Connect with us

Apa Kabar Lampung

Budi Utomo : Saya Tidak Ingin, Pejabat Lampung Utara Tidak Lapor Hartanya!

Alex BW

Published

on

Lampung Utara : Bupati Lampung Utara, Budi Utomo menyinggung soal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada para bawahannya, ketika memberikan pengarahan dalam Rapat Koordinasi (Rakor), di ruang Tapis Pemerintah Lampung Utara, Kamis (28/1/2021).

LHKPN merupakan laporan yang wajib disampaikan oleh penyelenggara negara mengenai harta kekayaan yang dimilikinya saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi, dan pensiun. Daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara (Pejabat) dituangkan di dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tujuan dari pembuatan LHKPN adalah sebagai bagian dari wewenang yang dimiliki KPK yaitu melaksanakan langkah atau upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi atara lain dengan melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN.

Budi Utomo yang dikenal birokrat ulung ini tentu memiliki alasan-alasan tersendiri saat melontarkan LHKPN dihadapan para pejabat Pemerintah Lampung Utara. Yang jelas, mantan Kepala BPKA ini tidak ingin ada pejabat di Lampung Utara yang tidak melaporkan harta kekayaannya.

” Saya tidak ingin pejabat Lampung Utara tidak melaporkan harta kekayaannya. Karena, (Kalau pejabatnya tidak melaporkan LHKPN) ini akan berpengaruh kepada kepercayaan masyarakat,” Ucap Budi.

Selain soal LHKPN, Budi juga menyoroti Kedisiplinan Aparatur Sipil Negara, dimana menurutnya, kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Utara bisa terukur melalui pembinaan disiplin. Karena itu, disiplin ASN menjadi tugas Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui pengawasan dalam Gerakan Disiplin Nasional (GDN).

” Banyaknya isu yang berkembang dan informasi yang saya dapat, bahwa, ASN di beberapa Dinas dan Badan belum dapat memahami tugas pokok dan fungsi sebagai pelayan negara dan masyarakat, ” Ujar Budi.

” Maka, nantinya, hasil dari pengawasan disiplin ASN dilaporkan kepada Asisten yang membidangi dan dilanjutkan ke Sekretaris Daerah (Sekda),” Imbuhnya.

Pada Rakor tersebut juga dilakukan penandatangan Kontrak Kerja/Fakta Integritas untuk seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lampung Utara. Budi lalu mengingatkan, agar tim penilainya harus berintegritas yang berarti memiliki pribadi yang jujur dan karakter yang kuat.

” (fakta integritas) Ini bukan sekedar simbolis, namun sebagai alat ukur pimpinan sejauh mana kinerja dicapai. Dan bagi tim penilainya juga harus jujur, kalau memang ada kekurangan harus ditingkatkan dan diperbaiki,” katanya.

Apa Kabar Lampung

Budi Utomo Resmikan Yayasan Rehabilitasi Narkoba Pertama Di Lampura

Alex BW

Published

on

By

Lampung Utara : Bupati Lampung Utara, Budi Utomo, meresmikan Yayasan Panca Budi Mulia yang bergerak dalam program pencegahan dan rehabilitasi narkoba di Jalan Tjokoel Soebroto, Kelurahan Kelapa Tujuh, Kotabumi Selatan, Selasa (23/2/2021).

Tanpak hadir dalam peresmian tersebut, Mantan Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri, Ketua DPRD Lampura Romli, Kepala BNN Waykanan, Dwi Nurma Wati, Kapolres Lampura AKBP Bambang Yudho, Kasdim 0412 Lampura Mayor Inf. hendri Chaya Prabwo.

Budi mengatakan bahwa penyalahgunaan dan peredaran narkotika telah menjadi problem besar bangsa Indonesia. Meskipun, Pemerintah pusat hingga tingkat provinsi telah mengeluarkan regulasi terkait dengan narkotika, Pemerintah Lampura juga telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika.

“ Kerawanan dan kerentanan penyalahgunaan narkoba perlu perhatian yang lebih serius dari kita semua. Alhamdulillah, kita semua tentu patut bersyukur dan berterima kasih karena di Kabupaten Lampung Utara telah berdiri sebuah yayasan yang bergerak dalam program pencegahan dan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba,” Katanya.

Sejatinya, sambung Budi, Pemkab Lampura juga sangat peduli dengan masa depan daerah dan juga masa depan generasi mendatang agar terbebas dari pengaruh penyalahgunaan narkoba.

Karena itu, dalam rangka untuk mempermudah penanganan dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran narkoba, pihaknya telah mengajukan usulan pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) sehingga diharapkan penanganan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkotika di wilayah Kabupaten Lampura dapat berjalan lebih efektif.

“ Kita tentu menyadari bahwa penyalahgunaan dan peredaran narkoba ini merupakan masalah kita bersama, sehingga perlu strategi yang melibatkan seluruh komponen bangsa untuk bersatu padu dalam suatu gerakan kepedulian dan peran aktif seluruh komponen masyarakat terhadap upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkotika,” Ucap Budi.

Ia berharap, dengan hadirnya Yayasan Panca Budi Mulia dapat menambah kekuatan dan semangat bersama dalam memberikan dukungan terhadap pencegahan penyalahgunaan narkoba, termasuk dalam hal pelaksanaan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.

“ Mari kita bersama bergandengan tangan, bahu membahu bersinergi dan berkolaborasi agar Kabuapten Lampung Utara yang kita cintai bersama ini dapat terbebas dari pengaruh negatif narkoba, sehingga dapat senantiasa aman, agamis, maju dan sejahtera,” tukas Budi.

Pembina Yayasan Panca Budi Mulia, Yoga Budi Mulia mengungkapkan bahwa awalnya yayasan ini berdiri di Bogor, Jawa Barat, dan fokus bergerak di bidang rehabilitasi Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif (Napza).

“ Korban penyalahgunaaan narkoba wajib direhabilitasi dan wajib untuk diobati, baik secara medis atau sosial. Mereka berhak mendapat masa depan yang lebih cerah. Berawal dari tingginya pengguna narkoba, kami melihat masalah ini suatu panggilan bagi kami utuk memutus rantai permasalahan bangsa ini,” Katanya.

(Diskominfo Lampura)

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Diperiksa Kejari Lampura, Siregar PLN : Tidak Ada Apa-Apa

Alex BW

Published

on

By

Lampung Utara : Kejaksaan Negeri Lampung Utara memeriksa salah satu petinggi PLN Lampung terkait dugaan kebocoran dana Pajak Penerangan Jalan (PPJ), selasa (23/2/2021).

Berdasarkan pantauan, salah satu petinggi PLN di Lampung dengan didampingi beberapa pegawai tiba di Kejaksaan Negeri Lampung Utara, sekitar pukul 11.00WIB.

Kepala Seksi Intelejen Kejari Lampung Utara, Hafiezd, membenarkan adanya pemeriksaan oleh pihaknya terhadap salah satu petinggi PLN di Lampung terkait laporan adanya dugaan kebocoran dana PPJ.

” Ya, memang kita hari ini melakukan pemeriksaan kepada manager PLN UP 3 Kotabumi, Bapak Wilfred Siregar,” Ucapnya, ketika ditemui diruang kerjanya, Selasa (23/2/2021).

Menurut Hafiezd, pemeriksaan manager PLN UP3, Wilfred Siregar merupakan yang pertama kali berdasarkan laporan yang diterima pihaknya terkait adanya dugaan kebocoran dana PPJ dj Lampung Utara.

” Pertama, ini pertama kali diperiksa (PLN). Tak begitu banyak juga kok pertanyaanya, ya satu jamlah (pemeriksaan Wilfred Siregar),” Kata Hafiezd.

Selanjutnya, terus dia, pihaknya bakal memanggil kembali dan melakukan pemeriksaan terhadap PLN dan juga kepada pihak-pihak terkait yang mengetahui soal PPJ ini.

Sementara, Manager PLN UP3 Kotabumi, Wilfred Sahal P. Siregar, usai dilakukan pemeriksaan sekitar pukul 11.58WIB mengakui bahwasannya kedatangan dirinya ke Kejaksaan Negeri Lampung Utara terkait PPJ di Lampung Utara. Meskipun, ia berdalih bahwa tidak ada apa-apa dengan PPJ.

” Jadi, kami siapkan data-datanya, sebenernya tidak ada apa apa, jadi kita menyampaikan aja nanti. Kalau secara ini, penarikan pajak sudah ke pusat. Jadi, setiap ada transaksi dari masyarakat untuk pembelian token atau pembayaran listrik itu kalau secara di pemda ada aturannya disini 9℅,” Jelasnya kepada awak media yang didampingi dua wanita berjilab dan seorang pria (Pegawai PLN), sesaat sebelum meninggalkan kantor Kejaksaan Negeri Lampung Utara.

Disinggung berapa pertanyaan yang diajukan penyidik kejaksaan? Siregar mengatakan, bahwa pihak kejaksaan sementara ini hanya ingin mengetahui skema penarikan PPJ tersebut.

” Panggilan pertama (dari Kejaksaan), enggak bnyak pertanyaan. Cuma, mereka temen2 kejaksaan ingin memgetahui sistem skema Penarikan ppj tersebut. Bahwa PLN unit tidak sentuhan,” Ujarnya.

Lalu, saat ditanyai jumlah pelanggan di Lampung Utara? Siregar nampak berhati-hati untuk menjelaskannya.

” Kalau saya kan kebetulan di enam Kabupaten, ini yang saya tanggung jawab ada di kisaran 600 ribu pelanggan. Lampung Utara nanti kami kurang lebih, dari nanti kami koordinasi lagi, nanti takut salah ngomong,” tukasnya sembari berlalu.

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Dukungan Penuh Budi Utomo Untuk WBK di LAPAS Kotabumi

Alex BW

Published

on

By

Lampung Utara : Bupati Lampung Utara, Budi Utomo, mendukung penuh upaya mewujudkan zona integritas bebas korupsi di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas IIA Kotabumi.

Bentuk dukungan penuh tersebut dituangkankan Bupati dengan turut menandatangani Komitmen bersama pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lembaga Pemasyaraatan Kelas IIA Kotabumi.

Penandatanganan komitmen bersama juga diikuti oleh Kapolres Lampura AKBP Bambang Yudho, Kajari Lampura Atik Rusmiaty A, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Negeri (PN) Lampura Vivi Purnamawati, S.H.,M.H., Dandim Lampura Letkol Inf, Harry Prabowo, dan Ketua DPRD Lampura Romli, A.Md.

Budi berharap dengan ditandatangani komitmen bersama ini tindak pidana korupsi hilang dari Bumi Ragem Tunas Lampung.

” Semoga pelaksanaaan berbagai kegiatan pembangunan di segala bidang dapat terwujud seperti yang diharapkan masyarakat Lampung Utara,” Katanya

(Diskominfo Lampura)

Continue Reading

Trending