Connect with us

Advetorial

Wakil Bupati Tuba Barat Hadiri Penandatanganan dan Deklarasi KKD Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Published

on

Tulangbawang Barat : Wakil Bupati Tulang Bawang Barat, Fauzi Hasan menghadiri acara Penandatanganan dan Deklarasi Komitmen Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah se-Provinsi Lampung Tahun 2021.

Acara tersebut di selenggarakan oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung, yang berlangsung di Swiss-Bell Hotel, Kamis (27/05).

Turut hadir dalam kegiatan ini Plt Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK Syarief Hidayat, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Lampung Nur Rakhman Yusuf, Gubernur Lampung dan Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung.

Kegiatan ini diselenggarakan berangkat dari adanya program Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Program penilaian ini telah diselenggarakan oleh Ombudsman sejak tahun 2013. Di tahun ini, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung akan menyelenggarakan penilaian tersebut di 16 Pemerintah Daerah di Provinsi Lampung. Selain itu juga akan dilaksanakan Workshop dan Pendampingan Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik.

Plt Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK, Syarief Hidayat mengatakan. KPK melalui Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik, Ombudsman, dan Kedeputian Pelayanan Publik Kemenpan RB akan melaksanakan kerjasama dan bersinergi khusus nya dalam bidang pelayanan publik.

“untuk Tahun 2021, KPK akan berfokus pada pelayanan publik yang di laksanakan oleh BPN dan Kemendikbud serta Kemenag terkait Program Indonesia Pintar.Semoga kehadiran kita semua disini benar-benar ikhlas dan niat untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat,”kata Syarief Hidayat.

Di tempat yang sama.Gubernur Lampung Arinal mengingatkan.Kepada seluruh Kepala Daerah yang hadir untuk mengingat janji-janji yang di dengung kan ketika kampanye, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan publik.

“Saya mengajak para Bupati/Walikota pelayanan publik merupakan langkah utama menuju sukses.Bagaimana rakyat itu membutuhkan pertolongan, dan menunjukkan Negara hadir di tengah-tengah rakyat,”kata Gubernur Arinal.

Gubernur menjelaskan.Merujuk UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.keberadaan pemimpin pada pemerintah daerah masing-masing menjadi harapan utama bagi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan barang publik, jasa publik maupun administrasi publik. Dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas.

“Saat ini di butuh kan teamwork yang mampu bekerja efektif dan solutif menciptakan terobosan-terobosan baru dan menghasilkan program-program cerdas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat”ujar nya

Gubernur berharap.Dengan berkumpul nya seluruh Kepala Daerah di Provinsi Lampung pada kegiatan ini tidak hanya dikarenakan adanya Program Penilaian Kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap Pemenuhan Standar Pelayanan Publik tetapi juga menyadari bahwa pelayanan publik yang berkualitas dan pelaksanaannya merupakan kewajiban seluruh Kepala Daerah selaku penyelenggara negara.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung, Nur Rakhman Yusuf, dalam kesempatannya mengapresiasi para Kepala Daerah yang hadir dalam kegiatan ini karena merupakan wujud komitmen ingin melakukan perbaikan pelayanan publik di Provinsi Lampung.

“Kita sangat mengapresiasi kepada Gubernur Lampung yang terus berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan pelayanan publik.Di sela acara Penandatanganan dan Deklarasi Komitmen dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh seluruh Kepala Daerah di Provinsi Lampung, yang di saksikan oleh Plt Direktur Gratifikasi & Pelayanan Publik KPK dan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung***(ADVETORIAL/Jonsi)

Advetorial

Pesan Umar Ahmad Untuk KONI Tulangbawang Barat

Published

on

Tulang Bawang Barat : Bupati Umar Ahmad, SP menahadiri upacara pengukuhan dan pelantikan pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI ) Kabupaten Tubaba.

Pengukuhan dan pelantikan tersebut dilaksanakan langsung oleh Ketua Umum KONI Provinsi Lampung Prof.Dr.Ir.M. Yusuf Sulfarano Barusman, MBA.

Pelantikan Komite Olah Raga Nasional Indonesia berlangsung di sesat agung komplek islamic center.di hadiri Wabup Fauzi Hasan, sekdakab Novriwan Jaya,Kepala OPD dan Pengurus KONI Kabupaten/ kota se-Provinsi Lampung.(16/06)

Dalam sambutan Bupati Umar Ahmad,S.P mengatakan.Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Tulang bawang barat bisa menjadi wadah bagi para pengurus olahraga khusus nya di kabupaten setempat.

“Tubaba bukan hanya sekedar singkatan tapi menjadi identitas warganya tentang nilai-nilai Nemen Nedes Nerimo, sederhana setara dan lestari dan momen-momen untuk mendidik dan membentuk karakter inilah yang disebut pulang ke masa depan”kata umar

Bupati Umar Ahmad,Berharap Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dapat membantu sepenuh nya dan ikut bersama pemerintah Tubaba untuk membentuk karakter para atlit dibidang olahraga.

“Kita akui Kabupaten Bumi Ragem Sai Mangi Wawai masih sangat minim di dalam bidang ke olahragaan dan Kami ingin Komite Olahraga Nasional Indonesia ( KONI ) Tubaba bisa membina atlet dengan baik sesuai dengan bidang atau cabang olahraga yang mereka tekuni agar mereka bisa mempertahankan prestasi di bidang olahraga”tutup bupati.*(Advetorial/jonsi putra)

Continue Reading

Advetorial

Bupati Umar Ahmad Hadiri Peletakan Batu Pertama Pembangunan Mapolres Tulangbawang Barat

Published

on

Tulangbawang Barat : Bupati Tulang Bawang Barat Umar Ahmad, SP memperingati Hari Lingkungan Hidup Se-Dunia Tahun 2021.

Acara tersebut berlangsung di Lahan Calon Mapolres Tulang Bawang Barat sekaligus melaksanakan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Mapolres setempat di lanjutkan dengan menanam pohon dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Se-Dunia (11/06/2021)

Hadir kegiatan tersebut.Kapolda Lampung Irjen Pol. Drs. Hendro Sugiatno, M.M., Bupati Umar Ahmad,S,P Ketua DPRD, Kapolres, Dandim, Kajari Tulang Bawang, Kepala OPD, Kepala Bagian, dan tamu undangan

Bupati Tulang Bawang Barat Umar Ahmad,S.P mengatakan.untuk penyediaan lahan pembangunan Polres Tulang Bawang Barat dengan luas lahan 4,8 Hektare yang menggunakan APBD

“Hari ini kita dengan pak Kapolda dan jajaran melakukan peletakan batu pertama untuk di mulai nya pembangunan gedung mapolres dibangun nya Tulang Bawang Barat,di harapkan kedepannya menjadi ruang yang bisa mengayomi dan melindungi masyarakat dengan pelayanan-pelayanan yang semakin baik, kita do’akan pembangunan ini bisa berjalan sesuai dengan harapan, dan bisa bermanfaat untuk kemajuan Tulang Bawang Barat,” kata nya

Bupati menjelaskan.Soal kearifan lokal dalam bangunan Mapolres Tulang Bawang Barat, di lokasi bangunan tersebut memang akan di sesuaikan dengan semua desain Kota Uluan Nughik

“Desain Tubaba mungkin akan kita masukkan dalam polesan-polesan diluar bangunan nya, karena soal ruang di dalam bangunan mungkin sudah di desain dan di sesuaikan dengan fungsi dan kebutuhan yang ada di polri,”ujar nya

Di tempat yang sama Dalam sambutan Kapolda Lampung mengatakan.sangat mengapresiasi atas dukungan bupati Tubaba melakukan pembangunan gedung mapolres di Kabupaten setempat,mulai dari penyiapan lahan untuk Mako Polres sehingga tahun ini sudah mulai di lakukan pembangun.

“hari ini kita melakukan peletakan batu pertama Mako Polres Tulang Bawang Barat, dan dalam pembangunan ini saya mengingin kan ada nilai-nilai kebudayaan yang ada di Tulang Bawang Barat dapat di gambarkan pada bangunan Mako Polres ini nanti nya, sehingga tidak terlalu kaku kesan nya dan saya rasa itu lebih jauh menarik.”kata nya

Sementara itu, pada sambutan nya Kapolres Tulang Bawang Barat AKBP.Hadi Saeful Rahman, SIK. Mengatakan.mengucapkan terimaksih yang sangat besar kepada bupati tubaba.

“Pembangunan gedung Mapolres ini sebagai langkah untuk semakin meningkat kan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di Bumi Ragem Sai Mangi Wawai”tutup nya**(Advetorial/jonsi putra)

Continue Reading

Advetorial

Delapan Fraksi DPRD Lampura Beri Tanggapan Umum RPJMD 2020

Published

on

Lampung Utara : Delapan Fraksi yang ada di DPRD Lampung Utara memberikan pandangan umumnya atas rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2019 – 2024 dan Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD 2020 di Gedung DPRD Lampung Utara, Selasa (8/6/2021).

Wakil Ketua I DPRD Lampung Utara, Madri Daud untuk pertama kalinya memimpin jalannya Sidang Paripurna terkait pandangan umum fraksi-fraks itu, yang dihadiri Sekretaris Daerah, Lekok mewakili Bupati Lampung Utara, Budi Utomo.

Juru Bicara Fraksi Partai Nasdem, Dewi Murni saat menyampaikan pandangan umum fraksinya, memberikan beberapa catatan dan masukan. Untuk meningkatkan penyerapan anggaran disetiap OPD maupun pemerintah kabupaten Lampura secara keseluruhan perlu adanya tatanan perbandingan realisasi anggaran dengan terget penyerapan anggaran.

” Penyerapan dari masing-masing OPD yang serapan anggaranya rendah yang mengindikasikan bahwa OPD tersebut tidak memerlukan anggaran yang besar maka untuk tahun depan anggaran akan disesuaikan dengan kebutuhan bukan berdasarkan asumsi atau proyeksi saja,” kata Dewi Murni.

Disamping itu, mengingat dokumen RPJMD adalah pedoman dalam perencanaan pembangunan tahunan yang tertuang dalam rencana kerja pemerintah daerah selain terjadi perubahan mendasar perubahan RKJMD hanya dapat dilakukan apabila hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Perda.

” Pertanyaannya, Bagaimana gambaran umum penyusunan RPJMD terkait adanya pandemi covid-19, Dan kondisi daerah terkait adanya covid-19. Kemudian bagaimana gambaran keuangan daerah dari hasil pengelolaan data-data terhadap pengelolaan keuangan daerah terkait adanya pendemi covid-19 dan Bagaimana visi dan misi pemerintah daerah kedepan tujuan dan sasaran serta indikator kinerj setiap misi pembangunan terkait adanya covid-19, serta bagamana strategi dan arah kebijakan program pembangunan daerah terkait adanya pandemi covid-19 khusus nya kerangka pendanaan pembangunan,” tanya Dewi Murni.

” Fraksi partai Nasdem meminta kepada pemerintah daerah melalui dinas PUPR agar dapat memperbaiki jalan-jalan rusak parah hampir di sudut-sudut kabupaten, jalan poros kecamatan, jalan poros desa, jalan dan jembatan yang rusak dapat segera dilakukan percepatan untuk diperbaiki,” Imbuhnya.

Selain itu, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Fraksi Gerinda tampak begitu kompak serta tak menyia-nyiakan pandangan umum fraksinya guna mendesak Pemerintahan Lampung Utara menyelesaikan persoalan kekurangan obat – obatan dan persoalan lainnya yang terjadi di RSUD H.M.Ryacudu.

Juru bicara Fraksi PKS, Agung Utomo, mengatakan, persoalan RSUD H.M.Ryacudu ‎merupakan persoalan mendesak yang harus segera diatasi. Alasannya, pelayanan prima dari RS sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

” Persoalan yang sedang dihadapi pihak manajemen RSUD bukanlah tanggung jawab dari Direktur RSUD semata melainkan juga tanggung jawab dari pejabat yang memegang kekuasaan. Ini persoalan yang sangat krusial karena berkaitan dengan pelayanan umum pada masyarakat dan harus segera diatasi,” Ucapnya.

‎Setali tiga uang, juru bicara Fraksi Partai Gerindra, Sandy Juwita, menuturkan, persoalan RSUD khususnya mengenai anggaran pembelian obat – obatan dan tunggakan 10 bulan honor tenaga kesehatan harus segera diselesaikan secepatnya.

” Mohon pak bupati, sekda atau kepala dinas kesehatan untuk menyelesaikan persoalan ini,” Ujarnya.

Mereka membutuhkan bantuan dari Pemkab Lampung Utara agar persoalan itu dapat teratasi. Menurut Sandy, tanpa bantuan itu maka RSUD akan tutup dengan sendirinya.

” Sudah banyak keluhan, memohon pada kami selaku wakil rakyat bagaimana caranya rumah sakit ini (RSUD Ryacudu) tidak tutup. Rumah sakit ini kebanggaan kita semua sehingga butuh bantuan dari pihak pemkab,” tukasnya. ( Advetorial / Alex )

Continue Reading

Trending