Connect with us

Advetorial

Pesan Khusus Budi Utomo Menghadapi Corona

Redaksi LT

Published

on

Lampung Utara : Ada pesan khusus yang disampaikan Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Lampung Utara, Budi Utomo, kepada masyarakatnya dalam menghadapi wabah covid-19.

Pesan ini disampaikannya saat menggelar videoconference dari rumah Dinas Wakil Bupati Lampung Utara kepada awak media yang berada di Media Center Posko Gugus Tugas, terkait dua warganya yang terinfeksi virus Covid-19, Kamis (9/4/2020) malam.

Budi Utomo yang juga Ketua Gugus Tugas Covid-19 Lampung Utara, berpesan agar masyarakat Lampung Utara lebih meningkatkan kepedulian antar sesama dan tidak mengucilkan individu atau keluarga terdampak.

” Janganlah kita langsung bereaksi dengan mengucilkan keluarga maupun individu terdampak Covid-19. Jangan panik, tetap tenang, mari bersama-sama memberikan dukungan baik moril maupun materil,” ucapnya.

Budi juga mengimbau agar masyarakatnya dengan kesadaran dari diri sendiri berjuang melawan wabah covid-19.

Berikut himbauan Plt. Bupati Lampung Utara, Budi Utomo kepada masyarakatnya :

– Dapat menahan diri dari bepergian ke luar rumah kecuali ada kepentingan yang mendesak.

– Mempertahankan jarak aman dengan para anggota keluarga di tempat tinggal saat ini, dalam bersosialisasi dengan tetangga setidaknya 1 meter.

– Senantiasa mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau menggunakan hand sanitizer bila tidak tersedia air dan sabun.

– Menerapkan etika batuk, bersin dan menguap, yaitu menutup mulut dan hidung menggunakan masker, atau bagian dalam lengan dan membuang ludah di tempat tertutup.

– Meningkatkan daya tahan tubuh dengan konsumsi gizi seimbang, memperbanyak minum air putih dan olah raga secara individu.

– Mengenakan masker bila terpaksa harus keluar rumah.

– Meningkatkan iman dan takwa kepada Allah SWT dengan memperbanyak ibadah di rumah saja.

Pemerintah Lampung Utara menyiapkan anggaran sebesar lebih 32,2 Miliar untuk penanganan Covid-19. Pemerintah juga telah menunjuk RSUD Ryacudu dan 27 puskesmas untuk rujukan dalam menangani virus korona. Ruang isolasi untuk Pasien Dalam Pengawasan (PDP) berada di dua tempat yakni Gedung Islami Center dan RSUD Ryacudu.

Pemerintah beserta unsur lainnya yang tergabung dalam Gugus Tugas Covid-19 di Lampung Utara terus berjibaku dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Untuk memudahkan koordinasi dan akses informasi, Posko terpadu percepatan penanganan covid-19 yang dipusatkan di Gedung Korpri Lampung Utara telah difungsikan. Posko yang buka 24 jam itu melibatkan sejumlah personel Dinas Kesehatan, Satpol-PP, BPBD, dan TNI-Polri. Disiagakan pula ambulans dan mobil patroli.

” Posko ini nantinya dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya mengenai informasi covid-19. Juga untuk memudahkan koordinasi antar instansi yang masuk gugus tugas percepatan penanggulangan covid-19,” kata Kepala Sekretariat Posko Terpadu Penanganan Covid-19 yang juga Plt Kadiskominfo Lampura, Sanny Lumi, belum lama ini.

Terkait informasi tentang penyebaran dan perkembangan virus corona, pihaknya saat ini menyampaikan informasinya melalui satu pintu. Tujuannya, untuk meminimalisir kabar bohong atau hoaks terkait wabah tersebut, cukup dengan mengklik website covid.lampungutarakab.go.id.

“ Untuk informasi satu pintu, silahkan klik saja covid.lampungutarakab.go.id. Kita menjaga, agar informasi tentang covid-19 tidak simpang siur atau hoax,” ujar Sanny.

Selain itu, pemerintah telah menyiapkan videoconference untuk menyikapi perkembangan covid-19 secara langsung. Hal ini menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Gubernur Lampung Nomor 045:/1118/07/2020 Tentang penyesuaian sistem kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam upaya pencegahan penyebaran Corona Virus disease (Covid-19).

” Videoconference ini tujuannya Untuk memantau sekaligus memberikan arahan, kepada semua tim satgas terkait perkembangan covid-19. Ini akan mempermudah dan mempercepat pengambilan keputusan,” ucap Sanny.

” Dengan penggunaan komunikasi visual (tatap muka) membuat komunikasi lebih mudah, seperti videoconference dengan Gubernur Lampung dan Sekda se Provinsi Lampung. Juga videoconference dengan 27 puskesmas di Lampung Utara,” imbuhnya. (ADV).

Advetorial

Paripurna Istimewa Dirgahayu 75 Tahun Kemerdekaan RI

Redaksi LT

Published

on

Bandar Lampung : DPRD Provinsi Lampung menggelar Rapat Paripurna Istimewa dengan agenda Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia, pada Kamis, 14 Agustus 2020.

Rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay dan dihadiri langsung Gubernur Lampung Ir. Arinal Djunaidi.

Pada kesempatan tersebut hadir pula para undangan dari unsur Forkompinda Provinsi Lampung, Pimpinan Instansi Vertikal, para Pimpinan Perguruan Tinggi, Kepala OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, Pimpinan Partai Politik, Legiun Veteran Republik Indonesia, Pimpinan Tokoh Agama, Ketua Organisasi Kemasyarakatan, Insan Pers serta para undangan lainnya.

Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Lampung ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke 75 tahun, yang kali ini mengambil tema “Indonesia Maju”. (Advetorial)

Continue Reading

Advetorial

DPRD Terima Jawaban Gubernur Tentang 7 Raperda

Redaksi LT

Published

on

Bandar Lampung : Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, melalui Sekretaris Daerah Fahrizal Darminto, menyampaikan jawaban atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Lampung terhadap 7 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi Lampung Prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Kamis (13/8/2020).

Pemandangan umum tersebut disampaikan pada tanggal 12 Agustus 2020 kemarin.

Ke- 7 Raperda Provinsi Lampung Prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung tersebut yakni Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Penyelenggaraan Kearsipan dan Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Penjamin Kredit Daerah Provinsi Lampung.

Kemudian, Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengelolaan Sampah dan Inovasi Daerah.

“Kami yakin apa yang disampaikan oleh fraksi-fraksi bertujuan untuk menyempurnakan dan meningkatkan kualitas Raperda yang diajukan,” ujar Sekdaprov Fahrizal.

Fahrizal menyebutkan untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mengantisipasi, melaksanakan dan menyelesaikan segenap persoalan yang dihadapi.

“Dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga sesuai tujuan dan sasaran yang kita inginkan bersama,” katanya.

Menurutnya, dari pemandangan umum fraksi, pada prinsipnya mendapat kesan yang positif.

“Bahwa keberadaan ke- 7 Raperda tersebut dapat diterima dengan baik serta disetujui untuk dapat dilanjutkan pembahasannya pada tingkat pembicaraan selanjutnya,” ujarnya.

Namun Fahrizal meminta bila masih terdapat usul, saran ataupun pendapat dari DPRD, dapat disetujui untuk dibicarakan pada tingkat berikutnya.

“Sinergi yang dilakukan ini demi untuk menghasilkan produk hukum yang terbaik untuk dipersembahkan kepada Provinsi Lampung,” tandasnya. (Advetorial)

Continue Reading

Advetorial

DPRD Lampung Gelar Paripurna Raperda Usul Inisiatif

Redaksi LT

Published

on

Bandar Lampung : Pemerintah Provinsi Lampung mengapresiasi dan menyetujui 12 Raperda usul inisiatif DPRD Provinsi Lampung untuk dibahas dalam pembicaraan tingkat lanjut.

Hal itu diungkapkan Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim (Nunik) dalam sidang paripurna DPRD Provinsi Lampung di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Rabu (12/8/2020).

“Pada prinsipnya kami dapat menyetujui ke-12 Raperda dimaksud untuk dibahas pada tingkat pembicaraan selanjutnya, termasuk hal-hal yang menyangkut teknis penulisannya, narasi atau bahasa yang kurang sempurna dan segala sesuatu yang berkaitan dengan penyusunan Raperda yang baik, benar dan berkualitas,” ujar Wagub Nunik.

Seperti diketahui, penjelasan terhadap 12 Raperda tersebut telah disampaikan Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Dearah DPRD Provinsi Lampung dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung pada tanggal 10 Agustus 2020 yang lalu.

Ke-12 Raperda tersebut, antara lain tentang Pengembangan Sumber daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pelayanan Kesejahteraan Sosial Disabilitas serta Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Lampung.

Kemudian, Kerjasama Antar Daerah, Rencana Induk Pariwisata Daerah Provinsi Lampung, Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Tambak Air Tawar Provinsi Lampung dan Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Selanjutnya, Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Lampung, Penyelenggaraan Jalan Provinsi, Pengendalian Operasional Bandara Intemasional Raden Inten II, Penurunan Angka Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dan Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Provinsi Lampung.

“Atas disampaikannya 12 Raperda tersebut, kami menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah,” katanya.

Nunik menyebutkan atas 12 Raperda usul inisiatif ini, harus dipastikan, konten/substansi Raperda haruslah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.

“Kita harus pastikan, substansi/materi Raperda bukanlah merupakan peraturan copy paste terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ada dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, ketertiban umum dan kesusilaan serta tidak diskriminatif,” katanya.

Menurut Nunik, juga harus dipastikan, bagi Raperda yang berkaitan dengan masyarakat, diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik di Provinsi Lampung.

“Khusus terhadap Raperda yang memiliki kesamaan pengaturan terhadap Peraturan Daerah Provinsi yang sudah ada, pengaturannya diarahkan untuk memperkuat yang sudah ada agar dapat lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, untuk kemudian disesuaikan dengan kondisi saat ini,” katanya.

Nunik berharap DPRD melalui panitia khusus dari setiap Raperda yang dibahas dapat memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat, akademisi, praktisi, organisasi masyarakat dan pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya.

“Hal ini untuk memberikan saran, masukan dan/atau kritikannya agar Peraturan Daerah nantinya dihasilkan dapat berlaku efektif dan memberikan manfaat, kepastian hukum ditengah-tengah masyarakat,” katanya.(Advertorial )

Continue Reading

Trending