Connect with us

Apa Kabar Lampung

Pemkab Lampung Selatan Keluarkan Perbup Penanganan Benturan Kepentingan

Published

on

Lampung Selatan, Lampungtoday : Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, adil serta transparan, diperlukan tindakan mencegah dan mengatasi benturan kepentingan penyelenggara di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan.
Dengan pertimbangan itu, Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto telah mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.
Dalam Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penanganan Benturan Kepentingan yang ditetapkan serta diundangkan pada 6 Januari 2021 tersebut, menjelaskan mengenai sumber, jenis, prinsip dasar penanganan, tata cara, serta pembinaan dan monitoring benturan kepentingan.
Kepala Badan Kepegawaian (BKD) Lampung Selatan, Puji Sukanto menjelaskan, dengan Perbup itu diharapkan dapat tercipta budaya pelayanan publik yang dapat mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien.
Kemudian, mencegah terjadinya pengabaian pelayanan publik dan kerugian negara dan menegakkan integritas dan juga menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
“Perbub ini dimaksudkan untuk dijadikan acuan bagi pegawai negeri dalam mengenal, mencegah, dan mengatasi benturan kepentingan,” terang Puji sapaan akrab pria berkacamata ditemui di ruang kerjanya, Rabu (28/4/2021).
Lebih lanjut Puji menjelaskan, dalam bidang layanan kepada masyarakat, bisa saja terjadi bahwa aparat pelayan publik melakukan komersialisasi pelayanan publik, pengeluaran ijin yang mengandung unsur ketidakadilan atau pelanggaran tehadap persyaratan perijinan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan ataupun kebijakan yang berpihak, akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/pemberian gratifikasi.
Puji menambahkan, sebagai upaya mencegah terjadinya benturan kepentingan, perlu untuk terus dilakukan budaya kerja yang mengutamakan kepentingan umum, menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan, mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan, serta menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan dan harus senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Untuk itu kata dia, diperlukan komitmen dan keteladanan pemimpin dalam penanganan kasus-kasus benturan kepentingan. Meskipun tanggung jawab untuk mengetahui benturan kepentingan yang dapat terjadi terletak pada pundak seorang pegawai.
Menurutnya, para pemimpin atau pejabat atasan wajib mempergunakan kewenangannya secara baik dengan mempertimbangkan kepentingan lembaga, kepentingan publik, kepentingan pegawai dan berbagai faktor lain.
“Implementasi kebijakan ini membutuhkan keterlibatan para pegawai. Para pegawai harus sadar dan paham tentang isu benturan kepentingan dan harus bisa mengantisipasi sekaligus mencegah terjadinya benturan kepentingan,” tutur Puji.
Disamping itu lanjut Puji, sebagai upaya pencegahan korupsi di daerah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimplementasikan delapan area intervensi sebagai fokus perbaikan tata kelola pemerintahan dan penyelamatan keuangan dan aset daerah.
Delapan area intervensi itu kata dia mencakup beberapa kegiatan. Diantaranya, perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah), manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola dana desa.
“BKD mendapat peran pada area peningkatan kualitas manajemen ASN. Meliputi, evaluasi jabatan, penilaian kinerja, kepatuhan LHKPN dan pengendalian gratifikasi, pola rekrutmen, promosi, rotasi, mutasi, pemberhentian pejabat ASN dan yang terakhir adalah penanganan benturan kepentingan,” ungkap Puji.
Puji menyebut, pada area manajemen ASN tersebut, capaian yang diperoleh sebesar 62,85 persen. Hal itu menurutnya, masih perlu ditingkatkan lagi, terutama persentase yang pencapaiannya masih rendah pada penanganan benturan kepentingan.
“Untu itu Bupati Lampung Selatan telah menandatangani Perbup Nomor 7 Tahun 2021. Dimana Peraturan Bupati ini perlu disosialisasikan kepada seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan untuk menjadi pedoman,” pungkasnya. (eko/kmf)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Apa Kabar Lampung

BINDA Lampung Road Show Jemput Bola Percepatan Vaksinasi Booster Di Lampura

Published

on

By

Lampung Utara : Badan Intelijen Negara Daerah (Binda) Lampung bekerjasama dengan Pemkab Lampung Utara dan stakeholder terkait, masih terus melanjutkan kegiatan road show Jemput Bola percepatan vaksinasi booster Covid-19.

Kegiatan kali ini menyasar masyarakat Kabupaten Lampung Utara dan sekitarnya, hal tersebut diungkapkan Kabinda Lampung, Harseno, pada Kamis (11/8/2022).

Menurutnya, vaksinasi Covid-19 dosis 1,2 dan Booster 3 sangat penting untuk memastikan kekebalan komunal ditengah masyarakat terus membaik dan bertahan untuk waktu yang lama.

” Saat ini Binda Lampung bersama Pemerintah Daerah se-Lampung serta stakeholder lainnya terus menggencarkan vaksinasi, khususnya dosis booster agar herd immunity yang sudah terbentuk terus meningkat kualitas dan lebih panjang masa aktifnya. Dengan demikian, penurunan angka kasus Covid-19 saat ini bisa terus berlanjut agar pandemi benar-benar tuntas,” Kata Kabinda Lampung, Harseno.

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, capaian vaksinasi se-Lampung per 10 Agustus 2022, dosis pertama sebanyak 6.090.107 orang (80.57 persen), dosis kedua sebanyak 4.867.100 orang (64.39 persen), kemudian dosis ketiga atau booster baru sebanyak 1.116.749 orang (19.37 persen).

Untuk menaikkan rasio dosis booster mendekati persentase dua dosis primer, Binda Lampung akan terus berupaya melalui upaya warga bisa menjangkau tempat-tempat vaksinasi massal atau Jemput Bola, dengan harapan dapat lebih menguatkan kekebalan komunal di seluruh wilayah Lampung.

“Jajaran Binda Lampung akan terus menggencarkan vaksinasi Covid-19 khususnya dosis booster agar semua target terlampaui dan masyarakat aman dalam beraktifitas, sebagaimana instruksi Presiden RI Bapak Joko Widodo kepada Kepala BIN Bapak Budi Gunawan,” Ucap Kabinda Lampung Harseno.

Sementara itu Bupati Lampung Utara, Budi Utomo mengucapkan terima kasih dan kebanggaannya kepada Binda Lampung yang telah secara nyata membantu penyelenggaraan vaksinasi untuk masyarakat di Kabupaten Lampung Utara.

“ Kami mendukung penuh langkah Binda Lampung dalam pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Lampung Utara khususnya. Saya telah memerintahkan seluruh Aparatur Pemerintahan untuk aktif mendukung upaya Binda Lampung dalam percepatan capaian vaksinasi booster tersebut,” Ujarnya.

“Kami juga mengimbau masyarakat agar senantiasa waspada serta tetap mempertahankan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), karena itu tidak hanya untuk menghindarkan tertular Covid-19, melainkan juga dari berbagai penyakit lain yang sudah ada sebelumnya, maupun penyakit-penyakit yang belakangan ini merebak,” Imbuh Bupati Lampung Utara, Budi Utomo.

Disisi lain, masyarakat Kabupaten Lampung Utara secara antusias mengucapkan banyak terima kasih kepada Presiden RI Joko Widodo, Kepala BIN Budi Gunawan, dan Bupati Lampung Utara Budi Utomo karena telah mendapatkan vaksin Covid-19 secara mudah dan gratis serta sangat mengapresiasi langkah percepatan vaksinasi booster Covid-19 oleh Binda Lampung.

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Munculnya Varian Baru, BINDA Lampung Gencarkan Vaksinasi Covid-19 Terutama Vaksin Booster

Published

on

By

Lampung Utara : Badan Intelejen Daerah (Binda) Lampung bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara terus melancarkan Vaksinasi Covid 19 baik dosis Dosis 1, 2 dan Booster.

Sasaran kali ini vaksinasi tetap mengutamakan booster (Dosis 3) disamping juga mengejar capaian Dosis 1, 2 dan anak-anak serta remaja.

Menurut Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (BINDA) Lampung Harseno S.IK, MM, mengatakan, organisasinya terus gencar melakukan vaksinasi serentak dengan menyasar semua kategori usia masyarakat, meliputi remaja, dewasa dan lansia. Sementara, saat ini telah muncul varian baru yakni Omicron BA.4 dan BA.5. Makanya Binda Lampung berupaya mencegah penyebaran varian baru tersebut.

“ Sesuai arahan Presiden Joko Widodo meminta BIN melanjutkan percepatan vaksinasi dengan target seluruh lapisan masyarakat untuk melakukan vaksinasi dengan target 40 juta dosis di seluruh Indonesia, termasuk Binda Lampung dengan 1.440.000 dosis hingga akhir tahun 2022,” katanya, Senin (8/8/2022).

Kabinda Lampung menjelaskan, bahwa saat ini sudah muncul varian baru dari Covid-19 yakni Omicron BA.4 dan BA.5 di Indonesia, sedangkan di Provinsi Lampung masih belum ditemukan. Meskipun para ahli kesehatan menerangkan jika varian baru tersebut tidak memiliki bahaya seperti varian sebelumnya.

Binda Lampung tetap mengantisipasi munculnya varian lain yang lebih berbahaya. Hal ini mendorong Binda Lampung untuk menggencarkan vaksinasi terutama pada vaksin ketiga (Booster) yang capaian masih rendah di Provinsi Lampung.

“ Pemerintah telah melonggarkan penggunaan masker saat berada di luar terbuka yang tidak ramai, tetapi vaksinasi terus kita lakukan agar kualitas kekebalan komunal masyarakat semakin meningkat, dan Alhamdulillah untuk Provinsi Lampung sudah mencapai target dari Presiden yaitu vaksin kedua sebesar 72,59 persen, sedangkan vaksin ketiga masih 13,16 persen. Kita harus kejar capaian vaksinasi ketiga, sehingga proses transisi pandemi ke endemi dapat berjalan sesuai dengan harapan dan masyarakat dapat beraktivitas dengan lebih nyaman dan aman di masa kehidupan semakin mendekati normal saat ini,” ujarnya.

Harseno meminta kepada masyarakat untuk betul-betul sadar bahwa vaksinasi hingga dosis ketiga sangatlah penting. Mengingat sebagai penguatan kekebalan imunitas masyarakat serta tetap menerapkan protokol kesehatan. Setidaknya dengan memakai masker dan mencuci tangan.

” Dengan kegiatan ini masyarakat sangat antusias dan mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Presiden Jokowi, Bapak Kepala BIN, Bapak Kabinda Lampung, Bapak Gubernur Lampung Arinal Djunaedi, dan Bapak Bupati Lampung Utara karena sudah menggelar program vaksin booster secara gratis,” pungkasnya.

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

DKP Lampung Selatan Sosialisasi Keamanan Pangan PSAT

Published

on

Lampung Selatan, Lampungtoday : Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Lampung Selatan menggelar sosialisasi sertifikat mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT).
Kegiatan berlangsung di aula DKP Lampung Selatan, Kamis (28/07/2022) melibatkan sejumlah kelompok seperti, Kelompok Wanita Tani (KWT), Kelompok Tani (Poktan), Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) se Kecamatan Kalianda.
Kepala DKP Lampung Selatan Ir. Yansen Mulia menjelaskan, sosialisasi tersebut selain bertujuan memberikan wawasan. Juga bertujuan memberikan pemahaman tentang pentingnya keamanan PSAT.
“Apa itu PSAT, Pangan Segar Asal Tumbuhan adalah pangan asal tumbuhan yang dapat dikonsumsi langsung atau yang dapat menjadi bahan baku pangan olahan setelah mengalami pengolahan. Minimal meliputi pencucian, pengupasan, pendinginan, pembekuan, pemotongan, pengeringan, penggaraman, pencampuran, penggilingan, pencelupan, dan proses lain tanpa penambahan bahan tambahan pangan lainnya,” jelas Yansen.
Dengan demikian, kata Yansen pemerintah berkewajiban memperhatikan serta menjamin keamanan dan mutu pangan. Dengan kata lain, konsumen atau masyarakat mendapat jaminan makanan sehat dan bergizi.
“Salah satunya kegiatan sosialisasi tersebut. Bagi peserta, diharapkan setelah mengikuti kegiatan tersebut, turut serta membantu pemerintah,” kata Yansen.
“Pemkab Lamsel juga berharap kedepannya, di Lampung Selatan bisa memiliki gerai-gerai menyediakan PSAT yang bermutu dan aman konsumsi,” harapnya.
Lebih jauh, Yansen Mulia mengatakan, setelah peserta memahami materi yang diberikan tentang PSAT. Kedepannya atau seterusnya, dapat mensosialisasikan kepada para pelaku usaha PSAT.
“Sehingga dapat meningkatkan jaminan kualitas kesehatan masyarakat yang mengkonsumsi PSAT dan dapat meningkatkan perekonomian pelaku usaha PSAT,” pungkasnya.

Sebagai informasi, apa itu PSAT?
Pangan Segar Asal Tumbuhan atau disingkat PSAT adalah pangan asal tumbuhan yang dapat dikonsumsi langsung atau yang dapat menjadi bahan baku pangan olahan setelah mengalami pengolahan. Minimal meliputi pencucian, pengupasan, pendinginan, pembekuan, pemotongan, pengeringan, penggaraman, pencampuran, penggilingan, pencelupan, dan proses lain tanpa penambahan bahan tambahan pangan lainnya, nah adapun pengecualian pelapisan dengan bahan penolong lain yang diijinkan untuk memperpanjang masa simpan loh sobat,
Setelah itu dalam psat pun terdapat Keamanan PSAT dimana Keamanan PSAT adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah PSAT dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
Dimana untuk istilah PSAT itu sendiri mempunyai banyak arti dimana Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disebut Mutu PSAT adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan gizi pangan. Juga Otoritas Kompeten Keamanan Pangan yang selanjutnya disingkat OKKP adalah unit kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah tingkat provinsi/kabupaten/kota nah jadi pada udah pahamkan apa arti dari psat itu sendiri.
Sebagaimana contohnya Sayuran dan buah-buahan sebagai produk yang sering dikonsumsi langsung oleh masyarakat, sehingga untuk menjamin keamanan dan mutu PSAT yang beredar harus dilakukan pengawasan mulai dari tahapan produksi, panen, pasca panen, proses distribusi sampai kepada konsumen yang dalam hal ini adalah masyarakat Pengawasan keamanan dan mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan.
Tujuan PSAT :
Memberikan Jaminan Mutu dan Keamanaan Pangan
Memberikan Jaminan dan Perlindungan Masyarakat
Mempermudah Penelusuran Kembali Dari Kemungkinan Penyimpangan Mutu dan Keamanaan Pangan Produk
Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saling Produk
(Eko)

Continue Reading

Trending