Connect with us

Apa Kabar Lampung

UU Dikesampingkan Petunjuk BANGDA Jadi Senjata

Redaksi LT

Published

on

Lampung Utara : Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Lampung Utara tahun 2019-2024 dipastikan tidak ditetapkan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Bahkan, DPRD Lampung Utara dalam rapat paripurna penyampaian keterangan Bupati rancangan akhir RPJMD, Sabtu (21/9/2019) malam lalu, telah mengagendakan jadwal Paripurna kembali soal RPJMD pada tanggal 30 September mendatang.

Padahal, besok tanggal 25 september 2019 merupakan batas akhir penetapan Perda RPJMD dan tepat enam bulan Kepemimpinan Agung Ilmu Mangknegara-Budi Utomo sejak dilantik pada 25 Maret 2019 sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara periode 2019-2024. Berdasarkan Undang-Undang, Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam)bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. Apabila Perda tidak ditetapkan sesuai dengan tepat waktu, maka anggota DPRD dan kepala daerah dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan selama 3 (tiga) bulan.

Apakah nantinya Bupati dan Anggota DPRD bakal menerima sanksi lantaran disinyalir tidak mematuhi Undang-Undang?

Ketua sementara DPRD Lampung Utara, Rendy Apriansyah, mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Direktorat Bina Pembangunan Daerah (BANGDA) Kemendagri. Petunjuknya, yang penting Rancangan Akhir RPJMD Lampung Utara 2019-2024 sudah diterima DPRD sebelum tanggal 25 September 2019, maka tidak ada persoalan.

” Kecuali sebelum tanggal 25 memang enggak kita bahas sama sekali dan belum kita terima (rancangan akhir RPJMD), itu dari BANGDA. Nggak ada masalah lagi dan enggak ada sanksi, enggak ada,” Ucap Rendy, belum lama ini.

Menurut Rendy, Kemendagri memaklumi keterlambatan dalam RPJMD Lampung Utara 2019-2024. Yang penting, rancangan akhir RPJMD sudah dibahas sebelum tanggal 25 dan deadlinenya sampai dibulan september.

” Kita inikan banyak diskresi, banyak masalah terkait dengan ketua sementara karena belum jelasnya ketua sementara kan gitu. Setelah jelas, walaupun terlambat, mereka(kemendagri) pun memaklumi itu,” Ngototnya.

Lucunya lagi, petunjuk BANGDA Kemendagri yang nampaknya dijadikan ‘senjata’ untuk mengenyampingkan UU yang berkaitan dengan Perda RPJMD hanyalah berbentuk lisan.

” (Petunjuk BANGDA soal RPJMD) hanya secara lisan. Rencana kami nanti sepulang dari orientasi, berupaya dan jika memang ada waktunya minta secara tertulis,” kata Rendy.

Wakil Bupati Lampung Utara, Budi Utomo, saat dimintai tanggapannya terkait batas waktu penetapan RPJMD, menyerahkan sepenuhnya persoalan RPJMD yang dipastikan di luar batas waktu ini kepada pemerintah pusat.

‎” Nanti, pemerintah pusat yang berikan penilaian. Yang penting, program visi dan misi sudah disampaikan,” ujarnya sembari berlalu menuju mobil dinasnya BE 2 J.

Apa Kabar Lampung

Pemkot Metro Membenarkan Perjanjian MoU Dengan PT. Nolimax Jaya

Zuli Ardiansyah

Published

on

Atribut HSpace di Tag Marquee LAMPUNGTODAY.COM
APA KABAR LAMPUNG
KOTA METRO

LAMPUNGTODAY.COM_METRO — Pemerintah Kota Metro mengadakan pertemuan antara TNI, POLRI dengan pedagang shopping pertokoan dan kaki lima, Jumat (07/08/20).

Bertempat di Aula Pemkot Metro membeberkan mengenai perjanjian MoU dengan PT. Nolimax Jaya sejak tahun 2007 sebagai pihak ke-3 (tiga).

Asisten II Yerri Ehwan mengatakan, untuk mencapai kesepakatan bersama maka Pemkot Metro bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) akan melakukan pengukuran yang diawasi oleh masyarakat atau pedagang.

“Untuk pengukuran akan dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus, untuk penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Sedangkan hak PT. Nolimax Jaya seluas 1296 m2 yang sudah mencakup parkir,” ujarnya.

Wakapolres Metro Gusti Iwan Wijaya, menyatakan bahwa TNI dan POLRI tidak memihak kepada PT. Nolimax Jaya ataupun kepada para pedagang.

“Yang kami lakukan sebagai pengamanan yang sesuai dengan aturan hukum. Kami juga minta kepada yang terkait untuk bersepakat guna perekonomian terus berkembang, pusat perdagangan tetap bertumbuh,” ungkap Wakapolres.

Sedangkan dari perwakilan pedagang Pasar Shopping Metro Toro, menuturkan akan mendukung pembangunan ekonomi di Kota Metro. “Kami akan mendukung semua pembangunan, namun pertimbangkan lagi dalam proses pembangunan, jika itu mempersulit kami,” katanya.

Rls (Samsul)

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

WaRu Pasang Wifi di Banyak Titik di Kota Metro, Jadikan Kota Metro Cerdas dan Kreaktif Berbasis Digital

Zuli Ardiansyah

Published

on

Atribut HSpace di Tag Marquee LAMPUNGTODAY.COM
APA KABAR LAMPUNG
KOTA METRO

LAMPUNGTODAY.COM_METRO — Semangat WaRu (Wahdi dan Qomaru) dalam membentuk Kota Metro menjadi Kota cerdas dan kreatif berbasis digital, kini WaRu sudah memasang Wifi di banyak titik di Kota Metro.

Hampir seluruh sudut Kota Metro dapat dijangkau jaringan Wifi yang dipasang oleh WaRu. Kini, masyarakat Metro tidak perlu direpotkan dengan mahalnya pulsa/kuota internet (Terlebih keperluan belajar dari rumah di masa pandemi).

Degan mudahnya akses internet, diharapkan warga Kota Metro lebih mudah dalam memperoleh informasi dan lebih optimal bagi anak-anak muda untuk terus mengembangkan kreativitasnya.

WaRu sudah membangun komitmen untuk menjadikan warga Kota Metro lebih cerdas dan berpengetahuan.

Tercatat sampai saat ini, Jum’at (07/08/2020) sudah puluhan titik yang sudah terpasang oleh Wifi WaRu, dan bisa diakses oleh seluruh masyarakat Kota Metro.

Rls (Samsul)

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Bupati Pesibar Terima Kunjungan Kakanwil Kemenkumham Provinsi Lampung

Redaksi LT

Published

on

Pesisir Barat : Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat melakukan audiensi bersama Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Provinsi Lampung, di Or Batu Gughi, Kamis (06/08/2020).
Dalam sambutannya, Kakanwil Kemenkumham, Danan Purnomo menyampaikan ucapan terimakasih atas waktu dan kesempatannya pihak jajaran Pemda bisa bertemu langsung untuk beraudiensi terkait optimalisasi pelayanan Hukum dan HAM di Kabupaten Pesibar.

Selain itu, Bupati Agus Istiqlal mengucapkan selamat datang kepada Kakanwil Kemenkumham Provinsi Lampung beserta rombongan di Negeri Para Sai Batin dan Para Ulama.

Bupati juga mendukung penuh atas dedikasi, loyalitas dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat Pesibar, khususnya dalam hal harmonisasi peraturan daerah, layanan HAM serta pelayanan keimigrasian dan pemasyarakatan, kata Bupati.

Tidak hanya itu, Bupati juga menyampaikan bahwa, Pemkab Pesibar mendukung Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung untuk meraih predikat WBK dan WBBM.

Sementara itu, Kepala Devisi Pelayanan Hukum dan HAM, Fatmawati mengatakan terkait pembangunan yang ada merupakan salah satu bukti keseriusan Pemda. Diantaranya telah direalisasikannya jaringan listrik bawah laut di Kecamatan Pulau Pisang, dengan demikian pihak Kemenkumham mendukung otimalisasi pelayanan Hukum dan HAM di Wilayah Kemenkumham Provinsi Lampung.

Kegiatan dilanjutkan dengan meninjau kantor Imigrasi Kelas 3 Cabang Kotabumi, didampingi Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Politik, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra, Sekretaris DPRD dan Kaban Bappeda.

Continue Reading

Trending