Connect with us

Apa Kabar Lampung

Pengusiran Wartawan, KJHLS Angkat Bicara

Redaksi LT

Published

on

Lampung Selatan, Lampungtoday : Soal adanya dugaan pengusiran wartawan yang dilakukan oknum Manager PT. Nutech Sinergitas Bakauheni, Komunitas Jurnalis Harian Lampung Selatan (KJHLS) angkat bicara.
Ketua KJHLS, Ma’i mengaku miris, dengan masih adanya kasus pengusiran wartawan. Padahal, kinerja pers jelas diatur dalam UU nomor 40 tahun 1999.
Ma’i mengatakan, semestinya seluruh instansi negara baik pemerintahan maupun swasta, dapat lebih menghargai kinerja pers. Mingingat, pers adalah pilar ke-empat Demokrasi.
“Pers bekerja sesuai dengan amanah UU. Yaitu mencari data, mengolah dan mempublikasikan dalam bentuk berita. Hal itu, juga tidak luput dari Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Karenanya, tidak ada dasar hukum apapun yang dapat diklaim untuk membantah amanah UU tersebut,” Tegas Ma’i yang merupakan reporter Radar Tv Lampung, di Sekretariat KJHLS, Komplek Ragom Mufakat II, Kalianda, Selasa (2/3/2021).
Mendampingi Ma’i, Sekretaris Jendral (Sekjend) KJHLS, Dony Armadi menyatakan, secara kelembagaan pihaknya bakal melayangkan surat resmi kepada perusahaan yang diduga alergi terhadap wartawan.
Menurutnya, agar isu yang tersebar tidak semakin runcing, KJHLS meminta agar perusahaan segera melakukan klarifikasi dalam bentuk Press Conference.
“Salah satu poin dalam surat yang akan kami sampaikan kepada perusahaan adalah mengenai klarifikasi. Sejauh ini, kami selaku organisasi yang menaungi jurnalis harian di Lamsel masih menunggu itikad baik perusahaan,” ketusnya.
Dony yang merupakan pemimpin redaksi media-baru.com juga menegaskan, jika itikad baik tidak ditunjukan pihak perusahaan yakni dalam bentuk klarifikasi dan jumpa pers, maka pihaknya tidak segan-segan membawa persoalan tersebut ke ranah hukum.
“Dugaan kasus pengusiran terhadap wartawan merupakan bentuk perbuatan yang dengan sengaja menghalang-halangi pekerjaan pers. Sehingga, wartawan tidak dapat melakukan peliputan. Hal ini jelas diatur dalam pasal 18 UU Nomor 40 Tahun 1999, bahwa pelaku dapat dipidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 500 juta,”lanjutnya.
Diberitakan sebelumnya, Insiden pengusiran wartawan tersebut dialami Ali Imron wartawan media online globaldrafnews.com, saat hendak melakukan peliputan advokasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Perpukad di PT. Nutech Integritasi Bakauheni, Jum’at (26/2/2021) sekitar pukul 14.30 wib.
Mirisnya, berdasarkan informasi yang dihimpun, yang melakukan pengusiran adalah Manager perusahaan itu sendiri. Bahkan, pihaknya mengusir wartawan dengan tak beretika melontarkan kalimat kasar.
Lebih lagi, bukan hanya wartawan yang diusir oknum tersebut, melainkan juga dengan beberapa lawyers yang hendak melakukan advokasi di perusahaan itu.
Padahal, saat terjadi pengusiran, wartawan sudah sempat menjelaskan bahwa dirinya adalah salah seorang pers yang hendak melakukan peliputan. Namun, pihak oknum itu enggan mendengar dan tetap melakukan pengusiran.
Diketahui, sejumlah Lawyer bersama dengan wartawan mengunjungi PT. Nutech Integritasi Bakauheni lantaran menindaklanjuti pengaduan dari ke 10 orang karyawan perusahaan.
Dimana, 10 karyawan itu melakukan aksi mogok kerja yang sudah berlangsung sejak Minggu (21 februari 2021), sebagai bentuk kekecewaan. Faktornya, diawali dari kerja lembur saat libur panjang akhir pekan pada bulan November dan lembur ketika liburan Natal serta Tahun Baru Desember 2020 lalu, yang hingga hari ini belum dilakukan pembayaran. (Rls)

Apa Kabar Lampung

Ribuan Kordes RBU Siap Kawal Pemenangan Mirza-Jihan

Alex BW

Published

on

By

Lampung Utara : Ketua Umum Rumah Besar Ulama (RBU) Lampung, Rumadi Setiawan alias Gus Wawan menginstruksikan kepada seluruh Koordinator Desa (Kordes) RBU di setiap Kabupaten yang ada di Provinsi Lampung untuk lebih kompak dan kerja keras dalam mengawal dan memenangkan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Lampung nomot urut 2, Rahmat Mirzani Djausal dan Jihan Nurlela.

Hal itu disampaikan Gus Wawan usai mengunjungi sejumlah Kordes dan Korcam di Kabupaten Way Kanan, Lampung Utara, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat (TBB), Lampung Tengah, Lampung Timur dan kota Bandar Lampung, Sabtu (12/10/2024).

” Inilah gerakan akar rumput yang ada di Rumah Besar Ulama. Kami bangga, sudah ribuan kordes RBU terbentuk, yang siap bersama memenangkan Cagub nomor urut 2, Iyai Mirza dan Jihan dalam Pilkada serentak 2024,” Kata Gus Wawan yang didampingi Sekretarisnya, Ustadz Yazid.

Lebih lanjut, Gus Wawan juga meminta kordes agar lebih intens mensosialisasikan Mirza dan Jihan ke masyarakat akar rumput, terutama tentang program keagamaan yang telah disepakati oleh Cagub Lampung Mirza-Jihan melalui 8 (delapan) poin komitmen bersama RBU, diantaranya
:
1. mewujudkan Lampung bebas buta aksara Hijaiyah.

2. mendorong DPRD agar terbentuknya Perda Diniyah dan Perda Pondok Pesantren.

3. beasiswa untuk santri pesantren.

4. dana hibah ataug dana abadi untuk pondok pesantren.

5. membangun wisma ulama dan pemondokan para kiai.

6. mewujudkan kemandirian dan pemberdayaan pondok pesantren.

7. umroh bagi pengurus pondok pesantren dan santri.

8. insentif untuk kiai dan pimpinan pondok pesantren.

Pada kesempatan kunjungan ke Lampung Utara, Gus Wawan menyambangi tiga lokasi posko, yakni di Kecamatan Abung Pekurun, Kecamatan Tanjung Raja dan Kecamatan Abung Tengah .

” Di Lampung Utara, posko pemenangan RBU menempati rumah dari ketua kordes di masing-masing desa. Posko tersebut akan menjadi pusat komunikasi pemenangan Mirza-Jihan di tingkat desa,” Ucapnya.

” Nanti di tiap posko akan menjadi koordinator penentuan saksi atau pengawas cadangan untuk setiap TPS, mereka akan mengawal suara Mirza-Jihan, sekaligus mengantisipasi bila munculnya kecurangan,” Imbuh Gus Wawan.

Gus Wawan mengatakan pihaknya optimis, RBU di Kabupaten mampu menyumbangkan suara untuk pemenangan Mirza-Jihan.

” Kami siap memenangkan Mirza-Jihan sebagai Gubernur dan Wakil Gubemur di Lampung,” tegas Gus Wawan.

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Kasus Camat Bawa Ratusan Banner Paslon Bupati Pesawaran Naik ke Penyidikan

Redaksi LT

Published

on

Lampung – Kasus Pidana Pemilu dengan terlapor Camat Negeri Katon, Enggo Pratama kini ditangani Polres Pesawaran. Kasus ini naik ke tingkat penyidikan.

Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Umi Fadillah Astutik mengatakan pihaknya masih bekerja dalam proses penyidikan kasus tersebut.

“Laporan dari Gakkumdu telah diterima Polres Pesawaran. Kasusnya sudah naik ke tahap penyidikan dan saat ini tim penyidik masih melakukan langkah-langkah penyidikan terhadap kasus tersebut,” katanya, Sabtu (12/10/2024).

Umi menerangkan, pihaknya mempunyai waktu 14 hari untuk memproses kasus tersebut hingga dinyatakan berkas perkaranya lengkap.

“Polres Pesawaran mempunyai waktu maksimal 14 hari ditambah 6 hari untuk melengkapi berkas perkaranya sehingga dinyatakan P21 oleh Kejaksaan,” jelas dia.

Sebelumnya, Camat Negeri Katon, Enggo Pratama dinyatakan melanggar netralitas ASN oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Pesawaran pada Pilkada 2024.

Keputusan ini diambil setelah Enggo dilaporkan oleh elemen masyarakat karena mobil dinasnya kedapatan membawa 240 banner serta 41 kaos bergambar salah satu Palson Bupati Pesawaran.

Peristiwa ini sendiri terjadi pada Jumat (5/10/2024) di Kantor Camat Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran.

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Mobil Dinas Belum Dikembalikan, DPRD Kejar Pengembalian Aset

Redaksi LT

Published

on

LAMPUNG SELATAN, LTD : DPRD Kabupaten Lampung Selatan saat ini tengah gencar melakukan penarikan aset milik daerah yang dipinjamkan para anggota dewan. Hal ini menyusul berakhirnya masa jabatan sebagian anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan periode 2019-2024.

Salah satu aset yang menjadi fokus penarikan adalah kendaraan dinas.

Namun saat sudah tidak terpilih lagi, mereka diminta untuk mengembalikan aset daerah itu. Pihak Sekretariat dewan bahkan sudah memberikan tenggat waktu pengembalian. Hanya saja, sampai waktu yang ditentukan pun, sebagian anggota dewan belum juga mengembalikan.

PP Nomor 01 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, tentang hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPRD menyebutkan dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa jabatan, rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah sejak tanggal penetapan pemberhentian masa jabatan.

Menurut bagian Sekretariatan DPRD Kabupaten Lampung Selatan menyatakan, hingga saat ini masih ada kendaraan dinas anggota DPRD yang belum mengembalikan.

Penarikan aset ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kelengkapan aset daerah.

“BPK telah mengingatkan kami untuk segera melakukan inventarisasi dan penarikan aset-aset yang dipinjamkan kepada para pejabat,” imbuh salah satu pegawai di DPRD Lampung Selatan.

Sementara dari pantauan di lapangan, usai dilantik sebagai Anggota DPRD Lampung Selatan pada 19 Agustus 2024 lalu, Politikus Gerindra Erma Yusneli selaku Ketua DPRD Lampung Selatan sementara masih menggunakan kendaraan pribadi.

Saat media ini mencoba mengkonfirmasi Erma Yusneli melalui pesan WhatsApps , apakah sudah mendapatkan kendaraan dinas , anggota dewan dari dapil Natar ini mengaku jika kendaraan dinas untuk dirinya masih diperbaiki dan saat ini baru dapat tunjangan transportasi.

” Sementara ini saya sy dapat tunjangan transportasi. Karena kendaraanya masih diperbaiki,” jawabnya seraya tesenyum kecil.

(Rls)

Continue Reading

Trending