Connect with us

Apa Kabar Lampung

Pemkab Lampung Selatan Terima Kunjungan Kerja Danrem 043/Gatam Kol Inf Toto Jumariono

Avatar

Published

on

Lampung Selatan, Lampungtoday – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan menerima kunjungan kerja Komandan Resor Militer (Danrem) 043/Garuda Hitam, Kolonel Infantri Toto Jumariono, S.S., M.I.Kom di Posko Covid-19, yang berada di Aula Sebuku, rumah dinas bupati setempat, Jumat (8/5/2020).
Kedatangan Danrem yang baru bertugas kurang dari tiga pekan di Provinsi Lampung ini, disambut Pelaksana tugas (Plt) Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto, Dandim 0421 Letkol Kav Robinson Oktovianus Bessie, Kapolres AKBP Eddie Purnomo, Penjabat Sekretaris Daerah, Thamrin beserta sejumlah pejabat utama di lingkungan Pemkab Lampung Selatan.
Dalam kata sambutannya, Plt Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto mengucapkan terima kasih atas kunjungan Danrem di bumi Khagom Mufakat.
Lebih lanjut Nanang memaparkan kondisi geografis kabupaten yang memiliki 17 kecamatan, 256 desa dan 4 kelurahan.
Nanang berharap, selain dapat mempererat jalinan silaturahmi, kunjungan Danrem 043/Gatam tersebut dapat memberikan banyak manfaat untuk kemajuan pembangunan Kabupaten Lampung Selatan.
“Mudah-mudahan melalui kunjungan ini semakin mempererat silaturahmi serta dapat saling bertukar informasi dan wawasan. Khususnya untuk keberlangsungan pembangunan di Kabupaten Lampung Selatan,” ujar Nanang.
Nanang juga menyampaikan, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) plus lainnya menjalin komunikasi yang harmoni. Hal itu sebagai salah satu upaya menyinergikan dan mendukung program pembangunan.
“Kami sampaikan Pak Danrem, hubungan jajaran Forkopimda Lampung Selatan berjalan dengan harmonis. Mudah-mudahan ini bisa seterusnya terjaga demi terciptanya situasi keamanan yang kondusif untuk meningkatkan pembangunan di Lampung Selatan,” katanya.
Sementara itu, Danrem 043/Gatam, Kolonel Infantri Toto Jumariono mengatakan, kunjungannya tersebut dalam rangka silaturahmi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
Danrem lulusan Akmil tahun 1987 dari kecabangan Infanteri ini menyebut, dirinya bukan orang baru di Provinsi Lampung, khususnya Lampung Selatan.
“Saya hadir disini bukan sebagai Komandan Korem, tapi lebih tepat sebagai warga. Karena saya ini orang Kalianda, mulang pekon. Silaturahmi sambil nostalgia, juga sekaligus sowan (izin) kepada Pak Bupati. Jadi mohon diterima Pak Bupati,” ucap mantan Paban Sahli Bid. Orpol, Ormas dan LSM Pok Sahli Bid. Idpol Sahli Kasad ini. (eko)

Apa Kabar Lampung

DPPPA Pesisir Barat Lakukan Pendataan Untuk Dukung Program P3KSS

Redaksi LT

Published

on

Pesisir Barat : Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Barat (DPPPA) terus mendorong dan mendukung program terpadu Pemerintah dalam rangka melakukan pembinaan terhadap Peningkatan Peranan Perempuan Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P3KSS).

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA), Nurkemala di ruang kerjanya, Rabu (27/05/2020).

Nurkemala mengatakan bahwa program Peningkatan Peranan Perempuan Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P3KSS) ini merupakan salah satu program untuk meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan dengan mengembangkan sumber daya manusia, Sumber daya alam dan lingkungan.

Saat ini kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Barat, melalui Bidang Pemberdayaan Perempuan sedang melakukan pendataan pada para perempuan yang berstatus sebagai Kepala Rumah Tangga Perempuan, jelas Nurkemala. 

Pendataan pada para perempuan yang berstatus sebagai Kepala Rumah Tangga Perempuan tersebut akan dilakukan secara bertahap dan baru dimulai pada tahun 2020 ini, tambahnya. 

Sementara itu, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan, Bambang Sugiman mengatakan bahwa, dari sebelas Kecamatan yang ada di Kabupaten Pesisir Barat ini, baru enam Kecamatan yang telah dilakukan pendataan. 

Sedangkan untuk pendataan Kepala Rumah Tangga Perempuan di lima Kecamatan lainnya, rencananya akan dilakukan di tahun depan, 2021, jelasnya. 

Adapun enam Kecamatan yang telah dilakukan pendataan yaitu, di Kecamatan Pesisir Tengah terdapat sebanyak 376 orang Kepala Rumah Tangga Perempuan, Kecamatan Krui Selatan sebanyak 305 orang, Kecamatan Pesisir Selatan sebanyak 621 orang, Kecamatan Ngambur sebanyak 395 orang, Kecamatan Ngaras sebanyak 151 orang dan di Kecamatan Bangkunat sebanyak 419 orang. 

Jadi total sementara yang telah dilakukan pendataan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) melalui Bidang Pemberdayaan Perempuan, ada sebanyak 2.267 orang Kepala Rumah Tangga Perempuan, jelas Bambang.

Proses pendataan Kepala Rumah Tangga Perempuan ini dilakukan dengan berkoordinasi langsung dengan para Peratin (Kepala Desa) dan melibatkan para pemangku (Kepala Dusun) di masing – masing Pekon (Desa), jelas Bambang.

Pendataan tersebut nantinya akan dijadikan sebagai basis data di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) untuk pembinaan kepada Para Kepala Rumah Tangga Perempuan yang ada di Kabupaten ini, tambahnya.

Untuk para Kepala Rumah Tangga Perempuan ini nantinya akan dilakukan pembinaan, seperti pengembangan kawasan usaha rumahan atau usaha keluarga dan akan dilakukan secara berkesinambungan, tegas Bambang. 

Hal tersebut untuk mewujudkan dan mengembangkan keluarga sehat, sosial ekonomi, sejahtera dan bahagia di tingkat Pekon (Desa), dengan perempuan sebagai penggeraknya, jelas Bambang.

Dengan harapan nantinya program terpadu (P3KSS) ini dapat dijadikan sebagai momentum untuk memperhatikan peranan Kepala Rumah Tangga Perempuan dalam membantu ekonomi keluarga di Kabupaten Pesisir Barat ini, tutupnya. 

Reporter : Indra
Editor : Red

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Usai Libur Lebaran ‘tercepat’, Budi Utomo Gelar Rapat Perdana

Alex BW

Published

on

By

Lampung Utara : Mengawali hari pertama kerja usai Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lampung Utara, Budi Utomo, mengenakan setelan lengkap Aparatur Sipil Negara (ASN) berwarna coklat muda, melakukan rapat koordinasi bersama jajarannya, diruang rapat wakil bupati, Selasa (26/5/2020).

Budi memimpin langsung rapat tersebut usai libur lebaran yang bisa dibilang libur paling cepat dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Terlihat, dalam rapat yang dipimpin orang nomor satu di Lampung Utara untuk saat ini, Penjabat Sekretaris Daerah, Sopyan, Kepala Inspektorat Lampung Utara, Man Kodri, Plt. Kepala Kesbangpol, Fadli dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pembinaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Abdurrahman.

Belum diketahui pasti, apa saja yang sebenarnya dibahas dalam rapat tersebut.

Yang jelas saat ini Lampung Utara sedang menghadapi berbagai persoalan, mulai dari soal Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) yang terus menuai kritik, sampai masalah keuangan negara di Lampung Utara. Dan tentunya, yang sama-sama dirasakan baik dari kalangan menengah keatas, menengah dan menengah kebawah saat ini yakni Wabah Virus COVID-19.

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Seleksi Pejabat Lampung Utara bakal diulang, DPRD Belum Bersikap

Alex BW

Published

on

By

Lampung Utara : Proses Seleksi Terbuka (Selter) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di Lampung Utara, kemungkinan besar bisa diulang lagi. Penyebabnya, karena pada lelang jabatan itu ada beberapa jabatan yang tidak terisi lantaran pada proses uji kompetensi yang telah dilakukan tidak menghasilkan seluruh pejabat dengan nilai yang memuaskan.

Hal ini terungkap dalam rapat bersama antara Wakil Ketua I DPRD Lampung Utara, Madri Daud beserta Komisi I dengan Kepala Badan Kepegawaian dan Pembinaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Abdurrahman yang didampingi Kepala Bidang Pengembangan, Mutasi dan Promosi Pegawai BKPSDM, Hendri Dunant, Rabu (20/5/2020).

Kepala Bidang Pengembangan, Mutasi dan Promosi Pegawai BKPSDM Lampung Utara, Hendri Dunant, mengungkapkan, 30 (tiga puluh) peserta Seleksi Terbuka JPTP ikut berkompetisi untuk jabatan Sekretaris Daerah dan 10 (sepuluh) jabatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), diantaranya Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Perdagangan, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman, Asisten II, Kepala Bappeda, Kepala Badan Kesbangpol, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip, Kepala Dinas Kominfo dan Staf ahli bidang ekonomi dan keuangan.

” Dari ketiga puluh peserta hanya tujuh yang nilainya memenuhi ambang batas sehingga dinyatakan lulus kompetensi. Untuk posisi Sekretaris Daerah, yang berkompeten, dua peserta, Dinas Lingkungan Hidup, tiga peserta dan dinas perdagangan, dua peserta. Yang lainnya tidak lulus kompetensi,” katanya.

” Diluar Sekda (Sekretaris Daerah), sudah final yang disampaikan, kita dapat dua dinas (Dinas Lingkungan Hidup dan Perdagangan) menurut asesor dan pansel,” imbuh Hendri Dunant.

Untuk posisi Sekretaris Daerah, Hendri Dunant, menjelaskan, Karena faktanya menurut hasil asesor (asesmen/penguji kompetensi) untuk jabatan Sekretaris Daerah hanya 2 (dua) orang. Karena di Peraturan Pemerintah no 11 tahun 2017 pasal 121 ayat 3, ini dalam keadaan normal bisa 3 (tiga) yang diajukan, sedangkan di Surat Edaran Menteri PAN-RB itu boleh 2 (dua).

” Mereka (Pansel) menyurati KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) untuk minta pertimbangan. Apakah ini harus dilanjutkan atau tidak dilanjutkan. Nah, sampai detik hari ini, tindaklanjut dari KASN belum ada. Melaksanakan atau tidak, nanti menunggu hasil tertulis dari KASN. Sesuai dengan obrolan dengan Ketua Pansel Budiono, apapun hasil dari KASN, pansel ikuti, kalau bubar ya bubar, kalau terus, ya pansel lanjut,” terang Hendri Dunant.

” Kalaupun ada pihak-pihak (kata pansel), yang merasa kurang puas , salurannya ada, SK salah ada PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara), proses Seleksi salah, ada laporan, indikasi ada kecurangan, ada laporan pidana,” tambahnya lagi.

Terkait dengan pengumuman hasil administrasi Selter JPTP yang tidak konsisten alias cucuk cabut?

Kepala BKPSDM Lampung Utara, Abdurrahman mengatakan, bahwa adanya perubahan pengumuman hasil administrasi Selter JPTP yang sesuai dengan abjad berdasarkan perintah dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

” Untuk pengumuman hasil administrasi sebenarnya tidak ada aturan yang mengharuskan sesuai abjad, tapi etikanya yang mengharuskan. Dan, LSM Lentera pernah menyampaikan hal ini ke KASN, dan KASN pun memerintahkan pansel untuk merubah pengumuman sesuai dengan abjad,” katanya.

Sementara, Wakil Ketua I DPRD Lampung Utara, Madri Daud dan koleganya, Ketua Komisi I Rahmat Hartono, beserta Anggota Komisi I, Herwan Mega dan Tabrani Rajab, belum berani mengambil kesimpulan atas penyampaian-penyampain yang diberikan BKPSDM Lampung Utara. Hal ini disebabkan, tidak ada satupun dari Panitia Seleksi Terbuka JPTP Lampung Utara yang hadir dalam kesempatan itu. Padahal, agendanya telah terjadwal yakni rapat bersama dengan Kepala BKPSDM dan Panitia Seleksi Terbuka JPTP.

Meski dalam rapat sesekali terdengar nada-nada keras nan sumbang dari para wakil rakyat. Tapi, hanya satu kata yang terpatri dalam hati mereka yakni bagaimana membuat Lampung Utara kedepannya lebih baik dan lebih maju dibawah pemimpin yang didampingi para pembantu-pembantu yang mumpuni, kredibel dan amanah.

Mereka pun akhirnya sepakat akan lebih dulu menggelar rapat antara Komisi I dan Pimpinan DPRD Lampung Utara, dan segera menentukan jadwal rapat kembali dengan Panitia Seleksi Terbuka JPTP.

” Kita belum bisa ambil kesimpulan karena Pansel (Panitia Seleksi Terbuka JPTP) tidak hadir dalam rapat bersama kali ini. Kita terlebih dahulu akan gelar rapat pimpinan bersama dengan Komisi I, dan segera menentukan pelaksanaan jadwal rapat dengan Pansel,” ucap Madri Daud.

Continue Reading

Trending