Connect with us

Apa Kabar Lampung

Program PTSL ‘Diawasi’ Kejaksaan, Bupati Lampura : Agar Tidak Liar

Alex BW

Published

on

Lampung Utara : Bupati Lampung Utara (Lampura) Budi Utomo, menyambut baik atas komitmen dari pihak Kejaksaan Tinggi Lampung dan Kejaksaan Negeri Lampung Utara untuk melaksanakan pengawalan dan pengamanan terhadap Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Badan Pertanahan Nasional (BPN) karena dampak positifnya sangat dirasakan oleh masyarakat.

Sebab, meskipun program PTSL (Prona) ini sudah setiap tahun dilaksanakan, namun masih saja ditemui beberapa masalah dalam proses persiapan pendaftarannya di lapangan. Ibarat menanam padi, maka rumput yang tidak ditanam pun akan ikut tumbuh juga. Salah satu permasalahan yang sering muncul di masyarakat tersebut adalah terkait dengan pembiayaan pengurusan.

“ Mungkin ini bisa kita pahami bahwa masyarakat yang ikut pengukuran yang kerja harian, saat dia direkrut menjadi Pokmas, maka dia tidak mencari nafkah (lain). Mudah-mudahan ini menjadi fasilitator dan antisifasi di lapangan agar nantinya tidak terjadi liar,” kata Budi saat memberikan sambutan Sosialisasi Pengawalan dan Pengamanan Proyek Strategis PTSL di ruang Tapis Pemkab Lampura, Kamis (18/03/2021).

Ia menambahkan, besaran pembiayaan kegiatan PTSL di Kabupaten Lampung Utara adalah mengikuti besaran yang disesuaikan menurut Wilayah Katagori IV yang terdiri dari Wilayah Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu dan Kalimantan Selatan Rp200 ribu untuk per satu bidang tanah.

Pembiayaan tersebut bukan termasuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan, melainkan hanya meliputi untuk biaya pembuatan 3 buah patok tanda batas dan pengadaan materai untuk satu surat pernyataan.

“ Disinilah terkadang menjadi permasalahan tersediri karena di beberapa desa ternyata membutuhkan biaya tambahan di luar ketentuan, mengingat setiap desa memiliki kondisi yang berbeda-beda dan besarannya pun bervariasi. Hal ini dapat terjadi karena di beberapa Desa ada yang membutuhkan biaya transportasi ekstra, dan juga honorarium lembur,” jelas Budi.

Terkait dengan permasalahan tadi, Pemkab Lampung Utara tahun ini telah memasukkan beberapa ketentuan dalam Perbup yang baru, yaitu dalam hal terdapat kekurangan biaya persiapan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud, maka dapat ditambah sesuai hasil kesepakatan musyawarah dan mufakat yang melibatkan masyarakat calon peserta PTSL, Perangkat Desa, Badan Perwakilan Desa, dan Tokoh Masyarakat.

Hal ini mengacu pada Keputusan Bersama 3 Menteri, yaitu Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis.

“ Agar nantinya tidak menimbulkan kesalahan persepsi dari pihak-pihak lain, maka di dalam musyawarah tersebut perlu juga melibatkan unsur dari Kepolisian, LSM, dan atau dari Insan Pers. Jadi masyarakat tidak perlu risau, sepanjang tetap mengikuti ketentuan yang berlaku, karena hukum bukan untuk ditakuti, melainkan untuk ditaati,” Ucap Budi.
 

Pada kesempatan yang sama, Jaksa Fungsional pada Asintel Kejati Lampung Ali Amsar, S.H., menyatakan dalam hal ini pihaknya hanya melakukan pendampingan dalam proses pendaftaran tanah yang biasanya dalam pelaksanaanya tidak menutup kemungkinan terjadi pelanggaran hukum.

“ Meski kecil namun dampaknya bisa menjadi luas dan akan menjadi lebih berat bila berdampak hukum. Yang namanya PTSL atau prona sangat membantu masyarakat. Kepada kepala desa jangan menutup-nutupi besaran harga pendaftaran, bila perlu diumumkan dan ditempel (di balai desa) sehingga masyarakat tidak bertanya-tanya,” katanya.

Pasalnya, sambung Ali, ada larangan dan sanksi mengingat belum lama ini pihaknya mendapat laporan terhadap masalah PTSL dari kabupaten Lampung Selatan. Setelah dilakukan penyelidikan ternyata ada oknum Pokmas di desa yang memungut biaya yang telah ditetapkan.

“ Ini jelas melanggar ketentuan dan hal ini berdampak pada tindakan hukum karena melanggar ketentuan Undang undang Tindak Pidana Korupsi. Sankasinya dalam pasal 11 dipidana dengan pidana penjara paling singkat setahun dan paling lama lima tahun atau denda Rp50 juta sampai Rp250 juta,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala BPN Lampura I Wayan Suada menjelaskan, pelaksanaan PTSL bertujuan untuk percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum Hak atas Tanah masyarakat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel, sehingga meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan.

Dimana, untuk Tahun 2021 PTSL  di Kabupaten Lampung Utara mendapat target  PBT  22.000 Bidang dan  SHAT 18.525 Bidang, yang tersebar  di 34 Desa atau 17 Kecamatan.

“Semoga dengan adanya kegiatan sosialisasi tim dari Kejaksaan Tinggi Lampung, aparat Kecamatan, aparat desa atau pokmas dapat bersinergi dengan BPN untuk suksesnya PTSL  di wilayah Kabupaten Lampung Utara dan meminimalisir penyimpangan di lapangan,” tutur I Wayan.

(Diskominfo Lampura)

Apa Kabar Lampung

Wakil Walikota Qomaru Hadiri Lauching Aplikasi SIM Nasional Presisi

Zuli Ardiansyah

Published

on

METRO : Wakil Walikota Metro Qomaru Zaman dan Kapolres Metro Retno Prihawati mengikuti Launching Aplikasi SIM Nasional Presisi (SINAR) secara virtual, di Aula Polres setempat, Selasa (13/04/2021).

Polri launchingkan Aplikasi SIM Nasional Presisi (SINAR) untuk memudahkan pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) di manapun berada. Aplikasi ini dikhususkan untuk pembuatan dan perpanjangan SIM secara online.

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Listyo Sigit Prabowo, menyampaikan bahwa aplikasi Sinar ini berlaku serentak secara Nasional. Aplikasi tersebut juga nantinya bisa diunduh secara langsung oleh para pengguna smartphone di Play Store (Android) maupun App Store (iOS).

“Tak hanya itu, masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas ujian teori, pemeriksaan psikologi melalui aplikasi E-PPsi. Dan layanan pemeriksaan kesehatan melalui E-Rikkes, hingga melakukan perpanjangan SIM A dan SIM C lewat aplikasi Sinar,” ujar Listyo.

Lanjutnya, Listyo mngatakan dengan aplikasi tersebut, kepengurusan akan di lakukan secara online, dan pemohon tidak perlu hadir ke Satpas.

“Tapi khusus untuk pembuatan SIM baru pemohon tetap harus datang ke Satpas untuk melakukan ujian praktik, khusus perpanjangan SIM A (mobil) dan SIM C (motor) akan di lakukan secara online, pemohon tidak perlu hadir ke Satpas,” terangnya.

Selain itu, Kapolri Listyo menekankan akan tujuan pe-launchingan aplikasi SINAR untuk mempermudah pelayanan masyarakat dimana saja dan kapan saja, masyarakat akan dapat mudah terlayani. Untuk pengiriman dokumen kepada masyarakat akan dikirim secara langsung oleh jasa pos indonesia.

“Terkait dengan pelayanan Polri kepada masyarakat, akan berkurang interaksi dengan masyarakat. Sehingga dengan me-launchingkan aplikasi SINAR ini, kita bisa mengurangi kebiasaan penyalahgunaan wewenang para petugas di lapangan,” tutupnya.(Zuli)

Berikut langkah pembuatan SIM baru via aplikasi Sinar:

Download aplikasi

Registrasi (NIK)

Face recognition

Pilih jenis SIM

Pembayaran PNBP SIM baru

Ujian teori online yang didahului simulasi contoh soal

Lulus dan mendapat QR Code

Pilih Satpas

Pilih jadwal ujian praktik.

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Baznas Tubaba Bantu Rehab Rumah Korban Puting Beliung

Redaksi LT

Published

on

Tulangbawang Barat : Kasmuri (31) warga Penumangan Baru Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba)merupakan salah saru korban puting beliung yang mendapatkan bantuan rehap rumah oleh Baznas Tubaba. Penyerahan tersebut langsung diserahkan pihak Baznas melalui aparatur Tiyuh, Senin 12/4.

Kegitan sosial tersebut di hadiri oleh perangkat Tiyuh Penumangan Baru dan warga sekitar serta dari unsur pimpinan Kecamatan Tulang Bawang Tengah yang di wakili Sekcam Tulang Bawang Tengahl

Dalam s3ambutannya, pengurus Baznas Tubaba yang di wakili oleh H. Purwanto mengungkapkan bahwa Baznas akan selalu ada dan hadir membantu masyarakat yang membutukan. “kami sifatnya hanya menyalurkan apa yang menjadi kewajiban kami selaku pengurus untuk selalu mendampingi masyarakat rentan” ujar H. Purwanto.

Sementara itu Aris Sutopo Juru Tulis Tiyuh Penumangan menyampaikan terimakasih atas kepedulian Baznas pada salah seorang warga nya yang terkena puting beliung. “saya berharap ada manfaat dan menjadi keberkahan bagi para muzakki dan penerima nya “ujar Aris Sutopo.

Mewakil Camat Tulang Bawang Tengah memberikan apresiasi yang tinggi atas gerak cepat Baznas dalam bekerja membantu warga yang terkena musibah. “semoga ini menjadi penguat kepedulian sosial di antara kita dan menjadi inspirasi bagi warga untuk saling membatu antar sesama ” ujar Sekcam Samsul Hadi. (Jonsi Putra).

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Pemkot Metro Sabet Dua Penghargaan, Walikota Metro Ucap Syukur

Zuli Ardiansyah

Published

on

METRO  :  Belum genap 100 hari kerja, di bawah kepemimpinan Walikota Metro dr.H.Wahdi,Sp.OG(K) dan Wakil Walikota Metro, Drs.H. Qomaru Zaman,M.A, Kota Metro berhasil memborong dua penghargaan sekaligus. Penghargaan pertama adalah kota terbaik se Provinsi Lampung dalam Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) dan yang kedua adalah terbaik se Provinsi Lampung dalam Operasi Yustisi, dan mendapat predikat tatakelola terbaik oleh Kapolda Lampung.

Dalam kesempatan menghadiri acara Musrenbang Provinsi Lampung 2021 dalam rangka Penyusunan RKPD Provinsi Lampung 2022, yang berlangsung di Ballroom Hotel Novotel Bandar Lampung, (12/04/2021), Wahdi mengungkapkan rasa syukurnya, karena mendapat dua penghargaan sekaligus pada hari ini, Senin 12 April 2021.

Menurut Wahdi, penghargaan ini merupakan hasil yang dicapai karena kualitas ASN Metro yang hebat. Walikota Metro juga mengatakan, bahwa hari ini Kota Metro meraih dua penghargaan yakni Penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) dan Operasi Yustisi terbaik, se Polda Lampung. Dengan penilaian zonasi ditentukan dengan 15 indikator, Indikator angka mortalitas / kematian, juga Bandar Lampung dan Metro merupakan rumah sakit rujukan dan tentu mempengaruhi indeks, serta Kota Metro meraih “Rate Test” dibawah 5, yang menunjukan giat skrining dan early warning yg baik.

“Alhamdulillah, seperti yang saya sampaikan, bahwa Metro sejatinya adalah baik dan hebat. Memiliki ASN yang baik-baik dan bagus-bagus, tentu ini menjadi tonggak kita melangkah ke arah yang lebih baik lagi. Dan kita juga mendapat apresiasi Operasi Yustisi peringkat terbaik se-Lampung, jadi kita hari ini mendapat dua anugerah, yang pertama adalah perencanaan pembangunan daerah terbaik se-Provinsi Lampung,” tuturnya.

“Yang perlu dilihat bahwa kita sekarang dalam penanggulangan masalah sosial dan peningkatan ekonomi. Termasuk kemarin Dekranasda yang menggandeng pihak swasta juga melakukan pencanangan Metro Bangga Beli, ini menjadi pacuan untuk masyarakat Kota Metro, tentunya kita bersama-sama, eksekutif, legislatif, yudikatif, dan saya minta kepada insan pers tentunya sebagai pilar ke empat, untuk mendukung Metro, untuk melakukan hal yang lebih hebat lagi, Metro hebat, Metro bisa,” tambahnya.

Walikota juga berpesan bahwa. “Vaksinasi harus berjalan sebagai percepatan dengan tetap Prokes 5M, modifikasi skala mikro ( pemantauan, pencatatan, dan kewajiban pendatang dari luar utk membuktikan hasil test PCR antigen dan wajib kepada yang tidak bisa menunjukan diminta segera melakukan test PCR Ag. Sebelum pemberian vaksinasi perkuat informen consent mengingat saat puasa tentu ada penurunan stamina, perlu ada pertimbangan bila ada indikasi untuk dilakukan pada saat waktu tidak berpuasa. tes PCR Ag. dilakukan dengan indimasi absolut, tracing lakukan terhadap hasil test reaktif dan hitung rate test. Operasi Yustisi diperkuat oleh semua satgas, kita semua bertanggungjawab menurunkan zona kuning sesuai harapan gubernur,” pesannya.

Pada kegiatan Musrenbang Tingkat Provinsi Lampung yang dihadiri oleh Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dan Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim ini, Panitia penyelenggara Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Mulyadi Irsan, menyampaikan maksud dan tujuan Musrenbang ini adalah sebagai forum lintas pemangku kepentingan pembangunan di Provinsi Lampung dalam rangka penajaman, penyelarasan, pengklasifikasian dan penyepakatan terhadap rancangan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2022.

Tahapan Musrenbang RKPD Tahun 2022 tersebut telah melalui beberapa tahapan, yakni pada tanggal 18 Februari melalui konsultasi publik (secara daring dan luring), tanggal 10-31 Maret melaksanakan Musrenbang Kabupaten/Kota dimana 4 kabupaten secara daring dan 11 Kabupaten/Kota secara Daring & Luring, kemudian tanggal 5-15 April ada tahapan input usulan Kabupaten/Kota melalui SIPPKD), tanggal 12 april menggelar Musrenbang Provinsi melalui Daring & Luring, dan selanjutnya dibulan April dilaksanakannya Desk Pembahasan yaitu usulan Kabupaten/Kota yang telah diinput dalam SIPPKD (Virtual Meeting).

Adapun tema dalam Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2022 adalah Memantapkan Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan serta Peningkatan SDM Berkualitas. Dengan prioritas pembangunan yang meliputi meningkatkan investasi dan nilai tambah produk unggulan, meningkatkan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, kehidupan masyarakat yang religius aman dan berbudaya, pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana.

Kepala Bappeda Provinsi Lampung dalam hal ini juga menyampaikan pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung Tahun 2020 terkontraksi sebesar -1,76% berada di bawah regional sumatera -1,19% namun masih diatas nasional -2,07%. Untuk pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung berada pada urutan ke 8 se-sumatera.

“Akibat pandemi covid-19, pertumbuhan ekonomi lampung sepanjang tahun 2020 mengalami kontraksi. Pendapatan dan konsumsi masyarakat turun tajam sebagai akibat pembatasan pergerakan masyarakat sebagai upaya pengendalian covid-19, mudah-mudaan nantinya pertumbuhan ekonomi di lampung dapat kembali stabil,” ujarnya.

Mulyadi Irsan juga menambahkan terkait Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Lampung Tahun 2020 adalah sebesar 69,69 meningkat 0,12 poin dibanding tahun 2019 sebesar 69,57 dan termasuk dalam kategori sedan. Dalam hal ini, rata-rata pertumbuhan IPM dari tahun 2010-2020 adalah sebesar 0,9%, dan rata-rata lama sekolah merupakan indeks komposit tertinggi pembentuk IPM dengan pertumbuhan tahun 2020 sebesar 1,64%.

Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasai dalam musrenbang ini, yang sebelumnya telah dimulai dari tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten/kota.

Arinal inginkan bupati/walikota yang baru untuk mengambil alih tanggungjawab untuk bekerja dan menjadikan daerahnya lebih maju.

“Saya tekankan, tantangan dan masalah yang kita hadapai kedepan tidak akan lebih ringan daripada sekarang, maka dari itu perlu rencana yang sesuai dengan fakta dan terarah. Satu hal yang penting di ingat dalam perencanaan pembangunan itu harus fokus dalam merencanakannya dengan terus lakukan konsultasi,” ujarnya

Lanjutnya, Gubernur Lampung mengatakan bahwa dimasa pandemi covid-19 ini sangat berpengaruh dalam berbagai aspek selama ini, dan kita sudah melakukan berbagai upaya dalam penanggulan covid selama ini.

“Oleh karena itu perlu adanya koordinasi, konsultasi dan komunikasi, itu sangatlah penting dalam hal ini. Covid-19 ini bisa diatasi sehingga pertumbuhan ekonomi bisa kembali meningkat, saya bersyukur atas kekompakan kita bersama yakni Bupati/Walikota dan jajarannya yang perlu dipelihara dengan baik”, katanya.

Arinal juga menyampaikan berbagai sasaran dan usulan program pembangunan yakni program prioritas jalan dan jembatan yaitu Ruas Jalan Bandar Lampung – sp. Teluk Kiluan dan jembatan tiang pancang dari Panjang – Padang Cermin, pembangunan Shortcut Tegineneng – Tarahan, Sport Center dan Exhibition Center di kawasan Kota Baru, usulan Konsep Aerocity Bandara Raden Inten II, pengembangan Food Estate di Provinsi Lampung, pembangunan kereta api cepat, pembangunan kawasan terintegrasi pariwisata Bakauheni, kartu petani berjaya, smart village. ( Zuli)

Continue Reading

Trending