Connect with us

Advetorial

Antisipasi DBD, Bupati Lampung Tengah Lakukan Foging Fokus

Redaksi LT

Published

on

Lampung Tengah – Guna mengantisipasi menyebarnya wabah deman berdarah dengue (DBD), Bupati Lampung Tengah (Lamteng) Loekman Djoyosoemarto melakukan fogging kesejumlah wilayah rawan DBD. Terbaru, orang nomor satu di Bumi Beguai Jejamo Wawai itu turun langsung melakukan fogging di Dusun II Kampung Reno Basuki Kecamatan Rumbia dan Kampung Gaya Baru II Kecamatan Seputih Surabaya, Senin (02/03/2020).

Dalam kesempatan tersebut Loekman bersama Kepala Dinas Kesehatan Lampung Tengah Dr. Otnil mem-fogging sejumlah rumah warga yang rawan akan wabah DBD. Disela sela pelaksanaan fogging Bupati mengatakan “Lebih baik mencegah dari pada mengobati. Dengan fogging belum tentu menyelesaikan masalah. Kita lakukan fogging ini dengan keadan terpaksa karena racun yang dihasilkan alat fogging adalah racun yang bisa terus menempel di berbagai perabotan rumah kita.

Loekman mengatakan, fogging kesejumlah rumah warga dilakukan sebagai upaya pemerintah daerah untuk cepat tanggap atas laporan warga dan mengantisipasi agar masyarakat tidak terkena DBD. “Saya harap masyarakat dapat menjaga kebersihan lingkungannya masing-masing dan tidak membuang sampah sembarangan. Sumber dari nyamuk-nyamuk ini yang harus kita musnahkan, terutama sampah-sampah yang ada di sekitar rumah. Jadi tolong perhatikan kebersihan lingkungan sekitar, karena sehat itu berawal dari diri kita sendiri.”

Mujiono salah satu warga kampung Reno Basuki dirinya mewakili warga masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Bupati Lampung Tengah Loekman Djoyosoemarto yang telah turun langsung melakukan fogging pemberantasan nyamuk demam berdarah. (ADV)

Advetorial

Delapan Rekomendasi Pansus DPRD Lampura Untuk Budi Utomo

Redaksi LT

Published

on

Lampung Utara : Panitia Khusus DPRD Lampung Utara akhirnya memberikan delapan rekomendasi kepada Plt. Bupati Budi Utomo atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Lampung Utara tahun anggaran 2019.

Hal ini terungkap dalam sidang Paripurna DPRD tentang LKPJ Bupati Lampung Utara Tahun Anggaran 2019, Rabu (29/4/2020) yang dipimpin langsung Ketua DPRD, Romli, dan tiga pimpinan DPRD lainnya, yang dihadiri 23 anggota legislatif beserta jajaran pemerintahan yang dikomandoi Plt. Bupati Lampung Utara, Budi Utomo.

Sekretaris dan Juru Bicara Pansus LKPJ Bupati tahun 2019, Marlena, mengatakan berdasarkan hasil rapat Pansus LKPJ dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), ada delapan (8) poin penting yang direkomendasikan kepada Pemerintah Daerah Lampung Utara.

Delapan poin catatan dan masukan yang direkomendasikan kepada Pemerintah Daerah itu diantaranya :

1. Meminta Pemerintah Daerah segera mengatasi permasalahan data penerima bantuan sosial dan meningkatkan kinerja operator di setiap daerah.

2. Pemerintah Daerah dapat segera mengatasi masalah parkir dan tenaga BLUD di RSUD HM Ryacudu Kotabumi.

3. Pemerintah Daerah dapat memperhatikan masalah pemetaan dan pemerataan tenaga Pengajar (Guru dan Kepala Sekolah) sesuai SK Menteri nomor 5 Tahun 2011 berdasarkan Sistem Zonasi.

4. Pemerintah Daerah melalui Kepala Dinas Kesehatan dapat meningkatkan sumber daya manusia (SDM) di Puskesmas se-Kabupaten Lampung Utara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

5 dalam menyusun anggaran, hendaknya Pemerintah Daerah dapat membuat skala prioritas program dan kegiatan, sehingga berdampak pada penyerapan anggaran yang baik di setiap OPD.

6. Pemerintah daerah segera mengambil langkah-langkah yang tepat dalam meningkatkan PAD.

7. Hal-hal yang menjadi rekomendasi di LKPJ tahun anggaran 2018 yang belum ditindak-lanjuti oleh Pemerintah Daerah, agar segera diselesaikan khususnya persoalan di dinas PUPR.

8. DPRD mendukung penuh Pemerintah Daerah Lampung Utara dalam menanggapi Covid-19 segera terstruktur, dan terukur. Dan DPRD juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada Polres, Dandim beserta jajarannya dalam membantu Pemerintah menangani Covid-19.

Plt. Bupati Lampung Utara, Budi Utomo menyambut baik atas catatan-catatan Pansus LKPJ Bupati tahun 2019 yang direkomendasikan kepada pemerintah. Ia mengatakan bahwa pemberian catatan ini merupakan wujud sinergitas dan harmonisasi yang terjalin antara eksekutif dan legislatif.

” Kita (Pemerintah) siap menindaklanjuti catatan – catatan itu (8 poin) semaksimal mungkin,” katanya.

Lalu, untuk penyelesaian hutang proyek tahun 2017 dan 2018 yang termasuk dalam catatan LKPj 2018, menurut Budi, FHO dan PHO yang 2017 sudah dibayarkan.

” ‎Sembilan puluh lima persen (95%) hutang proyek 2017 telah dibayarkan, sedangkan hutang proyek 2018 masih menunggu persidangan,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu juga, Nurdin Habim, anggota DPRD dari fraksi Partai Gerindra memberikan interupsinya dengan menegur Pemerintah Daerah Lampung Utara soal salinan APBD yang dari tahun ke tahun, DPRD Lampung Utara tak pernah menerimanya. Dia menginginkan agar Pemerintah memberikan buku APBD tersebut sebagai sumber informasi bagi anggota DPRD dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawasan.

” Karena kami pernah nanya kebagian hukum, mana buku APBD tahun sekian -tahun sekian, kan tidak ada. Artinya ini merupakan sebuah keteledoran kita semua. Kami (DPRD) sebenarnya malu, karena kami enggak pernah pegang kitab (buku APBD) itu,” keluh Nurdin.

Bak gayung bersambut, Budi pun nampak tak mau bertele-tele dalam menyikapi keinginan DPRD Lampung Utara dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, salah satunya fungsi pengawasan.

” Pak Sekda dan Panitia Anggaran, Bappeda, Asisten, saya berharap untuk APBD tahun 2020, inikan yang sedang kita jalani, sedang kita lakukan, agar pengawasan secara umum bisa dilakukan kawan-kawan di legislatif,” pesan Budi kepada jajarannya.

” Kiranya buku tersebut (buku APBD) yang sudah dievaluasi oleh provinsi melalui tim evaluasi provinsi, ini dapat juga disampaikan kepada DPRD Lampung Utara, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya,” katanya lagi dengan nada tegas.(ADVETORIAL/ALEX.BW)

Continue Reading

Advetorial

Pesan Khusus Budi Utomo Menghadapi Corona

Redaksi LT

Published

on

Lampung Utara : Ada pesan khusus yang disampaikan Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Lampung Utara, Budi Utomo, kepada masyarakatnya dalam menghadapi wabah covid-19.

Pesan ini disampaikannya saat menggelar videoconference dari rumah Dinas Wakil Bupati Lampung Utara kepada awak media yang berada di Media Center Posko Gugus Tugas, terkait dua warganya yang terinfeksi virus Covid-19, Kamis (9/4/2020) malam.

Budi Utomo yang juga Ketua Gugus Tugas Covid-19 Lampung Utara, berpesan agar masyarakat Lampung Utara lebih meningkatkan kepedulian antar sesama dan tidak mengucilkan individu atau keluarga terdampak.

” Janganlah kita langsung bereaksi dengan mengucilkan keluarga maupun individu terdampak Covid-19. Jangan panik, tetap tenang, mari bersama-sama memberikan dukungan baik moril maupun materil,” ucapnya.

Budi juga mengimbau agar masyarakatnya dengan kesadaran dari diri sendiri berjuang melawan wabah covid-19.

Berikut himbauan Plt. Bupati Lampung Utara, Budi Utomo kepada masyarakatnya :

– Dapat menahan diri dari bepergian ke luar rumah kecuali ada kepentingan yang mendesak.

– Mempertahankan jarak aman dengan para anggota keluarga di tempat tinggal saat ini, dalam bersosialisasi dengan tetangga setidaknya 1 meter.

– Senantiasa mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau menggunakan hand sanitizer bila tidak tersedia air dan sabun.

– Menerapkan etika batuk, bersin dan menguap, yaitu menutup mulut dan hidung menggunakan masker, atau bagian dalam lengan dan membuang ludah di tempat tertutup.

– Meningkatkan daya tahan tubuh dengan konsumsi gizi seimbang, memperbanyak minum air putih dan olah raga secara individu.

– Mengenakan masker bila terpaksa harus keluar rumah.

– Meningkatkan iman dan takwa kepada Allah SWT dengan memperbanyak ibadah di rumah saja.

Pemerintah Lampung Utara menyiapkan anggaran sebesar lebih 32,2 Miliar untuk penanganan Covid-19. Pemerintah juga telah menunjuk RSUD Ryacudu dan 27 puskesmas untuk rujukan dalam menangani virus korona. Ruang isolasi untuk Pasien Dalam Pengawasan (PDP) berada di dua tempat yakni Gedung Islami Center dan RSUD Ryacudu.

Pemerintah beserta unsur lainnya yang tergabung dalam Gugus Tugas Covid-19 di Lampung Utara terus berjibaku dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Untuk memudahkan koordinasi dan akses informasi, Posko terpadu percepatan penanganan covid-19 yang dipusatkan di Gedung Korpri Lampung Utara telah difungsikan. Posko yang buka 24 jam itu melibatkan sejumlah personel Dinas Kesehatan, Satpol-PP, BPBD, dan TNI-Polri. Disiagakan pula ambulans dan mobil patroli.

” Posko ini nantinya dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya mengenai informasi covid-19. Juga untuk memudahkan koordinasi antar instansi yang masuk gugus tugas percepatan penanggulangan covid-19,” kata Kepala Sekretariat Posko Terpadu Penanganan Covid-19 yang juga Plt Kadiskominfo Lampura, Sanny Lumi, belum lama ini.

Terkait informasi tentang penyebaran dan perkembangan virus corona, pihaknya saat ini menyampaikan informasinya melalui satu pintu. Tujuannya, untuk meminimalisir kabar bohong atau hoaks terkait wabah tersebut, cukup dengan mengklik website covid.lampungutarakab.go.id.

“ Untuk informasi satu pintu, silahkan klik saja covid.lampungutarakab.go.id. Kita menjaga, agar informasi tentang covid-19 tidak simpang siur atau hoax,” ujar Sanny.

Selain itu, pemerintah telah menyiapkan videoconference untuk menyikapi perkembangan covid-19 secara langsung. Hal ini menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Gubernur Lampung Nomor 045:/1118/07/2020 Tentang penyesuaian sistem kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam upaya pencegahan penyebaran Corona Virus disease (Covid-19).

” Videoconference ini tujuannya Untuk memantau sekaligus memberikan arahan, kepada semua tim satgas terkait perkembangan covid-19. Ini akan mempermudah dan mempercepat pengambilan keputusan,” ucap Sanny.

” Dengan penggunaan komunikasi visual (tatap muka) membuat komunikasi lebih mudah, seperti videoconference dengan Gubernur Lampung dan Sekda se Provinsi Lampung. Juga videoconference dengan 27 puskesmas di Lampung Utara,” imbuhnya. (ADV).

Continue Reading

Advetorial

Dampak Covid 19 : Pencapaian PAD Triwulan Awal Rp1.297 Triliun

Redaksi LT

Published

on

BANDARLAMPUNG : Virus corona yang sudah menyebar selain menelan korban jiwa, pertumbuhan ekonomi negara-negara Dunia salah satunya Indonesia ikut terdampak salah satunya Provinsi Lampung.

Komisi III DPRD Lampung menggelar rapat dengar pendapat (hearing) bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) setempat, guna memastikan apakah benar penyebaran wabah virus corona ikut menyeret perekonomian.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Lampung, Noverisman Subing, membenarkan penyebaran wabah virus corona ikut menyeret perekonomian di Provinsi Lampung hingga mengalami penurunan.

“Ya, kami tadi rapat dengan Badan Pendapatan Daerah untuk mengetahui sejauh mana progres pencapaian PAD kita,” ujarnya usai hearing, Selasa (7/4/2020).

Buktinya, berdasarkan pendataan Bapenda Lampung pencapaian PAD di triwulan awal, hanya mampu bertengger diangka Rp1.297 Triliun. Sedangkan, seharusnya pencapaian PAD di triwulan awal mampu menembus 40 persen dari target yang telah ditetapkan.

“Normalnya, pencapaian PAD di triwulan awal itu 40 persen. Tadi kami sudah mendengar bagaimana sejauh ini pencapaian PAD, hasilnya mengalami penurunan,” terangnya.

Politisi senior PKB ini memperkirakan, pencapaian PAD Provinsi Lampung di triwulan awal mengalami penurunan, hanya diangka 15-20 persen, ini mengacu terhadap perolehan PAD di triwulan awal.

Kendati begitu pria akrab disapa Kanjeng ini berharap, agar wabah virus corona dapat segera berakhir, tujuannya agar semua aktifitas dan perekonomian dapat berjalan secara normal.

“Maka kita mengapresiasi sekali Pergub tentang penundaan pembayaran administrasi pajak kendaraan bermotor dan menghapuskan dendanya sampai akhir Mei. Akibat wabah Corona ini,” pungkasnya. (adv)

Continue Reading

Trending