Connect with us

Today NEWS

Sejarah Vaksinasi Massal di Indonesia, Sebuah Upaya Pencegahan Penyakit

Avatar

Published

on

JAKARTA, Lampungtoday – Vaksin bukanlah hal baru buat masyarakat Indonesia. Sudah puluhan tahun Indonesia akrab dengan vaksin. Sejarah vaksin di Indonesia secara resmi dimulai tahun 1956, ketika dilakukannya vaksinasi cacar. Pemberian vaksin ini diakui sebagai salah satu upaya pencegahan yang cukup efektif dalam upaya memerangi satu wabah penyakit.
Upaya vaksinasi ini berlanjut pada tahun-tahun berikutnya, vaksinasi campak pada tahun 1963, BCG untuk penyakit TBC di tahun 1973, vaksinasi tetanus toksoid tahun 1974 dan imunisasi difteri, pertusis, tetanus (DPT) tahun 1976, dan vaksinasi polio yang dimulai tahun 1981.
Pada tahun 1991 dirilis kembali vaksinasi untuk polio, kemudian vaksinasi Hepatitis B tahun 1997, hingga kampanye pencegahan kanker serviks untuk anak perempuan, dan vaksin HPV pada tahun 2016. Setahun setelahnya, pemerintah juga mengedarkan vaksin Rubella dan Haemophilus Influenza tipe B (HIV).
Selain pencegahan, vaksinasi yang dilakukan pemerintah merupakan upaya melindungi rakyatnya dari wabah penyakit yang mematikan.
Jika melihat kembali ke belakang, upaya perlindungan pemerintah dapat kita lihat dengan aksi Kementerian Kesehatan yang mengkampanyekan penanggulangan luar biasa untuk mencegah difteri pada anak selama 3 putaran – yang dimulai sejak Desember 2017 hingga akhir tahun 2018.
“Di tahun 2018, Kemenkes menggelar Outbreak Responses Immunization atau ORI. Aksi ini merupakan salah satu upaya penanggulangan luar biasa difteri yang bertujuan untuk meningkatkan kekebalan masyarakat. Program ini menyasar bayi berusia 1 tahun sampai dengan anak berusia kurang dari 19 tahun,” ujar dr. Reisa Broto Asmoro, Jubir Satgas COVID-19 dan Duta Adaptasi Kebiasaan Baru dalam dalam Dialog Juru Bicara Pemerintah dan Duta Adaptasi Kebiasaan Baru bertema ‘Tata Laksana Vaksinasi di Indonesia’ yang diselenggarakan di Media Center Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Senin (23/11/2020).
Selain melakukannya secara massal, Indonesia juga mengenal pemberian vaksin secara rutin, yang bisa diakses seluruh anak Indonesia di seluruh penjuru nusantara. Pemberian vaksin ini lebih dikenal dengan istilah imunisasi oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia.
“Kalau imunisasi rutin diberikan pada anak di umur tertentu. Misalkan pemberian Hepatitis 0 yang baru diberikan kepada bayi baru lahir. Pada hal-hal tertentu kita bisa memberikan imunisasi secara bersamaan, massal, dikampanyekan, seperti yang akan diberikan pada COVID-19 nanti,” terang dr. Jane Supardi, Pakar Imunisasi dalam forum yang sama.
Sebagai tenaga kesehatan yang menjadi salah satu ujung tombak pengawalan kesehatan masyarakat, dia berharap sekali masyarakat sadar dan paham bahwa vaksin berperan aktif meningkatkan angka harapan hidup manusia.
“Dulu waktu vaksin belum ada, kematian karena difteri, campak, pneumonia banyak sekali. Kemudian begitu ada vaksin, beberapa penyakit itu mulai hilang, karena sudah ada vaksinnya,” ungkap dr. Jane.
Di sisi lain, pemerintah juga diharapkan untuk berperan secara terus menerus dan konsisten untuk mengkampanyekan pentingnya imunisasi, utamanya pada anak sejak usia dini- karena banyak penyakit yang dapat dicegah lewat vaksin ini.
“Jadi masyarakat kita itu harus terus diberi pengetahuan, tentang penyakit-penyakit yang sudah bisa dicegah dengan imunisasi. Jangan nanti lupa, lalu berubah pikiran, tidak mau disuntik karena sakit, lalu menghindari suntikan. Itulah yang banyak terjadi sekarang, sehingga muncul lagi penyakit-penyakit lama, yang dulu sudah mulai hilang, muncul lagi seperti difteri,” ujar pakar imunisasi tersebut.
Kini ketika menghadapi wabah penyakit COVID-19, pemerintah juga tengah mengupayakan vaksinnya. Pemerintah memastikan bahwa vaksin COVID-19 yang nantinya akan tersedia, sudah melalui tahapan uji pra klinik dan klinik yang memastikan keamanan, kehalalan dan keefektifannya. (Red)

Apa Kabar Lampung

Nanang Ermanto Tegaskan Tiap OPD Meningkatkan Prokes Covid 19

Avatar

Published

on

Lampung Selatan, Lampungtoday : Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto meninjau kembali penerapan protokol kesehatan di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lampung Selatan, Rabu (27/1/2021).
Turut mendampingi dalam peninjauan itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lampung Selatan, Thamrin, beserta beberapa staf ahli pemerintahan lainnya.
OPD yang ditinjau yakni, Badan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
Nanang Menyampaikan agar seluruh OPD Se-Lampung Selatan dapat lebih meningkatkan protokol kesehatan, terutama pada dinas yang melakukan pelayanan.
“Tempo hari (10 januari 2021, red) kita pernah memasuki zona merah. Untuk menekan laju penyebaran covid-19, tingkatkan lagi protokol kesehatan di setiap dinas, saya harap dengan begitu dapat menurunkan kasus Covid-19 di Lampung Selatan, dan kembali ke Zona yang lebih aman,” ungkapnya.
Menurut Nanang, Hal ini dilakukan agar sirkulasi udara di dalam ruangan kantor tersebut bersih, mampu menjaga kelembapan suhu, serta mempermudah sinar matahari masuk kedalam ruangan.
“Ini jendelanya tiap pagi dibuka, agar tidak ada bakteri yang berkembang, udara masuk dan jadi lebih segar,” tururnya disela peninjauan.
Selain itu, dalam peninjauan tersebut juga dilakukan peyemprotan disinfektan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lampung Selatan.
Nanang berharap penyemprotan tersebut dapat dilakukan oleh seluruh OPD Se-Kabupaten Lampung Selatan secara mandiri, sehingga dapat membantu menekan laju penyebaran Covid-19.
‌Sementara, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Lampung Selatan, Eka Riantinawati, mengatakan pada tanggal 10 Januari 2021, Lampung Selatan telah ditetapkan menjadi zona merah dalam peta pemantauan Covid-19.
Namun, sejak tanggal 26 Januari 2021, Lampung Selatan sudah masuk ke zona orange. Penurunan status itu, kata Eka berkat kerja sama Tim Satgas Covid-19 serta elemen masyarakat lainnya dalam upaya menekan laju penyebaran covid di lamsel.
“Lampung Selatan per tanggal 26 Januari kemarin, alhamdulillah sudah memasuki zona orange,” ujanya. (Kmf/Tedi)

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Bupati Lamsel Tanam 150 Jenis Tanaman Obat Keluarga

Avatar

Published

on

Lampung Selatan, Lampungtoday – Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto melakukan penanaman 150 jenis Tanaman Obat Keluarga (Toga) di Kebun Edukasi yang berada di areal rumah dinas bupati setempat, Rabu (27/1/2021).
Hal itu sebagai upaya memaksimalkan kebun edukasi dengan luas kurang lebih 2,5 Hektar yang diproyeksi menjadi destinasi wisata sekaligus sarana edukasi bagi masyarakat luas.
Hadir juga dalam kegiatan itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Selatan, Hj. Winarni, Ketua DWP Lampung Selatan Yani Thamrin, beserta sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemkab Lampung Selatan.
Nanang mengatakan, penanaman tanaman Toga memberi contoh bahwa pemanfaatan lahan kosong penting sebagai ketahanan pangan dan kepentingan rumah tangga.
Karena itu dirinya mengajak masyarakat untuk menanami pekarangan dengan tanaman yang memiliki manfaat lebih, sepeti tanaman Toga.
Sementara, Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan, Bibit Purwanto menambahkan, penanaman Toga tersebut, bertujuan untuk memberikan informasi terkait manfaat penggunaan Toga dan pengolahannya secara sederhana kepada masyarakat.
Dia menjelaskan, hasil penanaman Toga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai alternatif pengobatan secara sederhana atau tradisional.
“Jadi nanti kebun ini bisa menjadi sarana edukasi bagi masyarakat. Karena yang kita tanam hari ini 150 jenis tanaman Toga. Seperti Jahe Merah, Temu Kunci, Bangle, Kencur, Temu Giring, Alamanda, Kapulaga, dan lainnya,” ujar Bibit disela kegiatan itu. (Kmf/Tedi)

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Nanang Ermanto Ikuti Entry Meeting BPK RI Secara Virtual

Avatar

Published

on

Lampung Selatan, Lampungtoday – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Lampung melakukan entry meeting dengan kepala daerah se-Provinsi Lampung secara virtual dari kantor BPK Perwakilan Provinsi Lampung, Rabu (27/1/2021).
Di Kabupaten Lampung Selatan, entry meeting diikuti Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten, Thamrin berserta seluruh pejabat utama dan para Kepala OPD terkait dari Aula Rajabasa, kantor bupati setempat.
Kepala BPK Perwakilan Provinsi Lampung, Andri Yogama mengatakan, kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2020 pada Pemerintah Daerah se-Provinsi Lampung.
“Kami mohon maaf, kegiatan entry meeting ini dilaksanakan secara daring, karena masih dalam kondisi pandemi. Mari kita memanjatkan doa kepada Allah SWT agar pandemi Covid-19 cepat berlalu dan kita diberi kekuatan melewati pandemi ini,” kata Andri Yoga mengawali sambutannya melalui video conference.
Andri Yogama menjelaskan, pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh BPK akan dilaksanakan dalam dua periode waktu. Dia menyatakan, selama 30-35 hari kedepan pihaknya akan melakukan pemeriksaan rinci sebelum terbitnya LKPD.
“Insya Allah akan dimulai hari ini, Rabu, 27 Januari 2020. Nanti secara teknis para Ketua Tim akan menghubungi bapak ibu secara terpisah,” ungkapnya.
Andri Yogama menambahkan, meski masih dalam kondisi pandemi, pemeriksaan akan dilakukan secara offline. Untuk itu, dirinya meminta para kepala daerah menunjuk liaison officer yang kompoten untuk mendampingi BPK dalam melakukan pemeriksaan.
“Jadi nanti kami akan berkunjung ke pemerintah daerah. Tetapi apabila ada perkembangan situasi di lapangan yang dapat mempengaruhi kesehatan tim audit, maka pemeriksaan akan dilakukan secara online,” tuturnya.
Pada kesempatan itu, Andri Yogama juga mengingtakan kepada para kepala daerah untuk bersama-sama menjaga agar pelaksanaan pemeriksaan dapat berjalan kondusif dan lancar, sehingga dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
“Jadi, jika ada tawaran untuk mempertahankan atau meningkatkan opini dari internal atau pihak lain, tolong diabaikan. Karena opini ini merupakan hasil kerja keras dari bapak ibu sekalian. Bukan dari orang lain atau pihak lain,” tukas Andri Yogama.
Dirinya juga meminta para kepala daerah untuk tidak menjanjikan atau memberikan imbalan kepada tim yang melakukan pemeriksaan di masing-masing pemerintah daerah.
“Kami berharap bapak ibu tidak menawarkan apapun kepada tim kami. Karena mereka akan menerima sanksi, bukan hanya satu tetapi dua. Pertama pelanggaran kode etik dan hukuman disiplin PNS. Kami hanya menilai, apapun nilainya itu hasil kerja keras dari bapak ibu,” tandasnya.
Sebagaimana diketahui, Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan tahun 2019 mendapat predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.
Perolehan tersebut menjadi yang keempat kalinya secara berturut-turut. Sebelumnya, Kabupaten Lampung Selatan juga berhasil mendapat predikat WTP pada 2016-2018. (Kmf/Tedi)

Continue Reading

Trending