Connect with us

Bandar Lampung

Musrenbang RKPD Kota Bandar Lampung Tahun 2022, Gubernur Arinal Dorong Pemkot Siapkan Grand Design Konsep Aglomerasi Perkotaan

Redaksi LT

Published

on

BANDARLAMPUNG,— Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mendorong Pemerintah Kota Bandar Lampung menyiapkan Grand Design aglomerasi perkotaan untuk menggerakkan dan memoderatori pembangunan wilayah dan kawasan sekitarnya melalui Konsep Bandar Lampung sebagai Kota Metropolitan.

Hal itu disampaikan Gubernur Arinal saat Musrenbang RKPD Kota Bandar Lampung Tahun 2022, di Gedung Semergou, Kantor Walikota Bandar Lampung, Senin (29/3/2021).

Menurut Arinal, sebagai ibu kota provinsi, Bandar Lampung menghadapi tantangan yang lebih dibanding kabupaten/kota yang lain.

Selain soal transportasi, termasuk juga masalah kependudukan, perumahan dan kawasan permukiman, banjir, ketersediaan ruang terbuka hijau, serta manajemen sanitasi dan persampahan yang harus terus dibenahi dan ditingkatkan.

“Sudah saatnya, menyiapkan Grand Design dalam rangka mengantisipasi kondisi kejenuhan kota akibat daya dukung dan daya tampung yang melebihi kapasitas yang ada dengan mengambil peran yang lebih besar,” ujar Gubernur Arinal.

Arinal mengatakan Bandar Lampung sebagai pusat pertumbuhan, untuk mendorong pertumbuhan kawasan-kawasan di sekitarnya, dengan Konsep Bandar Lampung Metropolitan.

Dengan konsep metropolitan itu, Bandarlampung harus diintegrasikan dengan pembangunan wilayah Metro, Lampung Timur, Lampung Selatan, Lampung Tengah, dan Pesawaran.

“Pembangunan Kota Bandar Lampung harus didukung juga perencanaan pembangunan wilayah yang komprehensif, seperti master plan sistem transportasi, drainase, persampahan, dan lainnya,” katanya.

Arinal juga meminta Kota Bandar Lampung untuk mempertahankan taman hutan raya.

“Gunung yang masih hijau jangan lagi dipapas, demi kepentingan rakyat banyak maka lingkungan harus kita jaga,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Arinal mempersilahkan Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk memberikan perhatian dan mengoptimalkan pemanfaatan aset provinsi untuk dikelola oleh Pemerintah Kota.

Yakni Taman Gajah, Stadion Pahoman dan PKOR Way Halim.

“Tidak berubah kepemilikan, silahkan dikelola,” katanya.

Melalui Musrenbang RKPD Kota Bandar Lampung Tahun 2022, Arinal meminta Bandar Lampung untuk dapat memetakan strategi dan langkah prioritas yang tepat.

“Yang diharapkan akan memberikan daya ungkit yang kuat, sehingga Kota Bandar Lampung mampu menjadi penopang utama sekaligus pendorong laju pembangunan di Provinsi Lampung,” katanya.

Menurutnya, Kota Bandar Lampung merupakan wajah dan cerminan dari Provinsi Lampung.

“Kepala OPD Provinsi yang hari ini hadir, bantu supaya Kota Bandar Lampung masa yang akan datang lebih baik lagi,” ujarnya.

Sementara itu, Walikota Bandar Lampung Eva Dwiana mengatakan dengan kehadiran secara langsung Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dalam Musrenbang tersebut, akan memberikan kemajuan pada Kota Bandar Lampung.

“Dengan kedatangan Bapak Gubernur memberikan pencerahan bagi pembangunan di Kota Bandar Lampung,” ujar Eva.

Eva juga menyampaikan terima kasih kepada Gubernur yang memberikan kepercayaan kepada Kota Bandar Lampung untuk pengelolaan Taman Gajah, Stadion Pahoman dan PKOR.

“Jangan ragu Bapak Gubernur, mudah-mudahah wajahnya Kota Bandar Lampung, Insya Allah semakin baik lagi,” katanya.

Apa Kabar Lampung

Buka Musrenbangtan 2021, Gubernur Minta Jajaran Pertanian Optimalkan Keunggulan Kompetitif Pertanian Lampung

Redaksi LT

Published

on

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian (Musrenbangtan) Sub Sektor Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung Tahun 2021, yang dilaksanakan di Ballroom Hotel Novotel, Bandarlampung, Kamis (8/4/2021).

Dalam kesempatan itu, Gubernur Arinal minta jajaran pertanian mengoptimalkan keunggulan kompetitif pertanian Lampung untuk kesejahteraan masyarakat.“Provinsi Lampung memiliki begitu banyak keunggulan komparatif (potensi) baik secara geostrategis, demografis, dan kekayaan alam. Segala keunggulan ini harus dapat dimanfaatkan secara baik dan dioptimalkan menjadi keunggulan kompetitif untuk kesejahteraan masyarakat Lampung,” ujar Gubernur.

Gubernur Arinal berharap semua pihak dapat lebih serius mengidentifikasi permasalahan dan upaya pemecahannya, memanfaatkan peluang serta lebih fokus dalam melaksanakan kegiatan yang akan dilakukan pada tahun-tahun mendatang.Gubernur juga menjelaskan bahwa Musrenbangtan yang dilaksanakan ini merupakan langkah awal dalam proses perencanaan pembangunan tanaman pangan dan hortikultura Provinsi Lampung untuk program kegiatan Tahun 2022.

Oleh karena itu, Gubernur Arinal meminta agar seluruh instansi terkait baik Provinsi maupun Kabupaten/kota dapat mengikutinya dengan baik sehingga sektor pertanian khususnya sub sektor Sektor Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura dapat bermanfaat lebih baik lagi.

“Tolong kita semua dapat mematuhi dan menguasai agar musyawarah pembangunan di sektor pertanian dapat bermanfaat lebih baik lagi. Saya berharap di sinilah kita bisa menuangkan apa yang menjadi keinginan dalam artian mementingkan kebutuhan masyarakat. Jangan hanya melakukan program yang hanya bersifat rutinitas,” ujar Gubernur Arinal.Gubernur Arinal menjelaskan bahwa Sektor Pertanian khususnya tanaman pangan dan hortikultura dimandatkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara umum, yaitu pangan.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025, hal ini telah diamanatkan untuk mewujudkan kemandirian produksi pangan.

Sementara itu, Kadis Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung Kusnardi menjelaskan bahwa musrenbangtan tahun 2021 dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Holtikultura Provinsi Lampung merupakan rangkaian awal dalam siklus perencanaan penyusunan program dan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2022.Adapun kegiatan ini bertujuan untuk sinkronisasi dan harmonisasi, memastikan target sasaran yang telah dalam rencana strategis Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2020-2024 dapat tercapai. Tentunya itu dapat terwujud dengan sinergi Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota.

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Wakil Gubernur Lampung Buka Rakor Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan Provinsi Lampung

Redaksi LT

Published

on

Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia, membuka sekaligus menjadi keynote speaker secara daring Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan Provinsi Lampung dengan tema “Penguatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pembangunan Melalui Pengawasan Program Strategis Sektor Pertanian Di Lampung”, bertempat di Gedung Pusiban, Rabu (07/04).

Turut hadir dalam rakor Deputi Kepala BPKP bidang Investigasi Agustina Arumsari, Inspektur KPK RI Subroto, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Sumitro, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto, Inspektur Provinsi Lampung Fredy SM, Bupati/Walikota dan Inspektorat se-Provinsi Lampung.

Deputi Kepala BPKP bidang Investigasi, Agustina Arumsari, mengatakan Rakor ini diselenggarakan karena masih banyaknya tantangan pembangunan di daerah. Selama ini berbagai program kegiatan dalam sektor strategis seperti sektor kesehatan, pertanian, pendidikan, perekonomian dan sektor lainnya yang diselenggarakan di daerah belum mencapai hasil yang optimal. Keselarasan pembangunan nasional dan daerah juga masih belum berjalan optimal, masih banyak ditemui pembangunan daerah yang belum diarahkan untuk mendukung pembangunan nasional.

Menurut Agustina, penyebab belum optimalnya pembangunan daerah dikarenakan kualitas perencanaan yang belum optimal. Desain program/kegiatan tidak dirancang dengan baik, sasaran tidak didefinisikan dengan jelas dan indikator kinerja belum dapat diukur secara optimal untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan. Untuk itu dibutuhkan komitmen dan upaya bersama dalam mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan di daerah.

Penyelenggaraan pengawasan perlu diperkuat sebagai upaya harmonisasi dan kolaborasi pengawasan. Diharapkan nantinya dapat mendorong nilai tambah yang dihasilkan dari pengawasan internal untuk memberikan manfaat pada program pemerintah dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.Untuk menjaga sinergi pencegahan korupsi dan pembinaan pengawasan di Pemerintah Provinsi Lampung, telah dilaksanakan berbagai aktivitas bekerjasama dengan berbagai pihak antara lain, Penguatan komitmen kepala daerah dalam pelaksanaan pembinaan pengawasan, Pembentukan unit pengaduan masyarakat dalam whistle-blowing system dan unit pengendali gratifikasi yang bekerjasama dengan KPK, Pelaksanaan monitoring center for prevention dan aksi pencegahan korupsi melalui Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), Implementasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N Lapor!), Pelaporan e-LHKPN bagi wajib lapor ASN di Provinsi Lampung, Penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli (Saber Pungli) bersama Polda Lampung dan Kejaksaan Tinggi Lampung, Join Audit bersama BPKP pada beberapa perangkat daerah di Provinsi Lampung dalam rangka pengawasan penanggulangan Covid-19, serta Peningkatan SDM APIP melalui pelatihan dan diklat bekerjasama dengan BPKP dan Kemendagri.

Dalam upaya komitmen pencegahan korupsi serta program pembinaan dan pengawasan tersebut, Provinsi Lampung telah menyusun berbagai regulasi yang terkait dalam bentuk Peraturan Gubernur maupun Keputusan Gubernur.

Dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, koordinasi dan sinergi kegiatan pengawasan antara BPKP, APIP dan Inspektorat perlu ditingkatkan sehingga kedepan pelaksanaannya lebih tepat sasaran.

Wakil Gubernur Lampung dalam paparannya mengatakan, arah kebijakan pembinaan dan pengawasan pada tahun 2021 berfokus pada 5 arahan Presiden yaitu pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi dan transformasi ekonomi sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2021.

Dalam rangka mengurangi dampak bencana pandemi Covid, terutama pemulihan ekonomi, diperlukan percepatan penanganan di wilayah Provinsi Lampung melalui program pemulihan ekonomi dan akselerasi program vaksinasi.

Pendampingan program vaksinasi yang dilaksanakan juga oleh BPKP dan Inspektorat Provinsi telah dilaksanakan di 5 lokasi yaitu Lampung Selatan, Metro, Tanggamus, Pesisir Barat, Bandar Lampung.

Sesuai dengan visi misi Pemerintah Provinsi Lampung yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Lampung, beberapa program strategis unggulan yang dilaksanakan Pemprov Lampung telah disinergikan dengan Pemerintah Pusat dalam rangka implementasi agenda kerja utama yang pelaksanaannya melibatkan berbagai pihak.

Diantaranya, program Kartu Petani Berjaya yang merupakan program prioritas bagi Provinsi Lampung sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan petani karena 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani.

“Bapak Gubernur selalu mengingatkan bahwa Provinsi Lampung menyangga kebutuhan pangan DKI dan Sumbagsel. Oleh karenanya program yang berkaitan dengan petani menjadi program andalan utama dalam masa 2019-2024,” ungkap Wagub.Selanjutnya program Smart Village yang bertujuan untuk mendukung pembangunan dan penyelesaian berbagai persoalan dan pelayanan masyarakat desa secara cerdas. Program ini pada intinya adalah ingin membangun Provinsi Lampung dari pinggiran/Desa.

Kemudian pengembangan destinasi wisata unggulan kawasan wisata terintegrasi di wilayah Bakauheni yang bekerjasama dengan PT ASDP, PT Hutama Karya dan ITDC.

Lalu, program Smart School dan Kartu Pendidik Berjaya sebagai upaya mengoptimalkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas dunia pendidikan dan pemberian insentif guru honorer.

Pemerintah Provinsi Lampung telah meminta kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung untuk melakukan pendampingan terhadap program strategis tersebut sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan bersinergi dengan Inspektorat Provinsi Lampung serta Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga tercipta keselarasan dan kesimpulan yang efektif serta efisien dalam penentuan kebijakan berikutnya.

“Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, agar kita dapat terus meningkatkan kerjasama dengan BPKP maupun APIP dalam sinergi pengawasan berbagai program strategis di daerah serta menguatkan komitmen dalam penyelenggaraan pemerintah yang bebas korupsi,” kata Wagub.

“Saya yakin dan percaya, program-program unggulan tersebut dapat berjalan dengan baik manakala kita semua bersama-sama bahu membahu mendukung dan melaksanakan program pembangunan sesuai bidang tugas dan tanggung jawab kita masing-masing,” sambung Wagub menutup paparannya.

Rapat koordinasi ditutup dengan penyerahan Plakat oleh Deputi Kepala BPKP kepada Sekda Provinsi Lampung dan Inspektur KPK.

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

WAGUB Lampung Paparkan 5 Arahan Presiden Secara Daring

Redaksi LT

Published

on

Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia, membuka sekaligus menjadi keynote speaker secara daring Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan Provinsi Lampung dengan tema “Penguatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pembangunan Melalui Pengawasan Program Strategis Sektor Pertanian Di Lampung”, bertempat di Gedung Pusiban, Rabu (07/04).

Turut hadir dalam rakor Deputi Kepala BPKP bidang Investigasi Agustina Arumsari, Inspektur KPK RI Subroto, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Sumitro, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto, Inspektur Provinsi Lampung Fredy SM, Bupati/Walikota dan Inspektorat se-Provinsi Lampung.

Deputi Kepala BPKP bidang Investigasi, Agustina Arumsari, mengatakan Rakor ini diselenggarakan karena masih banyaknya tantangan pembangunan di daerah. Selama ini berbagai program kegiatan dalam sektor strategis seperti sektor kesehatan, pertanian, pendidikan, perekonomian dan sektor lainnya yang diselenggarakan di daerah belum mencapai hasil yang optimal. Keselarasan pembangunan nasional dan daerah juga masih belum berjalan optimal, masih banyak ditemui pembangunan daerah yang belum diarahkan untuk mendukung pembangunan nasional.

Menurut Agustina, penyebab belum optimalnya pembangunan daerah dikarenakan kualitas perencanaan yang belum optimal. Desain program/kegiatan tidak dirancang dengan baik, sasaran tidak didefinisikan dengan jelas dan indikator kinerja belum dapat diukur secara optimal untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan. Untuk itu dibutuhkan komitmen dan upaya bersama dalam mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan di daerah.

Penyelenggaraan pengawasan perlu diperkuat sebagai upaya harmonisasi dan kolaborasi pengawasan. Diharapkan nantinya dapat mendorong nilai tambah yang dihasilkan dari pengawasan internal untuk memberikan manfaat pada program pemerintah dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Untuk menjaga sinergi pencegahan korupsi dan pembinaan pengawasan di Pemerintah Provinsi Lampung, telah dilaksanakan berbagai aktivitas bekerjasama dengan berbagai pihak antara lain, Penguatan komitmen kepala daerah dalam pelaksanaan pembinaan pengawasan, Pembentukan unit pengaduan masyarakat dalam whistle-blowing system dan unit pengendali gratifikasi yang bekerjasama dengan KPK, Pelaksanaan monitoring center for prevention dan aksi pencegahan korupsi melalui Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), Implementasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N Lapor!), Pelaporan e-LHKPN bagi wajib lapor ASN di Provinsi Lampung, Penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli (Saber Pungli) bersama Polda Lampung dan Kejaksaan Tinggi Lampung, Join Audit bersama BPKP pada beberapa perangkat daerah di Provinsi Lampung dalam rangka pengawasan penanggulangan Covid-19, serta Peningkatan SDM APIP melalui pelatihan dan diklat bekerjasama dengan BPKP dan Kemendagri.

Dalam upaya komitmen pencegahan korupsi serta program pembinaan dan pengawasan tersebut, Provinsi Lampung telah menyusun berbagai regulasi yang terkait dalam bentuk Peraturan Gubernur maupun Keputusan Gubernur.

Dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, koordinasi dan sinergi kegiatan pengawasan antara BPKP, APIP dan Inspektorat perlu ditingkatkan sehingga kedepan pelaksanaannya lebih tepat sasaran.

Wakil Gubernur Lampung dalam paparannya mengatakan, arah kebijakan pembinaan dan pengawasan pada tahun 2021 berfokus pada 5 arahan Presiden yaitu pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi dan transformasi ekonomi sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2021.

Dalam rangka mengurangi dampak bencana pandemi Covid, terutama pemulihan ekonomi, diperlukan percepatan penanganan di wilayah Provinsi Lampung melalui program pemulihan ekonomi dan akselerasi program vaksinasi.

Pendampingan program vaksinasi yang dilaksanakan juga oleh BPKP dan Inspektorat Provinsi telah dilaksanakan di 5 lokasi yaitu Lampung Selatan, Metro, Tanggamus, Pesisir Barat, Bandar Lampung.

Sesuai dengan visi misi Pemerintah Provinsi Lampung yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Lampung, beberapa program strategis unggulan yang dilaksanakan Pemprov Lampung telah disinergikan dengan Pemerintah Pusat dalam rangka implementasi agenda kerja utama yang pelaksanaannya melibatkan berbagai pihak.

Diantaranya, program Kartu Petani Berjaya yang merupakan program prioritas bagi Provinsi Lampung sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan petani karena 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani.

“Bapak Gubernur selalu mengingatkan bahwa Provinsi Lampung menyangga kebutuhan pangan DKI dan Sumbagsel. Oleh karenanya program yang berkaitan dengan petani menjadi program andalan utama dalam masa 2019-2024,” ungkap Wagub.

Selanjutnya program Smart Village yang bertujuan untuk mendukung pembangunan dan penyelesaian berbagai persoalan dan pelayanan masyarakat desa secara cerdas. Program ini pada intinya adalah ingin membangun Provinsi Lampung dari pinggiran/Desa.

Kemudian pengembangan destinasi wisata unggulan kawasan wisata terintegrasi di wilayah Bakauheni yang bekerjasama dengan PT ASDP, PT Hutama Karya dan ITDC.

Lalu, program Smart School dan Kartu Pendidik Berjaya sebagai upaya mengoptimalkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas dunia pendidikan dan pemberian insentif guru honorer.

Pemerintah Provinsi Lampung telah meminta kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung untuk melakukan pendampingan terhadap program strategis tersebut sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan bersinergi dengan Inspektorat Provinsi Lampung serta Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga tercipta keselarasan dan kesimpulan yang efektif serta efisien dalam penentuan kebijakan berikutnya.

“Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, agar kita dapat terus meningkatkan kerjasama dengan BPKP maupun APIP dalam sinergi pengawasan berbagai program strategis di daerah serta menguatkan komitmen dalam penyelenggaraan pemerintah yang bebas korupsi,” kata Wagub.

“Saya yakin dan percaya, program-program unggulan tersebut dapat berjalan dengan baik manakala kita semua bersama-sama bahu membahu mendukung dan melaksanakan program pembangunan sesuai bidang tugas dan tanggung jawab kita masing-masing,” sambung Wagub menutup paparannya.

Rapat koordinasi ditutup dengan penyerahan Plakat oleh Deputi Kepala BPKP kepada Sekda Provinsi Lampung dan Inspektur KPK. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung)

Continue Reading

Trending