Connect with us

Apa Kabar Lampung

KPU Tetapkan Paslonkada Lampung Selatan Nanang-Pandu Nomor Urut 1

Avatar

Published

on

Lampung Selatan, Lampungtoday – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Selatan menggelar rapat pleno penetapan nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati Lampung Selatan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.
Rapat pleno tersebut dilaksanakan di Aula Pertemuan Kantor KPU setempat, Kamis (24/9/2020). Penetapan nomor urut yang hanya dihadiri satu pasangan calon bupati dan wakil bupati tersebut turut disaksikan ketua dan anggota Bawaslu Lampung Selatan.
Berbeda dari biasanya, dalam prosesi penetapan nomor urut kali ini tanpa dilakukan pengundian terlebih dahulu.
Ketua KPU Lampung Selatan, Ansurasta Razak langsung menetapkan nomor urut bagi pasangan calon bupati dan wakil bupati H. Nanang Ermanto-Pandu Kesuma Dewangsa.
“Pasangan calon bupati dan wakil bupati H. Nanang Ermanto dan Pandu Kesuma Dewangsa nomor urut 1,” kata Ansurasta Razak dalam rapat pleno tersebut.
Pria yang akrab disapa Aan ini menjelaskan, sesuai dengan surat KPU RI Nomor 788, jika hanya terdapat satu pasangan calon bupati dan wakil bupati, maka secara otomatis pasangan tersebut ditetapkan sebagai nomor urut 1.
“Dalam surat KPU RI itu disebutkan, apabila hanya ada satu pasangan calon dan pasangan lainnya masih dalam proses pemulihan Covid-19, ya otomatis pasangan yang sudah ditetapkan mendapat nomor 1,” terang Aan usai rapat pleno.
Sedangkan untuk pasangan bakal calon lainnya yakni Tony Eka Candra dan Antoni Imam, penetapannya baru akan dilaksanakan pada 1 Oktober 2020. Tahapan bagi pasangan ini diundur, karena bakal calon wakil bupati Antoni Imam positif Covid-19 saat proses pendaftaran.
“Penetapan pasangan Tony Eka Candra dan Antoni Imam tanggal 1 Oktober. Untuk penetapan nomor urut tanggal 2 Oktober 2020,” tandasnya.
Diketahui, dua pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati pada Pilkada Lampung Selatan 2020 belum ditetapkan sebagai calon bupati dan wakil bupati oleh KPU Lampung Selatan.
Dua pasangan tersebut yakni Hipni-Melin Haryani yang diusung PAN, Gerindra, PKB dan Tony Eka Candra-Antoni Imam yang diusung Golkar, PKS, Demokrat
Sebelumnya, KPU Lampung Selatan telah menggelar rapat pleno tertutup penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati Lampung Selatan di Kantor KPU setempat, Rabu 23 September 2020.
Pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Hipni-Melin Haryani gagal ditetapkan sebagai calon bupati dan wakil bupati pada Pilkada Lampung Selatan 2020.
Komisioner KPU Lampung Selatan Divisi Hukum Mislamudin mengatakan, pasangan calon bupati dan wakil bupati Hipni-Melin dinyatakan tidak memenuhi syarat pencalonan berdasarkan Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan keempat PKPU nomor 3 tahun 2020, tentang pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota.
Dia menjelaskan, dalam Pasal 4 ayat (2d) menyatakan bahwa, jangka waktu lima tahun selesai menjalani pidana penjara, sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 a terhitung sejak bakal calon yang bersangkutan, selesai menjalani pidana hingga saat pendaftaran.
“Untuk pasangan bakal calon wakil Melin Haryani Wijaya, belum lima tahun selesai menjalani pidana setelah kasusnya tahun 2015 lalu. Jadi kami hanya menetapkan Nanang Ermanto dan Pandu Kesuma Dewangsa,” kata Mislamudin dikutip dari berbagai media.
Sementara itu, pasangan calon bupati dan wakil bupati H. Nanang Ermanto dan Pandu Kesuma Dewangsa yang diusung oleh PDI-P, Nasdem, Hanura, dan Perindo mengaku bersyukur mendapat nomor urut 1.
“Alhamdulillah kita bersyukur. Nomor 1 ini mencerminkan persatuan. Bagaimana dengan persatuan ini kita bangun Kabupaten Lampung Selatan kedepan lebih baik lagi,” ujar Nanang Ermanto usai mengikuti rapat pleno itu. (Eko/Kmf)

Apa Kabar Lampung

Desa Smart Village Di Lampung Timur Masuk Nominasi 10 Desa Terbaik KIP Tingkat Nasional

Redaksi LT

Published

on

Bandar Lampung : Salah satu Desa Smart Village Provinsi Lampung yaitu Desa Tegal Yoso, Kabupaten Lampung Timur masuk ke dalam nominasi 10 Desa Terbaik Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Nasional.

Hal tersebut terungkap dalam Peringatan Hari Keterbukaan Informasi Nasional 2021 yang digelar oleh Komisi Informasi Pusat dengan mengusung tema “Keterbukaan Informasi Publik untuk Mewujudkan Indonesia Damai dan Berkeadilan”. Acara peringatan yang digelar secara daring pada Selasa (04/05) tersebut diikuti oleh Komisi Informasi dan Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia.

Adapun penilaian dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat, Ombudsman, dan Kementerian Desa PDTT, yang selanjutnya akan dilakukan penilaian kembali untuk memilih Juara Nasional pada bulan September 2021.

Program Smart Village Provinsi Lampung adalah program desa cerdas berbasis digital melalui gerakan kesadaran sosial masyarakat di desa dan melibatkan seluruh stakeholder dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang terintegrasi dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi. Program smart village bertujuan mendorong dan juga mewujudkan optimalisasi potensi desa di Provinsi Lampung agar menjadi salah satu kekuatan sosial ekonomi di Indonesia. Program Smart Village merupakan perwujudan atas janji kerja nomor 30 dari 33 janji kerja Gubernur Lampung.

Pada acara peringatan tersebut, dilakukan juga Penandatanganan MoU/Kesepakatan Bersama dan Diskusi Daring untuk mendukung terpenuhinya kebutuhan informasi publik di desa dengan narasumber Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan
Kementerian Desa PDTT, Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Kementerian Desa PDTT, dan Direktur Utama BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Komisi Informasi Pusat sebagai lembaga mandiri yang mengawal keterbukaan informasi publik di Indonesia berupaya mendorong terpenuhinya kebutuhan informasi publik di seluruh lapisan masyarakat termasuk di desa. Hal ini sejalan dengan tujuan untuk mewujudkan kondisi desa yang aman, sehingga dapat memastikan pemerintah desa dapat bekerja secara adil dan efektif guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan mendorong peran aktif masyarakat desa untuk mendapatkan hak atas informasi publik. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung)

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Budi Utomo pertama kalinya gelar Rakor di GOR Sukung-Kotabumi

Alex BW

Published

on

By

Lampung Utara : Untuk pertama kalinya, Bupati Lampung Utara, Budi Utomo memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Plus, Sekretaris Daerah, seluruh Camat di GOR Sukung Kotabumi, Selasa (04/04/2021).

Biasanya, Rakor digelar di aula kantor pemerintahan Lampung Utara, namun kali ini begitu berbeda lantaran masih dalam pandemi covid-19. Rakor digelar dalam rangka peningkatan upaya pencegahan penyebaran Covid-19, khususnya selama masa Ramdhan dan Idhul Fitri 1442 H.

Bupati Budi menekankan agat membentuk dan mengaktifkan Posko PPKM mulai dari tingkat Kecamatan, Desa sampai tingkat RT. Mengingat, Lampung masuk dalam Provinsi peringkat kedua tingkat kematiannya akibat Covid -19 di Indonesia.

“ Yang belum memiliki posko PPKM untuk segera membentuknya. Bagi yang sudah tidak aktif agar segera mengaktifkan kembali Posko tersebut. Saya minta untuk dipantau dan diawasi setiap pendatang yang berasal dari luar daerah untuk melakukan isolasi mandiri terlebih dahulu. Tegakan protokol kesehatan di tempat-tempat keramaian khusunya di pasar tradisional,” katanya.

Bupati Budi menambahkan, dalam mengedukasi masyaraat untuk menegakan protokol kesehatan (Prokes) Covid-19 agar melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, para ulama, pemuka agama, penceramah, hingga pengurus Masjid. Sebab, kegiatan sosialisasi masyarakat harus dibatasi dengan 5M.

“ Kemudian diintruksikan kepada seluruh Camat untuk melaporkan setiap hari jumlah orang yang terkonfirmasi ke Posko Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Lampung Utara atau ke BPBD serta Dinas Kesehatan,” Ucap dia.

Pada kesempatan itu, Bupati Budi juga menegaskan bahwa Pemerintah tidak melarang Sholat Tarawih dan Sholat Idhul Fitri 1442 H. Hanya saja disarankan agar sebaiknya Sholat dilaksanakan di rumah.

“ Kita tidak melarang sholatnya, tapi kita melarang berkumpulnya atau berjamaahnya. Sholat Ied tetap dilaksanakan, tetapi pelaksanaanya di rumah saja,” Tandasnya.

Kepala Kemenag Lampung Utara, Totong Sunardi, mengatakan, Menteri Agama sudah mengeluarkan Surat Edaran No. 3 tentang Panduan Ibadah Ramadhan dan Idhul Fitri 1442 H. Dimana Surat Edaran tersebut menganjurkan untuk menjalankan ibadah di rumah guna menghindari kerumunan.

“ Keselematan jiwa utama dari sunah-sunah yang lain. Penyelamatan jiwa-jiwa manusia wajib adanya. Bahwa sholatnya tidak dilarang, tapi yang dilarang itu kerumunanya. Saya menghimbau juga kepada seuruh kepala kua, penyuluh, dan penghulu, bahwa tata cara beribadah selama ramdhan harus tetap mengikuti protokol kesehatan,” Jelasnya.

Jika kemudian ada permintaan menjadi khatib dan Imam Sholat berjamaah, terus Totong, pihaknya menegaskan melarang untuk ibadah sholat Ied berjamaah tahun ini.

“ Namun untuk permintaan khutbah bagi yang ingin sholat di rumah, kami minta Kepaa KUA untuk menyiapkan tema khutbah yang menyejukan dan bukan yg memprovokasi. Karena itu saya intrukaikn sekali lagi bahwa eduakasikan kepada Da’i dan Takmir masjid untuk menjadi contoh penegakan Prokes dan mengajak seluruh masyarakat untuk ibadah di rumah,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Lampung Utara, Lekok, khusus kepada Camat mengikustrasikan bahwa Lampung Utara diserang pasukan musuh dari darat, laut, udara. Untuk itulah perlu sinergisitas semua elemen dalam menjaga agar tidak ada musuh yang masuk.

Untuk itulah, Sekda Lekok meminta segera fungsikan posko-posko penanganan Covid-19 dan para Camat diminta memastikan bahwa Posko itu berfungsi dengan baik. Bagi para pendatang langsung diidentifikasi dan dilakukan tes. Apabila terkonfirmasi Covid-19 langsung dilakukan isolasi, karena pasukan musuh yang dilawan ini tidak terlihat.

“ Jadi, kalau masih ada camat yg bermain-main dengan penanganan Covid-19 karena tidak melaksanakan patroli, tidak juga sosialisasikan Prokes, serta tidak memberikan pemahamanan ke masyarakat, nanti akan kita laporkan kepada pak Bupati agar nanti kita berikan ‘mainan’. Kita ditugaskan negara dan ini menjadi tanggungjawab kita,” tukasnya.

(Diskominfo Lampura)

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Menyambut Idul Fitri CV ATA Bersama Warga Bersihkan Jalan

Avatar

Published

on

Lampung Selatan, Lampungtoday : Selain sebagai pengaman garis pantai dengan mengendalikan abrasi yang menggerus garis pantai, breakwater juga dibangun untuk memecah ombak/gelombang dengan memecah gelombang dan menyerap sebagian energi gelombang.
Selain itu, breakwater juga berfungsi untuk menenangkan gelombang di pelabuhan, sehingga kapal dapat merapat di pelabuhan dengan lebih mudah dan cepat.
Pemecah gelombang harus didesain sedemikian rupa sehingga arus laut tidak menyebabkan pendangkalan karena pasir yang ikut dalam arus mengendap di kolam pelabuhan. Bila hal ini terjadi maka pelabuhan perlu dikeruk secara reguler.
Salah satu dampak lingkungan yang timbul pada pengerjaan pengaman pantai atau pemecah gelombang (breakwater) di sepanjang garis pantai di Desa Rajabasa, Kecamatan Rajabasa yakni peningkatan partikel debu. Sumber dampak itu berasal dari hilir mudik angkutan bahan baku ataupun material. Pembangunan breakwater itu sendiri dikerjakan oleh CV. Anugerah Tiara Abadi (ATA).
Guna meminimalisir peningkatan partikel debu dan tanah yang menempel di jalan akibat hilir mudik kendaraan drum truck yang mengangkut material tanah untuk pembangunan breakwater tepatnya di dusun Ujau, Kelompok Masyarakat (Pokmas) Desa Rajabasa dibantu CV ATA dengan sigap membersihkan jalan lingkungan, Selasa (04/05/2021).
Menurut penanggungjawab lokasi galian tanah Mardian, pembersihan dilakukan pada jam-jam istirahat dan untuk menyambut hari raya idul fitri serta guna mencegah debu yang berterbangan.
“Pembersihan ini setiap hari kami lakukan pada jam-jam istirahat, fungsi nya guna mencegah debu yang bertebangan, dan ini juga di lakukan agar masyarakat sekitar tidak terganggu apalagi mau memasuki hari raya idul fitri serta mencegah terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan,” tutupnya
Mardian menambahkan, sebelum melakukan pengambilan tanah yang di lakukan oleh CV ATA, pihaknya selalu koordinasi baik dengan aparat desa rajabasa atau masyarakat setempat.
Disisi lain, pembangunan breakwater juga menimbulkan dampak dampak terhadap peluang kerja dan berusaha serta pendapatan masyarakat. Banyak warga di sekitar lokasi pengerjaan breakwater yang mendapatkan lapangan pekerjaan.
Hal ini diakui oleh Batin Rahman selaku Humas Pokmas di Dusun Ujau. Menurut Batin Rahmat, dengan adanya pembangunan breakwater ini warganya mayoritas mendapatkan lapangan kerja, pasalnya pada sepuluh hari sekali masyarakat desa setempat bergilir untuk bekerja.
“Ya alhamdulillah dengan adanya pekerjaan pembangunan pengaman pantai ini khususnya masyarakat Desa Rajabasa mendapatkan lapangan pekerjaan,” ungkapnya. (Rls)

Continue Reading

Trending