Connect with us

Advetorial

Di Era Bupati Loekman, Lamteng Sabet Penghargaan Mitra Bhakti Husada

Redaksi LT

Published

on

LAMTENG : Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah melalui Dinas Kesehatan bersama dengan mitra perusahaan PT. Gula Putih Mataram (PT. GPM), menerima penghargaan Mitra Bhakti Husada dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, atas pelaksanaan Program Gerakan Pekerja Perempuan Sehat dan Produktif (GP2SP).

Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Dirjen Kesehatan Masyarakat dr. Kirana Pritasari, didampingi Direktur Kesehatan Kerja dan Olahraga drg. Kartini Rustandi, M.Kes, pada peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-55 di Jakarta, belum lama ini.

Penghargaan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah itu diterima oleh Kepala Dinas Kesehatan Lampung Tengah Edy Sunarko, S.K.M, M.K.M, mewakili Bupati Loekman Djoyosoemarto, dan didampingi perwakilan Manajemen PT. Gula Putih Mataram dr. Farida.

Penyerahan piagam penghargaan dan plakat plat emas tersebut, merupakan apresiasi pemerintah pusat atas upaya dan kerja keras Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, dalam pembangunan kesehatan, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat, khususnya pada kelompok pekerja wanita di sektor industri formal.

”Di Indonesia ini ada sekitar 400 perusahaan yang dinilai. Namun tahun ini, hanya 12 perusahaan dari 12 kabupaten/kota saja yang dinyatakan layak menerima penghargaan tersebut,” ujar drg. Kartini Rustandi, M.Kes.

Sementara itu, mewakili Bupati Lampung Tengah Loekman Djoyosoemarto, Kadis Kesehatan Edy Sunarko menyatakan, PT. GPM merupakan perusahaan besar berskala nasional, dengan jumlah pekerja formal wanitanya mencapai 300 orang.

”Perusahaan ini memiliki komitmen serta dedikasi yang baik dalam memperhatikan aspek kesehatan wanita secara komprehensif. Hal ini tentu akan berpengaruh posistif terhadap terwujudnya generasi emas, generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter kebangsaan. Perusahaan ini juga menyediakan sarana dan prasarana serta kebijakan yang mendukung program GP2SP,” ungkapnya.

Oleh karenanya, lanjut Edy, pemerintah kabupaten setempat berharap, upaya dari PT. GPM itu dapat menjadi inspirasi bagi perusahaan lain yang beroperasi di Lampung Tengah. ”Ini demi terwujudnya misi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah di bawah kepemimpinan Bapak Loekman Djoyosoemarto, yaitu dengan mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, dan menciptakan generasi unggul di kabupaten kita tercinta,” ungkap Edy.

Sekadar info, penilaian GP2SP didasari 4 fokus utama, yaitu upaya penurunan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB), sampai dengan program pemberian ASI, kesehatan reproduksi, pemberian gizi pekerja, serta program pencegahan penyakit, baik yang menular maupun tidak, melalui penerapan PHBS dan Germas.

”Secara tidak langsung, program-program kesehatan tersebut adalah upaya mencegah terjadinya stunting pada anak, dan mempersiapkan generasi yang unggul dan sehat,” tandasnya. (Adv / Candra )

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Advetorial

Pembagian BLT DD Tahap ll Kampung Bumi Sari Mulai Di Salurkan Ke Warga

Redaksi LT

Published

on

TULANG BAWANG : Pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Kampung Bumi Sari Di laksanakan di Balai Kampung Bumi Sari Kecamatan Rawa Pitu Minggu 28/06/2020

Pembagian tersebut di hadiri oleh Bapak Sekcam, Bhabinkamtibmas, Babinsa, BPK dan para tokoh lain nya. Pembagian tersebut berjalan lancar Aman dan Kondusif.

Jumlah penerima bantuan tersebut sebanyak 73 KK, yang sudah di data melalui RT dan RK Dan di ketahui oleh BPK. Pendataan tersebut melalui seleksi siapa siapa saja yang wajib menerima bantuan tersebut. Guna mengurangi beban masyarakat yang terdampak Covid 19.

Dan kedepan nya masih ada lagi satu kali jumlah 600rb, Setelah ada keputusan resmi dari pemerintah Daerah dan Pusat akan ada 3 bulan sampai September dengan jumlah yang tidak sama. Dengan 3bulan awal yaitu 300 perbulan. Ujar Bapak Andi Hajar Pranoto selaku Kepala Desa Bumi Sari

Harapan dari Bapak Andi selaku Kepala Kampung Bumi Sari, Bagi warga penerima bantuan tersebut dapat di gunakan sebagai mesti nya untuk keperluan keluwarga. Jangan sampai di pergunakan untuk hal hal yang tidak penting.

Warga yang mendapatkan Bantuan Langsung Tunai BLT DD tersebut sangat senang, Dan mengucapkan terimakasih Kepada Pemerintah. Yang menyalurkan Bantuan tersebut melalui Dana Desa (DD) Karna dari bantuan tersebut dapat meringankan beban kami yang saat ini terdampak Covid 19. Ujar salah satu warga. (ADV/Agus)

Continue Reading

Advetorial

Arinal Djunaidi : Kinerja Pansus DPRD Lampung OKE

Redaksi LT

Published

on

Bandar Lampung : Paripurna Pembicaraan Tingkat II Laporan Panitia Khusus LKPJ Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019, di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Bandarlampung berlangsung lancar, Rabu (5/6/2020).

Dalalm paripurna tesebut, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengapresiasi kinerja Panitia Khusus (Pansus) DPRD Lampung yang telah mencermati dan menelaah, serta memberikan rekomendasi LKPJ Kepala Daerah Akhir TA 2019.

Orang nomor satu di Lampung itu mengaku akan menindaklanjuti rekomendasi tersebut sebagai pertimbangan penyusunan program Eksekutif dan Legislatif.

Gubernur juga menuturkan bahwa rekomendasi DPRD merupakan catatan-catatan strategis yang berisikan saran, masukan dan/atau koreksi terhadap penyelenggaraan urusan desentralisasi/konkuren, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan. (ADV).

Continue Reading

Advetorial

DPRD Lampung : OTDA Harus Dampingi TIM Pemekaran 3 Kabupaten

Redaksi LT

Published

on

Bandar Lampung : DPRD Lampung mengimbau Pemerintahan dan Otonomi Daerah (OTDA) Provinsi Lampung mendampingi panitia pemekaran Kabupaten Sungkai Bunga Mayang, Kabupaten Lampung Seputih Timur dan Kabupaten persiapan Lampung Seputih Barat.

“Panitia pemekaran dan penyuluhan hukum secara terpadu pada masyarakat dengan melibatkan aparat hukum terkait yaitu kepolisian dan kejaksaan, ” ujar juru bicara Pansus DPRD Lampung, Siti Rahma, Jumat (5/6/2020).

Menurutnya, produk hukum yang sudah ada seperti pemberian bantuan hukum bagi masyarakat agar peraturan daerah yang telah disahkan sesuai, dengan segera ditindaklanjuti dengan peraturan pembangunan terkait dengan adanya tupoksi.

“Sehingga ke depannya tiga kabupaten pemekaran tersebut dapat terwujud, ” ungkapnya.

Namun, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Lampung, Nirlan belum bisa memastikan hal itu.

Pihaknya perlu ada pembicaraan dengan DPRD Lampung.

“Terkait pemekaran tiga kabupaten tersebut tidak masalah.
Hanya saja masih terhenti pembahasannya di pusat sejak 2016 lalu,” ujarnya.
Nirlan menegaskan pada intinya semua tergantung pusat. Pemprov Lampung hanya memfasilitasi saja.

“Memang benar ada tiga kabupaten yang sudah masuk pembahasan di pusat. Sementara Kabupaten Natar Agung belum, karena sampai saat ini belum ada pembahasan di DPRD dan pemerintah daerah,” tutur dia. (ADV).

Continue Reading

Trending