Connect with us

Advetorial

DPRD Lampung Gelar Paripurna LKPJ 2019

Redaksi LT

Published

on

Bandar Lampung : Anggota DPRD Lampung menggelar rapat paripurna Laporan Kerja Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah Provinsi Lampung, Rabu (03/06/2020).
Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, Mingrum Gumay itu digelar di ruang rapat paripurna DPRD Lampung.

Hadir dalam paripurna, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, sebagian Anggota DPRD Lampung, dan sejumlah OPD di lingkungan Pemprov Lampung. Paripurna digelar secara virtual.

Sementara Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengapresiasi Panitia Khusus (Pansus) DPRD Lampung yang telah mencermati dan menelaah, serta memberikan rekomendasi LKPJ Kepala Daerah Akhir TA 2019 yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung tentang Pembicaraan Tingkat II Laporan Panitia Khusus LKPJ Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019, di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Bandarlampung, Rabu (03/06/2020).

Gubernur Arinal akan menindaklanjuti rekomendasi tersebut sebagai pertimbangan penyusunan program Eksekutif dan Legislatif.

“Kami yakin, bahwa penyampaian LKPJ Kepala Daerah dan pemberian Rekomendasi oleh DPRD pada hari ini, selain akan meningkatkan kinerja, fungsi dan tugas eksekutif dan legislatif itu sendiri, juga merupakan perwujudan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung di segala bidang,” jelas Gubernur Arinal.

Gubernur juga menuturkan bahwa rekomendasi DPRD merupakan catatan-catatan strategis yang berisikan saran, masukan dan/atau koreksi terhadap penyelenggaraan urusan desentralisasi/konkuren, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan.

“Rekomendasi ini juga sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun program/kegiatan antara eksekutif dan legislatif ke depan, sehingga sasarannya benar-benar dapat terarah dan terukur kemajuannya sesuai dengan visi dan misi Provinsi Lampung,” ujar Gubernur.

Gubernur berharap rekomendasi ini dapat diimplementasikan dalam berbagai program termasuk program prioritas yang dilakukan oleh seluruh OPD di berbagai urusan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung di tahun- tahun yang akan datang.

Gubernur juga menyinggung bahwa LKPJ Kepala Daerah tahun 2019 merupakan setengah perjalanan Tahun Anggaran Gubernur dan Wakil Gubernur (Periode 2014-2019) dan sejak tanggal 12 Juni 2019 kami mengemban amanah sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung periode 2019-2024.

“LKPJ Kepala Daerah Tahun 2019 berisikan 6 urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 urusan non pelayanan dasar dan 8 urusan pilihan, penyelenggaraan tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan yang telah dioperasionalkan ke dalam berbagai program/kegiatan oleh OPD se-Provinsi Lampung di Tahun Anggaran 2019,” jelasnya.

Gubernur menjelaskan penyampaian LKPJ Tahun Anggaran 2019 disusun berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang isinya menyebutkan bahwa, Kepala Daerah wajib melaporkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Sistematika, ruang lingkup dan muatan dalam penyusunan LKPJ berpedoman pada PP Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaran Pemerintahan Daerah, Permendagri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemda dan Surat Menteri Dalam Negeri nomor 700/479/OTDA perihal Format Laporan Keterangan Pertanggungjawaban.

“Pada kesempatan pembahasan antara Pansus LKPJ dengan OPD yang telah dilaksanakan, sangat kami hargai oleh karena itu hal tersebut akan segera kami koordinasikan lebih lanjut ke lembaga pemerintah terkait dan perlu adanya pemikiran kita bersama, sehingga penyusunan LKPJ di tahun yang akan datang secara subtantif telah sesuai dengan ketentuan yang ada, komprehenship dan akuntabel,” ujar Gubernur Arinal. (ADV).

Advetorial

Pembagian BLT DD Tahap ll Kampung Bumi Sari Mulai Di Salurkan Ke Warga

Redaksi LT

Published

on

TULANG BAWANG : Pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Kampung Bumi Sari Di laksanakan di Balai Kampung Bumi Sari Kecamatan Rawa Pitu Minggu 28/06/2020

Pembagian tersebut di hadiri oleh Bapak Sekcam, Bhabinkamtibmas, Babinsa, BPK dan para tokoh lain nya. Pembagian tersebut berjalan lancar Aman dan Kondusif.

Jumlah penerima bantuan tersebut sebanyak 73 KK, yang sudah di data melalui RT dan RK Dan di ketahui oleh BPK. Pendataan tersebut melalui seleksi siapa siapa saja yang wajib menerima bantuan tersebut. Guna mengurangi beban masyarakat yang terdampak Covid 19.

Dan kedepan nya masih ada lagi satu kali jumlah 600rb, Setelah ada keputusan resmi dari pemerintah Daerah dan Pusat akan ada 3 bulan sampai September dengan jumlah yang tidak sama. Dengan 3bulan awal yaitu 300 perbulan. Ujar Bapak Andi Hajar Pranoto selaku Kepala Desa Bumi Sari

Harapan dari Bapak Andi selaku Kepala Kampung Bumi Sari, Bagi warga penerima bantuan tersebut dapat di gunakan sebagai mesti nya untuk keperluan keluwarga. Jangan sampai di pergunakan untuk hal hal yang tidak penting.

Warga yang mendapatkan Bantuan Langsung Tunai BLT DD tersebut sangat senang, Dan mengucapkan terimakasih Kepada Pemerintah. Yang menyalurkan Bantuan tersebut melalui Dana Desa (DD) Karna dari bantuan tersebut dapat meringankan beban kami yang saat ini terdampak Covid 19. Ujar salah satu warga. (ADV/Agus)

Continue Reading

Advetorial

Arinal Djunaidi : Kinerja Pansus DPRD Lampung OKE

Redaksi LT

Published

on

Bandar Lampung : Paripurna Pembicaraan Tingkat II Laporan Panitia Khusus LKPJ Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019, di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Bandarlampung berlangsung lancar, Rabu (5/6/2020).

Dalalm paripurna tesebut, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengapresiasi kinerja Panitia Khusus (Pansus) DPRD Lampung yang telah mencermati dan menelaah, serta memberikan rekomendasi LKPJ Kepala Daerah Akhir TA 2019.

Orang nomor satu di Lampung itu mengaku akan menindaklanjuti rekomendasi tersebut sebagai pertimbangan penyusunan program Eksekutif dan Legislatif.

Gubernur juga menuturkan bahwa rekomendasi DPRD merupakan catatan-catatan strategis yang berisikan saran, masukan dan/atau koreksi terhadap penyelenggaraan urusan desentralisasi/konkuren, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan. (ADV).

Continue Reading

Advetorial

DPRD Lampung : OTDA Harus Dampingi TIM Pemekaran 3 Kabupaten

Redaksi LT

Published

on

Bandar Lampung : DPRD Lampung mengimbau Pemerintahan dan Otonomi Daerah (OTDA) Provinsi Lampung mendampingi panitia pemekaran Kabupaten Sungkai Bunga Mayang, Kabupaten Lampung Seputih Timur dan Kabupaten persiapan Lampung Seputih Barat.

“Panitia pemekaran dan penyuluhan hukum secara terpadu pada masyarakat dengan melibatkan aparat hukum terkait yaitu kepolisian dan kejaksaan, ” ujar juru bicara Pansus DPRD Lampung, Siti Rahma, Jumat (5/6/2020).

Menurutnya, produk hukum yang sudah ada seperti pemberian bantuan hukum bagi masyarakat agar peraturan daerah yang telah disahkan sesuai, dengan segera ditindaklanjuti dengan peraturan pembangunan terkait dengan adanya tupoksi.

“Sehingga ke depannya tiga kabupaten pemekaran tersebut dapat terwujud, ” ungkapnya.

Namun, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Lampung, Nirlan belum bisa memastikan hal itu.

Pihaknya perlu ada pembicaraan dengan DPRD Lampung.

“Terkait pemekaran tiga kabupaten tersebut tidak masalah.
Hanya saja masih terhenti pembahasannya di pusat sejak 2016 lalu,” ujarnya.
Nirlan menegaskan pada intinya semua tergantung pusat. Pemprov Lampung hanya memfasilitasi saja.

“Memang benar ada tiga kabupaten yang sudah masuk pembahasan di pusat. Sementara Kabupaten Natar Agung belum, karena sampai saat ini belum ada pembahasan di DPRD dan pemerintah daerah,” tutur dia. (ADV).

Continue Reading

Trending