Connect with us

Apa Kabar Lampung

Komisi 1 DPRD Lampung Gelar Diskusi Rutin, Tema “Membedah Konsep Smart Village”

Redaksi LT

Published

on

Bandar Lampung – Komisi I DPRD Provinsi Lampung menggelar diskusi rutin bertema “Membedah Konsep Smart Village” yang merupakan salah satu dari 33 janji politik Arinal Djunaidi dan Chusnunia Chalilm di Cafe Unsilent, Kota Bandar Lampung, Senin (5/4/2021).
Dalam diskusi yang ditayangkan secara langsung oleh FSTV Lampung ini, turut dihadiri Ketua Komisi I Yozi Rizal, Sekretaris Komisi I Mikdar Ilyas, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung Zaidirina, dan dimoderatori oleh Rismayanti Borthon.
Dalam pemaparannya, Kadis PMDT Zaidirina, menerangkan, bahwa program Smart Village merupakan salah satu misi mewujudkan Rakyat Lampung Berjaya, untuk menciptakan tata kelola, hingga membangun ekonomi yang berbasis di wilayah perdesaan yang seimbang dengan perkotaan.
“Smart village atau desa cerdas berbasis digital bukan merupakan suatu sistem. Tapi ini merupakan satu rumah besar yang harus diisi sesuai desa masing-masing,” jelasnya.
Adapun ruang lingkup yang menjadi pedoman dari smart village adalah tata kelola cerdas, masyarakat, lingkungan, hingga mobilitas cerdas.
“Salah satu contohnya di Desa Margosari, Kabupaten Pringsewu. Dimana masyarakatnya menyiapkan Bank Dhuafa untuk membantu, bahkan mendapat penghargaan dari kementerian,” kata dia.
Kedepan, pemerintah tinggal memasukan suplemen dengan potensi desa-desa. Seperti layanan surat menyurat secara online, sampai pembayaraan pajak di desa bisa terlaksana.
“Untuk pajak, kami sudah siapkan 212 BUMDes yang bisa menjadi tempat pembayaran daerah. Hal ini penting, karena semua pajak bisa dibayar disini. Nantinya, 10 persen PAD kabupaten masuk jadi PAD desa,” paparnya.
Kata dia, konsep smart village yang paling penting adalah pemanfaatan data secara terintegrasi. Seperti integrasi dengan BPBD, mulai dari mitigasi bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana.
“Jadi smart village ini konsepnya berkolaborasi, jadi tidak bakalan jalan jika tidak ada kolaborasi. Saya juga mengingatkan agar semua desa mendaftar agar nanti kami (PMDT) bantu. PMDT juga saat ini masih melakukan pendataan agar mengetahui kondisi di desa,” urainya.
Sementara, Kepala OJK Provinsi Lampung Bambang Hermanto, mengaku bahwa pembangunan memang harus dibangun dari daerah pinggiran dan ini sejalan dengan OJK melalui TPAKD (Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah).
Saat ini, lanjut dia, ada 16 TPAKD yang bergerak, salah satunya di program smart village. OJK hanya ingin desa menjadi cerdas secara ekonomi. Jadi program yang diusung OJK adalah bagaimana menyiapkan infrastruktur untuk bisa melakukan askes layanan keuangan.
“Kami lihat transaksi keuangan di desa jadi barang yang mahal. Mereka harus keluar dana seperti naik ojek dan jarak tempuh yang jauh untuk melakukan transaksi. Untuk itu kami memastikan pemberdayaan dari BUMDes hingga kemampuan untuk mengajak para pelaku usaha untuk lebih produktif,” ujar Bambang.
Selain itu, OJK juga memastikan agar layanan keuangan bisa diakses dengan meminta BNI, BRI dan Bank Lampung untuk mendukung program smart village.
“Dari 2.654 desa yang sudah masuk agen sudah 2.537 desa. Dan 589 BUMDes yang melayani agen laku pandai. Tapi gubernur juga minta agen menyediakan layanan pembayaran pajak. Ini yang kami minta ke Bank Lampung dengan memastikan setiap desa ada, hingga nanti bank punya perpanjangan tangan disetiap desa,” jelas Bambang.
Ditempat yang sama, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Lampung, Achmad Saefulloh, menjelaskan, bahwa program smart village intinya adalah berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan).
“NIK ini memudahkan masyarakat melakukan setiap transaksi yang ada, seperti pembayaran pajak. Tapi program ini juga harus tepat sasaran, jangan ada lagi masyarakat yang dimanjakan. Lewat NIK ini lah nantinya semua bisa tertata dengan baik seperti pendataan bantuan UMKM,” kata Achmad Saefulloh.
Ditempat yang sama, Yozi Rizal, Ketua Komisi I DPRD Lampung, menjelaskan, bahwa Komisi I DPRD fraksi Partai Demokrat ingin membantu gubernur meningkatkan pendapatan untuk Lampung melalui identitas wajib pajak lewat konsep smart village.
“Kita ingin semua desa bisa berbondong-bondong ikut program ini secara mandiri. Kami juga nantinya akan sosialisasikan smart village lewat kegiatan seperti reses.
Saya yakin bila daerah maju, kita semua pastinya akan maju,” jelas Yozi Rizal.
Pihaknya juga memastikan, Komisi I DPRD Lampung akan melakukan kunjungan kerja ke desa-desa yang sudah melaksanakan desa cerdas berbasis digital. Hal ini untuk menularkan ke desa yang belum ikut dalam program smart village.

Apa Kabar Lampung

Desa Smart Village Di Lampung Timur Masuk Nominasi 10 Desa Terbaik KIP Tingkat Nasional

Redaksi LT

Published

on

Bandar Lampung : Salah satu Desa Smart Village Provinsi Lampung yaitu Desa Tegal Yoso, Kabupaten Lampung Timur masuk ke dalam nominasi 10 Desa Terbaik Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Nasional.

Hal tersebut terungkap dalam Peringatan Hari Keterbukaan Informasi Nasional 2021 yang digelar oleh Komisi Informasi Pusat dengan mengusung tema “Keterbukaan Informasi Publik untuk Mewujudkan Indonesia Damai dan Berkeadilan”. Acara peringatan yang digelar secara daring pada Selasa (04/05) tersebut diikuti oleh Komisi Informasi dan Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia.

Adapun penilaian dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat, Ombudsman, dan Kementerian Desa PDTT, yang selanjutnya akan dilakukan penilaian kembali untuk memilih Juara Nasional pada bulan September 2021.

Program Smart Village Provinsi Lampung adalah program desa cerdas berbasis digital melalui gerakan kesadaran sosial masyarakat di desa dan melibatkan seluruh stakeholder dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang terintegrasi dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi. Program smart village bertujuan mendorong dan juga mewujudkan optimalisasi potensi desa di Provinsi Lampung agar menjadi salah satu kekuatan sosial ekonomi di Indonesia. Program Smart Village merupakan perwujudan atas janji kerja nomor 30 dari 33 janji kerja Gubernur Lampung.

Pada acara peringatan tersebut, dilakukan juga Penandatanganan MoU/Kesepakatan Bersama dan Diskusi Daring untuk mendukung terpenuhinya kebutuhan informasi publik di desa dengan narasumber Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan
Kementerian Desa PDTT, Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Kementerian Desa PDTT, dan Direktur Utama BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Komisi Informasi Pusat sebagai lembaga mandiri yang mengawal keterbukaan informasi publik di Indonesia berupaya mendorong terpenuhinya kebutuhan informasi publik di seluruh lapisan masyarakat termasuk di desa. Hal ini sejalan dengan tujuan untuk mewujudkan kondisi desa yang aman, sehingga dapat memastikan pemerintah desa dapat bekerja secara adil dan efektif guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan mendorong peran aktif masyarakat desa untuk mendapatkan hak atas informasi publik. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung)

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Budi Utomo pertama kalinya gelar Rakor di GOR Sukung-Kotabumi

Alex BW

Published

on

By

Lampung Utara : Untuk pertama kalinya, Bupati Lampung Utara, Budi Utomo memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Plus, Sekretaris Daerah, seluruh Camat di GOR Sukung Kotabumi, Selasa (04/04/2021).

Biasanya, Rakor digelar di aula kantor pemerintahan Lampung Utara, namun kali ini begitu berbeda lantaran masih dalam pandemi covid-19. Rakor digelar dalam rangka peningkatan upaya pencegahan penyebaran Covid-19, khususnya selama masa Ramdhan dan Idhul Fitri 1442 H.

Bupati Budi menekankan agat membentuk dan mengaktifkan Posko PPKM mulai dari tingkat Kecamatan, Desa sampai tingkat RT. Mengingat, Lampung masuk dalam Provinsi peringkat kedua tingkat kematiannya akibat Covid -19 di Indonesia.

“ Yang belum memiliki posko PPKM untuk segera membentuknya. Bagi yang sudah tidak aktif agar segera mengaktifkan kembali Posko tersebut. Saya minta untuk dipantau dan diawasi setiap pendatang yang berasal dari luar daerah untuk melakukan isolasi mandiri terlebih dahulu. Tegakan protokol kesehatan di tempat-tempat keramaian khusunya di pasar tradisional,” katanya.

Bupati Budi menambahkan, dalam mengedukasi masyaraat untuk menegakan protokol kesehatan (Prokes) Covid-19 agar melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, para ulama, pemuka agama, penceramah, hingga pengurus Masjid. Sebab, kegiatan sosialisasi masyarakat harus dibatasi dengan 5M.

“ Kemudian diintruksikan kepada seluruh Camat untuk melaporkan setiap hari jumlah orang yang terkonfirmasi ke Posko Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Lampung Utara atau ke BPBD serta Dinas Kesehatan,” Ucap dia.

Pada kesempatan itu, Bupati Budi juga menegaskan bahwa Pemerintah tidak melarang Sholat Tarawih dan Sholat Idhul Fitri 1442 H. Hanya saja disarankan agar sebaiknya Sholat dilaksanakan di rumah.

“ Kita tidak melarang sholatnya, tapi kita melarang berkumpulnya atau berjamaahnya. Sholat Ied tetap dilaksanakan, tetapi pelaksanaanya di rumah saja,” Tandasnya.

Kepala Kemenag Lampung Utara, Totong Sunardi, mengatakan, Menteri Agama sudah mengeluarkan Surat Edaran No. 3 tentang Panduan Ibadah Ramadhan dan Idhul Fitri 1442 H. Dimana Surat Edaran tersebut menganjurkan untuk menjalankan ibadah di rumah guna menghindari kerumunan.

“ Keselematan jiwa utama dari sunah-sunah yang lain. Penyelamatan jiwa-jiwa manusia wajib adanya. Bahwa sholatnya tidak dilarang, tapi yang dilarang itu kerumunanya. Saya menghimbau juga kepada seuruh kepala kua, penyuluh, dan penghulu, bahwa tata cara beribadah selama ramdhan harus tetap mengikuti protokol kesehatan,” Jelasnya.

Jika kemudian ada permintaan menjadi khatib dan Imam Sholat berjamaah, terus Totong, pihaknya menegaskan melarang untuk ibadah sholat Ied berjamaah tahun ini.

“ Namun untuk permintaan khutbah bagi yang ingin sholat di rumah, kami minta Kepaa KUA untuk menyiapkan tema khutbah yang menyejukan dan bukan yg memprovokasi. Karena itu saya intrukaikn sekali lagi bahwa eduakasikan kepada Da’i dan Takmir masjid untuk menjadi contoh penegakan Prokes dan mengajak seluruh masyarakat untuk ibadah di rumah,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Lampung Utara, Lekok, khusus kepada Camat mengikustrasikan bahwa Lampung Utara diserang pasukan musuh dari darat, laut, udara. Untuk itulah perlu sinergisitas semua elemen dalam menjaga agar tidak ada musuh yang masuk.

Untuk itulah, Sekda Lekok meminta segera fungsikan posko-posko penanganan Covid-19 dan para Camat diminta memastikan bahwa Posko itu berfungsi dengan baik. Bagi para pendatang langsung diidentifikasi dan dilakukan tes. Apabila terkonfirmasi Covid-19 langsung dilakukan isolasi, karena pasukan musuh yang dilawan ini tidak terlihat.

“ Jadi, kalau masih ada camat yg bermain-main dengan penanganan Covid-19 karena tidak melaksanakan patroli, tidak juga sosialisasikan Prokes, serta tidak memberikan pemahamanan ke masyarakat, nanti akan kita laporkan kepada pak Bupati agar nanti kita berikan ‘mainan’. Kita ditugaskan negara dan ini menjadi tanggungjawab kita,” tukasnya.

(Diskominfo Lampura)

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Menyambut Idul Fitri CV ATA Bersama Warga Bersihkan Jalan

Avatar

Published

on

Lampung Selatan, Lampungtoday : Selain sebagai pengaman garis pantai dengan mengendalikan abrasi yang menggerus garis pantai, breakwater juga dibangun untuk memecah ombak/gelombang dengan memecah gelombang dan menyerap sebagian energi gelombang.
Selain itu, breakwater juga berfungsi untuk menenangkan gelombang di pelabuhan, sehingga kapal dapat merapat di pelabuhan dengan lebih mudah dan cepat.
Pemecah gelombang harus didesain sedemikian rupa sehingga arus laut tidak menyebabkan pendangkalan karena pasir yang ikut dalam arus mengendap di kolam pelabuhan. Bila hal ini terjadi maka pelabuhan perlu dikeruk secara reguler.
Salah satu dampak lingkungan yang timbul pada pengerjaan pengaman pantai atau pemecah gelombang (breakwater) di sepanjang garis pantai di Desa Rajabasa, Kecamatan Rajabasa yakni peningkatan partikel debu. Sumber dampak itu berasal dari hilir mudik angkutan bahan baku ataupun material. Pembangunan breakwater itu sendiri dikerjakan oleh CV. Anugerah Tiara Abadi (ATA).
Guna meminimalisir peningkatan partikel debu dan tanah yang menempel di jalan akibat hilir mudik kendaraan drum truck yang mengangkut material tanah untuk pembangunan breakwater tepatnya di dusun Ujau, Kelompok Masyarakat (Pokmas) Desa Rajabasa dibantu CV ATA dengan sigap membersihkan jalan lingkungan, Selasa (04/05/2021).
Menurut penanggungjawab lokasi galian tanah Mardian, pembersihan dilakukan pada jam-jam istirahat dan untuk menyambut hari raya idul fitri serta guna mencegah debu yang berterbangan.
“Pembersihan ini setiap hari kami lakukan pada jam-jam istirahat, fungsi nya guna mencegah debu yang bertebangan, dan ini juga di lakukan agar masyarakat sekitar tidak terganggu apalagi mau memasuki hari raya idul fitri serta mencegah terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan,” tutupnya
Mardian menambahkan, sebelum melakukan pengambilan tanah yang di lakukan oleh CV ATA, pihaknya selalu koordinasi baik dengan aparat desa rajabasa atau masyarakat setempat.
Disisi lain, pembangunan breakwater juga menimbulkan dampak dampak terhadap peluang kerja dan berusaha serta pendapatan masyarakat. Banyak warga di sekitar lokasi pengerjaan breakwater yang mendapatkan lapangan pekerjaan.
Hal ini diakui oleh Batin Rahman selaku Humas Pokmas di Dusun Ujau. Menurut Batin Rahmat, dengan adanya pembangunan breakwater ini warganya mayoritas mendapatkan lapangan kerja, pasalnya pada sepuluh hari sekali masyarakat desa setempat bergilir untuk bekerja.
“Ya alhamdulillah dengan adanya pekerjaan pembangunan pengaman pantai ini khususnya masyarakat Desa Rajabasa mendapatkan lapangan pekerjaan,” ungkapnya. (Rls)

Continue Reading

Trending