Lampung Utara : Panitia Khusus DPRD Lampung Utara akhirnya memberikan delapan rekomendasi kepada Plt. Bupati Budi Utomo atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Lampung Utara tahun anggaran 2019.

Hal ini terungkap dalam sidang Paripurna DPRD tentang LKPJ Bupati Lampung Utara Tahun Anggaran 2019, Rabu (29/4/2020) yang dipimpin langsung Ketua DPRD, Romli, dan tiga pimpinan DPRD lainnya, yang dihadiri 23 anggota legislatif beserta jajaran pemerintahan yang dikomandoi Plt. Bupati Lampung Utara, Budi Utomo.

Sekretaris dan Juru Bicara Pansus LKPJ Bupati tahun 2019, Marlena, mengatakan berdasarkan hasil rapat Pansus LKPJ dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), ada delapan (8) poin penting yang direkomendasikan kepada Pemerintah Daerah Lampung Utara.

Delapan poin catatan dan masukan yang direkomendasikan kepada Pemerintah Daerah itu diantaranya :

1. Meminta Pemerintah Daerah segera mengatasi permasalahan data penerima bantuan sosial dan meningkatkan kinerja operator di setiap daerah.

2. Pemerintah Daerah dapat segera mengatasi masalah parkir dan tenaga BLUD di RSUD HM Ryacudu Kotabumi.

3. Pemerintah Daerah dapat memperhatikan masalah pemetaan dan pemerataan tenaga Pengajar (Guru dan Kepala Sekolah) sesuai SK Menteri nomor 5 Tahun 2011 berdasarkan Sistem Zonasi.

4. Pemerintah Daerah melalui Kepala Dinas Kesehatan dapat meningkatkan sumber daya manusia (SDM) di Puskesmas se-Kabupaten Lampung Utara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

5 dalam menyusun anggaran, hendaknya Pemerintah Daerah dapat membuat skala prioritas program dan kegiatan, sehingga berdampak pada penyerapan anggaran yang baik di setiap OPD.

6. Pemerintah daerah segera mengambil langkah-langkah yang tepat dalam meningkatkan PAD.

7. Hal-hal yang menjadi rekomendasi di LKPJ tahun anggaran 2018 yang belum ditindak-lanjuti oleh Pemerintah Daerah, agar segera diselesaikan khususnya persoalan di dinas PUPR.

8. DPRD mendukung penuh Pemerintah Daerah Lampung Utara dalam menanggapi Covid-19 segera terstruktur, dan terukur. Dan DPRD juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada Polres, Dandim beserta jajarannya dalam membantu Pemerintah menangani Covid-19.

Plt. Bupati Lampung Utara, Budi Utomo menyambut baik atas catatan-catatan Pansus LKPJ Bupati tahun 2019 yang direkomendasikan kepada pemerintah. Ia mengatakan bahwa pemberian catatan ini merupakan wujud sinergitas dan harmonisasi yang terjalin antara eksekutif dan legislatif.

” Kita (Pemerintah) siap menindaklanjuti catatan – catatan itu (8 poin) semaksimal mungkin,” katanya.

Lalu, untuk penyelesaian hutang proyek tahun 2017 dan 2018 yang termasuk dalam catatan LKPj 2018, menurut Budi, FHO dan PHO yang 2017 sudah dibayarkan.

” ‎Sembilan puluh lima persen (95%) hutang proyek 2017 telah dibayarkan, sedangkan hutang proyek 2018 masih menunggu persidangan,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu juga, Nurdin Habim, anggota DPRD dari fraksi Partai Gerindra memberikan interupsinya dengan menegur Pemerintah Daerah Lampung Utara soal salinan APBD yang dari tahun ke tahun, DPRD Lampung Utara tak pernah menerimanya. Dia menginginkan agar Pemerintah memberikan buku APBD tersebut sebagai sumber informasi bagi anggota DPRD dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawasan.

” Karena kami pernah nanya kebagian hukum, mana buku APBD tahun sekian -tahun sekian, kan tidak ada. Artinya ini merupakan sebuah keteledoran kita semua. Kami (DPRD) sebenarnya malu, karena kami enggak pernah pegang kitab (buku APBD) itu,” keluh Nurdin.

Bak gayung bersambut, Budi pun nampak tak mau bertele-tele dalam menyikapi keinginan DPRD Lampung Utara dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, salah satunya fungsi pengawasan.

” Pak Sekda dan Panitia Anggaran, Bappeda, Asisten, saya berharap untuk APBD tahun 2020, inikan yang sedang kita jalani, sedang kita lakukan, agar pengawasan secara umum bisa dilakukan kawan-kawan di legislatif,” pesan Budi kepada jajarannya.

” Kiranya buku tersebut (buku APBD) yang sudah dievaluasi oleh provinsi melalui tim evaluasi provinsi, ini dapat juga disampaikan kepada DPRD Lampung Utara, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya,” katanya lagi dengan nada tegas.(ADVETORIAL/ALEX.BW)

BANDARLAMPUNG : Virus corona yang sudah menyebar selain menelan korban jiwa, pertumbuhan ekonomi negara-negara Dunia salah satunya Indonesia ikut terdampak salah satunya Provinsi Lampung.

Komisi III DPRD Lampung menggelar rapat dengar pendapat (hearing) bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) setempat, guna memastikan apakah benar penyebaran wabah virus corona ikut menyeret perekonomian.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Lampung, Noverisman Subing, membenarkan penyebaran wabah virus corona ikut menyeret perekonomian di Provinsi Lampung hingga mengalami penurunan.

“Ya, kami tadi rapat dengan Badan Pendapatan Daerah untuk mengetahui sejauh mana progres pencapaian PAD kita,” ujarnya usai hearing, Selasa (7/4/2020).

Buktinya, berdasarkan pendataan Bapenda Lampung pencapaian PAD di triwulan awal, hanya mampu bertengger diangka Rp1.297 Triliun. Sedangkan, seharusnya pencapaian PAD di triwulan awal mampu menembus 40 persen dari target yang telah ditetapkan.

“Normalnya, pencapaian PAD di triwulan awal itu 40 persen. Tadi kami sudah mendengar bagaimana sejauh ini pencapaian PAD, hasilnya mengalami penurunan,” terangnya.

Politisi senior PKB ini memperkirakan, pencapaian PAD Provinsi Lampung di triwulan awal mengalami penurunan, hanya diangka 15-20 persen, ini mengacu terhadap perolehan PAD di triwulan awal.

Kendati begitu pria akrab disapa Kanjeng ini berharap, agar wabah virus corona dapat segera berakhir, tujuannya agar semua aktifitas dan perekonomian dapat berjalan secara normal.

“Maka kita mengapresiasi sekali Pergub tentang penundaan pembayaran administrasi pajak kendaraan bermotor dan menghapuskan dendanya sampai akhir Mei. Akibat wabah Corona ini,” pungkasnya. (adv)

Lampung Tengah : Jum’at 03 April 2020 Bupati Lampung Tengah Loekman Djoyosoemarto melakukan teleconference dengan Gubernur Lampung Ir. H. Arinal Djunaidi di Command Center Kabupaten Lampung Tengah.

Teleconfrence ini diikuti juga oleh seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung. Dalam teleconference kali ini Gubernur Lampung menginstruksikan kepada seluruh Kabupaten Kota di Provinsi Lampung untuk melakukan pengendalian pencegahan wabah Virus Corona Disease 19 atau Covid-19 di wilayah masing-masing dan menetapkan status bencana covid-19 di wilayah masing masing. Kabupaten/Kota juga diminta menyiapkan rumah sakit dengan ruang isolasi dan peningkatan pelayanan di puskesmas daerah serta menyiapkan lahan Pemerintah Daerah untuk menjaga kemungkinan jika nantinya ada pasien yang meninggal.

Sementara itu Bupati Lampung Tengah Loekman Djoyosoemarto dalam menyampaikan kesiapan Kabupaten Lampung Tengah dalam menghadapi wabah virus covid-19 ini telah membentuk gugus tugas yang dipimpin langsung oleh Bupati Lampung Tengah sebagai ketua gugus tugas penanganan wabah covid-19 di Lampung Tengah.

Lampung Tengah sendiri sudah menyiapkan tempat pemakaman dengan luas 8500 m2. Untuk antisipasi penanganan wabah Covid-19 Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah telah menyisihkan anggaran sebesar 70.8 Milyar. Sosialisasi juga terus dilakukan untuk masyarakat agar waspada covid-19. Selain itu Lampung Tengah juga telah menyiapkan dua rumah sakit rujukan yaitu Yukum Medical Center ( YMC) dan RSUD Demang Sepulau Raya.

“Berbagai upaya pencegahan dan penanganan wabah virus covid-19 ini terus dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat dihimbau untuk tetap menjaga kesehatan dan bagi yang tiba dari luar kota diharapkan segera melapor ke Kepala Kampung setempat,” kata Bupati Loekman.

Dalam teleconference kali ini juga hadir Ketua DPRD Lampung Tengah Sumarsono, Dandim 0411/LT Letkol Czi Burhanudin, Pj Sekretaris Daerah Kab. Lampung Tengah Ir Zulkifli S.E,.M.M, Kadis Kesehatan Kab. Lampung Tengah dr. Otniel, Kadis Kominfo Kab. Lampung Tengah Iman Saputra S.H, Kepala Dinas Perhubungan Syukur Kersana, Kepala BPBD dan dinas terkait lainnya.