Connect with us

Apa Kabar Lampung

Rehab Ruang Guru dan Ruang Kelas SMP Negeri 11 Mesuji Diduga Tak Sesuai JUKNIS

Redaksi LT

Published

on

Mesuji :emerintah Pusat melalui program bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2019 guna melengkapi sarana prasarana meningkatkan mutu pendidikan di setiap daerah hingga Ngajar mengajar bisa lebih efektip.

Namun hal ini menimbulkan potensi kasus praktek pelanggaran, dalam pengalokasian dana tersebut sangat rentan korupsi, tak jarang kesempatan ini dijadikan aji mumpung untuk meraup keuntungan pribadi oleh beberapa oknum yang bermental korup.

Seperti halnya yang terjadi di SMP Negeri 11 Mesuji kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, yang mana sekolah tersebut mendapatkan bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Tahun 2019 untuk rehabilitasi gedung ruang kelas senilai Rp. 471.000.000,  dan rehabilitasi ruang guru senilai Rp. 250.000.000, yang dikerjakan secara swakelola oleh pihak sekolah namun diduga dikerjakan tidak sesuai dengan Bestek dan gambar pelaksana Tekhnis yang sudah ditetapkan kepmendibud.

Dari pantauan media dilapangan, pembangunan rehabilitasi ruang kelas dan rehabilitasi ruang guru SMP Negeri 11 Mesuji nampak sekali banyak item-item pekerjaan yang tidak diterapkan sesuai dengan petunjuk gambar pelaksana Tekhnis yang ada seperti ketinggian dinding yang kurang sekitar 10 cm, pemasangan rangka baja tidak menggunakan ikat angin, pemasangan silang dan untuk pemasangan Wap rangka baja hanya 6 batang yang seharusnya 8 batang, kemudian lantai sekeliling gedung sekolah dan ruang guru sudah pada retak karena hanya dilakukan penyemenan biasa (tidak dirabat beton menggunakan adukan 1:3:5 sebagaimana petunjuk Permendikbud No 1 tahun 2019).

Saat ditemui wartawan media ini dikantornya, Sumono S.Pd Selaku kepala sekolah SMP Negeri 11 Mesuji menerangkan bahwa proyek rehabilitasi ruang kelas dan rehabilitasi ruang guru yang bersumber dari DAK Tahun 2019 yang dikerjakan secara swakelola sudah dilaksanakan dengan sangat maksimal dan mengacu kepada (RAB )Rencana anggaran belanja serta sesuai dengan gambar pelaksanaan, agar supaya hasilnya lebih baik. 

Namun sungguh ironis apa yg di sampaikan Oknum Kepsek ini tidak sesuai dgn fakta yg ada di lapangan..ketika awak media sedang Dokumentasikan dgn foto dan Vidio pada Rabat sekeliling Bangunan, Oknum kepsek ini langsung mendampingi awak Media dan tampak terlihat gusar seperti ada sesuatu yg di sembunyikan..

“Saat ini tukang masih istirahat kerja dan kalau ada pekerjaan yang dianggap kurang baik nanti akan kami lakukan perbaikan dan untuk pengerjaan rangka baja, itu yang borong Fasilitatornya nanti jika diperlukan kita akan duduk bersama dengan Fasiltatornya,” punkasnya.

Reporter : Erwan
Editor : Red

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Silahkan Tinggalkna Pesan Anda

Apa Kabar Lampung

Inspektorat Lampung Utara siap perkarakan ‘oknum-oknum’ Dana Desa

Redaksi LT

Published

on

Lampung Utara : Inspektorat Lampung Utara terus memperketat pengawasan Dana Desa di 232 desa se Lampung Utara. Pengawasan ini melibatkan tim auditor Inspektorat Lampung Utara yang disebar diseluruh desa. Bahkan, Inspektorat pun tak mau main-main dalam pengawasan ini.

” Ya saat ini (pengawasan yang dilakukan) tim kami (tim auditor Dana Desa) tengah bekerja. Insyaallah, dipertengahan bulan Februari mendatang, hasil pengawasan (pemeriksaaan) tim auditor di Desa-Desa sudah rampung dan dapat diketahui hasilnya,” kata Inspektur Inspektorat Lampung Utara, Man Kodri, Senin (27/1/2019).

Ditegaskan Man Kodri, jika hasil dalam pengawasan tim auditor, ditemukan adanya Dana Desa yang dikerjakan tidak sesuai, maka dengan tupoksI Inspektorat, mengeluarkan rekomendasi pengembalian uang bagi pembangunan yang tidak sesuai atau dapat juga berupa perbaikan pembangunan fisik.

” Tapi, saya ingatkan sekali lagi, kalau…. Masih Ada…… oknum-oknum yang membandel… yang mengindahkan rekomendasi, Inspektorat tidak berkompromi dan akan merekomendasikan temuan itu ke penegak hukum (Polisi dan Kejaksaan), ingat itu,” kata dia.

Bahkan, terus dia, dari laporan sementara tim auditor kepadanya, ada beberapa desa yang mengerjakan pembangunan fisik Dana Desa yang tidak sesuai.

” Ada laporan seperti itu (pekerjaan fisik yang tidak sesuai). Nanti, akan kami keluarkan rekomendasi terkait temuan – temuan itu,” ucap Man Kodri.

” Para aparatur desa diberikan waktu selama enam puluh hari untuk menindaklanjuti rekomendasi Inspektorat, terhitung sejak rekomendasi dikeluarkan. ‎Jika lewat batas waktu masih tidak diindahkan, temuan itu akan diteruskan kepada penegak hukum. Jadi, kita tidak mau main-main,” imbuhnya.

Reporter : Alex BW
Editor : Red

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

HEALTH OF TOURISM, Ini Pesan Reihana Untuk Pesibar

Redaksi LT

Published

on

Pesisir Barat : Dinkes Pesibar melakukan koordinasi, terkait hibah aset Provinsi Lampung kepada Pemkab Pesibar, baik berupa bangunan dan peralatan Rumah Sakit dan Puskesmas yang ada di Kabupaten Pesisir Barat, dalam rangka tertib administrasi, Jum’at (24/01) di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, ujar Kadiskes Pesibar, Tedi Zadmiko.

Dalam kunjungan ke Dinas Kesehatan Provinsi Lampung tersebut, Kadis Kesehatan Pesisir Barat Tedi Zadmiko didampingi oleh direktur Rumah Sakit KH M Thohir, dr Eva Hadaniah beserta staf. 

Kunjungan diterima langsung oleh Kadis Kesehatan Provinsi Lampung, Reihana, yang dan para staf di lingkup Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.

Kadis Kesehatan Provinsi Lampung mengatakan, bahwa koordinasi, konsolidasi, konsultasi dan kerjasama yang baik sangat diperlukan, dalam rangka mewujudkan generasi yang unggul, Lampung Sehat dan Berjaya.

Dinas Kesehatan Provinsi Lampung akan mendukung seoptimal mungkin apa saja yang dibutuhkan Kabupaten Pesisir Barat, dan mempersilahkan umtuk mengajukan pengajuan hal – hal yang dibutuhkan Dinas Kesehatan Pesisir Barat, ujar Reihana.

Dinas Kesehatan Provinsi Lampung juga akan mengakomodir ataupun yang akan menjadi perencanaan pada penganggaran selanjutnya, tambah Reihana.

Reihana berpesan, sebagai daerah wisata yang menjadi destinasi wisata domestik maupun internasional serta telah menjadi tuan rumah pada event surfing internasional, hendaknya Pemkab Pesibar dapat mengembangkan Health of tourism. 

Pemkab Pesibar hendaknya juga membentuk Puskesmas pariwisata, RS pariwisata yang nantinya mampu memberikan pelayanan secara profesional dan handal kepada para wisatawan baik lokal maupun mancanegara, ujar Reihana.

Untuk itu perlu disiapkan sumberdayanya, baik SDM, peralatan, infrastruktur dan lain sebagainya sebagai pendukung. Terkait aset-aset yang selama ini sudah diberikan, baik itu bangunan, alat kesehatan, bahan habis pakai, obat, vaksin dan sebagainya.

Kadis Kesehatan Provinsi Lampung berpesan agar semua tersebut dapat dilakukan pendataan dan inventarisir, kemudian digunakan, dimanfaatkan dan dipelihara dengan sebaik-baiknya.

Sebelum mengakhiri kunjungannya, Kadis Kesehatan Pesisir Barat, Tedi Zadmiko juga mengundang Kadis Kesehatan Provinsi Lampung untuk hadir dalam rangka peresmian RS KH M Thohir pada tanggal 29 Januari 2020 ini, ujar Tedi Zadmiko. 

Mengingat telah beroperasinya RS. KH M Thohir pada 1 Januari 2020 yang lalu, tutup Tedi Zadmiko.

Reporter : Indra
Ediotr : Red

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

PPPA Lampung Selatan Komitmen Wujudkan KLA

Avatar

Published

on

Lampung Selatan, Lampungtoday – Kabupaten Layak Anak (KLA) di Lampung Selatan (Lamsel) sepertinya bakal kembali ‘digeber’ Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) setempat.
Mulai tahun ini, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) itu bakal meluncurkan sejumlah program dalam mendukung percepatan KLA. Diantaranya, pembuatan Puskesmas ramah anak, tempat ibadah ramah anak dan zona aman sekolah.
Selain itu, OPD ini juga bakal melakukan sosialisasi mengenai ancaman pidana kekerasan anak, melalu penempelan stiker di setiap rumah di Kabupaten Lamsel.
“Melalui tim gugus tugas, kita juga koordinasikan dengan sejumlah OPD di Pemkab Lamsel. Agar, program yang dibuat juga mendukung percepatan KLA. Minimal, ada 26 OPD yang harus terlibat. Sementara ini, baru terpenuhi setengahnya,” ujar Kepala Dinas PPPA, Anasrullah, S. Sos kepada sejumlah wartawan di aula OPD setempat, sinag tadi (24/1/2020).
Dikatakan Anas, melalui perwujudan KLA ini, diharapkan agar terus menekan angka kekerasan terhadap anak yang terjadi di Lamsel. Diketahui, pada tahun 2018 terdapat 39 kasus kekerasan. Kemudian di tahun 2019, terdapat 38 kasus. Terjadi penurunan 1 kasus.
“Untuk itu, kita buat beberapa program untuk meminimalisir kasus-kasus anak. Kita juga akan membentuk program PATBM untuk pemenuhan kebutuhan anak dan perempuan. Forum anak, juga akan dibentuk disetiap desa. Sebagai pelopor dan pelapor untuk mengaspirasi kebutuhan anak. Seperti pada momen musrembang, nantinya forum itu akan dilibatkan,” imbuhnya.
Terpisah, Toni Fisher selaku Fasilitator KLA dan PATBM Provinsi Lampung menambahkan, sejak tahun 2014 lalu, Lamsel telah menjadi KLA. Tahun 2015 kabupaten ini juga telah meraih predikat dengan great pratama.
“Sementara, ada 3 kluster predikat KLA. Yaitu Pratama, Nindiya dan Utama. Untuk Lamsel, sudah tiga kali meraih predikat Pratama,” kata Toni.
Toni menambahkan, program terbaik untuk mewujudkan percepatan KLA hingga pada kluster predikat utama yakni Pemenuhan hak anak, Pengasuhan alternatif, Hak kesehatan anak, Hak anak bidang pendidikan dan Penanganan kasus.
Sementara, sebagai indikatornya ada 9 poin. Yaitu tersedianya regulasi Perda KLA, persentase anggaran yang dialokasikan untuk mendukung percepatan KLA, SDM yang terlatih tentang konvensi hak anak, melibatkan forum anak, kemitraan antar OPD, keterlibatan lembaga masyarakat, kemitraan dalam dunia usaha, kemitraan dengan media dan inovasi dalam KLA.
“Tentunya semua itu perlu didorong dengan komitmen dari Kepala Daerah. Otomatis, jika Bupati langsung yang push program disetiap OPD untuk dapat mendukung percepatan KLA, maka pasti predikat Utama bisa kita raih,” lanjutnya seraya berharap.
Sebagai pilot projek, di Lamsel akan membentuk pesantren ramah anak. Yakni di
Pondok pesantren Nurrul Islam, yang berada di Desa Sukaraja, Kecamatan Rajabasa.
Selain itu, KLA juga akan merambah ke 830 sekolah di Lamsel untuk merealisasikan sekolah ramah anak. Baik PAUD, TK ataupun SD.
Untuk diketahui, KLA diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Perlindungan Anak. Kewajiban dalam melindungi diatur pasal 22 dan hukumannya diatur pasal 23. (Eko)

Continue Reading

Trending