Connect with us

Apa Kabar Lampung

Soal Bantuan APD, Darmawan Jelaskan Mekanisme Penyaluran Sesuai Prosedur

Avatar

Published

on

Lampung Selatan, Lampungtoday – Koordinator Logistik Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Lampung Selatan, M. Darmawan menjelaskan mekanisme penerimaan dan distribusi bantuan alat material kesehatan dan sembako dilakukan sesuai prosedur.
Darmawan menuturkan, semua bantuan dari para pelaku usaha, swasta, maupun dari elemen masyarakat didaftarkan dan dicatat oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Lampung Selatan.
Gugus Tugas Covid-19 kemudian berkoordinasi, merencanakan, menyimpan, dan menyalurkan melalui Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Lampung Selatan yang berada di Aula Sebuku, rumah dinas bupati setempat.
“Soal bantuan yang sifatnya material kesehatan, seperti Alat Pelindung Diri (APD) dan vitamin langsung kita serahkan ke Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas. Semua ada tanda terima dan buktinya. Tidak ada yang kita tahan-tahan karena memang mereka sangat membutuhkan,” ujar Darmawan kepada tim ini, Sabtu (9/5/2020).
Lebih lanjut Darmawan mengatakan, sampai saat ini bantuan berupa bahan pangan atau sembako dari berbagai pelaku usaha dan elemen masyarakat terus mengalir dan di tampung oleh Tim Gugus Tugas Covid-19.
Ia menyebut, saat ini bantuan tersebut masih dalam proses packing untuk dibagikan ke masyarakat yang terdampak Covid-19. Menurutnya, proses packing dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan dasar yang tengah dibutuhkan masyarakat saat ini.
“Kenapa belum kita bagikan sekarang ? karena kita sedang melakukan verifikasi data dari Dinas Sosial, sambil kita menghimpun bantuan dari pengusaha lain. Sebab bantuan itu tidak boleh dobel-dobel, sasaran kita warga diluar penerima PKH, BPNT atau yang belum terdata dalam Basis Data Terpadu Kementerian Sosial itu. Jangan sampai tumpang tindih,” tegas Darmawan.
Namun demikan, Darmawan menyatakan, Tim Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Lampung Selatan telah menyalurkan sebagian bantuan ke masyarakat.
“Seperti warga di Kecamatan Jati Agung yang sedang melakukan isolasi mandiri, sudah kita salurkan bantuan. Ada juga sembako yang sifatnya tidak tahan lama, seperti telur, langsung kita distribusikan ke Rumah Sakit, Puskesmas, dan masyarakat yang terkena stunting,” ujarnya.
Disamping itu, Darmawan mengatakan, Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Lampung Selatan juga tak lupa membekali petugas di Posko Check Point yang ada di Pelabuhan Bakauheni, Rumah Sakit, dan titik-titik simpul lainnya dengan APD untuk menghindari penyebaran virus Covid-19.
Hanya saja kata dia, APD yang digunakan petugas di lapangan seperti anggota Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja tidak harus selengkap petugas kesehatan yang menangani pasien Covid-19 yang menggunakan hazmat suit atau pakaian pelindung diri.
“Untuk semua petugas di lapangan sudah kita berikan APD. Tetapi memang tidak semua harus memakai hazmat seperti petugas kesehatan, mungkin petugas kita tidak nyaman atau panas karena tidak terbiasa. Tetapi tetap kita siapkan semua termasuk hand sanitizer. Demikian juga petugas penyemprot disinfektan cukup dengan masker dan sarung tangan,” kata Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lampung Selatan ini.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Lampung Selatan, M. Sefri Masdian meminta kepada media agar melakukan pemberitaan sesuai kondisi lapangan, tidak memberikan informasi yang tidak sesuai dengan fakta.
Sebab kata Sefri, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sudah mengatur kaidah-kaidah dan kode etik yang berlaku dalam penulisan berita secara umum baik berita-berita yang disajikan di surat kabar, radio, televisi, dan media online.
Sefri mengatakan, dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional. Berdasarkan Kode Etik Jurnalistik sebagai berikut :
Pasal 1 : Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beriktikad buruk.
Pasal 2 : Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.
Pasal 3 : Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.
“Untuk itu kepada media agar menulis sesuai kode etik jurnalistik yang sudah diatur dalam undang-undang pers. Situasi saat ini perlu kerjasama semua pihak dalam menanganani wabah virus korona. Pers dituntut memberikan edukasi informasi kepada masyarakat sehingga informasi tersebut tidak membuat gaduh apalagi sampai meresahkan masyarakat,” tukasnya. (Eko)

Apa Kabar Lampung

DPPPA Pesisir Barat Lakukan Pendataan Untuk Dukung Program P3KSS

Redaksi LT

Published

on

Pesisir Barat : Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Barat (DPPPA) terus mendorong dan mendukung program terpadu Pemerintah dalam rangka melakukan pembinaan terhadap Peningkatan Peranan Perempuan Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P3KSS).

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA), Nurkemala di ruang kerjanya, Rabu (27/05/2020).

Nurkemala mengatakan bahwa program Peningkatan Peranan Perempuan Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P3KSS) ini merupakan salah satu program untuk meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan dengan mengembangkan sumber daya manusia, Sumber daya alam dan lingkungan.

Saat ini kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Barat, melalui Bidang Pemberdayaan Perempuan sedang melakukan pendataan pada para perempuan yang berstatus sebagai Kepala Rumah Tangga Perempuan, jelas Nurkemala. 

Pendataan pada para perempuan yang berstatus sebagai Kepala Rumah Tangga Perempuan tersebut akan dilakukan secara bertahap dan baru dimulai pada tahun 2020 ini, tambahnya. 

Sementara itu, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan, Bambang Sugiman mengatakan bahwa, dari sebelas Kecamatan yang ada di Kabupaten Pesisir Barat ini, baru enam Kecamatan yang telah dilakukan pendataan. 

Sedangkan untuk pendataan Kepala Rumah Tangga Perempuan di lima Kecamatan lainnya, rencananya akan dilakukan di tahun depan, 2021, jelasnya. 

Adapun enam Kecamatan yang telah dilakukan pendataan yaitu, di Kecamatan Pesisir Tengah terdapat sebanyak 376 orang Kepala Rumah Tangga Perempuan, Kecamatan Krui Selatan sebanyak 305 orang, Kecamatan Pesisir Selatan sebanyak 621 orang, Kecamatan Ngambur sebanyak 395 orang, Kecamatan Ngaras sebanyak 151 orang dan di Kecamatan Bangkunat sebanyak 419 orang. 

Jadi total sementara yang telah dilakukan pendataan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) melalui Bidang Pemberdayaan Perempuan, ada sebanyak 2.267 orang Kepala Rumah Tangga Perempuan, jelas Bambang.

Proses pendataan Kepala Rumah Tangga Perempuan ini dilakukan dengan berkoordinasi langsung dengan para Peratin (Kepala Desa) dan melibatkan para pemangku (Kepala Dusun) di masing – masing Pekon (Desa), jelas Bambang.

Pendataan tersebut nantinya akan dijadikan sebagai basis data di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) untuk pembinaan kepada Para Kepala Rumah Tangga Perempuan yang ada di Kabupaten ini, tambahnya.

Untuk para Kepala Rumah Tangga Perempuan ini nantinya akan dilakukan pembinaan, seperti pengembangan kawasan usaha rumahan atau usaha keluarga dan akan dilakukan secara berkesinambungan, tegas Bambang. 

Hal tersebut untuk mewujudkan dan mengembangkan keluarga sehat, sosial ekonomi, sejahtera dan bahagia di tingkat Pekon (Desa), dengan perempuan sebagai penggeraknya, jelas Bambang.

Dengan harapan nantinya program terpadu (P3KSS) ini dapat dijadikan sebagai momentum untuk memperhatikan peranan Kepala Rumah Tangga Perempuan dalam membantu ekonomi keluarga di Kabupaten Pesisir Barat ini, tutupnya. 

Reporter : Indra
Editor : Red

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Usai Libur Lebaran ‘tercepat’, Budi Utomo Gelar Rapat Perdana

Alex BW

Published

on

By

Lampung Utara : Mengawali hari pertama kerja usai Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lampung Utara, Budi Utomo, mengenakan setelan lengkap Aparatur Sipil Negara (ASN) berwarna coklat muda, melakukan rapat koordinasi bersama jajarannya, diruang rapat wakil bupati, Selasa (26/5/2020).

Budi memimpin langsung rapat tersebut usai libur lebaran yang bisa dibilang libur paling cepat dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Terlihat, dalam rapat yang dipimpin orang nomor satu di Lampung Utara untuk saat ini, Penjabat Sekretaris Daerah, Sopyan, Kepala Inspektorat Lampung Utara, Man Kodri, Plt. Kepala Kesbangpol, Fadli dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pembinaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Abdurrahman.

Belum diketahui pasti, apa saja yang sebenarnya dibahas dalam rapat tersebut.

Yang jelas saat ini Lampung Utara sedang menghadapi berbagai persoalan, mulai dari soal Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) yang terus menuai kritik, sampai masalah keuangan negara di Lampung Utara. Dan tentunya, yang sama-sama dirasakan baik dari kalangan menengah keatas, menengah dan menengah kebawah saat ini yakni Wabah Virus COVID-19.

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Seleksi Pejabat Lampung Utara bakal diulang, DPRD Belum Bersikap

Alex BW

Published

on

By

Lampung Utara : Proses Seleksi Terbuka (Selter) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di Lampung Utara, kemungkinan besar bisa diulang lagi. Penyebabnya, karena pada lelang jabatan itu ada beberapa jabatan yang tidak terisi lantaran pada proses uji kompetensi yang telah dilakukan tidak menghasilkan seluruh pejabat dengan nilai yang memuaskan.

Hal ini terungkap dalam rapat bersama antara Wakil Ketua I DPRD Lampung Utara, Madri Daud beserta Komisi I dengan Kepala Badan Kepegawaian dan Pembinaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Abdurrahman yang didampingi Kepala Bidang Pengembangan, Mutasi dan Promosi Pegawai BKPSDM, Hendri Dunant, Rabu (20/5/2020).

Kepala Bidang Pengembangan, Mutasi dan Promosi Pegawai BKPSDM Lampung Utara, Hendri Dunant, mengungkapkan, 30 (tiga puluh) peserta Seleksi Terbuka JPTP ikut berkompetisi untuk jabatan Sekretaris Daerah dan 10 (sepuluh) jabatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), diantaranya Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Perdagangan, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman, Asisten II, Kepala Bappeda, Kepala Badan Kesbangpol, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip, Kepala Dinas Kominfo dan Staf ahli bidang ekonomi dan keuangan.

” Dari ketiga puluh peserta hanya tujuh yang nilainya memenuhi ambang batas sehingga dinyatakan lulus kompetensi. Untuk posisi Sekretaris Daerah, yang berkompeten, dua peserta, Dinas Lingkungan Hidup, tiga peserta dan dinas perdagangan, dua peserta. Yang lainnya tidak lulus kompetensi,” katanya.

” Diluar Sekda (Sekretaris Daerah), sudah final yang disampaikan, kita dapat dua dinas (Dinas Lingkungan Hidup dan Perdagangan) menurut asesor dan pansel,” imbuh Hendri Dunant.

Untuk posisi Sekretaris Daerah, Hendri Dunant, menjelaskan, Karena faktanya menurut hasil asesor (asesmen/penguji kompetensi) untuk jabatan Sekretaris Daerah hanya 2 (dua) orang. Karena di Peraturan Pemerintah no 11 tahun 2017 pasal 121 ayat 3, ini dalam keadaan normal bisa 3 (tiga) yang diajukan, sedangkan di Surat Edaran Menteri PAN-RB itu boleh 2 (dua).

” Mereka (Pansel) menyurati KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) untuk minta pertimbangan. Apakah ini harus dilanjutkan atau tidak dilanjutkan. Nah, sampai detik hari ini, tindaklanjut dari KASN belum ada. Melaksanakan atau tidak, nanti menunggu hasil tertulis dari KASN. Sesuai dengan obrolan dengan Ketua Pansel Budiono, apapun hasil dari KASN, pansel ikuti, kalau bubar ya bubar, kalau terus, ya pansel lanjut,” terang Hendri Dunant.

” Kalaupun ada pihak-pihak (kata pansel), yang merasa kurang puas , salurannya ada, SK salah ada PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara), proses Seleksi salah, ada laporan, indikasi ada kecurangan, ada laporan pidana,” tambahnya lagi.

Terkait dengan pengumuman hasil administrasi Selter JPTP yang tidak konsisten alias cucuk cabut?

Kepala BKPSDM Lampung Utara, Abdurrahman mengatakan, bahwa adanya perubahan pengumuman hasil administrasi Selter JPTP yang sesuai dengan abjad berdasarkan perintah dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

” Untuk pengumuman hasil administrasi sebenarnya tidak ada aturan yang mengharuskan sesuai abjad, tapi etikanya yang mengharuskan. Dan, LSM Lentera pernah menyampaikan hal ini ke KASN, dan KASN pun memerintahkan pansel untuk merubah pengumuman sesuai dengan abjad,” katanya.

Sementara, Wakil Ketua I DPRD Lampung Utara, Madri Daud dan koleganya, Ketua Komisi I Rahmat Hartono, beserta Anggota Komisi I, Herwan Mega dan Tabrani Rajab, belum berani mengambil kesimpulan atas penyampaian-penyampain yang diberikan BKPSDM Lampung Utara. Hal ini disebabkan, tidak ada satupun dari Panitia Seleksi Terbuka JPTP Lampung Utara yang hadir dalam kesempatan itu. Padahal, agendanya telah terjadwal yakni rapat bersama dengan Kepala BKPSDM dan Panitia Seleksi Terbuka JPTP.

Meski dalam rapat sesekali terdengar nada-nada keras nan sumbang dari para wakil rakyat. Tapi, hanya satu kata yang terpatri dalam hati mereka yakni bagaimana membuat Lampung Utara kedepannya lebih baik dan lebih maju dibawah pemimpin yang didampingi para pembantu-pembantu yang mumpuni, kredibel dan amanah.

Mereka pun akhirnya sepakat akan lebih dulu menggelar rapat antara Komisi I dan Pimpinan DPRD Lampung Utara, dan segera menentukan jadwal rapat kembali dengan Panitia Seleksi Terbuka JPTP.

” Kita belum bisa ambil kesimpulan karena Pansel (Panitia Seleksi Terbuka JPTP) tidak hadir dalam rapat bersama kali ini. Kita terlebih dahulu akan gelar rapat pimpinan bersama dengan Komisi I, dan segera menentukan pelaksanaan jadwal rapat dengan Pansel,” ucap Madri Daud.

Continue Reading

Trending