Connect with us

Apa Kabar Lampung

Cawe-Cawe Pengadaan Bilik Disinfektan Dinkes Lampura TA 2020

Alex BW

Published

on

Lampung Utara : Adanya potensi ketidakwajaran dalam pengadaan bilik disinfektan Dinas Kesehatan Lampung Utara tahun 2020 senilai Rp. 1,02 M memantik reaksi keras berbagai pihak. Mereka bahkan mendorong jika memang ada ketidak beresan dalam pengadaan bilik ini, sebaiknya pihak Eksekutif yang dimotori inspektorat, dan Legislatif serta aparat penegak hukum (APH) secepatnya bisa bertindak.

Menurut salah satu Praktisi Hukum Lampung Utara, Iwansyah Mega, adanya temuan BPK seputar ketidakwajaran harga dalam pengadaan bilik itu harus segera disikapi dengan tegas oleh semua pihak terkait.

‎” Temuan ini (ketidakwajaran pengadaan bilik disinfektan) jelas sangat melukai perasaan masyarakat. Jadi, harus segera disikapi dengan cepat oleh semua pihak terkait (Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif),” Ucapnya, baru-baru ini.

‎Bahkan, terus Iwan, pihak legislatif dapat memanggil dan bahkan mengeluarkan rekomendasi pada aparat penegak hukum jika memang menemukan adanya indikasi penyimpangan dalam pengadaan itu.

” Wakil rakyat kita dapat merekomendasikannya ke APH. Jika, dalam prosesnya ada penyimpangan,” Ujarnya.

Setali tiga uang, Ketua Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Lampung Utara, Exsadi, mengatakan, sebaiknya persoalan pengadaan bilik disinfektan ini segera ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.

” Jadi, alangkah baiknya kalau pihak aparat penegak hukum seperti kejaksaan segera merespon temuan BPK (pengadaan bilik disinfektan itu sesegera mungkin,” tegasnya.

Komisi IV Panggil Lagi Dinkes

Komisi IV DPRD Lampung Utara memastikan akan menjadwalkan kembali Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Kesehatan. Agar persoalan ‎ pengadaan bilik disinfenktan senilai Rp1.023.550.000 semakin terang benderang.

” Secepatnya akan kami panggil kembali mereka supaya masalah ini cepat tuntas,” Kata Sekretaris Komisi IV DPRD Lampung Utara, Ali Darmawan, belum lama ini.

“Jika ketidakwajaran harga itu benar terbukti, tentu hal itu sangat tidak elok karena tidak sepantasnya bencana ini dijadikan ajang menambah pundi – pundi,” imbuh politisi asal Partai Hanura inj.

Hal serupa dikemukakan, Ibnu Hajar, anggota Komisi IV DPRD Lampung Utara dari Partai Amanat Nasional. Ia mengajak seluruh pihak terkait harus dapat membuktikan bahwa harga yang dipersoalkan oleh BPK itu memang wajar adanya. Jika tidak maka jangan salahkan pihaknya mendorong persoalan ini hingga ke penegak hukum.

Persoalan pengadaan 53 bilik disinfektan di Dinas Kesehatan Lampung Utara tahun 2020 senilai Rp1.023.550.000 menguap berawal dari hasil temuan BPK.‎

BPK menemukan potensi ketidakwajaran harga dalam pengadaan itu saat mengaudit anggaran Covid-19 Lampung Utara tahun 2020. Hasil audit mereka tertera dalam laporan hasil pemeriksaan BPK tentang kepatuhan atas penanganan pandemi Covid-19 tahun 2020 pada Pemkab Lampung Utara dengan nomor LHP : 39/LHP/XVIII.BLP/12/2020 tertanggal 15 Desember. Dalam LHP itu disebutkan bahwa selisih harga hingga 500 persen untuk tiap unit bilik tersebut.

Ringkasnya, hasil perhitungan BPK harga tiap bilik itu hanya berkisar antara Rp3,1 juta – Rp4,2 juta saja, sedangkan harga tiap unitnya dari PT SPB selaku rekanan ‎mencapai Rp17,5 juta. Dalam menentukan potensi ketidakwajaran harga itu, BPK menggunakan dua metode, yakni survei dan kontrak sejenis.

Hasil survei menunjukan jika harga tiap unit bilik itu hanya Rp. 3.143.180,00. Jika harga itu dikalikan d‎engan jumlah bilik maka total biaya yang harus dikeluarkan hanya Rp166.588.540,00 saja. Metode survei ini mendapati selisih harga hingga 500 persen, tepatnya sebesar Rp760.911.460,00.

Metode kedua yang digunakan ialah merujuk pada kontrak sejenis antara PT SPB ‎dengan Dinas Perhubungan Lampung. Dalam kontrak tersebut tertera harga tiap unitnya hanya Rp4.250.000. Hasilnya, terdapat selisih harga sebesar Rp688.880.750,00.

Atas temuan ketidakwajaran harga itu, BPK merekomendasikan kepada Bupati Budi Utomo untuk memerintahkan Inspektorat segera melakukan audit atas ketid‎akwajaran harga terkait pengadaan itu. Selain itu, BPK juga meminta Bupati Budi Utomo untuk memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen terkait segera meminta penyedia pengadaan bilik segera menyerahkan surat bukti kewajaran harga dan dokumen pendukung pembuatan bilik tersebut.

Apa Kabar Lampung

Hari Anti Korupsi Sedunia 2024, Bupati Nanang Tekankan Pentingnya Edukasi Anti Korupsi Sejak Dini

Redaksi LT

Published

on

LAMPUNGSELATAN, LTD : Dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2024, Kejaksaan Negeri Lampung Selatan menggelar serangkaian kegiatan bertemakan “Bersama Lawan Korupsi Untuk Indonesia Maju”.

Kegiatan yang juga dihadiri langsung oleh Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto, berlangsung di Kantor Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, Senin (9/12/2024).

Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, Afni Carolina berharap, momentum Hakordia 2024 dapat menjadi stimulus bersama dalam berkomitmen mencegah dan memerangi korupsi pada level manapun.

“Penegakan korupsi dalam tindak pidana korupsi perlu dilaksanakan secara sistemik, holistik dan integratif. Dimana, diperlukan kolaborasi, sinergi dan keterpaduan antara proses pencegahan dan penindakan,” kata Afni Carolina.

Sebagai bagian dari upaya menyebarkan kesadaran anti korupsi, lanjut Afni Carolina, Kejaksaan Negeri Lampung Selatan juga menyelenggarakan lomba video kreatif anti korupsi yang ditujukan kepada siswa-siswi tingkat SMP.

Lomba ini diharapkan menjadi media untuk memperkenalkan nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab kepada generasi muda melalui cara yang kreatif dan menarik.

“Lomba video anti korupsi dengan tema Membangun Semangat Anti Korupsi Sejak Dini, diperuntukkan untuk pelajar SMP se-Kabupaten Lampung Selatan. Seluruhnya ada 48 sekolah yang ikut berpartisipasi,” ujar Afni Carolina.

Selain itu, Kejaksaan Negeri Lampung Selatan juga melaksanakan Penyuluhan Hukum tentang Penyimpangan Dalam Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintahan.

Sementara itu, Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto juga menekankan pentingnya penanaman nilai-nilai integritas dan edukasi anti korupsi sejak dini. Menurutnya, pendidikan mengenai bahaya korupsi harus dimulai dari tingkat keluarga hingga sekolah.

“Kami sangat mengapresiasi kegiatan Kejaksaan Negeri Lampung Selatan yang melibatkan siswa-siswi SMP untuk memberikan edukasi tentang anti korupsi, membuat fundamen integritas kedepan yang lebih baik lagi,” ujar Nanang.

Nanang juga menyampaikan, pencegahan korupsi tidak bisa hanya dilakukan melalui penindakan. Tetapi, juga harus membangun karakter anak agar tumbuh menjadi generasi yang jujur, berintegritas, dan memiliki moral yang kuat.

“Mudah-mudahan harapan kedepan, ini membuat kita semakin kuat untuk berkomitmen bersama-sama melawan korupsi. Terutama dalam mendidik anak kita agar mempunyai calon pemimpin yang kita idam-idamkan, punya nilai integritas tinggi,”kata Nanang.

Diketahui, pemenang perlombaan video anti korupsi, Juara I diraih SMP Negeri 3 Kalianda, Juara II diraih SMP Negeri 6 Natar, dan Juara III diraih SMP Negeri 3 Palas. Para pemenang mendapatkan piala, sertifikat, uang pembinaan serta souvenir dari Bank Mandiri Kalianda. (Kmf/Ko)

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Rakor Inflasi, Presiden Prabowo Minta Perkuat Program Swasembada Nasional Melalui Produksi Dalam Negeri

Redaksi LT

Published

on

LAMPUNGSELATAN, LTD : Harga sejumlah komoditas pangan, seperti bawang merah, bawang putih, cabai merah dan minyak goreng terus mengalami kenaikan yang signifikan di berbagai daerah di Indonesia.

Hal tersebut memicu kekhawatiran terkait dengan kenaikan angka inflasi di Indonesia menjelang akhir tahun 2024. Hal itu terungkap dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang rutin dilaksanakan Kementerian Dalam Negeri.

Rakor juga diikuti oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Lampung Selatan yang dipimpin langsung oleh Pelaksana harian (Plh) Sekda Lampung Selatan, Intji Indriati, secara virtual dari Ruang Kabag Perekonomian, kantor bupati setempat, Senin (9/12/2024).

Sementara, Rakor yang rutin dilaksanakan setiap minggunya secara hybrid melalui aplikasi zoom meeting, juga diikuti langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto, meminta agar pemerintah lebih memperkuat program swasembada nasional, melalui peningkatan produksi dalam negeri hingga perbaikan distribusi barang.

“Kuncinya kita kuatkan swasemabada pangan, dalam arti yang luas, dalam arti yang menyeluruh. Kita harus swasembada secara nasional, per-kabupaten, bahkan idealnya hingga tingkat kecamatan. Kita perkuat lumbung pangan,” kata Presiden Prabowo.

Prabowo juga menekankan pentingnya meningkatkan hasil produksi pangan lokal guna mengurangi ketergantungan terhadap impor, sekaligus memastikan distribusi bahan pangan berjalan lancar hingga ke pelosok negeri.

“Kendalikan impor, apalagi impor pangan. Saya berharap dalam 2 tahun lagi kita bisa tidak impor bawang putih, kita produksi sendiri. Kita usahakan agar bawang putih bisa ditanam di Indonesia,” kata Prabowo Subianto.

Menanggapi hal tersebut, Plh Sekda Kabupaten Lampung Selatan, Intji Indriati, mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan lahan pekarangan rumah sebagai salah satu solusi mengurangi ketergantungan pada pasar.

Menanam sayuran, buah-buahan, dan rempah-rempah di pekarangan dianggap sebagai langkah praktis dan ekonomis yang dapat membantu rumah tangga menekan pengeluaran.

“Untuk inflasi di Lampung Selatan masih cukup terkendali. Namun, saya minta agar kita tetap waspada, tetap melakukan pemantauan harga dan pasokan barang. Tetap lakukan pasar pangan murah, serta mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan rumah,” imbuh Intji Indriati. (Kmf/Ko)

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Penghujung Tahun 2024, Asisten Ekobang Ingatkan Optimalisasi Anggaran

Redaksi LT

Published

on

LAMPUNGSELATAN, LTD : Memasuki penghujung Tahun Anggaran 2024, Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan (Ekobang) Setdakab Lampung Selatan, Dulkahar, mengingatkan seluruh perangkat daerah untuk mempercepat serapan anggaran.

Pesan itu disampaikan Dulkahar saat memimpin Apel Mingguan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan, di Lapangan Korpri, Kalianda, Senin (9/12/2024).

Dulkahar mengatakan, selain untuk meningkatkan kedisiplinan,menjaga silaturahmi, sertamemperkuat rasa kebersamaan ASN, apel itu sekaligus menjadi sarana refleksi kinerja.

“Pastikan seluruh target yang telah ditetapkan untuk Tahun 2024 dapat terealisasi tepat waktu dengan hasil yang maksimal,” kata Dulkahar menyampaikan sambutan bupati.

Dulkahar menambahkan, pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dirancang memiliki tujuan strategis untuk mengukur hasil, serta capaian pembangunan.

“Tahun Anggaran 2024 menyisakan waktu efektif tinggal 14 hari lagi. Oleh karena itu, saya menekankan seluruh kepala perangkat daerah untuk segera merealisasikan kegiatan yang belum selesai, dengan tetap mengedepankan akuntabilitas dan transparansi,” imbuh Dulkahar.

Disamping itu, Dulkahar juga mengingatkan perangkat daerah terkait untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana alam, seperti banjir dan tanah longsor yang disebabkan oleh cuaca ekstrem. Juga mengantisipasi terhadap potensi mewabahnya penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD), mengingat curah hujan yang tinggi.

“Saya berharap seluruh pihak dapat berperan aktif menjaga kebersihan lingkungan, dan melaksanakan program pencegahan DBD secara menyeluruh,” kata Dulkahar. (Kmf/Ko)

Continue Reading

Trending