Connect with us

Apa Kabar Lampung

New Normal, Petugas Gugus Tugas Covid-19 Mulai Sisir Pasar Inpres Kalianda

Avatar

Published

on

Lampung Selatan, Lampungtoday – Kabupaten Lampung Selatan mulai melakukan penegakan disiplin protokol kesehatan secara ketat. Itu seiring diterapkannya tatanan normal baru alias new normal di wilayah kabupaten paling ujung Pulau Sumatera ini.
Terkait hal itu, Tim Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Lampung Selatan langsung bergerak cepat melakukan sosisalisasi dan mengedukasi warga.
Tim yang terdiri dari Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan dan jajaran TNI-Polri beserta instansi terkait lainnya itu menyisir titik-titik keramaian di Pasar Inpres Kalianda dan Dermaga BOM, Selasa (2/6/2020).
Kepala Dinas Komunikasi dan Infromatika (Kominfo) Pemkab Lampung Selatan, M. Sefri Masdian mengatakan, penerapan new normalmulai dilaksanakan setelah Apel Gelar Pasukan Pendisiplinan Protokol Kesehatan di kabupaten setempat.
Oleh karena itu, dalam dua pekan ini pihaknya secara gencar akan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat yang berada dipusat-pusat keramaian.
“Hari ini kita mulai melakukan sosialisasi di Pasar Inpres dan Dermaga BOM Kalianda. Selain itu kita juga membagikan masker dan memberikan edukasi supaya warga mematuhi protokol kesehatan,” ujar Sefri yang ikut melakukan sosialisasi bersama Tim 2.
Sementara itu, Kepala Unit Pelaksana Teknis (KUPT) Pasar Inpres Kalianda, Ella Agustianus mengungkapkan, untuk aktivitas di pasar pihaknya akan membuka satu jalur pintu masuk dan keluar pasar dengan memasang portal.
“Nanti kita pasang 4 portal dan hanya membuka satu pintu masuk yaitu di terminal yang berada diatas. Sementara yang kita tutup di depan Telkom, Umbul Tempe samping praktek Dokter Iskandar dan satu lagi yang di Kampung Sawah,” ujar Eeng sapaan akrab wanita berhijab ini.
Selain itu, Eeng mengatakan, pihaknya juga telah mengimbau para pegadang dan pembeli untuk memakai masker, mengatur jarak antar pedagang dan jarak antar pembeli.
Ia menambahkan, protokol kesehatan itu dilaksanakan agar pedagang maupun pembeli dapat terhindar dari wabah Covid-19. Hal itu telah dilakukan pihaknya jauh hari sebelum adanya kebijakan new normal dari pemerintah.
“Sebelum lebaran kita sudah pasang empat banner imbauan, yakni 2 dari Kominfo dan 2 dari KUPT ditempat yang strategis. Kita juga sudah buat selebaran yang isinya mengimbau pedagang menggunakan masker, menjaga jarak dan jaga kesehatan. Setiap pedagang juga diminta menyediakan tempat cuci tangan masing-masing,” pungkasnya. (Eko)

Apa Kabar Lampung

Septi Istiqlal Sosialisasi Senam Bersama Untuk Cegah Covid-19

Redaksi LT

Published

on

Pesisir Barat : Ketua TP-PKK Kabupaten Pesisir Barat Hj. Septi istiqlal mengikuti senam bersama, dalam rangka sosialisasi penceghan covid-19 dengan berolahraga di lapangan Labuhan Jukung, Kecamatan Pesisir Tengah, Jumat (25/09/2020).

Septi Istiqlal juga menyampaikan bahwa senam bersama ini bertujuan untuk Sosialisasi senam covid-19 sekaligus untuk meningkatkan imun tubuh, agar supaya seluruh pegawai di dinas selalu tetap sehat.

Septi istiqlal mengingatkan agar selalu mengikuti protokol Covid-19, yaitu melaksanakan 4 M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun dan selalu menghindari kerumunan.

Launching senam covid-19 ini agar dapat dilakukan di di setiap Kecamatan dan di OPD Pesisir Barat, ujarnya.
Septi Istiqlal juga berpesan kepada Karang Taruna agar dapat mensosialisasikan wajib memakai masker sebagai langkah awal untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Acara dilanjutkan dengan pembagian masker kepada para pegurus Karang Taruna di beberapa Kecamatan.

Turut hadir dalam senam bersama tersebut perwakilan seluruh OPD Pesisir Barat, para anggota TP-PKK Pesisir Barat dan para anggota Karang Taruna Pesisir Barat. (Indra)

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Pemkot Metro Atur Jumlah Pegawai Dalam Pelaksanaan Tugas Kedinasan

Zuli Ardiansyah

Published

on

www.lampungtoday.com
KABAR LAMPUNG KOTA METRO

METRO — Memperhatikan status penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia dan untuk mengendalikan penyebaran Covid-19 serta mengurangi risiko penularan yang dapat terjadi di Lingkungan Kantor Instansi Pemerintah Kota Metro, maka Pemkot Metro mengatur banyaknya jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor paling banyak 75% pada unit kerja instansi yang bersangkutan.

Hal tersebut tercantum dalam Surat Edaran Walikota Metro Nomor 40/SE/SETDA/07/2020 tentang Perubahan atas surat edaran Walikota Metro Nomor 058/23/SETDA/07/2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Instansi Pemerintah Kota Metro.

Dengan dikeluarkannya surat edaran tersebut, Walikota Metro Achmad Pairin meminta kepada Kepala OPD untuk mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor sesuai dengan kondisi Organisasi Perangkat Daerahnya masing-masing.

“Saya minta setiap Kepala OPD untuk mengatur jumlah pegawainya masing-masing sesuai surat edaran ini, dan selain itu bagi yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor agar dapat mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan aturan yang berlaku”, ujarnya.

Diketahui, Surat Edaran Walikota Metro Nomor 058/23/SETDA/07/2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Instansi Pemerintah Kota Metro masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan surat edaran Walikota Metro Nomor 40/SE/SETDA/07/2020 ini. (Mery/rls).

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Perubahan APBD Lampura Tahun Anggaran 2020 Rp. 1,780 T Dengan SILPA Rp. 0

Alex BW

Published

on

By

Lampung Utara : DPRD Lampung Utara akhirnya menyepakati belanja daerah Pemerintah Daerah Lampung Utara pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 1,780 triliun dari sebelum perubahan Rp. 1,909 triliun.

Angka itu mengalami penurunan sekitar Rp. 129 miliar dari sebelum perubahan Rp. 1.909.724.853.980,00 menjadi Rp. 1.780.608.504.937,00 sehingga mengalami surplus atau defisit, Rp. 56.931.462.203,00 dari sebelum perubahan Rp. 32.343.500.850,00. Hingganya, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun berjalan Rp. 0.

Kesepakatan Perubahan APBD Lampung Utara Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari seluruh fraksi yang hadir terhadap penyampaian hasil pembahasan Badan Anggaran yang disampaikan oleh juru bicaranya Nurdin Habim dalam Rapat Paripurna DPRD Lampung Utara tentang Pembahasan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Rancangan Perubahan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2020, , Kamis (24/9/2020).

Ketua DPRD Lampung Utara, Romli memimpin langsung jalannya rapat paripurna tersebut dengan didampingi Wakil Ketua I, Madri Daud, Wakil Ketua II, Dedi Sumirat dan Wakil Ketua III, Joni Saputra. Hadir dalam kesempatan itu 28 anggota DPRD Lampung Utara, Plt. Bupati Lampung Utara, Budi Utomo beserta jajarannya.

Nurdin mengatakan, setelah dilaksanakan pembahasan maka Banang menyetujui bahwa anggaran belanja daerah pada perubahan APBD ditetapkan sebesar Rp. 1,780 triliun.

Kemudian untuk pendapatan daerah pada perubahan APBD ditetapkan sebesar Rp. 1.723.677.042.734,00 dari sebelum perubahan 1.000.877.381.353,00. Dan, untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp. 131.271.608.713,00 dari sebelum perubahan Rp.119.774.728.528,00.
Yang merupakan sumber PAD terdiri dari, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, Dana Perimbangan, bagi hasil pajak-bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, lain-lain pendapatan yang sah, pendapatan hibah, dana bagi hasil dari provinisi dan pemerintahan lainnya dan dana penyesuaian dan otonomi khusus.

” Atas disetujuinya perubahan itu, peningkatan pendapatan diupayakan melalui intensikasi dan ekstensifikasi dan peningkatan kinerja dalam menggali seluruh sumber pendapatan. di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengelola pendapatan,” kata Nurdin.

Disamping itu, terus Nurdin, pemerintah harus memprioritaskan program-program yang berkenaan langsung bagi masyarakat luas terutama pendidikan, kesehatan dan sosial masyarakat disamping program-program unggulan di OPD.

” Dan mengoptimalkan realisasi penyerapan anggaran di OPD,” ujarnya.

Menariknya, sebelum meninggalkan mimbar, Nurdin memberikan masukan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara mengenai Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang seharusnya bisa menjadi tambahan PAD Lampung Utara.

Bak gayung bersambut, Plt. Bupati Lampung Utara, Budi Utomo langsung menginstruksikan Inspektur Inspektorat Lampung Utara, Man Kodri, untuk mengkaji dan meneliti persoalan PPJ yang kini menjadi pertanyaan semua pihak.

Lalu, Budi mengharapkan agar rancangan perubahan KUA-PPAS 2020 dapat dilaksanakan dengan seefektif mungkin mengingat waktu yang sangat terbatas.

” Dan, mengenai Pendapatan Asli Daerah pun juga akan di lakukan dengan segera membuat terobosan baru dan berupaya meningkatkan pendapatan,” katanya.

Continue Reading

Trending