Connect with us

Apa Kabar Lampung

Ini Fakta, Ternyata Dewan Lampura Tak Pernah Terima Salinan APBD 2020

Redaksi LT

Published

on

Lampung Utara : Fakta mengejutkan terjadi saat DPRD Lampung Utara menerima perwakilan Gerakan Masyarakat Lokal (GML) diruang sekretariat DPRD, Senin (16/3/2019).

Sejumlah massa yang mengatasnamakan GML Lampung Utara menggelar aksi damai di DPRD setempat menuntut adanya transparansi dan meminta DPRD memberikan salinan Peraturan Daerah (Perda) Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020.

Dalam pertemuan antara sejumlah politisi dan perwakilan GML, terungkap bahwa pihak legislatif hingga saat ini belum pernah menerima salinan Perda APBD sejak 2014-2020.

Nampaknya salinan Perda APBD menjadi ‘barang yang keramat’ bagi eksekutif hingganya DPRD yang notabene lembaga legislatif yang mempunyai fungsi pengawasan, budgeting dan legislasi begitu tak berdaya.

“‎ Untuk diketahui ya, kami ini (legislatif) sejak tahun 2014, tidak pernah terima salinan Perda APBD. Bahkan, sesuai kewenangan, kami sudah menggulirkan hak angket dan sebagainya, tapi karena ini lembaga politik, hak-hak itu tak pernah terjadi,” ungkap Wakil Ketua III DPRD Lampung Utara, Joni Saputra kepada perwakilan GML.

” Jadi, bukannya kami tidak mau memberikannya (salinan Perda APBD). ‎Permintaan kami saja secara kelembagaan tidak pernah direspons,” imbuhnya.

Mendapat jawaban yang kurang memuaskan, GML Lampung Utara pun menganggap ini adalah sebuah lelucon. Bagaimana bisa sebuah lembaga legislatif tidak menerima salinan Perda APBD tersebut? Hal ini juga yang sempat membuat kedua belah pihak bersitegang.

Joni lalu menjelaskan bahwa Legislatif sudah pernah melayangkan surat resmi kepada pihak eksekutif untuk menyerahkan salinan Perda APBD 2020.

” Tapi kenyataannya hingga kini tak ada tanggapan dari pemerintah. Surat itu telah dikirimkan pada 5 Januari lalu. Dan, untuk memuaskan keinginan kita, kami akan kembali mengirim surat permintaan salinan Perda itu,” tukasnya.‎‎

Keengganan pihak eksekutif memberikan salinan Perda APBD tentu akan menjadi preseden negatif atas komitmen Pemerintah Kabupaten Lampung Utara melakukan transparansi anggaran.

Lalu, apakah pemerintah Lampung Utara bakal memberikan salinan Perda itu ataukah sikap keukeuh mempertahankan ‘barang yang keramat’ itu?

Reporter : Alex BW
Editor : Red

Apa Kabar Lampung

Tak Ada Pandangan Fraksi dan Jawaban Bupati Lampura di Paripurna LKPJ

Alex BW

Published

on

By

Lampung Utara : DPRD Lampung Utara menggelar Sidang Paripurna terkait Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Lampung Utara Tahun Anggaran 2020, Rabu (21/4/2021).

Ketua DPRD Lampung Utara, Romli membuka sidang paripurna tersebut sekitar pukul 10.28 WIB dengan didampingi Wakil Ketua I, Madri Daud dan Wakil Ketua II, Dedi Sumirat dengan dihadiri 23 anggota DPRD Lampung Utara.Tampak hadir Bupati Lampung Utara, Budi Utomo beserta jajarannya dan unsur Forkopimda.

Dalam penyampaian keterangannya soal LKPJ Tahun Anggaran 2020, Bupati Lampung Utara, Budi Utomo, secara garis besar menyampaikan LKPJ Tahun Anggaran 2020 yang saat ini sedang diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuamgan.

” Pendapatan Daerah Lampung Utara (2020) ditargetkan sebesar Rp. 1.732.810.552.734.00 dan terealisasi Rp. 1.662.246.842.555.15,” Ucapnya.

” Pendapatan daerah ini terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah,” lanjut Budi.

Diakui Budi, meskipun masih terdapat hal yang perlu dimaksimalkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, namun, secara umum program dan kegiatan dari masing-masing urusan tersebut terlaksana dengan baik.

” Keberhasilan yang telah dicapai ini, tentu merupakan hasil kerjasama yang baik antara DPRD dan Pemerintahan Lampung Utara serta semua pihak yang ikut membantu membangun Lampung Utara yang lebih baik,” katanya.

Ketua DPRD Lampung Utara, Romli mengatakan, berdasarkan keinginan seluruh Fraksi di DPRD Lampung Utara, bahwa pemandangan umum Fraksi diserahkan ke Panitia Khusus (Pansus) LKPJ. Maka, sidang paripurna kali ini akan langsung dilanjutkan dengan pembentukan panitia khusus LKPj.

“ Sesuai keinginan fraksi – fraksi untuk meniadakan pemandangan umum fraksi dan Jawaban Bupati, ‎maka sidang akan dilanjutkan pada 30 April mendatang. Dengan ini sidang saya skors,” ujarnya mengakhiri sidang paripurna LKPJ Bupati Lampung Utara Tahun Anggaran 2020.

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Anggota DPRD Provinsi Lampung Pemprov Minta Pemprov Segera Perbiki Jalan Way Tuba – Bahuga Yang Rusak Parah

Redaksi LT

Published

on

Way Tuba — Sudah sekian tahun jalan Provinsi yang melalui Kecamatan Way Tuba – Bumi Agung – Buay Bahuga dan Bahuga mengalami rusak parah sehingga masyrakat yanf melalui jalan ini menjerit .

Lubang yang mengangan besar ditambah dengan aliran air hujan membuat jalan berkubang , sehingga supir harus hati-hati melewati ruas jalan lintas Provinsi yang ini.

Perjalan yang hanya puluhan kilometer ini bisa di tempuh sampai berjam-jam lama nya karena harus menghindar lobang yang hampir rata di jalan provinsi ruas Way Tuba – Bahuga.

Pengakuan Fitria salah satu mahasiswa STIT Al Hikmah yang ada di Pisang Baru Kecamatan Bumi Agung yang sehari-hari melintas ruas jalan provinsi ini mengalami kesulitan karena banyaknya jalan berlubang .

” saya bersama rekan-rekan yang kuliah di STIT Al.Hikmah Pisang Baru mengaku sangat kesulitan untuk lewat karena jalan yang berlubang.” Ujarnya.

Seharus perjalan hanya 20 menit dari Way Tuba ke kampus menakai motor , saat ini kami menghabiskan waktu sampai 50 menit .” Pungkas Fitria.

Hal serupa dialami oleh Bambang warga Nuar Maju untuk perjalanan keluar dari kampungnya menuju jalan Lintas Sumatera Way Tubamembutuhkan waktu sampai sejam perjalan memakai kendaraan roda empat.

” kita harus ektra hati- hati jalan melewati ruas jalan provinsi ini karena banyak nya lubang , apa lagi dimusin penghujan seperti ini, sehingga kendaraan kami enggak cepat rusak karena masuk lobang .” Pungkasnya.

Sementara itu Anggota DPRD Provinsi Lampung Sahdana meminta agar Dinas PU Provinsi Lampung agar segera menperbaiki jalan ruas provinsi ini yang berlubang sepanjang jalannya.

” keluhan masyrakat sudah banyak kesaya supaya jalan Provinsi Way Tuba – Bahuga segera di perbaiki.” Ujar Sahdana.

Lebih lanjut Anggota DPRD Provinsi Lampung ini menambahkan ” kasihan aktivitas warga terganggu dan banyak kendaraan masyrakat yang rusak di akibatkan jalan yang berlubang ini.” Ujarnya.

Sahdana mengharapkan kepada Bapak Gubernur melalui Kadis PU Provinsi Lampung agar segerakan perbaikan ruas jalan provinsi agar jalan ini tidak lebih parah lagi kondisinya nanti.(

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Wakil Walikota Qomaru Hadiri Lauching Aplikasi SIM Nasional Presisi

Zuli Ardiansyah

Published

on

METRO : Wakil Walikota Metro Qomaru Zaman dan Kapolres Metro Retno Prihawati mengikuti Launching Aplikasi SIM Nasional Presisi (SINAR) secara virtual, di Aula Polres setempat, Selasa (13/04/2021).

Polri launchingkan Aplikasi SIM Nasional Presisi (SINAR) untuk memudahkan pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) di manapun berada. Aplikasi ini dikhususkan untuk pembuatan dan perpanjangan SIM secara online.

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Listyo Sigit Prabowo, menyampaikan bahwa aplikasi Sinar ini berlaku serentak secara Nasional. Aplikasi tersebut juga nantinya bisa diunduh secara langsung oleh para pengguna smartphone di Play Store (Android) maupun App Store (iOS).

“Tak hanya itu, masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas ujian teori, pemeriksaan psikologi melalui aplikasi E-PPsi. Dan layanan pemeriksaan kesehatan melalui E-Rikkes, hingga melakukan perpanjangan SIM A dan SIM C lewat aplikasi Sinar,” ujar Listyo.

Lanjutnya, Listyo mngatakan dengan aplikasi tersebut, kepengurusan akan di lakukan secara online, dan pemohon tidak perlu hadir ke Satpas.

“Tapi khusus untuk pembuatan SIM baru pemohon tetap harus datang ke Satpas untuk melakukan ujian praktik, khusus perpanjangan SIM A (mobil) dan SIM C (motor) akan di lakukan secara online, pemohon tidak perlu hadir ke Satpas,” terangnya.

Selain itu, Kapolri Listyo menekankan akan tujuan pe-launchingan aplikasi SINAR untuk mempermudah pelayanan masyarakat dimana saja dan kapan saja, masyarakat akan dapat mudah terlayani. Untuk pengiriman dokumen kepada masyarakat akan dikirim secara langsung oleh jasa pos indonesia.

“Terkait dengan pelayanan Polri kepada masyarakat, akan berkurang interaksi dengan masyarakat. Sehingga dengan me-launchingkan aplikasi SINAR ini, kita bisa mengurangi kebiasaan penyalahgunaan wewenang para petugas di lapangan,” tutupnya.(Zuli)

Berikut langkah pembuatan SIM baru via aplikasi Sinar:

Download aplikasi

Registrasi (NIK)

Face recognition

Pilih jenis SIM

Pembayaran PNBP SIM baru

Ujian teori online yang didahului simulasi contoh soal

Lulus dan mendapat QR Code

Pilih Satpas

Pilih jadwal ujian praktik.

Continue Reading

Trending