Connect with us

Apa Kabar Lampung

RDP Dugaan Bocornya PPJ, Data Pelanggan Listrik Lampura Menguap

Alex BW

Published

on

Lampung Utara : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Utara merespon cepat laporan Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) terkait dugaan kebocoran dana Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang dikelola PLN ULP Bumi Abung.

Dugaan kebocoran dana PPJ yang notabene disetorkan ke kas daerah Lampung Utara sekitar 8-9 % mulai memasuki babak baru.

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Lintas Komisi yang digelar, Kamis (10/9/2020), membahas dugaan kebocoran PPJ, dipimpin Ketua Komisi II, Mulyadi dan Ketua Komisi III, Joni Bedyal. Hadir dalam kesempatan itu, Anggota Komisi II dan Komisi III DPRD Lampung Utara, Humas GMPK Lampung Utara, Adi Rasyid, Perwakilan PLN Lampung Utara, Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman, Ardiyansyah serta Kepala Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah setempat, Mikhael Saragih.

Dalam RDP itu, Ilyas dan rekannya di Bagian Pemasaran dan Pelayanan Pelanggan PLN Lampung Utara menjadi bulan-bulanan lantaran tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan. Konyolnya, saat Ilyas memberikan data pelanggan yang tidak sesuai dengan data yang disampaikan Manager PLN ULP Bumi Abung, Benni Adenata. Kala itu, Beni mengungkapkan berdasarkan data terakhir bahwa total pelanggan listrik khusus Lampung Utara secara umum berjumlah 140 ribu. ‎

Menurut Ilyas, total pelanggan listrik Lampung Utara ‎berjumlah 91.867 pelanggan. Dengan rincian, 87.825 pelanggan rumah tangga, 2.075 pelanggan sosial (rumah ibadah), 1.858 pelanggan bisnis, 37 pelanggan industri, 71 pelanggan listrik dari pemerintah, 1 pelanggan listrik tarif premium.

” Untuk pelanggan sosial dan pemerintah tidak dikenakan PPJ,” ungkapnya.

Anggota Komisi III DPRD Lampung Utara, Nurdin Habim, meminta kepada pihak PLN untuk memberikan secara transparan dan akuntabel data pelanggan listrik di Lampung Utara.

“Kami minta diberikan data pelanggan secara detil. Mulai dari rincian ‎pelanggan listrik dengan tegangan terkecil hingga yang paling besar berikut total pendapatan dari pelanggan listrik,” pinta Nurdin.

Setali tiga uang, Ketua Komisi II, DPRD Lampung Utara, Mulyadi menginginkan agar PLN dapat memberikan secara detail data pelanggan listrik di Lampung Utara.

” Ada 23 kecamatan di Lampung Utara, kami minta secara detail per-kecamatan, di kelurahan ataupun desa masing-masing, data pelanggan itu,” ucapnya dengan tegas.

Ilyas pun belum dapat memberikanny‎a. Ia beralasan untuk meminta waktu mempersiapkan data itu.

Humas GMPK Lampung Utara, Adi Rasyid menyayangkan penjelasan perwakilan PLN yang tidak mampu menjelaskan secara terbuka persoalan PPJ ini. Terlebih lagi, ketidak-hadiran pejabat teras (Pimpinan) PLN yang lebih suka bersembunyi dibawah ketiak bawahannya.

” Mestinya yang hadir itu sekelas manajer atau yang lebih tinggi sehingga dapat memberikan penjelasan ‎lengkap. Dari data pelanggan saja yang disampaikan ini saja ada selisih sekitar 50 ribu dengan data yang disampaikan melalui media massa,” kata dia.

Akhirnya, RDP Lintas Komisi menjadwalkan kembali pembahasan dugaan kebocoran dana PPJ yang dikelola PLN ULP Bumi Abung.

” Rapat ini akan dilanjutkan dikemudian hari. Kedepan, kami minta yang akan hadir dalam RDP mendatang adalah pimpinan kalian,” tukas Joni Bedyal yang diamini Ketua Komisi II, Mulyadi dan para anggota Komisi II dan III DPRD Lampung Utara.

Apa Kabar Lampung

Tak Ada Pandangan Fraksi dan Jawaban Bupati Lampura di Paripurna LKPJ

Alex BW

Published

on

By

Lampung Utara : DPRD Lampung Utara menggelar Sidang Paripurna terkait Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Lampung Utara Tahun Anggaran 2020, Rabu (21/4/2021).

Ketua DPRD Lampung Utara, Romli membuka sidang paripurna tersebut sekitar pukul 10.28 WIB dengan didampingi Wakil Ketua I, Madri Daud dan Wakil Ketua II, Dedi Sumirat dengan dihadiri 23 anggota DPRD Lampung Utara.Tampak hadir Bupati Lampung Utara, Budi Utomo beserta jajarannya dan unsur Forkopimda.

Dalam penyampaian keterangannya soal LKPJ Tahun Anggaran 2020, Bupati Lampung Utara, Budi Utomo, secara garis besar menyampaikan LKPJ Tahun Anggaran 2020 yang saat ini sedang diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuamgan.

” Pendapatan Daerah Lampung Utara (2020) ditargetkan sebesar Rp. 1.732.810.552.734.00 dan terealisasi Rp. 1.662.246.842.555.15,” Ucapnya.

” Pendapatan daerah ini terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah,” lanjut Budi.

Diakui Budi, meskipun masih terdapat hal yang perlu dimaksimalkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, namun, secara umum program dan kegiatan dari masing-masing urusan tersebut terlaksana dengan baik.

” Keberhasilan yang telah dicapai ini, tentu merupakan hasil kerjasama yang baik antara DPRD dan Pemerintahan Lampung Utara serta semua pihak yang ikut membantu membangun Lampung Utara yang lebih baik,” katanya.

Ketua DPRD Lampung Utara, Romli mengatakan, berdasarkan keinginan seluruh Fraksi di DPRD Lampung Utara, bahwa pemandangan umum Fraksi diserahkan ke Panitia Khusus (Pansus) LKPJ. Maka, sidang paripurna kali ini akan langsung dilanjutkan dengan pembentukan panitia khusus LKPj.

“ Sesuai keinginan fraksi – fraksi untuk meniadakan pemandangan umum fraksi dan Jawaban Bupati, ‎maka sidang akan dilanjutkan pada 30 April mendatang. Dengan ini sidang saya skors,” ujarnya mengakhiri sidang paripurna LKPJ Bupati Lampung Utara Tahun Anggaran 2020.

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Anggota DPRD Provinsi Lampung Pemprov Minta Pemprov Segera Perbiki Jalan Way Tuba – Bahuga Yang Rusak Parah

Redaksi LT

Published

on

Way Tuba — Sudah sekian tahun jalan Provinsi yang melalui Kecamatan Way Tuba – Bumi Agung – Buay Bahuga dan Bahuga mengalami rusak parah sehingga masyrakat yanf melalui jalan ini menjerit .

Lubang yang mengangan besar ditambah dengan aliran air hujan membuat jalan berkubang , sehingga supir harus hati-hati melewati ruas jalan lintas Provinsi yang ini.

Perjalan yang hanya puluhan kilometer ini bisa di tempuh sampai berjam-jam lama nya karena harus menghindar lobang yang hampir rata di jalan provinsi ruas Way Tuba – Bahuga.

Pengakuan Fitria salah satu mahasiswa STIT Al Hikmah yang ada di Pisang Baru Kecamatan Bumi Agung yang sehari-hari melintas ruas jalan provinsi ini mengalami kesulitan karena banyaknya jalan berlubang .

” saya bersama rekan-rekan yang kuliah di STIT Al.Hikmah Pisang Baru mengaku sangat kesulitan untuk lewat karena jalan yang berlubang.” Ujarnya.

Seharus perjalan hanya 20 menit dari Way Tuba ke kampus menakai motor , saat ini kami menghabiskan waktu sampai 50 menit .” Pungkas Fitria.

Hal serupa dialami oleh Bambang warga Nuar Maju untuk perjalanan keluar dari kampungnya menuju jalan Lintas Sumatera Way Tubamembutuhkan waktu sampai sejam perjalan memakai kendaraan roda empat.

” kita harus ektra hati- hati jalan melewati ruas jalan provinsi ini karena banyak nya lubang , apa lagi dimusin penghujan seperti ini, sehingga kendaraan kami enggak cepat rusak karena masuk lobang .” Pungkasnya.

Sementara itu Anggota DPRD Provinsi Lampung Sahdana meminta agar Dinas PU Provinsi Lampung agar segera menperbaiki jalan ruas provinsi ini yang berlubang sepanjang jalannya.

” keluhan masyrakat sudah banyak kesaya supaya jalan Provinsi Way Tuba – Bahuga segera di perbaiki.” Ujar Sahdana.

Lebih lanjut Anggota DPRD Provinsi Lampung ini menambahkan ” kasihan aktivitas warga terganggu dan banyak kendaraan masyrakat yang rusak di akibatkan jalan yang berlubang ini.” Ujarnya.

Sahdana mengharapkan kepada Bapak Gubernur melalui Kadis PU Provinsi Lampung agar segerakan perbaikan ruas jalan provinsi agar jalan ini tidak lebih parah lagi kondisinya nanti.(

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Wakil Walikota Qomaru Hadiri Lauching Aplikasi SIM Nasional Presisi

Zuli Ardiansyah

Published

on

METRO : Wakil Walikota Metro Qomaru Zaman dan Kapolres Metro Retno Prihawati mengikuti Launching Aplikasi SIM Nasional Presisi (SINAR) secara virtual, di Aula Polres setempat, Selasa (13/04/2021).

Polri launchingkan Aplikasi SIM Nasional Presisi (SINAR) untuk memudahkan pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) di manapun berada. Aplikasi ini dikhususkan untuk pembuatan dan perpanjangan SIM secara online.

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Listyo Sigit Prabowo, menyampaikan bahwa aplikasi Sinar ini berlaku serentak secara Nasional. Aplikasi tersebut juga nantinya bisa diunduh secara langsung oleh para pengguna smartphone di Play Store (Android) maupun App Store (iOS).

“Tak hanya itu, masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas ujian teori, pemeriksaan psikologi melalui aplikasi E-PPsi. Dan layanan pemeriksaan kesehatan melalui E-Rikkes, hingga melakukan perpanjangan SIM A dan SIM C lewat aplikasi Sinar,” ujar Listyo.

Lanjutnya, Listyo mngatakan dengan aplikasi tersebut, kepengurusan akan di lakukan secara online, dan pemohon tidak perlu hadir ke Satpas.

“Tapi khusus untuk pembuatan SIM baru pemohon tetap harus datang ke Satpas untuk melakukan ujian praktik, khusus perpanjangan SIM A (mobil) dan SIM C (motor) akan di lakukan secara online, pemohon tidak perlu hadir ke Satpas,” terangnya.

Selain itu, Kapolri Listyo menekankan akan tujuan pe-launchingan aplikasi SINAR untuk mempermudah pelayanan masyarakat dimana saja dan kapan saja, masyarakat akan dapat mudah terlayani. Untuk pengiriman dokumen kepada masyarakat akan dikirim secara langsung oleh jasa pos indonesia.

“Terkait dengan pelayanan Polri kepada masyarakat, akan berkurang interaksi dengan masyarakat. Sehingga dengan me-launchingkan aplikasi SINAR ini, kita bisa mengurangi kebiasaan penyalahgunaan wewenang para petugas di lapangan,” tutupnya.(Zuli)

Berikut langkah pembuatan SIM baru via aplikasi Sinar:

Download aplikasi

Registrasi (NIK)

Face recognition

Pilih jenis SIM

Pembayaran PNBP SIM baru

Ujian teori online yang didahului simulasi contoh soal

Lulus dan mendapat QR Code

Pilih Satpas

Pilih jadwal ujian praktik.

Continue Reading

Trending