Connect with us

Advetorial

DPRD Lampura Segera Sahkan 3 Raperda Penting

Redaksi LT

Published

on

Lampung Utara : Tak lama lagi, Lampung Utara bakal memiliki Peraturan Daerah yang menyentuh terhadap peningkatan kesejahteraan, kepedulian, dan perlindungan terhadap tenaga kerja, pendidikan, dan anak.

DPRD dan Pemerintah Lampung Utara secara bersama tengah serius membahas Tiga (3) Rancangan Peraturan Daerah yakni Raperda Kabupaten Layak Anak, Raperda Beasiswa Daerah, Raperda Perlindungan Ketenagakerjaan. Ketiga Raperda ini merupakan usulan inisiatif dari DPRD Lampung Utara.

Juru Bicara tiga Raperda usul inisiatif DPRD Lampung Utara, Marlena, mengatakan ketiga raperda ini hasil penyerapan aspirasi masyarakat untuk memenuhi ‎kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

‎”Setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan pelanggaran HAM lainnya. Inilah yang melatarbelakangi lahirnya Raperda Kabupaten Layak Anak,” katanya dalam rapat paripurna pembahasan tiga (3) Raperda usul inisiatif DPRD Lampung Utara, beberapa waktu lalu.

Selanjutnya, Marlena menyinggung hal yang melatarbelakangi lahirnya Raperda Beasiswa Daerah adalah untuk membantu siswa – siswi berprestasi atau tidak mampu untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Dengan demikian, tidak akan lagi terdengar cerita ada siswa/siswi berprestasi yang putus sekolah.

Sementara mengenai Raperda Perlindungan Tenaga Kerja, hal ini dilatarbelakangi oleh keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan para tenaga kerja, dan menciptakan lingkungan kerja yang aman, efisien sehingga dapat mendorong peningkatan produktivitas.

“ Seluruh usul inisiatif ini telah memenuhi aspek dasar untuk dijadikan Raperda yang kemudian dapat disahkan menjadi Perda,” ucap Marlena.

Diketahui, Ketua DPRD Lampung Utara, Romli memimpin langsung Paripurna pembahasan tiga Raperda itu dengan dihadiri semua unsur pimpinan DPRD dan 24 anggota lainnya.

Tampak hadir pula, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Lampung Utara, Sofyan, dan Forkopimda serta unsur pemerintahan.

Ketua DPRD Lampung Utara, Romli, mengatakan, bahwasannya lembaga legislatif dan eksekutif segera secara bersama membahas Raperda Kabupaten Layak Anak, Raperda Beasiswa Daerah, dan Raperda Perlindungan Ketenagakerjaan.

” Dalam Paripurna kali ini, kita (DPRD) menyampaikan tiga Raperda usul inisiatif DPRD. Nantinya, DPRD dan Pemerintah akan membahas lebih lanjut usul inisiatif raperda ini,” ujarnya.

Penjabat Sekretaris Daerah Lampung Utara, Sofyan, menyambut baik ketiga Raperda usul inisiatif DPRD Lampung Utara ini dan meminta kepada Legislatif agar proses pembahasan tiga Raperda segera diperluas.

” Kami (pemerintah) ingin agar jawaban pemerintah terhadap tiga Raperda usul inisiatif ini ditiadakan,” katanya.

Kalangan Legislatif pun akhirnya menyetujui, bahwasannya pandangan umum Fraksi-Fraksi dan Jawaban Kepala Pemerintahan dalam paripurna tiga Raperda ditiadakan. Dan Panitia Khusus (Pansus) ketiga Raperda itu kini tengah bekerja untuk mempercepat raperda-raperda ini menjadi Perda yang diperuntukkan kepentingan masyarakat Lampung Utara. (ADV)

Advetorial

Pembagian BLT DD Tahap ll Kampung Bumi Sari Mulai Di Salurkan Ke Warga

Redaksi LT

Published

on

TULANG BAWANG : Pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Kampung Bumi Sari Di laksanakan di Balai Kampung Bumi Sari Kecamatan Rawa Pitu Minggu 28/06/2020

Pembagian tersebut di hadiri oleh Bapak Sekcam, Bhabinkamtibmas, Babinsa, BPK dan para tokoh lain nya. Pembagian tersebut berjalan lancar Aman dan Kondusif.

Jumlah penerima bantuan tersebut sebanyak 73 KK, yang sudah di data melalui RT dan RK Dan di ketahui oleh BPK. Pendataan tersebut melalui seleksi siapa siapa saja yang wajib menerima bantuan tersebut. Guna mengurangi beban masyarakat yang terdampak Covid 19.

Dan kedepan nya masih ada lagi satu kali jumlah 600rb, Setelah ada keputusan resmi dari pemerintah Daerah dan Pusat akan ada 3 bulan sampai September dengan jumlah yang tidak sama. Dengan 3bulan awal yaitu 300 perbulan. Ujar Bapak Andi Hajar Pranoto selaku Kepala Desa Bumi Sari

Harapan dari Bapak Andi selaku Kepala Kampung Bumi Sari, Bagi warga penerima bantuan tersebut dapat di gunakan sebagai mesti nya untuk keperluan keluwarga. Jangan sampai di pergunakan untuk hal hal yang tidak penting.

Warga yang mendapatkan Bantuan Langsung Tunai BLT DD tersebut sangat senang, Dan mengucapkan terimakasih Kepada Pemerintah. Yang menyalurkan Bantuan tersebut melalui Dana Desa (DD) Karna dari bantuan tersebut dapat meringankan beban kami yang saat ini terdampak Covid 19. Ujar salah satu warga. (ADV/Agus)

Continue Reading

Advetorial

Arinal Djunaidi : Kinerja Pansus DPRD Lampung OKE

Redaksi LT

Published

on

Bandar Lampung : Paripurna Pembicaraan Tingkat II Laporan Panitia Khusus LKPJ Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019, di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Bandarlampung berlangsung lancar, Rabu (5/6/2020).

Dalalm paripurna tesebut, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengapresiasi kinerja Panitia Khusus (Pansus) DPRD Lampung yang telah mencermati dan menelaah, serta memberikan rekomendasi LKPJ Kepala Daerah Akhir TA 2019.

Orang nomor satu di Lampung itu mengaku akan menindaklanjuti rekomendasi tersebut sebagai pertimbangan penyusunan program Eksekutif dan Legislatif.

Gubernur juga menuturkan bahwa rekomendasi DPRD merupakan catatan-catatan strategis yang berisikan saran, masukan dan/atau koreksi terhadap penyelenggaraan urusan desentralisasi/konkuren, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan. (ADV).

Continue Reading

Advetorial

DPRD Lampung : OTDA Harus Dampingi TIM Pemekaran 3 Kabupaten

Redaksi LT

Published

on

Bandar Lampung : DPRD Lampung mengimbau Pemerintahan dan Otonomi Daerah (OTDA) Provinsi Lampung mendampingi panitia pemekaran Kabupaten Sungkai Bunga Mayang, Kabupaten Lampung Seputih Timur dan Kabupaten persiapan Lampung Seputih Barat.

“Panitia pemekaran dan penyuluhan hukum secara terpadu pada masyarakat dengan melibatkan aparat hukum terkait yaitu kepolisian dan kejaksaan, ” ujar juru bicara Pansus DPRD Lampung, Siti Rahma, Jumat (5/6/2020).

Menurutnya, produk hukum yang sudah ada seperti pemberian bantuan hukum bagi masyarakat agar peraturan daerah yang telah disahkan sesuai, dengan segera ditindaklanjuti dengan peraturan pembangunan terkait dengan adanya tupoksi.

“Sehingga ke depannya tiga kabupaten pemekaran tersebut dapat terwujud, ” ungkapnya.

Namun, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Lampung, Nirlan belum bisa memastikan hal itu.

Pihaknya perlu ada pembicaraan dengan DPRD Lampung.

“Terkait pemekaran tiga kabupaten tersebut tidak masalah.
Hanya saja masih terhenti pembahasannya di pusat sejak 2016 lalu,” ujarnya.
Nirlan menegaskan pada intinya semua tergantung pusat. Pemprov Lampung hanya memfasilitasi saja.

“Memang benar ada tiga kabupaten yang sudah masuk pembahasan di pusat. Sementara Kabupaten Natar Agung belum, karena sampai saat ini belum ada pembahasan di DPRD dan pemerintah daerah,” tutur dia. (ADV).

Continue Reading

Trending