Connect with us

Apa Kabar Lampung

Kominfo Se-Indonesia Gelar Rakor Vicon Guna Konsolidasikan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020

Avatar

Published

on

Lampung Selatan, Lampungtoday – Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Lampung Selatan, M. Sefri Masdian, di dampingi Kepala Bidang Informasi Publik, Heri Wiono, mengikuti Rapat Koordinasi secara virtual di ruang kerjanya, Rabu (10/6/2020) guna membahas Konsolidasi Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020.
Rapat Koordinasi yang juga di ikuti oleh Kepala Dinas Kominfo serta Kabag Humas seluruh Indonesia tersebut, menghadirkan nara sumber Kepala Pusat Penerangan/Plt.Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Dr. Drs. Bahtiar, M.Si.
Pada kesempatan itu, Bahtiar meminta kepada seluruh Kepala Dinas Kominfo serta Kabag. Humas untuk membantu mensosialisasikan sekaligus menegaskan untuk satu narasi, tidak ada opsi lain bahwa pilkada serentak dilaksanakan tanggal 9 Desember 2020.
Bahtiar menjelaskan, Pemerintah bersama DPR, KPU, Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah menyetujui pelaksanaan Pilkada Serentak akan dilaksanakan tanggal 9 Desember 2020 kendatipun pandemi Covid-19 belum dapat diketahui secara pasti kapan akan berakhir.
Dengan diberlakukannya tatanan hidup baru atau new normal, tahapan pilkada yang sempat dihentikan, pada pertengahan Juni akan segera dilaksanakan kembali.
Oleh karenanya, Kapuspen/Plt. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Dr. Drs. Bahtiar, M.Si meminta Humas Pemerintah ikut mensukseskan pilkada serentak 2020 dengan melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat melalui berbagai media untuk menggelorakan pilkada serentak 2020 secara LUBER, JURDIL, aman dan produktif dengan Protokol Kesehatan Covid-19.
Selain itu, Humas Pemerintah juga diminta untuk mendorong masyarakat agar mampu bekerja sama dengan pemerintah dan penyelenggara pilkada untuk mentaati semua aturan dan protokol Covid-19 pada saat pelaksanaan pilkada di setiap tahapannya.
“Menjadi aneh jika ada narasi yang setuju new normal, tetapi tidak setuju pilkada serentak,” ujar Bahtiar.
“Semua kenormalan baru akan kita temukan. Baik di kantor, pasar, tempat ibadah, tempat wisata, ruang publik, akan kita temukan tatanan hidup baru dengan kepatuhan terhadap protokol kesehatan,” tambah Bahtiar.
Lebih lanjut Bahtiar menjelaskan, ada sebanyak 270 Kabupaten/Kota yang habis masa jabatannya pada Februari 2021. Jika tidak dilaksanakan pilkada pada 9 Desember, maka yang terjadi adalah Kepala Daerah akan di isi oleh Penjabat Kepala Daerah. Sedangkan Penjabat Kepala Daerah tidak memiliki otoritas penuh atau kewenangan penuh dalam penyelenggaraan Pemerintahan.
Oleh karenanya, dia meminta kepada semua pihak untuk menjadikan pilkada serentak sebagai peluang membangkitkan masyarakat untuk kembali produktif tetapi aman dari Covid-19.
“Kita tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia mampu berdemokrasi. Indonesia mampu menyelenggarakan pilkada meski pandemi covid-19 belum berakhir. Pilkada kita jadikan sebagai peluang untuk membangkitkan masyarakat agar kembali produktif, tetapi aman dari Covid-1,”tutup Bahtiar.
Sementara itu, usai menyampaikan arahan, acara dilanjutkan dengan diskusi yang dipandu Kabag. Humas Kemendagri, Dr. Aang Witarsa.
Dalam perkembangan diskusi, ada beberapa hal yang diharapkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten/Kota. Regulasi atau panduan agar segera diterbitkan sehingga ketika pelaksanaan tugas dilapangan dalam mensosialisasikan Pilkada serentak tidak berbenturan dengan hukum yang ada.
“Kami berharap, regulasi atau panduan pelaksanaan tugas segera diterbitkan. Sehingga kami dapat dengan jelas, mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Jangan sampai, apa yang kami lakukan justru berbenturan dengan hukum,” ujar Kepala Dinas Kominfo Batang Hari, Sehan, SE., M.Si.
Hal yang sama juga disampaikan Kepala Dinas Kominfo Lampung Selatan. Sefri menyatakan siap mendukung pelaksanaan Pilkada serentak serta mensosialisasikan narasi tunggal pilkada serentak dilaksanakan 9 Desember 2020.
Bahkan, Kominfo Lampung Selatan siap mensosialisasikan tahapan pilkada LUBER, JURDIL dan aman dari COVID-19 melalui Lembaga Penyiaran Publik Lokas (LPPL) Dimensi Baru 93,0 FM. (DBFM Radio) yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. (eko/kmf)

Apa Kabar Lampung

Tak Ada Pandangan Fraksi dan Jawaban Bupati Lampura di Paripurna LKPJ

Alex BW

Published

on

By

Lampung Utara : DPRD Lampung Utara menggelar Sidang Paripurna terkait Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Lampung Utara Tahun Anggaran 2020, Rabu (21/4/2021).

Ketua DPRD Lampung Utara, Romli membuka sidang paripurna tersebut sekitar pukul 10.28 WIB dengan didampingi Wakil Ketua I, Madri Daud dan Wakil Ketua II, Dedi Sumirat dengan dihadiri 23 anggota DPRD Lampung Utara.Tampak hadir Bupati Lampung Utara, Budi Utomo beserta jajarannya dan unsur Forkopimda.

Dalam penyampaian keterangannya soal LKPJ Tahun Anggaran 2020, Bupati Lampung Utara, Budi Utomo, secara garis besar menyampaikan LKPJ Tahun Anggaran 2020 yang saat ini sedang diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuamgan.

” Pendapatan Daerah Lampung Utara (2020) ditargetkan sebesar Rp. 1.732.810.552.734.00 dan terealisasi Rp. 1.662.246.842.555.15,” Ucapnya.

” Pendapatan daerah ini terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah,” lanjut Budi.

Diakui Budi, meskipun masih terdapat hal yang perlu dimaksimalkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, namun, secara umum program dan kegiatan dari masing-masing urusan tersebut terlaksana dengan baik.

” Keberhasilan yang telah dicapai ini, tentu merupakan hasil kerjasama yang baik antara DPRD dan Pemerintahan Lampung Utara serta semua pihak yang ikut membantu membangun Lampung Utara yang lebih baik,” katanya.

Ketua DPRD Lampung Utara, Romli mengatakan, berdasarkan keinginan seluruh Fraksi di DPRD Lampung Utara, bahwa pemandangan umum Fraksi diserahkan ke Panitia Khusus (Pansus) LKPJ. Maka, sidang paripurna kali ini akan langsung dilanjutkan dengan pembentukan panitia khusus LKPj.

“ Sesuai keinginan fraksi – fraksi untuk meniadakan pemandangan umum fraksi dan Jawaban Bupati, ‎maka sidang akan dilanjutkan pada 30 April mendatang. Dengan ini sidang saya skors,” ujarnya mengakhiri sidang paripurna LKPJ Bupati Lampung Utara Tahun Anggaran 2020.

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Anggota DPRD Provinsi Lampung Pemprov Minta Pemprov Segera Perbiki Jalan Way Tuba – Bahuga Yang Rusak Parah

Redaksi LT

Published

on

Way Tuba — Sudah sekian tahun jalan Provinsi yang melalui Kecamatan Way Tuba – Bumi Agung – Buay Bahuga dan Bahuga mengalami rusak parah sehingga masyrakat yanf melalui jalan ini menjerit .

Lubang yang mengangan besar ditambah dengan aliran air hujan membuat jalan berkubang , sehingga supir harus hati-hati melewati ruas jalan lintas Provinsi yang ini.

Perjalan yang hanya puluhan kilometer ini bisa di tempuh sampai berjam-jam lama nya karena harus menghindar lobang yang hampir rata di jalan provinsi ruas Way Tuba – Bahuga.

Pengakuan Fitria salah satu mahasiswa STIT Al Hikmah yang ada di Pisang Baru Kecamatan Bumi Agung yang sehari-hari melintas ruas jalan provinsi ini mengalami kesulitan karena banyaknya jalan berlubang .

” saya bersama rekan-rekan yang kuliah di STIT Al.Hikmah Pisang Baru mengaku sangat kesulitan untuk lewat karena jalan yang berlubang.” Ujarnya.

Seharus perjalan hanya 20 menit dari Way Tuba ke kampus menakai motor , saat ini kami menghabiskan waktu sampai 50 menit .” Pungkas Fitria.

Hal serupa dialami oleh Bambang warga Nuar Maju untuk perjalanan keluar dari kampungnya menuju jalan Lintas Sumatera Way Tubamembutuhkan waktu sampai sejam perjalan memakai kendaraan roda empat.

” kita harus ektra hati- hati jalan melewati ruas jalan provinsi ini karena banyak nya lubang , apa lagi dimusin penghujan seperti ini, sehingga kendaraan kami enggak cepat rusak karena masuk lobang .” Pungkasnya.

Sementara itu Anggota DPRD Provinsi Lampung Sahdana meminta agar Dinas PU Provinsi Lampung agar segera menperbaiki jalan ruas provinsi ini yang berlubang sepanjang jalannya.

” keluhan masyrakat sudah banyak kesaya supaya jalan Provinsi Way Tuba – Bahuga segera di perbaiki.” Ujar Sahdana.

Lebih lanjut Anggota DPRD Provinsi Lampung ini menambahkan ” kasihan aktivitas warga terganggu dan banyak kendaraan masyrakat yang rusak di akibatkan jalan yang berlubang ini.” Ujarnya.

Sahdana mengharapkan kepada Bapak Gubernur melalui Kadis PU Provinsi Lampung agar segerakan perbaikan ruas jalan provinsi agar jalan ini tidak lebih parah lagi kondisinya nanti.(

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Wakil Walikota Qomaru Hadiri Lauching Aplikasi SIM Nasional Presisi

Zuli Ardiansyah

Published

on

METRO : Wakil Walikota Metro Qomaru Zaman dan Kapolres Metro Retno Prihawati mengikuti Launching Aplikasi SIM Nasional Presisi (SINAR) secara virtual, di Aula Polres setempat, Selasa (13/04/2021).

Polri launchingkan Aplikasi SIM Nasional Presisi (SINAR) untuk memudahkan pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) di manapun berada. Aplikasi ini dikhususkan untuk pembuatan dan perpanjangan SIM secara online.

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Listyo Sigit Prabowo, menyampaikan bahwa aplikasi Sinar ini berlaku serentak secara Nasional. Aplikasi tersebut juga nantinya bisa diunduh secara langsung oleh para pengguna smartphone di Play Store (Android) maupun App Store (iOS).

“Tak hanya itu, masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas ujian teori, pemeriksaan psikologi melalui aplikasi E-PPsi. Dan layanan pemeriksaan kesehatan melalui E-Rikkes, hingga melakukan perpanjangan SIM A dan SIM C lewat aplikasi Sinar,” ujar Listyo.

Lanjutnya, Listyo mngatakan dengan aplikasi tersebut, kepengurusan akan di lakukan secara online, dan pemohon tidak perlu hadir ke Satpas.

“Tapi khusus untuk pembuatan SIM baru pemohon tetap harus datang ke Satpas untuk melakukan ujian praktik, khusus perpanjangan SIM A (mobil) dan SIM C (motor) akan di lakukan secara online, pemohon tidak perlu hadir ke Satpas,” terangnya.

Selain itu, Kapolri Listyo menekankan akan tujuan pe-launchingan aplikasi SINAR untuk mempermudah pelayanan masyarakat dimana saja dan kapan saja, masyarakat akan dapat mudah terlayani. Untuk pengiriman dokumen kepada masyarakat akan dikirim secara langsung oleh jasa pos indonesia.

“Terkait dengan pelayanan Polri kepada masyarakat, akan berkurang interaksi dengan masyarakat. Sehingga dengan me-launchingkan aplikasi SINAR ini, kita bisa mengurangi kebiasaan penyalahgunaan wewenang para petugas di lapangan,” tutupnya.(Zuli)

Berikut langkah pembuatan SIM baru via aplikasi Sinar:

Download aplikasi

Registrasi (NIK)

Face recognition

Pilih jenis SIM

Pembayaran PNBP SIM baru

Ujian teori online yang didahului simulasi contoh soal

Lulus dan mendapat QR Code

Pilih Satpas

Pilih jadwal ujian praktik.

Continue Reading

Trending