Lampung Selatan, Lampungtoday – Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Supriyanto pimpin rapat pembahasan persiapan pelaksanaan sholat idul adha 1441 H dan penyembelihan hewan qurban di aula rajabasa kantor bupati lampung selatan, Rabu (22/7/2020).

Turut hadir dalam rapat tersebut Staf Ahli Bidang Keuangan, Akar Wibowo, Staf Ahli Bidang Ekobang, Burhanudin, para Kepala OPD dan Camat Se-Kabupaten Lampung Selatan.

Pada rapat tersebut Supriyanto mengatakan agar pelaksanaan sholat idul adha diwajibkan mengikuti Posedur Tetab (Protab) protokol kesehatan mengingat wabah virus corona yang belum berakhir.

“Saya harapkan pada pelaksanaan sholat idul adha dan penyembelihan hewan qurban nanti tata caranya harus disesuaikan dengan protab protokol kesehatan covid-19 seperti memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan pakai sabun (3M),” Ucapnya.

“Kedisplinan masyarakat harus semakin meningkat dengan menerapkan 3M di berbagai aktivitas. Ini adalah komitmen bersama agar jumlah orang yang terkena virus corona bisa terus berkurang dan wabah bisa segera berakhir,” tegasnya.

Supriyanto juga mengingatkan agar Masyarakat yang berkurban tidak datang ke lokasi penyembelihan dan dalam Pendistribusiannya, daging kurban akan langsung diantar ke rumah mustahik.

Ia juga mengimbau agar panitia kurban tidak lagi menggunakan plastik saat pembagian daging. Sebagai gantinya, petugas panitia kurban menyiapkan wadah lainnya yang ramah lingkungan seperti besek dari bambu.

Pada hasil rapat persiapan pelaksanaan sholat idul adha 1441 H dan tata cara pelaksanaan penyembelihan hewan qurban diperoleh hasil rapat sebagai berikut :

1. Kegiatan takbir tetap diselenggarakan di masid/mushola, tetapi tidak diperkenan dilakukan takbir dengan konvoi kendaraan.

2. Penyelenggaraan sholat idul adha dapat dilaksanakan di masjid atau lapangan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

3. Pelaksanaan penyembelihan hewan kurban dilakukan dengan ketentuan, hewan kurban harus memdapatkan surat keterangan sehat dari dinas perternakan dan kesehatan hewan dan memenuhi unsur Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH).

4. Pemotongan hewan kurban dihimbau dilaksanakan di Rumah Potong Hewan (RPH) yamg telah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Petwrnakan dan Kesehatan Hewan.

5. Petugas/pantia penyembelihan hewan kurban harus mengikuti rapid test, Selanjutnya daging kurban akan didistribusikan langsung kepada penerima oleh panitia.

6. Terkait dengan tempat rekreasi, pemerintah Kabupaten Lampung Selatan belum memberikan izin resmi untuk membuka tempat rekreasi bagi masyarakat yang berniat melakukan liburan hari raya idul adha.

hasil rapat tersebut nantinya akan diterapkan di seluruh wilayah kabupaten lampung selatan. (eko/kmf)

Bandar Lampung : Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mendorong optimalisasi tugas dan fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam hal ini Inspektorat untuk melakukan pencegahan dan pengawasan korupsi di daerah.

Hal itu disampaikan Gubernur Arinal saat melaksanakan virtual meeeting Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Terintegrasi se-Provinsi Lampung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Ruang Command Center Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Rabu (13/5/2020).

Rakor ini diikuti Kepala Divisi Pencegahan dan Penindakan KPK RI Koordinator Wilayah IV Nana Mulyana yang menyebutkan bahwa upaya pencegahan dan penindakan korupsi di Lampung telah cukup baik.

Dalam rakor ini, Gubernur Arinal mengharapkan agar pengawasan dan pecegahan yang telah dilakukan KPK sepanjang tahun 2019 yang lalu tidak terjadi lagi penyimpangan.

“Virtual Meeting hari ini diharapkan mampu memberikan peran yang penting bagi seluruh kepala daerah yaitu bupati/walikota untuk memperkuat koordinasi yang ada di Provinsi Lampung, serta KPK dapat memberikan bimbingan, pembinaan dan sosialisasi terkait kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2020,” jelas Gubernur.

Gubernur Arinal juga berharap, KPK dapat memberikan masukan dan bimbingan serta pembinaan terkait temuan yang telah didapat, agar tidak terulang kembali pada tahun berikutnya, sehingga dapat mewujudkan good dan clean government di Provinsi Lampung.

“Untuk mewujudkan good dan clean government diperlukan peran aktif semua pihak dalam rangka pencegahan pemberantasan korupsi terintegrasi. Berdasarkan data Indeks Monitoring Center of Preventation (MCP) Provinsi Lampung mencapai 82%. Diharapkan pada tahun 2020 upaya ini dapat dimaksimalkan menuju Lampung Berjaya,” ujar Arinal.

Adapun fokus Koordinasi Pencegahan Tahun 2020 antara lain meliputi Pertama, Perubahan Tata Kelola Pemerintah dalam bentuk Indeks Monitoring Center of Preventation (MCP).

Fokus Area MCP meliputi Tata Kelola Dana Desa, Manajemen Aset, Optimalisasi Pendapatan Daerah, Manajemen ASN, Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peningkatan Kapabilitas APIP.

“Pemprov Lampung akan terus mendorong kepatuhan Bupati/walikta untuk melaporkan LHKPN, mendorong implementasi laporan gratifikasi dan Implementasi Pendidikan Anti Korupsi,” kata Gubernur Arinal.

Sementara itu, Kepala Divisi Pencegahan dan Penindakan KPK RI Koordinator Wilayah IV Nana Mulyana menyebutkan secara umum upaya pencegahan dan penindakan korupsi di Lampung telah cukup baik mencapai 57 – 90 persen.

“Diharapkan pada tahun 2020 KPK dapat berkoordinasi dan sinergi dengan Pemerintah Daerah guna menuntaskan Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi di wilayahnya,” ujar Nana Mulyana.
Nana melanjutkan, hal ini diperlukan mengingat dengan adanya Revisi UU KPK, maka diperlukan mitigasi dan perubahan organisasi, SOP serta pembagian wilayah, termasuk adanya perubahan indikator dan sub indikator korupsi. Selain itu koordinasi mutlak diperlukan di masa pandemi saat ini.

“Tahun 2019 tercatat progres Renaksi di Provinsi Lampung di atas rata-rata capaian Nasional yaitu menduduki peringkat 7 Nasional. Tercatat di peringkat 3 besar yaitu Bandar Lampung (90%), Tulang Bawang (87%) dan Pringsewu (84%). Untuk Bandar Lampung progres maksimal di Perencanaan dan Penganggaran APBD,” tutupnya. (RLS)

Bandar Lampung : Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim (Nunik) menyampaikan informasi terkait libur sekolah awal Puasa Ramadhan dan menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah, di Posko Satgas Terpadu Gugus Tugas Penanganan Covid-19, Balai Keratun, Kompleks Kantor Gubernur, Kamis (16/4/2020).

Menurut Wagub, Pemprov Lampung melalui Gubernur Lampung Arinal Djunaidi telah menyurati seluruh Bupati/Walikota dan Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung, perihal pelaksanaan kegiatan belajar bagi peserta didik pada satuan pendidikan di Provinsi Lampung.

Untuk tanggal 23 – 25 April 2020 adalah libur sekolah awal Puasa Ramadhan 1441 Hijriyah. Kemudian pada tanggal 27 April – 19 Mei 2020 kegiatan belajar dan Pesantren Ramadhan dilakukan di rumah secara daring/online.

“Tanggal 20 Mei – 30 Mei 2020 pelaksanaan libur Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah. Dan untuk ketetapan dimulainya masuk sekolah atau pelaksanaan belajar dengan daring berikutnya akan ditetapkan kemudian dengan memperhatikan seituasi perkembangan Covid-19 di Provinsi Lampung atau mengikuti ketetapan secara nasional dari Pemerintah Pusat,” jelas Wagub Nunik

Selain hari libur sekolah ini, Wagub juga menginformasikan hasil video conference yang dilakukan Pemerintah Provinsi Lampung dengan Kementerian Sosial RI. Hasil video conference itu, Kementerian Sosial RI menyediakan 300.000 orang sebagai penerima manfaat yang terdampak Covid-19.

“Diharapkan seluruh Kabupaten/Kota segera berkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi Lampung terkait hal tersebut,” ujar Wagub.
Pada bagian lain, Wagub Nunik menjelaskan bahwa mulai hari ini (16/4/2020, red) telah dilaksanakan kunjungan lapangan oleh Tim Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19 ke Kabupaten/Kota.

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pengecekan kesiapan penanganan dan antisipasi serta memastikan kesiapan anggaran kabupaten/kota untuk menangani Covid-19. “Untuk hari ini telah dilaksanakan kunjungan di Kota Metro, Kabupaten Pringsewu, Tanggamus, dan Pesawaran,” jelasnya.

Selain memberikan bantuan, lanjut Nunik, dalam kunjungan tersebut juga mengintruksikan ulang kepada Bupati/Walikota untuk membentuk Posko Terpadu dalam rangka penanganan Covid-19 sehingga apabila terjadi kasus dapat ditangani secara cepat.

Kemudian membentuk tim pemakaman yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, TNI, Polri, dan relawan dengan dibekali APD dan peningkatan kapasistas SDM sesuai dengan prosedur kesehatan.
“Kita juga terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak menolak pemakaman bila ada pasien Covid-19 yang meninggal dunia,” jelas Wagub Nunik.

Sementara itu, berdasarkan data terbaru dari Dinas Kesehatan Provinsi Lampung terkait Covid-19, Orang Dalam Pemantauan (ODP) sebanyak 2.675 orang (dipantau 767 orang, selesai dipantau 1.907 orang, dan Meninggal 1 orang).

Kemudian, Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sebanyak 51 orang (Rumah sakit/isolasi 17 orang, Sembuh 30 orang, dan Meninggal 4 Orang), dan Konfirmasi Covid-19 sebanyak 26 orang (Rumah Sakit/Isolasi 13 orang, Sembuh 8 orang, dan Meninggal 5 orang. Red