Connect with us

Apa Kabar Lampung

Pertumbuhan Ekonomi Lampung Tahun 2020 Lebih Tinggi dari Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Redaksi LT

Published

on

Pemerintah Provinsi Lampung menggelar Diskusi Indikator Makro Ekonomi bersama Kepala BPS Pusat, Bank Indonesia, Kepala BPS Provinsi Lampung, Kadis perindustrian, Karo Perekonomian, unsur Bappeda, Dinas Kominfo, Dinas Peternakan dan Keswan, Dinas Pertanian serta Dinas Pariwisata yang berlangsung secara virtual, bertempat di Ruang Rapat lt. 1 Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Jum’at (5/02/2021).

Kegiatan yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Lampung tersebut dihadiri juga oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Syaiiful.

Diskusi yang diselenggarakan kali ini bertujuan untuk memberikan data dan informasi terkait Indikator Makro Ekonomi Tahun 2020 serta tindak lanjut pembangunan di Tahun 2021.

Acara diawali dengan Paparan dari Kepala BPS Pusat tentang pertumbuhan ekonomi secara Nasional pada Triwulan ke IV Tahun 2020.

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung pada tahun 2020 sebesar -1,67 % masih lebih tinggi dibanding pertumbuhan Ekonomi Nasional sebesar -2,07 %, hal tersebut tercermin dari Rilis yang disampaikan oleh Kepala BPS Provinsi Lampung, Faizal Anwar pada tanggal 5 Februari 2021, hal tersebut cukup menggembirakan bahwa pertumbuhan ekonomi Lampung masih bergerak kearah yang positif dibanding rata – rata Pertumbuhan Ekonomi Nasional.

Kontribusi PDRB Provinsi Lampung sebesar 74,86 % berasal dari sektor Pertanian, Industri, Perdagangan, Konstruksi dan Pertambangan.

Rilis BPS Provinsi Lampung juga mengungkap bahwa IHK Lampung mengalami peningkatan indeks dari 106,36 pada Desember 2020 menjadi 107,17 pada Januari 2021, dengan demikian terjadi inflasi sebesar 0,76 %.

Berdasarkan penghitungan inflasi tahun kalender (point to point) Januari 2021 mengalami inflasi sebesar 0,76 %, sedangkan inflasi year on year (yoy) Januari 2021 terhadap Januari 2020 adalah sebesar 1,87 %.

Menurut Kepala BPS, bahwa pada bulan Desember 2020, kelompok pengeluaran seluruhnya mengalami inflasi dibandingkan dengan bulan sebelumnya .

Dalam diskusi juga terungkap bahwa Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung menduduki peringkat ke 8 jika dibandingkan dengan Provinsi di Sumatera.

Hal yang cukup membanggakan adalah Neraca perdagangan Provinsi Lampung pada Tahun 2020 mengalami surplus perdagangan senilai 235,68 juta US $.

Kontribusi dari lapangan usaha cukup mendukung namun disektor pertanian masih terjadi pasang surut dikarenakan bersifat musiman.

Disektor Pertanian terjadi peningkatan perbaikan harga gabah ditingkat petani, pada bulan Januari 2021 terjadi peningkatan harga yaitu berkisar di harga 4800/kg jika dibandingkan pada bulan sebelumnya.

Harga gabah tertinggi sebesar Rp. 5400/kg ditemui di Kecamatan Punggur dan terendah sebesar Rp. 4200/ kg ditemui di Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan.

Sementara itu untuk Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Lampung pada Desember 2020 :sebesar 96,75 sedangkan Januari 2021 :sebesar 96,56. Hal ini menyebabkan NTP mengalami penurunan -0,19%

Penurunan NTP sumbangan dari :
1. Sub sektor Tanaman Pangan
Desember 2020 : 92,55 sedangkan Januari 2021 : 91.62. Hal ini
menyebabkan penurunan -1,01.
2. Sub sektor hortikultura
Desember 2020 : 99,60 sedangkan Januari 2021 : 100.85. Hal ini
mengalami kenaikan +1,35 %

Penyebab NTP Tanaman Pangan turun karena :
1. Penghitungan NTP tidak hanya dari komoditas padi saja tetapi juga dari
komoditas palawija (ubi kayu, ubi jalar, jagung, kedelai, kacang tanah,
kacang hijau).
NTP Tanaman Pangan merupakan akumulasi penghitungan dari seluruh
komoditas padi dan palawija.
2. Penghitungan indeks yang dikeluarkan petani bukan hanya sarana
produksi untuk berusaha tani tetapi juga pengeluaran untuk konsumsi
rumah tangga petani.
3. Kondisi inflasi di pedesaan tinggi menyebabkan harga-harga kebutuhan
harian (kebutuhan pokok dan primer) petani meningkat. Hal ini menyebabkan pengeluaran rumah tangga petani meningkat.

Sebagaimana diketahui bahwa BPS melakukan perubahan tahun dasar pada perhitungan NTP Tahun 2020. Dimana sebelumnya menggunakan tahun dasar 2012=100, mulai tahun 2020 menggunakan tahun dasar 2018=100.Dengan menggunakan tahun dasar 2018 tersebut, menyebabkan NTP Provinsi Lampung yang sebelumnya nilainya selalu diatas 100, menjadi dibawah 100.

Adapun beberapa sektor yang menunjukkan peningkatan diantaranya adalah tingkat hunian kamar Hotel, komoditi Export, perdagangan dan Transportasi laut,

Sektor Pertanian merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi terbesar bagi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung.

Apa Kabar Lampung

Desa Smart Village Di Lampung Timur Masuk Nominasi 10 Desa Terbaik KIP Tingkat Nasional

Redaksi LT

Published

on

Bandar Lampung : Salah satu Desa Smart Village Provinsi Lampung yaitu Desa Tegal Yoso, Kabupaten Lampung Timur masuk ke dalam nominasi 10 Desa Terbaik Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Nasional.

Hal tersebut terungkap dalam Peringatan Hari Keterbukaan Informasi Nasional 2021 yang digelar oleh Komisi Informasi Pusat dengan mengusung tema “Keterbukaan Informasi Publik untuk Mewujudkan Indonesia Damai dan Berkeadilan”. Acara peringatan yang digelar secara daring pada Selasa (04/05) tersebut diikuti oleh Komisi Informasi dan Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia.

Adapun penilaian dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat, Ombudsman, dan Kementerian Desa PDTT, yang selanjutnya akan dilakukan penilaian kembali untuk memilih Juara Nasional pada bulan September 2021.

Program Smart Village Provinsi Lampung adalah program desa cerdas berbasis digital melalui gerakan kesadaran sosial masyarakat di desa dan melibatkan seluruh stakeholder dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang terintegrasi dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi. Program smart village bertujuan mendorong dan juga mewujudkan optimalisasi potensi desa di Provinsi Lampung agar menjadi salah satu kekuatan sosial ekonomi di Indonesia. Program Smart Village merupakan perwujudan atas janji kerja nomor 30 dari 33 janji kerja Gubernur Lampung.

Pada acara peringatan tersebut, dilakukan juga Penandatanganan MoU/Kesepakatan Bersama dan Diskusi Daring untuk mendukung terpenuhinya kebutuhan informasi publik di desa dengan narasumber Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan
Kementerian Desa PDTT, Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Kementerian Desa PDTT, dan Direktur Utama BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Komisi Informasi Pusat sebagai lembaga mandiri yang mengawal keterbukaan informasi publik di Indonesia berupaya mendorong terpenuhinya kebutuhan informasi publik di seluruh lapisan masyarakat termasuk di desa. Hal ini sejalan dengan tujuan untuk mewujudkan kondisi desa yang aman, sehingga dapat memastikan pemerintah desa dapat bekerja secara adil dan efektif guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan mendorong peran aktif masyarakat desa untuk mendapatkan hak atas informasi publik. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung)

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Budi Utomo pertama kalinya gelar Rakor di GOR Sukung-Kotabumi

Alex BW

Published

on

By

Lampung Utara : Untuk pertama kalinya, Bupati Lampung Utara, Budi Utomo memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Plus, Sekretaris Daerah, seluruh Camat di GOR Sukung Kotabumi, Selasa (04/04/2021).

Biasanya, Rakor digelar di aula kantor pemerintahan Lampung Utara, namun kali ini begitu berbeda lantaran masih dalam pandemi covid-19. Rakor digelar dalam rangka peningkatan upaya pencegahan penyebaran Covid-19, khususnya selama masa Ramdhan dan Idhul Fitri 1442 H.

Bupati Budi menekankan agat membentuk dan mengaktifkan Posko PPKM mulai dari tingkat Kecamatan, Desa sampai tingkat RT. Mengingat, Lampung masuk dalam Provinsi peringkat kedua tingkat kematiannya akibat Covid -19 di Indonesia.

“ Yang belum memiliki posko PPKM untuk segera membentuknya. Bagi yang sudah tidak aktif agar segera mengaktifkan kembali Posko tersebut. Saya minta untuk dipantau dan diawasi setiap pendatang yang berasal dari luar daerah untuk melakukan isolasi mandiri terlebih dahulu. Tegakan protokol kesehatan di tempat-tempat keramaian khusunya di pasar tradisional,” katanya.

Bupati Budi menambahkan, dalam mengedukasi masyaraat untuk menegakan protokol kesehatan (Prokes) Covid-19 agar melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, para ulama, pemuka agama, penceramah, hingga pengurus Masjid. Sebab, kegiatan sosialisasi masyarakat harus dibatasi dengan 5M.

“ Kemudian diintruksikan kepada seluruh Camat untuk melaporkan setiap hari jumlah orang yang terkonfirmasi ke Posko Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Lampung Utara atau ke BPBD serta Dinas Kesehatan,” Ucap dia.

Pada kesempatan itu, Bupati Budi juga menegaskan bahwa Pemerintah tidak melarang Sholat Tarawih dan Sholat Idhul Fitri 1442 H. Hanya saja disarankan agar sebaiknya Sholat dilaksanakan di rumah.

“ Kita tidak melarang sholatnya, tapi kita melarang berkumpulnya atau berjamaahnya. Sholat Ied tetap dilaksanakan, tetapi pelaksanaanya di rumah saja,” Tandasnya.

Kepala Kemenag Lampung Utara, Totong Sunardi, mengatakan, Menteri Agama sudah mengeluarkan Surat Edaran No. 3 tentang Panduan Ibadah Ramadhan dan Idhul Fitri 1442 H. Dimana Surat Edaran tersebut menganjurkan untuk menjalankan ibadah di rumah guna menghindari kerumunan.

“ Keselematan jiwa utama dari sunah-sunah yang lain. Penyelamatan jiwa-jiwa manusia wajib adanya. Bahwa sholatnya tidak dilarang, tapi yang dilarang itu kerumunanya. Saya menghimbau juga kepada seuruh kepala kua, penyuluh, dan penghulu, bahwa tata cara beribadah selama ramdhan harus tetap mengikuti protokol kesehatan,” Jelasnya.

Jika kemudian ada permintaan menjadi khatib dan Imam Sholat berjamaah, terus Totong, pihaknya menegaskan melarang untuk ibadah sholat Ied berjamaah tahun ini.

“ Namun untuk permintaan khutbah bagi yang ingin sholat di rumah, kami minta Kepaa KUA untuk menyiapkan tema khutbah yang menyejukan dan bukan yg memprovokasi. Karena itu saya intrukaikn sekali lagi bahwa eduakasikan kepada Da’i dan Takmir masjid untuk menjadi contoh penegakan Prokes dan mengajak seluruh masyarakat untuk ibadah di rumah,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Lampung Utara, Lekok, khusus kepada Camat mengikustrasikan bahwa Lampung Utara diserang pasukan musuh dari darat, laut, udara. Untuk itulah perlu sinergisitas semua elemen dalam menjaga agar tidak ada musuh yang masuk.

Untuk itulah, Sekda Lekok meminta segera fungsikan posko-posko penanganan Covid-19 dan para Camat diminta memastikan bahwa Posko itu berfungsi dengan baik. Bagi para pendatang langsung diidentifikasi dan dilakukan tes. Apabila terkonfirmasi Covid-19 langsung dilakukan isolasi, karena pasukan musuh yang dilawan ini tidak terlihat.

“ Jadi, kalau masih ada camat yg bermain-main dengan penanganan Covid-19 karena tidak melaksanakan patroli, tidak juga sosialisasikan Prokes, serta tidak memberikan pemahamanan ke masyarakat, nanti akan kita laporkan kepada pak Bupati agar nanti kita berikan ‘mainan’. Kita ditugaskan negara dan ini menjadi tanggungjawab kita,” tukasnya.

(Diskominfo Lampura)

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Menyambut Idul Fitri CV ATA Bersama Warga Bersihkan Jalan

Avatar

Published

on

Lampung Selatan, Lampungtoday : Selain sebagai pengaman garis pantai dengan mengendalikan abrasi yang menggerus garis pantai, breakwater juga dibangun untuk memecah ombak/gelombang dengan memecah gelombang dan menyerap sebagian energi gelombang.
Selain itu, breakwater juga berfungsi untuk menenangkan gelombang di pelabuhan, sehingga kapal dapat merapat di pelabuhan dengan lebih mudah dan cepat.
Pemecah gelombang harus didesain sedemikian rupa sehingga arus laut tidak menyebabkan pendangkalan karena pasir yang ikut dalam arus mengendap di kolam pelabuhan. Bila hal ini terjadi maka pelabuhan perlu dikeruk secara reguler.
Salah satu dampak lingkungan yang timbul pada pengerjaan pengaman pantai atau pemecah gelombang (breakwater) di sepanjang garis pantai di Desa Rajabasa, Kecamatan Rajabasa yakni peningkatan partikel debu. Sumber dampak itu berasal dari hilir mudik angkutan bahan baku ataupun material. Pembangunan breakwater itu sendiri dikerjakan oleh CV. Anugerah Tiara Abadi (ATA).
Guna meminimalisir peningkatan partikel debu dan tanah yang menempel di jalan akibat hilir mudik kendaraan drum truck yang mengangkut material tanah untuk pembangunan breakwater tepatnya di dusun Ujau, Kelompok Masyarakat (Pokmas) Desa Rajabasa dibantu CV ATA dengan sigap membersihkan jalan lingkungan, Selasa (04/05/2021).
Menurut penanggungjawab lokasi galian tanah Mardian, pembersihan dilakukan pada jam-jam istirahat dan untuk menyambut hari raya idul fitri serta guna mencegah debu yang berterbangan.
“Pembersihan ini setiap hari kami lakukan pada jam-jam istirahat, fungsi nya guna mencegah debu yang bertebangan, dan ini juga di lakukan agar masyarakat sekitar tidak terganggu apalagi mau memasuki hari raya idul fitri serta mencegah terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan,” tutupnya
Mardian menambahkan, sebelum melakukan pengambilan tanah yang di lakukan oleh CV ATA, pihaknya selalu koordinasi baik dengan aparat desa rajabasa atau masyarakat setempat.
Disisi lain, pembangunan breakwater juga menimbulkan dampak dampak terhadap peluang kerja dan berusaha serta pendapatan masyarakat. Banyak warga di sekitar lokasi pengerjaan breakwater yang mendapatkan lapangan pekerjaan.
Hal ini diakui oleh Batin Rahman selaku Humas Pokmas di Dusun Ujau. Menurut Batin Rahmat, dengan adanya pembangunan breakwater ini warganya mayoritas mendapatkan lapangan kerja, pasalnya pada sepuluh hari sekali masyarakat desa setempat bergilir untuk bekerja.
“Ya alhamdulillah dengan adanya pekerjaan pembangunan pengaman pantai ini khususnya masyarakat Desa Rajabasa mendapatkan lapangan pekerjaan,” ungkapnya. (Rls)

Continue Reading

Trending