Connect with us

Apa Kabar Lampung

Pemkot Metro Siap Atasi Jaring Sosial Yang Terdampak Akibat Corona

Zuli Ardiansyah

Published

on

METRO    :   Sekda Kota Metro A.Nasir menuturkan Mendagri telah menerbitkan perintah untuk mengatasi Jaring Pengguna Sosial selama dampak Corona. Dalam putusan Mendagri No 1 Tahun 2020 berisikan, diantaranya meminta Pemerintah Kota menganggarkan untuk jaring pengguna sosial yang terjadi akibat dampak Corona.

Hal tersebut terungkap dalam Pers Konfren di Kantor Bappeda bersama Gubernur dan Sekjen Depdagri Pusat, yang disampaikannya lewat Konfrensi Pers, di Kantor, Pemkot, Jumat (3/4).

“Untuk jaring penguna sosial yang terjadi akibat terdampak Corona meminta Pemkot mengangarkannya,”ucapnya.

Dikatakannya, Pemkot telah menyiapkan dana untuk mengatasi Jaring Penguna Sosial senilai Rp4,4 milyar yang diperuntukkan sebanyak 3900 KK siberikan selama tiga bulan. Nilainya, masing-masing Rp474 ribu/KK/bulan. “Nantinya jaring penguna sosial ada sebanyak 3900 Kk di Kota Metro akan diberikan dalam bentuk sembako,”tutur Sekda A.Nasir.

Selain itu juga dikatakannya, untuk penanganan Copid-19 Pemkot telah mempersiapkan senilai Rp29 milyar, naik dari sebelumnya yang hanya Rp27 milyar. Hal itu dikarenakan termasuk juga untuk biaya pencegahan, selain itu juga untuk perlengkapan ruang isolasi. Kini telah disiapkan sebanyak 12 ruang isolasi untuk Pasien Dalam Pengawasan (PDP). Kota Metro menrgetkan 20 ruang isolasi untuk mengatasi pasien Corona, termasuk yang PDP.

Sementara untuk mengatsi penyebaran virus Copid -19 Pemkot sedang menyiapkan bilik bok sterilisasi diinsfektan di empat pintu masuk Kota Metro. “Mudah-mudahan bisa secepatnya. Memang direncanakan hari ini, namun terkendala mempersiapkan campuran disinfektannya agak sulit didapat, lantaran ingin supaya aman ditubuh manusia,”tuturnya.

Reporter : Zuli

Editor      : Redaksi

 

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Apa Kabar Lampung

Kepengurusan PKK Dan Dekranasda Lampura Resmi Dilantik Budi Utomo

Alex BW

Published

on

By

Lampung Utara : Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) dan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Lampung Utara untuk Sisa Masa Bhakti 2019-2024, hari ini resmi dilantik Bupati Lampung Utara, Budi Utomo.

Pelantikan yang berlangsung di Ruang Tapis, Pemkab Lampura, Kamis (25/2/2021), diawali dengan pelantikan pengurus TP PKK Lampura, dan dilanjutkan dengan pengukuhan Dekranasda.

Usai dilantik, Ketua TP PKK sekaligus juga sebagai Ketua Dekranasda Lampung Utara Nur Endah Sulastri, mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada para pengurus dan anggota pada periode sebelumnya, yang telah bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh dedikasi untuk kemajuan PKK dan Dekranasda.

“Saya atas nama pribadi dan selaku Ketua Tim Penggerak PKK, yang sekaligus juga sebagai Ketua Dekranasda Kabupaten Lampung Utara pada kesempatan ini mengucapkan sekecil apapun usaha dan karya yang dihasilkan pengurus sebelumnya, mudah-mudahan memberikan manfaat yang maksimal untuk organisasi serta masyarakat,” Katanya.

Selanjutnya, Nur Endah mengajak jajaran pengurus dan anggota TP PKK dan pengurus Dekranasda yang baru untuk meningkatkan motivasi kinerja dalam mendukung berbagai program pembangunan Pemerintah Daerah, khususnya pemberdayaan kesejahteraan keluarga.

“ Saya berharap kita semua dapat lebih peka terhadap perubahan dan perkembangan zaman yang terus bergerak maju,” Ujarnya.

Ia optimis, dengan dukungan dan kerja keras dari segenap jajaran yang siap mencurahkan pikiran dan tenaganya secara bersama-sama, maka berbagai tugas dan tantangan yang akan dijalani dan dihadapi mampu dilaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana program dan kegiatan Pemkab Lampura.

“Sebagaimana pepatah berat sama dipikul ringan sama dijinjing. Dengan koordinasi, sinergi dan kerjasama yang baik, tentunya berbagai program kerja yang direncanakan akan dapat berjalan dengan baik dan sukses,” Ujar Nur Endah

Nur Endah menyadari bahwa sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah, keberhasilan pelaksanaan dari berbagai program kesejahteraan keluarga akan sangat ditentukan dengan adanya keselerasan dalam pelaksanaan berbagai Progam dan kegiatan Pembangunan.

“ Karena itu mohon kiranya kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Utara memberikan arahan dan pembinaan, sehingga kinerja TP PKK dan Dekranasda Lampung Utara semakin optimal dan tepat sasaran, untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat yang dimulai dari keluarga mendapatkan ridho dan barokah dari Allah SWT. Aamiin, ya Robbal ‘Alamin,” tukasnya.

(Diskominfo Lampura)

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Budi Utomo Resmikan Yayasan Rehabilitasi Narkoba Pertama Di Lampura

Alex BW

Published

on

By

Lampung Utara : Bupati Lampung Utara, Budi Utomo, meresmikan Yayasan Panca Budi Mulia yang bergerak dalam program pencegahan dan rehabilitasi narkoba di Jalan Tjokoel Soebroto, Kelurahan Kelapa Tujuh, Kotabumi Selatan, Selasa (23/2/2021).

Tanpak hadir dalam peresmian tersebut, Mantan Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri, Ketua DPRD Lampura Romli, Kepala BNN Waykanan, Dwi Nurma Wati, Kapolres Lampura AKBP Bambang Yudho, Kasdim 0412 Lampura Mayor Inf. hendri Chaya Prabwo.

Budi mengatakan bahwa penyalahgunaan dan peredaran narkotika telah menjadi problem besar bangsa Indonesia. Meskipun, Pemerintah pusat hingga tingkat provinsi telah mengeluarkan regulasi terkait dengan narkotika, Pemerintah Lampura juga telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika.

“ Kerawanan dan kerentanan penyalahgunaan narkoba perlu perhatian yang lebih serius dari kita semua. Alhamdulillah, kita semua tentu patut bersyukur dan berterima kasih karena di Kabupaten Lampung Utara telah berdiri sebuah yayasan yang bergerak dalam program pencegahan dan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba,” Katanya.

Sejatinya, sambung Budi, Pemkab Lampura juga sangat peduli dengan masa depan daerah dan juga masa depan generasi mendatang agar terbebas dari pengaruh penyalahgunaan narkoba.

Karena itu, dalam rangka untuk mempermudah penanganan dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran narkoba, pihaknya telah mengajukan usulan pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) sehingga diharapkan penanganan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkotika di wilayah Kabupaten Lampura dapat berjalan lebih efektif.

“ Kita tentu menyadari bahwa penyalahgunaan dan peredaran narkoba ini merupakan masalah kita bersama, sehingga perlu strategi yang melibatkan seluruh komponen bangsa untuk bersatu padu dalam suatu gerakan kepedulian dan peran aktif seluruh komponen masyarakat terhadap upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkotika,” Ucap Budi.

Ia berharap, dengan hadirnya Yayasan Panca Budi Mulia dapat menambah kekuatan dan semangat bersama dalam memberikan dukungan terhadap pencegahan penyalahgunaan narkoba, termasuk dalam hal pelaksanaan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.

“ Mari kita bersama bergandengan tangan, bahu membahu bersinergi dan berkolaborasi agar Kabuapten Lampung Utara yang kita cintai bersama ini dapat terbebas dari pengaruh negatif narkoba, sehingga dapat senantiasa aman, agamis, maju dan sejahtera,” tukas Budi.

Pembina Yayasan Panca Budi Mulia, Yoga Budi Mulia mengungkapkan bahwa awalnya yayasan ini berdiri di Bogor, Jawa Barat, dan fokus bergerak di bidang rehabilitasi Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif (Napza).

“ Korban penyalahgunaaan narkoba wajib direhabilitasi dan wajib untuk diobati, baik secara medis atau sosial. Mereka berhak mendapat masa depan yang lebih cerah. Berawal dari tingginya pengguna narkoba, kami melihat masalah ini suatu panggilan bagi kami utuk memutus rantai permasalahan bangsa ini,” Katanya.

(Diskominfo Lampura)

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Diperiksa Kejari Lampura, Siregar PLN : Tidak Ada Apa-Apa

Alex BW

Published

on

By

Lampung Utara : Kejaksaan Negeri Lampung Utara memeriksa salah satu petinggi PLN Lampung terkait dugaan kebocoran dana Pajak Penerangan Jalan (PPJ), selasa (23/2/2021).

Berdasarkan pantauan, salah satu petinggi PLN di Lampung dengan didampingi beberapa pegawai tiba di Kejaksaan Negeri Lampung Utara, sekitar pukul 11.00WIB.

Kepala Seksi Intelejen Kejari Lampung Utara, Hafiezd, membenarkan adanya pemeriksaan oleh pihaknya terhadap salah satu petinggi PLN di Lampung terkait laporan adanya dugaan kebocoran dana PPJ.

” Ya, memang kita hari ini melakukan pemeriksaan kepada manager PLN UP 3 Kotabumi, Bapak Wilfred Siregar,” Ucapnya, ketika ditemui diruang kerjanya, Selasa (23/2/2021).

Menurut Hafiezd, pemeriksaan manager PLN UP3, Wilfred Siregar merupakan yang pertama kali berdasarkan laporan yang diterima pihaknya terkait adanya dugaan kebocoran dana PPJ dj Lampung Utara.

” Pertama, ini pertama kali diperiksa (PLN). Tak begitu banyak juga kok pertanyaanya, ya satu jamlah (pemeriksaan Wilfred Siregar),” Kata Hafiezd.

Selanjutnya, terus dia, pihaknya bakal memanggil kembali dan melakukan pemeriksaan terhadap PLN dan juga kepada pihak-pihak terkait yang mengetahui soal PPJ ini.

Sementara, Manager PLN UP3 Kotabumi, Wilfred Sahal P. Siregar, usai dilakukan pemeriksaan sekitar pukul 11.58WIB mengakui bahwasannya kedatangan dirinya ke Kejaksaan Negeri Lampung Utara terkait PPJ di Lampung Utara. Meskipun, ia berdalih bahwa tidak ada apa-apa dengan PPJ.

” Jadi, kami siapkan data-datanya, sebenernya tidak ada apa apa, jadi kita menyampaikan aja nanti. Kalau secara ini, penarikan pajak sudah ke pusat. Jadi, setiap ada transaksi dari masyarakat untuk pembelian token atau pembayaran listrik itu kalau secara di pemda ada aturannya disini 9℅,” Jelasnya kepada awak media yang didampingi dua wanita berjilab dan seorang pria (Pegawai PLN), sesaat sebelum meninggalkan kantor Kejaksaan Negeri Lampung Utara.

Disinggung berapa pertanyaan yang diajukan penyidik kejaksaan? Siregar mengatakan, bahwa pihak kejaksaan sementara ini hanya ingin mengetahui skema penarikan PPJ tersebut.

” Panggilan pertama (dari Kejaksaan), enggak bnyak pertanyaan. Cuma, mereka temen2 kejaksaan ingin memgetahui sistem skema Penarikan ppj tersebut. Bahwa PLN unit tidak sentuhan,” Ujarnya.

Lalu, saat ditanyai jumlah pelanggan di Lampung Utara? Siregar nampak berhati-hati untuk menjelaskannya.

” Kalau saya kan kebetulan di enam Kabupaten, ini yang saya tanggung jawab ada di kisaran 600 ribu pelanggan. Lampung Utara nanti kami kurang lebih, dari nanti kami koordinasi lagi, nanti takut salah ngomong,” tukasnya sembari berlalu.

Continue Reading

Trending