Connect with us

Apa Kabar Lampung

Wakil Gubernur Lampung Buka Rakor Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan Provinsi Lampung

Redaksi LT

Published

on

Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia, membuka sekaligus menjadi keynote speaker secara daring Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan Provinsi Lampung dengan tema “Penguatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pembangunan Melalui Pengawasan Program Strategis Sektor Pertanian Di Lampung”, bertempat di Gedung Pusiban, Rabu (07/04).

Turut hadir dalam rakor Deputi Kepala BPKP bidang Investigasi Agustina Arumsari, Inspektur KPK RI Subroto, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Sumitro, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto, Inspektur Provinsi Lampung Fredy SM, Bupati/Walikota dan Inspektorat se-Provinsi Lampung.

Deputi Kepala BPKP bidang Investigasi, Agustina Arumsari, mengatakan Rakor ini diselenggarakan karena masih banyaknya tantangan pembangunan di daerah. Selama ini berbagai program kegiatan dalam sektor strategis seperti sektor kesehatan, pertanian, pendidikan, perekonomian dan sektor lainnya yang diselenggarakan di daerah belum mencapai hasil yang optimal. Keselarasan pembangunan nasional dan daerah juga masih belum berjalan optimal, masih banyak ditemui pembangunan daerah yang belum diarahkan untuk mendukung pembangunan nasional.

Menurut Agustina, penyebab belum optimalnya pembangunan daerah dikarenakan kualitas perencanaan yang belum optimal. Desain program/kegiatan tidak dirancang dengan baik, sasaran tidak didefinisikan dengan jelas dan indikator kinerja belum dapat diukur secara optimal untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan. Untuk itu dibutuhkan komitmen dan upaya bersama dalam mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan di daerah.

Penyelenggaraan pengawasan perlu diperkuat sebagai upaya harmonisasi dan kolaborasi pengawasan. Diharapkan nantinya dapat mendorong nilai tambah yang dihasilkan dari pengawasan internal untuk memberikan manfaat pada program pemerintah dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.Untuk menjaga sinergi pencegahan korupsi dan pembinaan pengawasan di Pemerintah Provinsi Lampung, telah dilaksanakan berbagai aktivitas bekerjasama dengan berbagai pihak antara lain, Penguatan komitmen kepala daerah dalam pelaksanaan pembinaan pengawasan, Pembentukan unit pengaduan masyarakat dalam whistle-blowing system dan unit pengendali gratifikasi yang bekerjasama dengan KPK, Pelaksanaan monitoring center for prevention dan aksi pencegahan korupsi melalui Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), Implementasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N Lapor!), Pelaporan e-LHKPN bagi wajib lapor ASN di Provinsi Lampung, Penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli (Saber Pungli) bersama Polda Lampung dan Kejaksaan Tinggi Lampung, Join Audit bersama BPKP pada beberapa perangkat daerah di Provinsi Lampung dalam rangka pengawasan penanggulangan Covid-19, serta Peningkatan SDM APIP melalui pelatihan dan diklat bekerjasama dengan BPKP dan Kemendagri.

Dalam upaya komitmen pencegahan korupsi serta program pembinaan dan pengawasan tersebut, Provinsi Lampung telah menyusun berbagai regulasi yang terkait dalam bentuk Peraturan Gubernur maupun Keputusan Gubernur.

Dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, koordinasi dan sinergi kegiatan pengawasan antara BPKP, APIP dan Inspektorat perlu ditingkatkan sehingga kedepan pelaksanaannya lebih tepat sasaran.

Wakil Gubernur Lampung dalam paparannya mengatakan, arah kebijakan pembinaan dan pengawasan pada tahun 2021 berfokus pada 5 arahan Presiden yaitu pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi dan transformasi ekonomi sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2021.

Dalam rangka mengurangi dampak bencana pandemi Covid, terutama pemulihan ekonomi, diperlukan percepatan penanganan di wilayah Provinsi Lampung melalui program pemulihan ekonomi dan akselerasi program vaksinasi.

Pendampingan program vaksinasi yang dilaksanakan juga oleh BPKP dan Inspektorat Provinsi telah dilaksanakan di 5 lokasi yaitu Lampung Selatan, Metro, Tanggamus, Pesisir Barat, Bandar Lampung.

Sesuai dengan visi misi Pemerintah Provinsi Lampung yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Lampung, beberapa program strategis unggulan yang dilaksanakan Pemprov Lampung telah disinergikan dengan Pemerintah Pusat dalam rangka implementasi agenda kerja utama yang pelaksanaannya melibatkan berbagai pihak.

Diantaranya, program Kartu Petani Berjaya yang merupakan program prioritas bagi Provinsi Lampung sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan petani karena 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani.

“Bapak Gubernur selalu mengingatkan bahwa Provinsi Lampung menyangga kebutuhan pangan DKI dan Sumbagsel. Oleh karenanya program yang berkaitan dengan petani menjadi program andalan utama dalam masa 2019-2024,” ungkap Wagub.Selanjutnya program Smart Village yang bertujuan untuk mendukung pembangunan dan penyelesaian berbagai persoalan dan pelayanan masyarakat desa secara cerdas. Program ini pada intinya adalah ingin membangun Provinsi Lampung dari pinggiran/Desa.

Kemudian pengembangan destinasi wisata unggulan kawasan wisata terintegrasi di wilayah Bakauheni yang bekerjasama dengan PT ASDP, PT Hutama Karya dan ITDC.

Lalu, program Smart School dan Kartu Pendidik Berjaya sebagai upaya mengoptimalkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas dunia pendidikan dan pemberian insentif guru honorer.

Pemerintah Provinsi Lampung telah meminta kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung untuk melakukan pendampingan terhadap program strategis tersebut sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan bersinergi dengan Inspektorat Provinsi Lampung serta Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga tercipta keselarasan dan kesimpulan yang efektif serta efisien dalam penentuan kebijakan berikutnya.

“Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, agar kita dapat terus meningkatkan kerjasama dengan BPKP maupun APIP dalam sinergi pengawasan berbagai program strategis di daerah serta menguatkan komitmen dalam penyelenggaraan pemerintah yang bebas korupsi,” kata Wagub.

“Saya yakin dan percaya, program-program unggulan tersebut dapat berjalan dengan baik manakala kita semua bersama-sama bahu membahu mendukung dan melaksanakan program pembangunan sesuai bidang tugas dan tanggung jawab kita masing-masing,” sambung Wagub menutup paparannya.

Rapat koordinasi ditutup dengan penyerahan Plakat oleh Deputi Kepala BPKP kepada Sekda Provinsi Lampung dan Inspektur KPK.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Apa Kabar Lampung

Kapolda Lampung Apresiasi Kinerja Bhabinkamtibmas dan Sopir Travel dalam Penangkapan Napi Anak AEA yang Kabur

Redaksi LT

Published

on

Lampung – Kapolda Lampung, Irjen Pol. Helmy Santika memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bhabinkamtibmas dan supir travel yang sigap dan cekatan dalam membantu menangkap kembali narapidana anak berinisial AEA (17) yang melarikan diri dari dalam menangkap narapidana anak yang kabur dari LPKA Kelas II Bandar Lampung pada Senin (20/5/2024).

“Saya mengapresiasi kinerja luar biasa Bhabinkamtibmas Bripka Leonardo Kiswanto dan supir travel Muhtarip yang telah menunjukkan kerjasama yang solid dan sigap dalam mengejar dan menangkap AEA,” ungkap Kapolda Lampung dalam keterangannya, Rabu (22/5/2024).

Kapolda Lampung menjelaskan, kronologi penangkapan AEA bermula dari informasi yang diterima Bhabinkamtibmas Polsek Bangun Rejo, Bripka Leonardo Kiswanto, dari LPKA Kelas II Bandar Lampung terkait kaburnya AEA.

Berbekal informasi tersebut, Bripka Leonardo segera berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk supir travel, untuk membantu mengejar AEA.

Bripka Leonardo kemudian mendapatkan informasi bahwa AEA sedang dalam perjalanan menuju Kotabaru, Lampung Tengah, dengan menggunakan angkutan travel. Ia kemudian mencegat travel tersebut dan berhasil menangkap AEA.

“Upaya Bhabinkamtibmas dan supir travel membuahkan hasil. AEA berhasil ditangkap kembali di Jalan Sinar Seputih, Kecamatan Bangun Rejo, Lampung Tengah, pada Selasa (21/5/2024) sekitar pukul 07.00 WIB,” jelas Kapolda Lampung.

Kapolda Lampung juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang telah membantu memberikan informasi terkait keberadaan AEA.

“Kerjasama yang baik antara Polri, masyarakat, dan supir travel menjadi kunci utama dalam keberhasilan penangkapan AEA ini. Hal ini membuktikan bahwa sinergitas dan kepedulian bersama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) sangatlah penting,” ujar Kapolda Lampung.

Penangkapan AEA ini diharapkan dapat menjadi pengingat bagi semua pihak untuk selalu waspada dan siaga dalam menjaga kamtibmas.

Kapolda Lampung menghimbau kepada masyarakat untuk segera melapor kepada pihak berwajib jika melihat atau mengetahui adanya potensi gangguan kamtibmas.

“Mari kita bersama-sama menjaga kamtibmas agar tetap kondusif. Laporkan kepada pihak berwajib jika melihat atau mengetahui adanya potensi gangguan kamtibmas,” pungkas Kapolda Lampung. (*)

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Pekan Raya Lampung 2024 Hadirkan Sejumlah Layanan dan Fasilitas Terbaik

Redaksi LT

Published

on

Bandar Lampung, Perhelatan hiburan masyarakat Pekan Raya Lampung (PRL) akan segera berlangsung di PKOR Wayhalim Bandar Lampung pada 22 Mei–10 Juni 2024 .

Sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, PRL rencananya akan buka pada 22 Mei peresmiannya langsung oleh Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi.

Project Manager PRL 2024, Sukaryadi, menuturkan persiapan yang sudah dilakukan sudah mencapai 90 persen.

Ia menegaskan pegelaran PRL sebisa mungkin mengutamakan kenyamanan pengunjung, dengan berbagai fasilitas dan layanan yang terbaik.

“Semua sudah memenuhi semua ketentuan. Kita berusaha memberi yang terbaik dari segi ketertiban, keamanan, lingkungan, maupun fasilitas,” ujarnya , Sabtu, 18 Mei 2024.

Harga tiket yang tersedia pun beragam, mulai dari Rp15.000 hingga Rp50.000 rupiah.

Sementara terkhusus anak-anak, lansia di atas 60 tahun, dan ibu hamil panitia tidak memungut biaya alias gratis.

Tak hanya itu, Sukaryadi menegaskan pihaknya juga sudah menyiapkan mobil operasional, yang akan mereka gunakan untuk menjemput para pengunjung dari arah Sultan Agung sampai Bypass.

Itu kita kasih gratis supaya semakin mempermudah dan membuat nyaman pengunjung,” ujarnya.

Selain itu, ada juga berbagai wahana serta fasilitas yang panitia suguhkan untuk masyarakat Lampung.

Antara lain wisata kuliner, permainan anak-anak, festival musik daerah, serta hiburan anak muda semua akan tersedia di sini.

Sukaryadi menyebutkan sebanyak 10.000 pengunjung targetnya akan memeriahkan perhelatan tahunan ini.

Sebagai bagian dari upaya mengembangkan perekonomian masyarakat Lampung. Sejumlah UMKM pun turut terlibat dalam PRL tahun ini.

Sukaryadi menyebut total ada sekitar 73 UMKM yang sudah masuk seleksi.

“Pekan Raya Lampung ini adalah hiburan masyarakat Lampung sarana untuk bersantai bersama keluarga. Jadi silakan masyarakat datang dan sama-sama kita meriahkan,” ucapnya.

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Sebagai Pengamat Dari Akademisi, Dedi Hermawan Diminta Jangan Asbun di Media

Avatar

Published

on

LAMPUNG SELATAN, LTD : Pemerhati Sosial, Ricky Oktoro Wiwoho meminta Pengamat Kebijakan Publik Unila, Dedi Hermawan tidak asal bunyi (Asbun) berkoar-koar di media menuding salah satu kepala daerah adalah seseorang yang anti kritik.

Didalam artikel yang dilansir oleh detikSumbagsel pada Sabtu 18 Mei 2024 lalu, Dedi juga menuduh kepala daerah itu bereaksi dengan menyerang personal warga yang menyampaikan kritik jalan rusak di Lampung Selatan.

Tidak sampai disitu, bahkan Dedi kembali menuding pemerintah daerah tersebut mengerahkan buzzer di media sosial untuk menyerang pengkritik sebagai upaya menutupi kinerja yang buruk.

“Katanya akademisi, kok terkesan asbun (Asal bunyi). Apa dasarnya tuduhan yang menyebutkan anti kritik hingga menyerang personal pengkritik? Apa buktinya? Apa hanya berasal dari keterangan sepihak warga tersebut yang katanya selebgram itu? Atau hal itu hanya sebatas asumsi pribadi belaka,” ujar Ricky Oktoro Wiwoho kepada wartawan, Selasa 21 Mei 2024.

“Atau juga, agar sedikit lebih keren sesuai dengan kapasitas, bahwa tuduhan-tuduhan itu merupakan kesimpulan atas riset yang sudah dilakukan sebelumnya? Atau jangan-jangan ini hanya sebuah upaya pembunuhan karakter yang dilakukan dengan cara sistematis yang juga dicukongi oleh sebuah kekuatan besar?” Imbuhnya.

Ricky menilai, apa yang disampaikan oleh wakil dekan bidang akademik dan kerjasama Universitas Lampung ini merupakan upaya penggiringan opini untuk mengkerdilkan seorang figur dalam kaitannya kepentingan tertentu, seperti politik.

“Ini kan tahun politik, semua paham lah. Tidak ada di dunia ini dilakukan dengan percuma, semuanya memiliki tendensi. Tidak ada yang namanya makan siang gratis.Tapi sayangnya hal ini dilakukan oleh seorang akademisi yang cukup terpandang,” katanya lagi.

Idealnya, terus warga Kecamatan Sidomulyo Lampung Selatan ini, Dedi Hermawan sebagai seorang pengamat agar dapat lebih objektif lagi dalam menyampaikan pendapat dan buah pikirannya.

Karena menurutnya, tudingan seperti itu yang tanpa data dan hanya berdasarkan dari keterangan sepihak dan asumsi pribadi belaka merupakan sebuah ‘kecelakaan intelektual”

“Sebelum mengeluarkan pendapat di media, mestinya sebagai seorang akademisi dapat pelajari dahulu, hal apa yang disampaikan untuk dikomentari. Kumpulkan informasi dan data sebanyak mungkin sebagai referensi. Jangan latah, hanya mengikuti apa yang disampaikan secara instan,” tuturnya.

Ricky juga menyampaikan, berdasarkan data dari Dinas PUPR dan Bappeda Kabupaten Lampung Selatan, jalan poros antara Kecamatan Katibung dan Merbau Mataram tersebut sudah tercover dalam usulan dan bakal dilaksanakan pembangunan pada 2025.

Masih berdasarkan sumber Pemkab Lamsel, sambungnya, jalan kabupaten sendiri di Lampung Selatan memiliki panjang kurang lebih sekitar 1.024 kilometer. Namun demikian, 230 kilometer diantaranya mengalami rusak berat.

“Jalan-jalan rusak tersebut sudah masuk perencanaan strategis dari Dinas PUPR, termasuk jalan poros penghubung 2 kecamatan yang sempat viral karena dijadikan tempat mandi oleh warga yang katanya selebgram,” ucapnya.

“Kemudian, berdasarkan data dari PUPR dan Bappeda Lamsel, 230 kilometer jalan yang rusak tersebut ditargetkan selesai pembangunannya pada 2025-2026.

Maka menjadi tak benar juga atas tudingan yang menyebutkan kritikan tersebut merupakan ekspresi atas macetnya saluran aspirasi konvensional.

Padahal faktanya, memang karena malas mencari data dan informasi dan menyukai sesuatu hal yang sensasional dan bombastis,” pungkas Ricky. (Rls)

Continue Reading

Trending