Lampung – Kapolda Lampung, Irjen Pol Helmy Santika menginstruksikan untuk menerjunkan Tim Rescue dan patroli perairan.

Hal tersebut dilakukan dalam rangka mengamankan World Surfing League (WSL) Krui Pro 2024 yang akan berlangsung di Pantai Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, dari tanggal 28 Mei hingga 4 Juni 2024.

Sebanyak 12 personel Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Lampung akan dilibatkan dalam operasi pengamanan ini.

Mereka akan berkoordinasi dengan pihak terkait lainnya, seperti Badan SAR Nasional (Basarnas) dan TNI, untuk memastikan keselamatan para peselancar dan pengunjung selama acara berlangsung.

“Kami telah menyiapkan Tim Rescue dan patroli perairan untuk mengamankan WSL Krui Pro 2024. Tim ini akan bertugas melakukan patroli di sekitar pantai dan memberikan bantuan jika terjadi kecelakaan laut,” kata Kapolda dalam keterangan resminya, Kamis (23/5/2024).

Irjen Pol Helmy Santika juga menghimbau kepada para pengunjung untuk selalu berhati-hati dan mengikuti instruksi dari petugas keamanan.

“Kami harap para pengunjung dapat menikmati acara ini dengan aman dan nyaman. Patuhilah instruksi dari petugas keamanan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan,” kata dia.

WSL Krui Pro 2024 merupakan salah satu event surfing terbesar di Indonesia yang akan diikuti oleh peselancar kelas dunia dari berbagai negara.

Event ini diprediksi akan menarik banyak wisatawan ke Lampung, sehingga perlu dilakukan pengamanan yang ekstra ketat.

Dengan diterjunkannya Tim Rescue dan patroli perairan, diharapkan WSL Krui Pro 2024 dapat berjalan dengan lancar dan aman tanpa ada halangan yang berarti.

Lampung – Dalam rangka mengakomodasi dan menangani berbagai problem yang dihadapi oleh wisatawan sesuai instruksi Kapolda Lampung, Irjen Pol Helmy Santika, Polres Pesisir Barat telah membentuk unit khusus yang dikenal sebagai Polisi Turis.

Unit ini dirancang untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada turis, khususnya selama kegiatan besar seperti WSL Krui Pro 2024, sebuah ajang selancar internasional yang menarik banyak peserta dan penonton dari berbagai negara.

Panit 1 Polisi Turis, Ipda Agustiar mengatakan selama WSL Krui Pro 2024, Polisi Turis akan bertanggung jawab atas pengawasan dan pengamanan turis yang berpartisipasi dalam berbagai kegiatan, baik itu latihan maupun kompetisi.

“Kegiatan ini diadakan di berbagai titik sepanjang pesisir barat, yang dikenal dengan ombaknya yang menantang dan memikat para peselancar profesional,” kata dia saat diwawancarai pada Minggu (19/5/2024).

Lebih lanjut, salah satu tantangan utama yang sering dihadapi oleh wisatawan asing adalah kendala bahasa.

Untuk itu, Polisi Turis dilengkapi dengan personel yang terlatih dalam komunikasi bahasa asing.

Sebagai bagian dari persiapan, anggota unit ini telah menjalani pelatihan bahasa Inggris intensif yang dipandu oleh penutur asli dari Australia.

“Ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap turis dapat menerima bantuan dan informasi dengan cepat dan akurat, tanpa hambatan bahasa yang berarti,” jelasnya.

Kemudian, dijelaskan Ipda Agustiar, Unit Polisi Turis terdiri dari 12 personel dan dua perwira, yang akan ditempatkan di berbagai lokasi strategis di sekitar area perlombaan.

“Penempatan ini dirancang untuk memastikan bahwa kehadiran mereka cukup tersebar, sehingga setiap titik keramaian turis dapat dijangkau dengan mudah,” katanya.

Selain itu, untuk menciptakan kesan yang ramah dan profesional, seragam Police Turis dirancang dengan desain yang berbeda dari seragam polisi biasa.

Desain ini tidak hanya bertujuan untuk membedakan mereka, tetapi juga untuk menonjolkan sikap sambutan hangat yang ingin diberikan kepada para turis asing.

“Dengan seragam yang mudah dikenali, turis akan merasa lebih nyaman dan aman untuk mendekati dan meminta bantuan kapan pun diperlukan,” pungkasnya.

Pesisir Barat : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat melakukan Inspeksi Mendadak (sidak) ke pembangunan kantor Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Pesisir Barat, yang diduga pembangunannya terkesan asal asalan, pada Kamis (08/09).

Sidak dilakukan setelah Komisi II DPRD Kabupaten Pesibar menerima keluhan dari masyarakat, dimana pembangunan kantor tersebut sering menyebabkan banyaknya drainase yang tersumbat, jika terjadi turun hujan dengan intensitas tinggi.

Akibat tersumbatnya saluran drainase, jika terjadi curah hujan dengan intensitas tinggi, banyak rumah warga setempat yang mengalami kebanjiran.

Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Pesisir Barat, Erwin Goestom mengatakan, pihaknya melakukan Sidak di pembagunan kantor PUPR sebagai tindak lanjut dari adanya laporan masyarakat yang masuk ke DPRD.

Erwin Goestom sangat menyesalkan pembagunan kantor DPUPR yang menelan anggaran sebesar Rp 10 Milyar tersebut, namun hasilnya terkesan asal – asalan, ujarnya.

Bagaimana tidak, jelasnya, pembangunan kantor DPUPR atapnya juga banyak yang bocor, hal tersebut disampaikanya langsung kepada para awak media, sambil menujukan ke arah bangunan yang terlihat banyak rembesan airnya.

Ketua fraksi PDI Perjuangan itu juga mengatakan, bahwa di dalam gedung DPUPR jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi, menyebabkan terjadinya seperti kolam, ujarnya. Padahal ujarnya, dana pembangunan kantor yang dialokasikan tidaklah sedikit, namun hasilnya terkesan asal – asalan, tambahnya.

” Kami sangat menyesalkan pembagunan seperti ini, sekaligus sangat menyayangkan dan merasa kecewa karena dengan adanya pembagunan kantor DPUPR yang terkesan asal – asalan ini, sehingga menyebabkan warga sekitar mendapatkan masalah, ” ungkapnya.

Tersumbatnya drainase dan bocornya atap gedung bukan tanpa sebab, melainkan akibat pembangunan kantor DPUPR sampai saat ini belum ada tindaklanjutnya dari pihak terkait, ujarnya.

Jadi, dengan segera mungkin, kami dari Komisi II akan segera memanggil Dinas PUPR untuk meminta klarifikasi tentang hal ini, tutupnya.