Connect with us

Apa Kabar Lampung

Pemprov Lampung Ikuti Rakor Pelaksanaan Omnibus Law Bersama Menkopolhukan dan Menko Perekonomian

Redaksi LT

Published

on

Pemerintah Provinsi Lampung, melalui Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim (Nunik), mengikuti Rapat Koordinasi dalam rangka Sinergitas Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Regulasi Omnibus Law secara virtual, yang dilaksanakan di Ruang Command Center, Diskominfotik Provinsi Lampung, Bandarlampung, Rabu (14/10/2020).

Dalam Rakor itu dijelaskan secara detail pengertian tentang latar belakang dan manfaat UU Cipta Kerja.

Rakor tersebut dibuka langsung oleh Menko Polhukam Mahfud MD dan diikuti oleh Menteri Perekonomian Airlangga, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah, Mendagri Tito Karnavian, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Abdul Djalil, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Perwakilan Jaksa Agung, Perwakilan Kapolri, dan Perwakilan Panglima TNI, Para Gubernur Se-Indonesia, dan BUpati/Walikota Se-Indonesia.

Dalam arahannya, Menko Polhukam Mahfud MD.menyampaikan bahwa terkait unjuk rasa, tugas kita adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan cara memberi pengertian tentang latar belakang dan manfaat UU Cipta Kerja.

“Tugas kita menjaga keamanan an ketertiban masyarakat, dengan cara memberikkan pengertian tentang latar belakang UU Cipta Kerja ini, tentang materi-materi yang sebenarnya, dibandingkan dengan yang Hoax. Serta manfaat dari UU Cipta Kerja,” jelas Menko Polhukam Mahfud.

UU Cipta Kerja ini, lanjut Menko Polhukam Mahfud, dilatarbelakangi oleh lambannya perizinanan dan terlalu banyaknya meja demokrasi yang harus dilalui kalau orang ingin melakukan usaha.

“Sehingga pada waktu itu, Presiden mengambil inisiatif bagaimana caranya agar perizinan lebih sederhana dan tidak dikorupsi dalam melakukan perizinan. Sehingga muncul gagasan Omnibus Law, satu Undang-undang yang menyelesaikan problem antar berbagai Undang-undang di dalam satu Undang-undang,” jelas Menko Polhukam.

Kemudian, ada juga kenyataan, karena tenaga kerja itu setiap tahunnya bertambah, ada 3,5 juta terdiri dari 2,9 juta fresh graduate ditambah orang yang PHK. Itu harus ditampung dan disediakan lapangan kerja.

“Itulah yang menyebabkan Presiden sejak periode sebelumnya, sudah mengkampanyekan penyederhanaan perizinan, yang kemudian disebut Omnibus Law,” jelasnya.

Pembahasan Omnibus Law ini sudah dibahas secara terbuka. Itulah sebabnya banyak naskah-naskah yang beredar dan berbeda-beda.

“Kenapa demikian? Karena ketika naskah pertama ada masukan, maka kita ubah. Masih ada masukan lagi, diubah lagi, dan selanjutnya,” ujar Mahfud.

Perubahan itu dilakukan karena menampung masukan, bahkan aspirasi dari serikat pekerja sudah kita tampung.“Banyak Hoax yang beredar. Yang katanya pesangon tidak ada. Pesangon tetap ada. UMP masih ada. Sekarang ada jaminan kehilangan pekerjaan. Sertifikasi halal masih ada, bahkan dipermudah,” jelasnya.

Terkait sikap Pemerintah dalam menyikapi unjuk rasa, lanjut Menko Mahfud, sejauh unjuk rasa itu menyampaikan aspirasi maka itu tidak apa-apa, karena sudah ada aturannya, dan dilindungi Undang-undang. Namun kalau unjuk rasa itu sampai anarki, maka harus diamankan, karena Negara ini harus kita jaga.Dalam kesempatan itu, Menko Perekonomian Airlangga, menjelaskan Undang-undang Cipta Kerja berjumlah 15 BAB, 186 Pasal, dengan jumlah halaman 812 halaman. Undang-undang ini dilatarbelakangi dari jumlah mereka yang butuh kerja sekitar 13 juta, dimana terdiri dari jumlah penangguran setiap tahun sekitar 6,9 juta, korban PHK/dirumahkan sekitar 3,5 juta, dan setiap tahun fresh graduate sekitar 2,9 juta. Tentunya ini semua membutuhkan lapangan kerja maupun pembukaan usaha baru.

Kemudian jumlah UMKM sebanyak 64,13 juta, dimana sebagian besar lebih dari 80% adalah sektor informal. Oleh karenanya, sektor ini harus menjadi sektor formal dengan memudahkan dari segi perizinan.

UU Cipta kerja yang terdiri dari 11 klaster ini kita terus dorong salah satunya untuk menyelesaikan interregulasi yang selama ini menjadi latar untuk pungli.

“UU Cipta Kerja ini bermafaat untuk mendorong penciptaan lapangan kerja, memudahkan pembukaan usaha baru, dan mendukung pemberantasan korupsi,” jelas Menko Perekonomian.

Apa Kabar Lampung

Tak Ada Pandangan Fraksi dan Jawaban Bupati Lampura di Paripurna LKPJ

Alex BW

Published

on

By

Lampung Utara : DPRD Lampung Utara menggelar Sidang Paripurna terkait Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Lampung Utara Tahun Anggaran 2020, Rabu (21/4/2021).

Ketua DPRD Lampung Utara, Romli membuka sidang paripurna tersebut sekitar pukul 10.28 WIB dengan didampingi Wakil Ketua I, Madri Daud dan Wakil Ketua II, Dedi Sumirat dengan dihadiri 23 anggota DPRD Lampung Utara.Tampak hadir Bupati Lampung Utara, Budi Utomo beserta jajarannya dan unsur Forkopimda.

Dalam penyampaian keterangannya soal LKPJ Tahun Anggaran 2020, Bupati Lampung Utara, Budi Utomo, secara garis besar menyampaikan LKPJ Tahun Anggaran 2020 yang saat ini sedang diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuamgan.

” Pendapatan Daerah Lampung Utara (2020) ditargetkan sebesar Rp. 1.732.810.552.734.00 dan terealisasi Rp. 1.662.246.842.555.15,” Ucapnya.

” Pendapatan daerah ini terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah,” lanjut Budi.

Diakui Budi, meskipun masih terdapat hal yang perlu dimaksimalkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, namun, secara umum program dan kegiatan dari masing-masing urusan tersebut terlaksana dengan baik.

” Keberhasilan yang telah dicapai ini, tentu merupakan hasil kerjasama yang baik antara DPRD dan Pemerintahan Lampung Utara serta semua pihak yang ikut membantu membangun Lampung Utara yang lebih baik,” katanya.

Ketua DPRD Lampung Utara, Romli mengatakan, berdasarkan keinginan seluruh Fraksi di DPRD Lampung Utara, bahwa pemandangan umum Fraksi diserahkan ke Panitia Khusus (Pansus) LKPJ. Maka, sidang paripurna kali ini akan langsung dilanjutkan dengan pembentukan panitia khusus LKPj.

“ Sesuai keinginan fraksi – fraksi untuk meniadakan pemandangan umum fraksi dan Jawaban Bupati, ‎maka sidang akan dilanjutkan pada 30 April mendatang. Dengan ini sidang saya skors,” ujarnya mengakhiri sidang paripurna LKPJ Bupati Lampung Utara Tahun Anggaran 2020.

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Anggota DPRD Provinsi Lampung Pemprov Minta Pemprov Segera Perbiki Jalan Way Tuba – Bahuga Yang Rusak Parah

Redaksi LT

Published

on

Way Tuba — Sudah sekian tahun jalan Provinsi yang melalui Kecamatan Way Tuba – Bumi Agung – Buay Bahuga dan Bahuga mengalami rusak parah sehingga masyrakat yanf melalui jalan ini menjerit .

Lubang yang mengangan besar ditambah dengan aliran air hujan membuat jalan berkubang , sehingga supir harus hati-hati melewati ruas jalan lintas Provinsi yang ini.

Perjalan yang hanya puluhan kilometer ini bisa di tempuh sampai berjam-jam lama nya karena harus menghindar lobang yang hampir rata di jalan provinsi ruas Way Tuba – Bahuga.

Pengakuan Fitria salah satu mahasiswa STIT Al Hikmah yang ada di Pisang Baru Kecamatan Bumi Agung yang sehari-hari melintas ruas jalan provinsi ini mengalami kesulitan karena banyaknya jalan berlubang .

” saya bersama rekan-rekan yang kuliah di STIT Al.Hikmah Pisang Baru mengaku sangat kesulitan untuk lewat karena jalan yang berlubang.” Ujarnya.

Seharus perjalan hanya 20 menit dari Way Tuba ke kampus menakai motor , saat ini kami menghabiskan waktu sampai 50 menit .” Pungkas Fitria.

Hal serupa dialami oleh Bambang warga Nuar Maju untuk perjalanan keluar dari kampungnya menuju jalan Lintas Sumatera Way Tubamembutuhkan waktu sampai sejam perjalan memakai kendaraan roda empat.

” kita harus ektra hati- hati jalan melewati ruas jalan provinsi ini karena banyak nya lubang , apa lagi dimusin penghujan seperti ini, sehingga kendaraan kami enggak cepat rusak karena masuk lobang .” Pungkasnya.

Sementara itu Anggota DPRD Provinsi Lampung Sahdana meminta agar Dinas PU Provinsi Lampung agar segera menperbaiki jalan ruas provinsi ini yang berlubang sepanjang jalannya.

” keluhan masyrakat sudah banyak kesaya supaya jalan Provinsi Way Tuba – Bahuga segera di perbaiki.” Ujar Sahdana.

Lebih lanjut Anggota DPRD Provinsi Lampung ini menambahkan ” kasihan aktivitas warga terganggu dan banyak kendaraan masyrakat yang rusak di akibatkan jalan yang berlubang ini.” Ujarnya.

Sahdana mengharapkan kepada Bapak Gubernur melalui Kadis PU Provinsi Lampung agar segerakan perbaikan ruas jalan provinsi agar jalan ini tidak lebih parah lagi kondisinya nanti.(

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Wakil Walikota Qomaru Hadiri Lauching Aplikasi SIM Nasional Presisi

Zuli Ardiansyah

Published

on

METRO : Wakil Walikota Metro Qomaru Zaman dan Kapolres Metro Retno Prihawati mengikuti Launching Aplikasi SIM Nasional Presisi (SINAR) secara virtual, di Aula Polres setempat, Selasa (13/04/2021).

Polri launchingkan Aplikasi SIM Nasional Presisi (SINAR) untuk memudahkan pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) di manapun berada. Aplikasi ini dikhususkan untuk pembuatan dan perpanjangan SIM secara online.

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Listyo Sigit Prabowo, menyampaikan bahwa aplikasi Sinar ini berlaku serentak secara Nasional. Aplikasi tersebut juga nantinya bisa diunduh secara langsung oleh para pengguna smartphone di Play Store (Android) maupun App Store (iOS).

“Tak hanya itu, masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas ujian teori, pemeriksaan psikologi melalui aplikasi E-PPsi. Dan layanan pemeriksaan kesehatan melalui E-Rikkes, hingga melakukan perpanjangan SIM A dan SIM C lewat aplikasi Sinar,” ujar Listyo.

Lanjutnya, Listyo mngatakan dengan aplikasi tersebut, kepengurusan akan di lakukan secara online, dan pemohon tidak perlu hadir ke Satpas.

“Tapi khusus untuk pembuatan SIM baru pemohon tetap harus datang ke Satpas untuk melakukan ujian praktik, khusus perpanjangan SIM A (mobil) dan SIM C (motor) akan di lakukan secara online, pemohon tidak perlu hadir ke Satpas,” terangnya.

Selain itu, Kapolri Listyo menekankan akan tujuan pe-launchingan aplikasi SINAR untuk mempermudah pelayanan masyarakat dimana saja dan kapan saja, masyarakat akan dapat mudah terlayani. Untuk pengiriman dokumen kepada masyarakat akan dikirim secara langsung oleh jasa pos indonesia.

“Terkait dengan pelayanan Polri kepada masyarakat, akan berkurang interaksi dengan masyarakat. Sehingga dengan me-launchingkan aplikasi SINAR ini, kita bisa mengurangi kebiasaan penyalahgunaan wewenang para petugas di lapangan,” tutupnya.(Zuli)

Berikut langkah pembuatan SIM baru via aplikasi Sinar:

Download aplikasi

Registrasi (NIK)

Face recognition

Pilih jenis SIM

Pembayaran PNBP SIM baru

Ujian teori online yang didahului simulasi contoh soal

Lulus dan mendapat QR Code

Pilih Satpas

Pilih jadwal ujian praktik.

Continue Reading

Trending