2019).
Pertemuan yang berlangsung di Pasar Margo Rukun, Desa Sidodadi Asri itu, terkait percepatan penyelesaian sengketa lahan antara warga Dusun 6A dan 6B dengan pihak PTPN 7.
Dalam kesempatan itu, Nanang turut didampingi Kapolres Lampung Selatan AKBP Edi Purnomo, SH, S.IK, MM, dan Dandim 0421 Lampung Selatan Letkol Kav. Oktovianus Robinson Bessie.
Kepala Desa Sidodadi Asri, Didi Marhadi melaporkan, masalah sengketa lahan bermula adanya surat dari pengadilan yang akan mengeksekusi lahan di Dusun 6A dan 6B. Dimana kata dia, di dua dusun dengan luasan sekitar 435 hektar itu tedapat 450 KK yang telah tinggal selama puluhan tahun.
“Mewakili warga kami menolak eksekusi yang akan dilakukan pengadilan, bahkan warga akan berunjuk rasa di pengadilan. Untuk itu kami laporkan masalah ini ke Pak Bupati supaya warga bisa dimediasi dengan pihak PTPN,” ujar Didi Marhadi dihadapan Plt Bupati, Nanang Ermanto.
Menanggapi hal itu, Plt Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto berjanji akan menyelesaikan sengketa lahan dengan secepatnya. Namun demikian, dia meminta masyarakat bisa bersabar dan tidak melakukan hal-hal anarkis yang justru akan merugikan masyarakat itu sendiri.
“Pesan saya bapak ibu bersabar, jangan anarkis dan berkehendak sendiri-sendiri. Gak usah demo-demo, lebih baik berdoa minta kepada Allah, nanti biar kita carikan solusi yang terbaik untuk menyelesaikan masalah ini,” tegas Nanang meyakini puluhan warga Dusun 6A dan 6B.
Nanang juga menyatakan telah memerintahkan jajarannya agar mengundang PTPN 7 untuk duduk bersama mencari solusi terbaik, sehingga masalah tersebut bisa secepatnya terselesaikan.
“Besok (rabu, red) kita panggil PTPN untuk berdialog. Meskipun putusan pengadilan sudah inkrah, tapi kita selaku pemerintah daerah akan mencari solusi terbaik untuk masyarakat. Saya ini gak mau melihat ada masyarakat saya yang susah,” tandasnya.
Sementara, Kapolres Lampung Selatan, AKBP Edi Purnomo juga meminta warga Dusun 6A dan 6B bisa menjaga situasi dan kondisi yang kondusif.
“Kami dari pihak keamanan tentunya akan menjaga situasi tetap kondusif. Masyarakat juga harus menghadapi permasalahan ini dengan kepala dingin. Pak Kades didata betul warganya, jangan sampai ada penyusup yang justru menjadi provokator dalam masalah ini,” tegas Edi Purnomo.
Senada disampaikan Kapolres. Dandim 0421 Lampung Selatan Letkol Kav. Oktovianus Robinson Bessie juga meminta masyarakat bisa menahan diri dan menjaga suasana yang kondusif selama proses mediasi.
“Jangan sampai niat baik Pemkab Lampung Selatan ini ditunggangi pihak-pihak yang tidak bertangungjawab. Karena upaya Pak Plt Bupati ini luar bisa, tolong didukung dan jangan sampai melakukan hal-hal yang anarkis,” tukasnya. (Eko/Kmf)

Continue Reading

Trending