Connect with us

Apa Kabar Lampung

Bahas Sempadan Pantai, Bupati Lampung Selatan Panggil Kepala BPN

Published

on

Lampung Selatan, Lampungtoday : Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan tengah gencar melakukan penataan wilayah yang masuk dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Pasalnya, hal tersebut bisa menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) serta mempercantik Bumi Khagom Mufakat ini.
Belakangan ini, Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto tengah konsen melakukan penataan kawasan sempadan pantai. Bahkan, Nanang langsung mengundang Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lampung Selatan, Drs. Hotman Saragih, M.Eng SC beserta pejabat utama BPN untuk membahas persoalan tersebut.
Dalam pertemuan yang digelar di ruang kerja bupati setempat, pada Kamis pagi (24/6/2021), turut dihadiri juga Sekretaris Daerah Kabupaten Thamrin, berserta sejumlah pejabat utama, dan Kepala OPD dilingkungan Pemkab Lampung Selatan.
Adapun, tujuan pertemuan itu guna menyamakan persepsi antar lembaga pemerintahan yang baik dan saling menguntungkan.
“Hari ini kita samakan persepsi, supaya BPN dan Pemkab sinkron. Kami hanya minta masukan dan penjelasan dari BPN terkait sertifikat di sempadan pantai. Karena kami sedang menggalakkan sektor wisata,” ujar Nanang mengawali pertemuan.
Kedepannya, Nanang berharap BPN Lampung selatan bisa berkoordinasi dengan Pemkab Lampung Selatan terkait penerbitan sertifikat di kawasan sempadan pantai.
“Kalau sudah ada bangunan tidak mungkin kami mau bongkar. Tidak ada seperti itu. Kami hanya ingin yang memiliki sertifikat itu ada kewajiban harus punya IMB. Ini yang ingin kita tertibkan. Kan bisa meningkatkan pendapatan daerah,” harapnya.
Menanggapi hal itu, Kepala BPN Lampung Selatan, Hotman Saragih menyambut baik dan siap mendukung kebijakan dan program Bupati Lampung Selatan.
“Prinsipnya kami sangat mendukung program pemerintah. Kami siap membantu teknis di lapangan terkait pemasangan patok batas sempadan pantai,” katanya.
Menurut Hotman, batas sempadan pantai adalah pertemuan air laut dengan daratan pada saat air pasang tertinggi. “Jadi secara fisik di lapangan tidak terlihat,” katanya.
“Nanti kita bisa ke BMKG atau Kelautan. Kita rekonstruksi untuk mengambil datarnya ke arah daratan. Nah itulah nanti yang menjadi garis pantainya, dari situ kita tarik 100 meter ke arah darat untuk batas sempadan pantainya,” katanya menambahkan.
Hotman melanjutkan, terkait penerbitan sertifikat di kawasan sempadan pantai, pihaknya selama ini telah menjalankan prosedur sesuai dengan aturan yang ada.
“Selama tidak ada sengketa dan tidak pernah dibebaskan pemerintah, maka boleh diterbitkan sertifikat di sempadan pantai, danau, maupun sungai,” terangnya.
Meski demikian, Hotman Saragih menyatakan, masyarakat yang ingin memanfaatkan atau menggunakan tanah di sempadan pantai harus memiliki izin dari pemerintah daerah setempat terkait dengan fungsi sempadan pantai.
“Bukan berarti kami menerbitkan sertifikat di sempadan pantai itu menyalahi aturan. Peraturannya adalah pemilik yang memanfatkan atau mengelola tanah-tanah di sempadan pantai itu harus seizin pemerintah. Ini (izin) menjadi pertimbangan kami bagi masyarakat yang ingin mengurus sertifikat,” pungkasnya. (eko/kmf)

Apa Kabar Lampung

Pilkades Serentak Resmi Ditunda, Ini SE Bupati Lamsel

Published

on

Lampung Selatan, Lampungtoday : Bupati Lampung Selatan (Lamsel), Nanang Ermanto, menerbitkan surat edaran tentang penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2021.
Dalam surat bernomor 140/2518/IV.13.2021 pertanggal 16 Juli 2021 ini ditujukan kepada seluruh Camat se-kabupaten Lamsel. SE ini menyebutkan, bahwa Pemkab menunda penyeleggraan tahapan Pilkades Serentak sampai dengan batas waktu yang akan ditentukan.
Penundaan tersebut berdasarkan beberapa pertimbangan, mengingat penyebaran dan penularan covid-19 semakin membahayakan, terlebih Lamsel saat ini masuk kedalam zona orange covid-19.
“Untuk menunda sementara pelaksanaan pilkades serentak yang rencana sebelumnya akan dilaksanakan tanggal 5 Agustus 2021, karena penyelamatan nyawa manusia menjadi yang utama,” kata Kepala Dinas Kominfo Lamsel, M. Sefri Masdian, Sabtu (17/07/2021).
Dilain sisi, Bupati berharap Pilkades serentak dapat segera dilaksanakan, dengan catatan angka kasus covid-19 di Lamsel terus melandai.
“Kita semua berharap, Pilkades serentak dapat berjalan dengan baik, aman dan lancar serta tidak menimbulkan klaster baru penyebaran covid-19,” imbuhnya.

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Nanang Ermanto Geram dan Kesal Ada Oknum ASN Diduga Pungli Saat PPKM

Published

on

Lampung Selatan, Lampungtoday : Terkait video pungli yang di lakukan petugas PPKM dalam mobil bus di Pelabuhan Bakauheni yang melibatkan oknum ASN BPBD Lamsel, Bupati Lamsel H. Nanang Ermanto angkat bicara.
Orang nomer satu di Lamsel ini saat di tanya mengenai video tersebut geram, pasalnya petugas PPKM itu menyalahi tugas pokok nya, bahkan kesannya mengabaikan keselamatan orang banyak.
“Bagaimana saya tidak kesal, surat keterangan rapvid tes antigen untuk keperluan perjalanan di perjual belikan, bahkan di buat fiktip oleh oknum ASN tersebut, ini kan sama saja membahayakan nyawa manusia mas, bagaimana jika di dalam bus itu ada orang yang memang sedang terkena virus covid19, kan bisa celaka kita kalau dia tanpa ada surat pemeriksaan anti gen karena bisa menular ke semua orang yang ada di dalam bus nantinya, ujar Nanang.
Nanang berharap kepada petugas -petugas PPKM Pemkab Lamsel yang ada di lapangan, jangan bekerja yang di luar jalur, jangan kita mengerjakan segala sesuatu hanya untuk memikirkan materi, kerjakan lah sesuatu itu dengan penuh keikhlasan.
“Kita sudah capek- capek bekerja dan kita bekerja penuh dengan keikhlasan apalagi untuk keselamatan orang banyak, ilang rasa nya capek kita itu saat kita yang kita kerjakan itu ternyata benar dan bermanfaat untuk nyawa orang banyak,” jelas Nanang.
Untuk permasalahan hukumnya bagi ASN yang tertangkap melakukan pungli ini Nanang sepenuhnya meyerahkan kepada pihak kepolisian untuk tindak lanjut proses hukumnya, dan nanti juga dari Pemkab Lamsel melalui inspektorat akan melakukan kajian sangsi apa nanti yang akan diberikan untuk oknum ASN tersebut. (Eko/kmf)

Continue Reading

100 % Indonesia

Pasca Viral Video Pungli, Polres Lamsel Amankan Dua Orang Tersangka

Published

on

Lampung Selatan, Lampungtoday : Jajaran Polres Lampung Selatan mengamankan Dua orang oknum pelaku pungli (Pungutan liar) saat pelaksanaan penyekatan PPKM Darurat di Pelabuhan penyebrangan Bakauheni – Merak.
Kedua pelaku diamankan atas laporan dari masyarakat tentang adanya aksi pungli yang dilakukan oleh B, warga desa Sumur Kecamatan Ketapang Lamsel, dan A (oknum PNS) diwilayah pelabuhan Bakauheni.
” Kami mengamankan dua orang pelaku ini, setelah pihaknya menerima laporan dari masyarakat tentang adanya Pungli, saat pelaksanaan penyekatan PPKM Darurat, Minggu (11/7/2021) di Area Pelabuhan Bakauheni ” Kata Kapolres Lampung Selatan AKBP Edwin, Jumat (16/7/2021) saat melakukan Pers Release.
Kedua pelaku B dan A (oknum PNS) ditangkap bersama barang buktinya berupa satu lembar Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Kantor BPBD Lampung Selatan, uang tunai pecahan seratus ribu rupiah, senilai Rp 400 ribu, dan satu lembar uang pecahan sepuluh ribu rupiah, satu lembar foto Copy petikan surat keputusan yang ditanda tangani bupati Lampung Selatan, Nomor : 821.12 / 192 / IV.04 / X / 2008, tentang Pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah, atas nama A, NIP 460034558, tanggal 20 Oktober 2008.
Adapun modus yang digunakan oleh tersangka B, yang diduga bekerjasama dengan A (oknum PNS) yakni dengan melakukan pungli kepada para penumpang bus yang tidak memiliki surat keterangan Antigen sebesar Rp. 100 ribu/orang, dan menyatakan menjamin bisa menyeberang di Pelabuhan Bakauheni,” kata dia.
Atas aksi yang dilakukannya, akhirnya B dan A ditangkap, Selasa (13/7/2021) karena telah melakukan tindak pidana dalam kasus pemerasan dan atau menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah penyakit menular dalam oprasi penyekatan PPKM Darurat Jawa-Bali.
“Kepada kedua tersangka, dijerat dengan pasal 368 KUH pidana, dan atau pasal 14 ayat (1) UURI Nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara,” imbuhnya.
Sebelum menutup keteranganya, Kapolres Lamsel AKBP Edwin, menegaskan bahwa pihaknya bersama Kodim 0421/LS dan Bupati Lampung Selatan, mengingatkan kepada siapapun agar tidak bermimpi, apalagi melakukan tindak pidana Pungli diwilayah hukum Polres Lampung Selatan, karena pihaknya tidak segan-segan untuk menangkapnya.
“Saya ingatkan kepada siapapun, agar jangan sekali kali bermimpi apalagi melakukan tindak pidana pungli, kami bersama Forkompinda akan segera menangkapnya,” pungkasnya. (Rls/Eko)

Continue Reading

Trending