Connect with us

Advetorial

Delapan Rekomendasi Pansus DPRD Lampura Untuk Budi Utomo

Redaksi LT

Published

on

Lampung Utara : Panitia Khusus DPRD Lampung Utara akhirnya memberikan delapan rekomendasi kepada Plt. Bupati Budi Utomo atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Lampung Utara tahun anggaran 2019.

Hal ini terungkap dalam sidang Paripurna DPRD tentang LKPJ Bupati Lampung Utara Tahun Anggaran 2019, Rabu (29/4/2020) yang dipimpin langsung Ketua DPRD, Romli, dan tiga pimpinan DPRD lainnya, yang dihadiri 23 anggota legislatif beserta jajaran pemerintahan yang dikomandoi Plt. Bupati Lampung Utara, Budi Utomo.

Sekretaris dan Juru Bicara Pansus LKPJ Bupati tahun 2019, Marlena, mengatakan berdasarkan hasil rapat Pansus LKPJ dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), ada delapan (8) poin penting yang direkomendasikan kepada Pemerintah Daerah Lampung Utara.

Delapan poin catatan dan masukan yang direkomendasikan kepada Pemerintah Daerah itu diantaranya :

1. Meminta Pemerintah Daerah segera mengatasi permasalahan data penerima bantuan sosial dan meningkatkan kinerja operator di setiap daerah.

2. Pemerintah Daerah dapat segera mengatasi masalah parkir dan tenaga BLUD di RSUD HM Ryacudu Kotabumi.

3. Pemerintah Daerah dapat memperhatikan masalah pemetaan dan pemerataan tenaga Pengajar (Guru dan Kepala Sekolah) sesuai SK Menteri nomor 5 Tahun 2011 berdasarkan Sistem Zonasi.

4. Pemerintah Daerah melalui Kepala Dinas Kesehatan dapat meningkatkan sumber daya manusia (SDM) di Puskesmas se-Kabupaten Lampung Utara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

5 dalam menyusun anggaran, hendaknya Pemerintah Daerah dapat membuat skala prioritas program dan kegiatan, sehingga berdampak pada penyerapan anggaran yang baik di setiap OPD.

6. Pemerintah daerah segera mengambil langkah-langkah yang tepat dalam meningkatkan PAD.

7. Hal-hal yang menjadi rekomendasi di LKPJ tahun anggaran 2018 yang belum ditindak-lanjuti oleh Pemerintah Daerah, agar segera diselesaikan khususnya persoalan di dinas PUPR.

8. DPRD mendukung penuh Pemerintah Daerah Lampung Utara dalam menanggapi Covid-19 segera terstruktur, dan terukur. Dan DPRD juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada Polres, Dandim beserta jajarannya dalam membantu Pemerintah menangani Covid-19.

Plt. Bupati Lampung Utara, Budi Utomo menyambut baik atas catatan-catatan Pansus LKPJ Bupati tahun 2019 yang direkomendasikan kepada pemerintah. Ia mengatakan bahwa pemberian catatan ini merupakan wujud sinergitas dan harmonisasi yang terjalin antara eksekutif dan legislatif.

” Kita (Pemerintah) siap menindaklanjuti catatan – catatan itu (8 poin) semaksimal mungkin,” katanya.

Lalu, untuk penyelesaian hutang proyek tahun 2017 dan 2018 yang termasuk dalam catatan LKPj 2018, menurut Budi, FHO dan PHO yang 2017 sudah dibayarkan.

” ‎Sembilan puluh lima persen (95%) hutang proyek 2017 telah dibayarkan, sedangkan hutang proyek 2018 masih menunggu persidangan,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu juga, Nurdin Habim, anggota DPRD dari fraksi Partai Gerindra memberikan interupsinya dengan menegur Pemerintah Daerah Lampung Utara soal salinan APBD yang dari tahun ke tahun, DPRD Lampung Utara tak pernah menerimanya. Dia menginginkan agar Pemerintah memberikan buku APBD tersebut sebagai sumber informasi bagi anggota DPRD dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawasan.

” Karena kami pernah nanya kebagian hukum, mana buku APBD tahun sekian -tahun sekian, kan tidak ada. Artinya ini merupakan sebuah keteledoran kita semua. Kami (DPRD) sebenarnya malu, karena kami enggak pernah pegang kitab (buku APBD) itu,” keluh Nurdin.

Bak gayung bersambut, Budi pun nampak tak mau bertele-tele dalam menyikapi keinginan DPRD Lampung Utara dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, salah satunya fungsi pengawasan.

” Pak Sekda dan Panitia Anggaran, Bappeda, Asisten, saya berharap untuk APBD tahun 2020, inikan yang sedang kita jalani, sedang kita lakukan, agar pengawasan secara umum bisa dilakukan kawan-kawan di legislatif,” pesan Budi kepada jajarannya.

” Kiranya buku tersebut (buku APBD) yang sudah dievaluasi oleh provinsi melalui tim evaluasi provinsi, ini dapat juga disampaikan kepada DPRD Lampung Utara, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya,” katanya lagi dengan nada tegas.(ADVETORIAL/ALEX.BW)

Advetorial

Kunker Pangdam II/Sriwijaya, Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Agus Suhardi Kagumi Kemajuan Tubaba

Redaksi LT

Published

on

Tulang bawang barat -Pangdam II/Sriwijaya, Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Agus Suhardi dan Ketua Persit KCK Daerah II/Sriwijaya beserta rombongan dari Makodim 0412/LU, melakukan kunjungan kerja (Kunker) dan bakti sosial (Baksos) di kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba),pada jum, at (18/9/2020) yang lalu.

Kedatangan kunjungan kerja Pangdam II/Sriwijaya beserta rombongan di sambut langsung oleh Unsur Forkopimda dengan Prosesi Pengalungan Selendang Tapis dan Pemberian Bunga ke Ketua Persit KCK Daerah II/Sriwijaya.

Kunjungan kerja di langsung kan melaksanakan kegiatan Jum,at Berkah Baksos pembagian sembako “dengan Tema ‘Bersama Lawan Covid-19 Terus Kita Bangun Kesadaran dan Kepedulian Sosial” yang berlangsung di rumah Adat Sesat Agung Komplek Islamic Center.

“Kami Keluarga Besar Kodam II/Sriwijaya beserta Pemerintah Kabupaten Tulang bawang barat memberikan Bantuan untuk meringankan beban masyarakat atas dampak Covid 19,dengan sedikit bantuan sembako ini mudah-mudahan dapat meringankan masyarakat tubaba”kata Mayjen TNI Agus Suhardi.

Pangdam II/Sriwijaya, Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Agus Suhardi menambahkan.Sangat kagum atas pesat nya pembangunan di kabupaten Tulang bawang barat, dengan berbagai konsep yang penuh dengan ragam mode kebudayaan dan insfratuktur yang sangat luar biasa pesat,membuat kabupaten Tubaba menjadi sangat luar biasa hebat nya.

“Kabupaten tulang bawang barat baru berumur 11 tahun,Tapi kabupaten ini telah berhasil menunjukan kemajuan yang sangat luar biasa. Mulai dari pembangunan seni dan kebudayaan dan insfratuktur nya, seperti komplek islamic center, Gedung Sesat Agung Bimi Gayo, Masjid Baitussobur,kota Uluan Nuhik rumah panggung dan Tugu Rato Nago Besanding,sehingga kabupaten tulang bawang barat menjadi tempat Destinasi Wisata yang sangat luar biasa di kunjungi masyarakat bahkan di kenal oleh wisatawan di tingkat Nasional”ujar nya

Di tempat yang sama Bupati Tulang bawang barat Umar Ahmad,SP mengucapkan terima kasih kepada rombongan Pangdam II/Sriwijaya, Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Agus Suhardi dan Ketua Persit KCK Daerah II/Sriwijaya beserta rombongan dari Makodim 0412/LU, Telah melakukan kunjungan kerja (Kunker) dan bakti sosial (Baksos) di kabupaten Tulang Bawang Barat .

“Dengan harapan yang besar di usia 11 tahun kabupaten Tubaba ini,kita sangat berkeinginan untuk ada pembangunan Kodim di wilayah kita, Pemkab Tubaba siap menyiapkan lahan demi terbentuknya Kodim di Kabupaten Bumi Ragem Sai Mangi Wawai ini”tutup nya(ADV)

Continue Reading

Advetorial

Paripurna Istimewa Dirgahayu 75 Tahun Kemerdekaan RI

Redaksi LT

Published

on

Bandar Lampung : DPRD Provinsi Lampung menggelar Rapat Paripurna Istimewa dengan agenda Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia, pada Kamis, 14 Agustus 2020.

Rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay dan dihadiri langsung Gubernur Lampung Ir. Arinal Djunaidi.

Pada kesempatan tersebut hadir pula para undangan dari unsur Forkompinda Provinsi Lampung, Pimpinan Instansi Vertikal, para Pimpinan Perguruan Tinggi, Kepala OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, Pimpinan Partai Politik, Legiun Veteran Republik Indonesia, Pimpinan Tokoh Agama, Ketua Organisasi Kemasyarakatan, Insan Pers serta para undangan lainnya.

Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Lampung ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke 75 tahun, yang kali ini mengambil tema “Indonesia Maju”. (Advetorial)

Continue Reading

Advetorial

DPRD Terima Jawaban Gubernur Tentang 7 Raperda

Redaksi LT

Published

on

Bandar Lampung : Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, melalui Sekretaris Daerah Fahrizal Darminto, menyampaikan jawaban atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Lampung terhadap 7 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi Lampung Prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Kamis (13/8/2020).

Pemandangan umum tersebut disampaikan pada tanggal 12 Agustus 2020 kemarin.

Ke- 7 Raperda Provinsi Lampung Prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung tersebut yakni Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Penyelenggaraan Kearsipan dan Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Penjamin Kredit Daerah Provinsi Lampung.

Kemudian, Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengelolaan Sampah dan Inovasi Daerah.

“Kami yakin apa yang disampaikan oleh fraksi-fraksi bertujuan untuk menyempurnakan dan meningkatkan kualitas Raperda yang diajukan,” ujar Sekdaprov Fahrizal.

Fahrizal menyebutkan untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mengantisipasi, melaksanakan dan menyelesaikan segenap persoalan yang dihadapi.

“Dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga sesuai tujuan dan sasaran yang kita inginkan bersama,” katanya.

Menurutnya, dari pemandangan umum fraksi, pada prinsipnya mendapat kesan yang positif.

“Bahwa keberadaan ke- 7 Raperda tersebut dapat diterima dengan baik serta disetujui untuk dapat dilanjutkan pembahasannya pada tingkat pembicaraan selanjutnya,” ujarnya.

Namun Fahrizal meminta bila masih terdapat usul, saran ataupun pendapat dari DPRD, dapat disetujui untuk dibicarakan pada tingkat berikutnya.

“Sinergi yang dilakukan ini demi untuk menghasilkan produk hukum yang terbaik untuk dipersembahkan kepada Provinsi Lampung,” tandasnya. (Advetorial)

Continue Reading

Trending