Connect with us

Apa Kabar Lampung

Blak-blakan Lekok : Soal ADD, Disiplin dan Lupakan Masa Lalu!

Alex BW

Published

on

Lampung Utara : Kehadiran sosok Drs. H. Lekok, M.M. sebagai Sekretaris Daerah Lampung Utara, diharapkan mampu membawa perubahan birokrasi yang lebih baik bagi kabupaten tertua di Provinsi Lampung ini.

Ekspektasi yang begitu tinggi dari khalayak luas terhadap Lekok yang notabene sebagai pimpinan tertinggi birokrasi di daerah, tentu bukanlah tanpa alasan. Karena, beliau dikenal ahli keuangan dan mumpuni dalam ilmu pemerintahan. Tentunya, ini bisa menjadi modal kesuksesan Lekok dalam implementasi reformasi birokrasi di Lampung Utara.

Untuk itu, Sekda yang baru ini, begitu sangat diharapkan mampu membuat kebijakan dan mengambil keputusan yang dapat mengubah tata kelola pemerintahan kearah yang lebih baik lagi.

Lalu, langkah-langkah strategis apa yang akan diterapkan beliau kedepannya untuk Lampung Utara?

Saat ditemui diruang kerjanya, Kamis (9/7/2020), Lekok tidak mau berandai-andai dalam menjalankan tugasnya sebagai Sekda Lampung Utara. Komitmennya untuk membuat yang terbaik bagi Lampung Utara, nampaknya tak perlu diragukan.

” Kita harus kerja cepat. Bukan jalan cepat, tapi berlari cepat. Minggu ini saya gunakan konsolidasi dulu (dengan Kepala Organisasi Perangkat Daerah). Menginventarisasi semua permasalahan, kalau emang ada masalah. Tapi, kalau tidak ada masalah, ya sudah,” ucapnya.

” Nah, minggu depan baru action, mengundang kawan-kawan secara bersama-sama menyelesaikan masalah,” imbuh Lekok.

Mengejutkan, secara khusus pria asli Lampung Utara ini, menyebut semua kalangan di Lampung Utara dengan sebutan kawan-kawan. Nampaknya, Lekok tidak mau ada jarak meski dirinya merupakan pejabat tinggi.

Lekok secara blak-blakan menegaskan semangatnya dalam menduduki kursi Sekretaris Daerah untuk membuat yang terbaik bagi Lampung Utara, bukan untuk memperbaiki. Lekok pun tak mau larut dalam menyikapi opini-opini yang berkembang. Ia pun mengajak, untuk melupakan masa lalu dan memulai dari titik nol serta membuat perubahan dalam bekerja.

” Semangat kita, untuk membuat yang terbaik bukan untuk memperbaiki. Lupakan masa lalu! Kita mulai dari titik nol, lupakan masa lalu, berubah, harus berubah. Kalau biasa begini, ya enggak bisa biasanya enggak. Seharusnya begini, seharusnya menurut norma-menurut hukum, gimana? enggak bisa biasanya. Bener enggak menurut aturan, kalo enggak bener jangan, kalo bener ya lanjutkan,” tegasnya.

Disinggung soal ADD untuk perangkat desa yang hampir setiap tahun anggaran berjalan mengalami tunggakan hingga membuat ‘gaduh’ Pemerintahan Lampung Utara? Lekok, menjamin bahwa di tahun 2020 ini Alokasi Dana Desa (ADD) untuk perangkat desa akan terselesaikan.

” (ADD) Bayar, sampai desember bayar. Kalau sekarang harus bayar. (ADD menunggak) enggak bisa,” katanya.

Meski hingga saat ini kenyataannya ADD 2020 baru dibayar 3 bulan, Lekok menjanjikan secepatnya akan diselesaikan.

” Insyaallah pertengahan bulan ini akan diselesaikan (April-Mei-Juni). Kitakan menunggu permintaan DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa). DPMD mengajukan permintaan apabila semua kelengkapan administrasi Desa sudah masuk. Nanti dia mengajukan nota dinas ke Bupati, ya perintah bayar. Uang sudah standby, hahaha,” tandasnya.

Disamping itu, Lekok juga menyoroti kedisipilnan Aparatur Sipil Negara di Pemerintahan Lampung Utara. Menurutnya, tingkat kehadiran pegawai sebenarnya tanggung jawab Kepala Organisasi Pemerintah Daerah (OPD).
Kepala OPD harus lebih aktif memonitor kedisiplinan anak buahnya, sesuai dengan ketentuannya. Apabila melanggar, Kepala OPD yang harus diberikan teguran.

” Saya sudah minta asisten-asisten melakukan kunjungan ke OPD. Saya juga akan roadshow ke OPD, tapi ini bukan Sidak, saya tekankan bukan sidak. Enggak ada sidak-sidak, Saya enggak ada istilah sidak-sidak, silaturahmi, kita kumpul-kumpul dengan jajaran yang ada di OPD, ya ngobrollah,” ujar Lekok.

” Tingkat kehadiran pegawai sebenarnya tanggung jawab Kepala OPD, bukan urusan sekda mau sampai kesana. Karena, kalau sampai ada pegawai yg enggak masuk, berarti salah Kepalanya (Kepala OPD). Kepalanya yang disanksi, enggak masuk kenapa? ya kalau sakit, izin, cuti ya biasalah itu. Kalau enggak masuk karena males, ya berhenti dari pegawai, itu aja, malesnya kenapa, harus ditelusuri dulu,” tukasnya kembali.

Apa Kabar Lampung

Tak Ada Pandangan Fraksi dan Jawaban Bupati Lampura di Paripurna LKPJ

Alex BW

Published

on

By

Lampung Utara : DPRD Lampung Utara menggelar Sidang Paripurna terkait Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Lampung Utara Tahun Anggaran 2020, Rabu (21/4/2021).

Ketua DPRD Lampung Utara, Romli membuka sidang paripurna tersebut sekitar pukul 10.28 WIB dengan didampingi Wakil Ketua I, Madri Daud dan Wakil Ketua II, Dedi Sumirat dengan dihadiri 23 anggota DPRD Lampung Utara.Tampak hadir Bupati Lampung Utara, Budi Utomo beserta jajarannya dan unsur Forkopimda.

Dalam penyampaian keterangannya soal LKPJ Tahun Anggaran 2020, Bupati Lampung Utara, Budi Utomo, secara garis besar menyampaikan LKPJ Tahun Anggaran 2020 yang saat ini sedang diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuamgan.

” Pendapatan Daerah Lampung Utara (2020) ditargetkan sebesar Rp. 1.732.810.552.734.00 dan terealisasi Rp. 1.662.246.842.555.15,” Ucapnya.

” Pendapatan daerah ini terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah,” lanjut Budi.

Diakui Budi, meskipun masih terdapat hal yang perlu dimaksimalkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, namun, secara umum program dan kegiatan dari masing-masing urusan tersebut terlaksana dengan baik.

” Keberhasilan yang telah dicapai ini, tentu merupakan hasil kerjasama yang baik antara DPRD dan Pemerintahan Lampung Utara serta semua pihak yang ikut membantu membangun Lampung Utara yang lebih baik,” katanya.

Ketua DPRD Lampung Utara, Romli mengatakan, berdasarkan keinginan seluruh Fraksi di DPRD Lampung Utara, bahwa pemandangan umum Fraksi diserahkan ke Panitia Khusus (Pansus) LKPJ. Maka, sidang paripurna kali ini akan langsung dilanjutkan dengan pembentukan panitia khusus LKPj.

“ Sesuai keinginan fraksi – fraksi untuk meniadakan pemandangan umum fraksi dan Jawaban Bupati, ‎maka sidang akan dilanjutkan pada 30 April mendatang. Dengan ini sidang saya skors,” ujarnya mengakhiri sidang paripurna LKPJ Bupati Lampung Utara Tahun Anggaran 2020.

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Anggota DPRD Provinsi Lampung Pemprov Minta Pemprov Segera Perbiki Jalan Way Tuba – Bahuga Yang Rusak Parah

Redaksi LT

Published

on

Way Tuba — Sudah sekian tahun jalan Provinsi yang melalui Kecamatan Way Tuba – Bumi Agung – Buay Bahuga dan Bahuga mengalami rusak parah sehingga masyrakat yanf melalui jalan ini menjerit .

Lubang yang mengangan besar ditambah dengan aliran air hujan membuat jalan berkubang , sehingga supir harus hati-hati melewati ruas jalan lintas Provinsi yang ini.

Perjalan yang hanya puluhan kilometer ini bisa di tempuh sampai berjam-jam lama nya karena harus menghindar lobang yang hampir rata di jalan provinsi ruas Way Tuba – Bahuga.

Pengakuan Fitria salah satu mahasiswa STIT Al Hikmah yang ada di Pisang Baru Kecamatan Bumi Agung yang sehari-hari melintas ruas jalan provinsi ini mengalami kesulitan karena banyaknya jalan berlubang .

” saya bersama rekan-rekan yang kuliah di STIT Al.Hikmah Pisang Baru mengaku sangat kesulitan untuk lewat karena jalan yang berlubang.” Ujarnya.

Seharus perjalan hanya 20 menit dari Way Tuba ke kampus menakai motor , saat ini kami menghabiskan waktu sampai 50 menit .” Pungkas Fitria.

Hal serupa dialami oleh Bambang warga Nuar Maju untuk perjalanan keluar dari kampungnya menuju jalan Lintas Sumatera Way Tubamembutuhkan waktu sampai sejam perjalan memakai kendaraan roda empat.

” kita harus ektra hati- hati jalan melewati ruas jalan provinsi ini karena banyak nya lubang , apa lagi dimusin penghujan seperti ini, sehingga kendaraan kami enggak cepat rusak karena masuk lobang .” Pungkasnya.

Sementara itu Anggota DPRD Provinsi Lampung Sahdana meminta agar Dinas PU Provinsi Lampung agar segera menperbaiki jalan ruas provinsi ini yang berlubang sepanjang jalannya.

” keluhan masyrakat sudah banyak kesaya supaya jalan Provinsi Way Tuba – Bahuga segera di perbaiki.” Ujar Sahdana.

Lebih lanjut Anggota DPRD Provinsi Lampung ini menambahkan ” kasihan aktivitas warga terganggu dan banyak kendaraan masyrakat yang rusak di akibatkan jalan yang berlubang ini.” Ujarnya.

Sahdana mengharapkan kepada Bapak Gubernur melalui Kadis PU Provinsi Lampung agar segerakan perbaikan ruas jalan provinsi agar jalan ini tidak lebih parah lagi kondisinya nanti.(

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Wakil Walikota Qomaru Hadiri Lauching Aplikasi SIM Nasional Presisi

Zuli Ardiansyah

Published

on

METRO : Wakil Walikota Metro Qomaru Zaman dan Kapolres Metro Retno Prihawati mengikuti Launching Aplikasi SIM Nasional Presisi (SINAR) secara virtual, di Aula Polres setempat, Selasa (13/04/2021).

Polri launchingkan Aplikasi SIM Nasional Presisi (SINAR) untuk memudahkan pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) di manapun berada. Aplikasi ini dikhususkan untuk pembuatan dan perpanjangan SIM secara online.

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Listyo Sigit Prabowo, menyampaikan bahwa aplikasi Sinar ini berlaku serentak secara Nasional. Aplikasi tersebut juga nantinya bisa diunduh secara langsung oleh para pengguna smartphone di Play Store (Android) maupun App Store (iOS).

“Tak hanya itu, masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas ujian teori, pemeriksaan psikologi melalui aplikasi E-PPsi. Dan layanan pemeriksaan kesehatan melalui E-Rikkes, hingga melakukan perpanjangan SIM A dan SIM C lewat aplikasi Sinar,” ujar Listyo.

Lanjutnya, Listyo mngatakan dengan aplikasi tersebut, kepengurusan akan di lakukan secara online, dan pemohon tidak perlu hadir ke Satpas.

“Tapi khusus untuk pembuatan SIM baru pemohon tetap harus datang ke Satpas untuk melakukan ujian praktik, khusus perpanjangan SIM A (mobil) dan SIM C (motor) akan di lakukan secara online, pemohon tidak perlu hadir ke Satpas,” terangnya.

Selain itu, Kapolri Listyo menekankan akan tujuan pe-launchingan aplikasi SINAR untuk mempermudah pelayanan masyarakat dimana saja dan kapan saja, masyarakat akan dapat mudah terlayani. Untuk pengiriman dokumen kepada masyarakat akan dikirim secara langsung oleh jasa pos indonesia.

“Terkait dengan pelayanan Polri kepada masyarakat, akan berkurang interaksi dengan masyarakat. Sehingga dengan me-launchingkan aplikasi SINAR ini, kita bisa mengurangi kebiasaan penyalahgunaan wewenang para petugas di lapangan,” tutupnya.(Zuli)

Berikut langkah pembuatan SIM baru via aplikasi Sinar:

Download aplikasi

Registrasi (NIK)

Face recognition

Pilih jenis SIM

Pembayaran PNBP SIM baru

Ujian teori online yang didahului simulasi contoh soal

Lulus dan mendapat QR Code

Pilih Satpas

Pilih jadwal ujian praktik.

Continue Reading

Trending