Connect with us

Apa Kabar Lampung

Pemprov Dan DPRD Lampung Sepakat Pertahankan Tenaga Honorer

Redaksi LT

Published

on

Bandar Lampung : Pemprov Lampung bersama DPRD Lampung, berjanji akan perjuangkan nasib ribuan tenaga honorer di lingkungan Pemprov Lampung.

Kesimpulan tersebut didapat dari rapat dengar pendapat antara Komisi I DPRD Lampung dengan BKD Lampung di ruang rapat Komisi I DPRD Lampung, Selasa (28/1/2020).

Rapat dengar pendapat tersebut digelar dalam rangka menyamakan persepsi terkait dengan rencana pemerintah pusat yang akan memulai menghapuskan tenaga honorer di daerah

Sekretaris Komisi I DPRD Lampung Mikdar Ilyas memastikan, dewan dan pemprov akan mempertahankan seluruh tenaga honorer di lingkungan Pemprov Lampung.

“Kami akan berjuang mempertahankan sekitar 3.667 tenaga honorer yang ada di lingkungan Pemprov Lampung,” ujar Mikdar Ilyas, Selasa (28/1/2020).

• Tenaga Honorer Resmi Akan Dihapuskan, Lihat Aturan dan Kapan Mulai Dibe

Sebagai tindak lanjut atas rapat dengar pendapat tersebut, Mikdar Ilyas mengatakan, Komisi I bersama BKD Lampung akan berbicara dengan BKN RI dan Kemenpan RB.

“Secepatnya akan kami bicarakan ini dengan BKN RI dan Kemenpan RB,” jelas Mikdar Ilyas.

Mikdar Ilyas menegaskan, rencana penghapusan tenaga honorer bertolak belakang dengan visi Presiden RI Joko Widodo yakni mengurangi jumlah pengangguran.

“Visi presiden kan mengurangi jumlah pengangguran, sedangkan kalau honorer dihapus nanti malah semakin banyak pengangguran di Indonesia,” tegas Mikdar Ilyas.

Sementara itu, Kepala BKD Lampung Lukman memastikan, mendukung keputusan DPRD Lampung untuk mempertahankan tenaga honorer yang ada.

Bahkan, menurut Lukman, saat ini Pemprov Lampung justru mengalami kekurangan tenaga kerja.

Sehingga, lanjut Lukman, perlu ada penambahan tenaga honorer.

“Iya, kami (BKD Lampung) sependapat tentang mempertahankan tenaga honorer,” kata Lukman di tempat yang sama.

“Justru saat ini kami (pemprov) kekurangan tenaga bantuan, sehingga lebih dianjurkan untuk ditambah,” tandas Lukman.

Tenaga Honorer Akan Dihapuskan

Sebelumnya, pemerintah bersama DPR RI akhirnya sepakat untuk menghapuskan tenaga honorer.

Kepastian tersebut merupakan kesimpulan rapat yang diadakan di ruang rapat Komisi II, gedung DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2020).

Komisi II DPR, Kementerian PAN-RB, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sepakat untuk secara bertahap menghapuskan jenis-jenis pegawai seperti tenaga honorer.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arif Wibowo mengatakan bahwa perlu dipastikan tidak adanya lagi pegawai-pegawai yang jenisnya di luar undang-undang.

“Sementara, saat ini masih ada bahkan di daerah-daerah masih mengangkat pegawai-pegawai yang kontrak tapi kontraknya seperti apa kita tidak tahu,” kata Arif dalam sidang tersebut.

Ia mengungkapkan kondisi l

“Ini kan tidak compatible dengan UU yang berlaku,” tuturnya lagi.

Banyak pegawai berstatus non ASN

Di dalam rapat tersebut, pihak Kemenpan-RB juga mengungkapkan masih banyaknya pegawai yang berstatus non ASN.

“Untuk tenaga kesehatan, pendidikan dan penyuluhan yang non-ASN, pemerintah sudah setuju akan masuk ke skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) karena usia mereka sudah di atas 35 tahun, kami akan segera menyusun ini,” ungkap pihak KemenpanRB.

Menurut KemenpanRB, skema tersebut ditujukan khususnya bagi yang bekerja di lembaga non struktural.

“Kami akan segera menyusun skema ini agar mereka diangkat menjadi pegawai ASN supaya gaji dan status mereka bisa terjamin,” tuturnya.

Dalam rapat tersebut, anggota Fraksi Demokrat M. Muraz menyoroti tes CPNS yang memiliki dua sisi.

“Tes CPNS memang menggembirakan di satu sisi, tetapi di sisi lain menyebabkan kecemburuan di pihak honorer termasuk K-2, passing dan yang di pedalaman, harus ada jalan keluar untuk mereka,” ungkap Muraz.
Ia menyarankan pengangkatan pihak honorer menjadi PNS.
“Minimal honor mereka jelas, ini adalah alternatif jika memberatkan APBN,” ungkapnya lagi.

Apa Kabar Lampung

Pilkada Serentak Dilaksanakan 9 Desember 2020, KPU Utamakan Protokol Kesehatan Dalam Pemungutan Suara

Avatar

Published

on

Lampung Selatan, Lampungtoday – Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 akan dimulai kembali pada 15 Juni mendatang. Untuk tahap pemungutan suara akan jatuh pada 9 Desember 2020.
Menurut Deputi KPU, Purwanto Ruslan, Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020 mendatang, akan dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan Corona Virus Disease 19 alias Covid-19.
Hal itu diungkapkan Purwanto Ruslan dalam video conference tentang pelaksanaan kegiatan pemilihan gubernur dan bupati/walikota bersama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang akan menggelar Pilkada Serentak 2020.
“Pemutakhiran data pemilih yang semula kita lakukan secara door to door, akan dilaksanakan secara daring (dalam jaringan). Jdi tidak secara konvensional lagi. Hal ini dilakukan agar dapat meminimalisir risiko terjadinya penularan virus Covid-19 ditengah masyarakat menjelang Pilkada,” paparnya, Selasa (2/6/2020).
Lebih lanjut ia menjelaskan, pada pencalonan perseorangan, nantinya akan dilakukan dengan menerapkan physical distancing serta penerapan protokol kesehatan Covid-19.
“Semua kegiatan harus berpatokan pada protokol kesehatan. Jika seandainya harus mengundang perseorangan maka protokol tersebut harus ditaati,” jelasnya lebih lanjut.
Pada kesempatan itu, Purwanto juga menyampaikan, bahwa pada sistem pemungutan suara akan dilakukan secara bergantian, lalu menjaga jarak antar pemilih. Sehingga diharapkan tidak akan menimbulkan kerumunan masyarakat ditengah pandemi Covid-19.
“Jika biasanya pada TPS (Tempat Pemungutan Suara) bisa masuk sebanyak 25 orang kedalam ruangan, maka nanti kita akan batasi 12 orang saja,” terangnya.
Selain itu, Purwanto menyebut, dalam pelaksanaan Pilkada pihaknya akan melakukan koordinasi dengan tim gusus tugas. Termasuk hak mata pilih masyarakat yang sedang melakukan karantina. Sehingga dalam pelaksanannya akan sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19.
“Memang jika menurut peraturan tidak boleh menghilangkan hak mata pilih. Namun kami akan koordinasi dengan tim gugus tugas terkait hal tersebut,” ucapnya.
Diketahui, Pilkada 2020 akan digelar di 270 wilayah di Indonesia. 270 wilayah ini meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.
Awalnya, hari pemungutan suara Pilkada akan digelar pada 23 September 2020. Namun, akibat pandemi Covid-19, tahapan Pilkada sempat dihentikan sementara. (Eko)

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

New Normal, Petugas Gugus Tugas Covid-19 Mulai Sisir Pasar Inpres Kalianda

Avatar

Published

on

Lampung Selatan, Lampungtoday – Kabupaten Lampung Selatan mulai melakukan penegakan disiplin protokol kesehatan secara ketat. Itu seiring diterapkannya tatanan normal baru alias new normal di wilayah kabupaten paling ujung Pulau Sumatera ini.
Terkait hal itu, Tim Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Lampung Selatan langsung bergerak cepat melakukan sosisalisasi dan mengedukasi warga.
Tim yang terdiri dari Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan dan jajaran TNI-Polri beserta instansi terkait lainnya itu menyisir titik-titik keramaian di Pasar Inpres Kalianda dan Dermaga BOM, Selasa (2/6/2020).
Kepala Dinas Komunikasi dan Infromatika (Kominfo) Pemkab Lampung Selatan, M. Sefri Masdian mengatakan, penerapan new normalmulai dilaksanakan setelah Apel Gelar Pasukan Pendisiplinan Protokol Kesehatan di kabupaten setempat.
Oleh karena itu, dalam dua pekan ini pihaknya secara gencar akan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat yang berada dipusat-pusat keramaian.
“Hari ini kita mulai melakukan sosialisasi di Pasar Inpres dan Dermaga BOM Kalianda. Selain itu kita juga membagikan masker dan memberikan edukasi supaya warga mematuhi protokol kesehatan,” ujar Sefri yang ikut melakukan sosialisasi bersama Tim 2.
Sementara itu, Kepala Unit Pelaksana Teknis (KUPT) Pasar Inpres Kalianda, Ella Agustianus mengungkapkan, untuk aktivitas di pasar pihaknya akan membuka satu jalur pintu masuk dan keluar pasar dengan memasang portal.
“Nanti kita pasang 4 portal dan hanya membuka satu pintu masuk yaitu di terminal yang berada diatas. Sementara yang kita tutup di depan Telkom, Umbul Tempe samping praktek Dokter Iskandar dan satu lagi yang di Kampung Sawah,” ujar Eeng sapaan akrab wanita berhijab ini.
Selain itu, Eeng mengatakan, pihaknya juga telah mengimbau para pegadang dan pembeli untuk memakai masker, mengatur jarak antar pedagang dan jarak antar pembeli.
Ia menambahkan, protokol kesehatan itu dilaksanakan agar pedagang maupun pembeli dapat terhindar dari wabah Covid-19. Hal itu telah dilakukan pihaknya jauh hari sebelum adanya kebijakan new normal dari pemerintah.
“Sebelum lebaran kita sudah pasang empat banner imbauan, yakni 2 dari Kominfo dan 2 dari KUPT ditempat yang strategis. Kita juga sudah buat selebaran yang isinya mengimbau pedagang menggunakan masker, menjaga jarak dan jaga kesehatan. Setiap pedagang juga diminta menyediakan tempat cuci tangan masing-masing,” pungkasnya. (Eko)

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Lampung Selatan Terapkan New Normal, 14 Hari Kedepan Tahap Sosialisasi

Avatar

Published

on

Lampung Selatan, Lampungtoday – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan mulai menerapkan tatanan normal baru alias new normal ditengah masa pandemi Covid-19.
Kebijakan new normal dilakukan setelah Pemkab Lampung Selatan bersama Gugus Tugas Covid-19 serta jajaran TNI-Polri menggelar Apel Gelar Pasukan Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan Covid-19 di Lapangan Korpri setempat, Selasa pagi (2/6/2020).
Saat ini, Pemkab Lampung Selatan tengah melakukan sosialisasi sekaligus menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan agar tatanan baru tersebut bisa dipatuhi masyarakat. Termasuk pelibatan TNI-Polri dan intansi terkait lainnya.
Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto meminta kesadaran masyarakat mematuhi protokol kesehatan dalam menghadapi new normal ditengah pandemi sesuai anjuran pemerintah.
Protokol kesehatan itu kata Nanang, selalu menjaga jarak aman antar manusia dan menghindari kerumunan atau physical distancing, rajin mencuci tangan setelah berkativitas dan selalu mamakai masker.
Ia mengatakan, sebagai pelaksana Gugus Tugas di daerah, tim Gugus Tugas harus melaksanakan secara optimal semua kebijakan terkait percepatan penanganan Covid-19.
Sebab menurutnya, virus korona merupakan bencana nasional non alam yang perlu ditangani secara bersama-sama yang melibatkan berbagai lintas sektoral. Untuk itu semua pihak terkait harus mampu mengarahkan masyarakat mematuhi skenario yang ditetapkan pemerintah.
“Sebab tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang situasi ini tidaklah sama. Perlu adanya upaya yang lebih represif tetapi humanis agar kebijakan ini bisa dipahami masyarakat,” ujar Nanang dalam arahannya pada Apel Gelar Pasukan Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan.
Sementara, usai mengikuti apel tersebut, dalam arahannya, Komandan Kodim (Dandim) 0421 Lampung Selatan, Letkol Kav Robinson Oktovianus Bessie mengatakan, kebijakan new normal diterapkan supaya masyarakat bisa hidup normal kembali.
Kegiatan itu kata dia, mengedukasi masyarakat dan pengelola ruang publik agar memahami tentang pentingnya menjalankan protokol kesehatan. Seperti mengimbau masyarakat yang belum patuh, mengingatkan dan menertibkan prosedur kesehatan di ruang publik.
“14 hari kedepan mulai dari sekarang, kita masih bersifat melakukan sosialisasi dan imbauan. Kemudian akan kita evaluasi sekitar pertengahan bulan ini, selanjutnya kita akan lakukan patroli lanjutan dengan melihat bagaimanan kedisipilnan warga di lapangan,” kata Robinson dihadapan Danramil, Kapolsek dan Camat se-Lampung Selatan.
Robinson juga meminta kepada pemerintah daerah setempat untuk mulai merancang konsep pemberian hukuman atau sanksi bagi warga yang tidak mematuhi protokol kesehatan.
Sehingga, setelah upaya penegakan kedisiplinan dilakukan, dan masih ada warga yang tidak patuh, akan ada efek jera dalam rangka mendidk warga menjadi tertib.
“Apabila semua sudah dilakukan, langkah terakhirnya adalah represif, kita lakukan secara humanis. Tapi perlu diingat, yang kita lakukan ini bukan semau kita, jangan sampai kontraproduktif, nanti malah kita di viralkan, aparat bertindak diluar batas. Nah ini juga salah,” katanya.
Disamping itu, ia pun menekankan peran pengelola publik dan pusat-pusat keramaian untuk memberdayakan pengamanan internal. Meskipun nantinya ada aparat TNI-Polri yang berjaga, ia meminta pengelola publik tidak bergantung dengan aparat.
“Berdayakan pengamanan internal yang ada disitu dulu. Misal di pasar, pengelola pasar harus punya penanganan sendiri. Dia yang harus melarang warga masuk pasar tanpa masker. Ini kita laksanakan dan awasi 14 hari kedepan. Kalau tidak berjalan sesuai yang kita harapkan, baru kita ambil langkah hukum,” tegas Dandim muda ini.
Disisi lain, Kapolres Lampung Selatan, AKBP Eddie Purnomo meminta aparat dalam hal ini TNI-Polri untuk dapat memahami new normal itu sendiri.
Sebagai aparat, ia berharap petugas di lapangan dapat memberikan tauladan kepada masyarakat. Jangan sampai petugas yang melakukan penegakan disiplin justru melakukan pelanggran dengan tidak mematuhi protokol kesehatan.
“Intinya new normal ini adalah kita mengembalikan aktivitas seperti biasa tetapi tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan operasi pendisiplinan. Pakai masker, rajin cuci tangan, jaga jarak. Mendisiplinkan protokol kesehatan, ini yang harus kita pahami dulu,” tegas Kapolres.
Senada disampaikan Dandim, Kapolres Eddie Purnomo pun meminta pihak pemerintah daerah bisa membuat peraturan bagi masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan.
Seperti diberikan sanksi yang dirumuskan secara bersama-sama. Namun ia berharap, masyarakat sudah sadar sebelum sanksi dan peraturan tersebut diberlakukan.
“Misalnya penjual dan pembeli tidak memakai masker, kita tutup seminggu dan dijaga Pol PP. Begitu masih ngeyel lagi ditutup satu bulan atau dicabut izinnya. Begitu juga rumah makan, pembeli yang makan ditempat tidak boleh melebihi kasapsitas yang ditentukan,” ucapnya.
Untuk itu, dirinya berharap semua pihak harus bisa menyamakan persepsi, bahwa new normal ini bukanlah membiarkan masyarakat beraktivitas begitu saja. Akan tetapi bagaimana membuat aktivitas yang ada seperti biasa dengan mematuhi protokol kesehatan. (Eko)

Continue Reading

Trending