Connect with us

Apa Kabar Lampung

Awas!!! Pengembalian Temuan BPK Tinggal Menghitung Hari

Published

on

Lampung Utara : Menghitung hari! Ya… Batas waktu pengembalian keuangan daerah di Lampung Utara yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2020 tinggal menghitung hari saja. Hingga kini, tercatat ada tiga instansi yang masih ‘mbalelo’ menyelesaikan pengembalian tersebut.

Sekretaris Inspektorat Lampung Utara, Herty Lenie, ketika ditemui diruang kerjanya, mengungkapkan, proses pengembalian keuangan daerah di tahun 2020 yang menjadi temuan BPK hingga kini belum selesai.

‎” Masih ada tiga instansi yang belum menyelesaikannya hingga saat ini. Tapi, poses tindak lanjut dari temuan BPK masih terus kita lakukan,” Ucapnya, Kamis (1/7/2021).

Ketiga instansi yang hingga kini belum menyelesaikan temuan BPK itu adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangan, dan Sekrtariat DPRD Lampung Utara.

” Kami berharap, besok sudah selesai semua (temuan BPK),” Imbuh Herty .

‎Saat disinggung soal langkah Inspektorat, jika temuan BPK tidak diselesaikan hingga batas waktu yang ditentukan? Hertiy mengatakan, jika memang hingga batas waktu pengembalian masih belum diselesaikan juga, maka pihaknya akan meminta arahan lebih lanjut pada BPK terkait langkah apa yang akan dilakukan.

” Kami lapor ke BPK soal itu (tidak diselesaikannya temuan). Karena, peranan Inspektorat dalam temuan BPK ini hanya sebatas mengkoordinir atau menyampaikan, serta memposes sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) saja,” Tukasnya.

Diketahui, temuan BPK atas kelebihan pembayaran dalam belanja di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah di Lampung Utara kembali terjadi di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020.

Nilai temuan ini pun terbilang cukup fantastis hingga mencapai miliaran rupiah dan terindikasi kuat temuan ini bukan maladministrasi atau kesalahan administrasi. Fakta ini berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dengan nomor 27B/LHP/XVIIIMBLP/05/2021 pada tanggal 2 Mei 2021.

Atas temuan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Lampung Utara agar memerintahkan Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, dan sejumlah kepala OPD terkait untuk melakukan berbagai langkah.

Langkah yang harus diambil itu di antaranya menyusun anggaran perjalanan dinas secara rinci sesuai dengan kebutuhan riil, memperbaiki mekanisme pembayaran belanja perjalanan dinas, serta memproses dan menyetorkan kelebihan pembayaran tersebut ke kas daerah.‎

Apa Kabar Lampung

Pilkades Serentak Resmi Ditunda, Ini SE Bupati Lamsel

Published

on

Lampung Selatan, Lampungtoday : Bupati Lampung Selatan (Lamsel), Nanang Ermanto, menerbitkan surat edaran tentang penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2021.
Dalam surat bernomor 140/2518/IV.13.2021 pertanggal 16 Juli 2021 ini ditujukan kepada seluruh Camat se-kabupaten Lamsel. SE ini menyebutkan, bahwa Pemkab menunda penyeleggraan tahapan Pilkades Serentak sampai dengan batas waktu yang akan ditentukan.
Penundaan tersebut berdasarkan beberapa pertimbangan, mengingat penyebaran dan penularan covid-19 semakin membahayakan, terlebih Lamsel saat ini masuk kedalam zona orange covid-19.
“Untuk menunda sementara pelaksanaan pilkades serentak yang rencana sebelumnya akan dilaksanakan tanggal 5 Agustus 2021, karena penyelamatan nyawa manusia menjadi yang utama,” kata Kepala Dinas Kominfo Lamsel, M. Sefri Masdian, Sabtu (17/07/2021).
Dilain sisi, Bupati berharap Pilkades serentak dapat segera dilaksanakan, dengan catatan angka kasus covid-19 di Lamsel terus melandai.
“Kita semua berharap, Pilkades serentak dapat berjalan dengan baik, aman dan lancar serta tidak menimbulkan klaster baru penyebaran covid-19,” imbuhnya.

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Nanang Ermanto Geram dan Kesal Ada Oknum ASN Diduga Pungli Saat PPKM

Published

on

Lampung Selatan, Lampungtoday : Terkait video pungli yang di lakukan petugas PPKM dalam mobil bus di Pelabuhan Bakauheni yang melibatkan oknum ASN BPBD Lamsel, Bupati Lamsel H. Nanang Ermanto angkat bicara.
Orang nomer satu di Lamsel ini saat di tanya mengenai video tersebut geram, pasalnya petugas PPKM itu menyalahi tugas pokok nya, bahkan kesannya mengabaikan keselamatan orang banyak.
“Bagaimana saya tidak kesal, surat keterangan rapvid tes antigen untuk keperluan perjalanan di perjual belikan, bahkan di buat fiktip oleh oknum ASN tersebut, ini kan sama saja membahayakan nyawa manusia mas, bagaimana jika di dalam bus itu ada orang yang memang sedang terkena virus covid19, kan bisa celaka kita kalau dia tanpa ada surat pemeriksaan anti gen karena bisa menular ke semua orang yang ada di dalam bus nantinya, ujar Nanang.
Nanang berharap kepada petugas -petugas PPKM Pemkab Lamsel yang ada di lapangan, jangan bekerja yang di luar jalur, jangan kita mengerjakan segala sesuatu hanya untuk memikirkan materi, kerjakan lah sesuatu itu dengan penuh keikhlasan.
“Kita sudah capek- capek bekerja dan kita bekerja penuh dengan keikhlasan apalagi untuk keselamatan orang banyak, ilang rasa nya capek kita itu saat kita yang kita kerjakan itu ternyata benar dan bermanfaat untuk nyawa orang banyak,” jelas Nanang.
Untuk permasalahan hukumnya bagi ASN yang tertangkap melakukan pungli ini Nanang sepenuhnya meyerahkan kepada pihak kepolisian untuk tindak lanjut proses hukumnya, dan nanti juga dari Pemkab Lamsel melalui inspektorat akan melakukan kajian sangsi apa nanti yang akan diberikan untuk oknum ASN tersebut. (Eko/kmf)

Continue Reading

100 % Indonesia

Pasca Viral Video Pungli, Polres Lamsel Amankan Dua Orang Tersangka

Published

on

Lampung Selatan, Lampungtoday : Jajaran Polres Lampung Selatan mengamankan Dua orang oknum pelaku pungli (Pungutan liar) saat pelaksanaan penyekatan PPKM Darurat di Pelabuhan penyebrangan Bakauheni – Merak.
Kedua pelaku diamankan atas laporan dari masyarakat tentang adanya aksi pungli yang dilakukan oleh B, warga desa Sumur Kecamatan Ketapang Lamsel, dan A (oknum PNS) diwilayah pelabuhan Bakauheni.
” Kami mengamankan dua orang pelaku ini, setelah pihaknya menerima laporan dari masyarakat tentang adanya Pungli, saat pelaksanaan penyekatan PPKM Darurat, Minggu (11/7/2021) di Area Pelabuhan Bakauheni ” Kata Kapolres Lampung Selatan AKBP Edwin, Jumat (16/7/2021) saat melakukan Pers Release.
Kedua pelaku B dan A (oknum PNS) ditangkap bersama barang buktinya berupa satu lembar Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Kantor BPBD Lampung Selatan, uang tunai pecahan seratus ribu rupiah, senilai Rp 400 ribu, dan satu lembar uang pecahan sepuluh ribu rupiah, satu lembar foto Copy petikan surat keputusan yang ditanda tangani bupati Lampung Selatan, Nomor : 821.12 / 192 / IV.04 / X / 2008, tentang Pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah, atas nama A, NIP 460034558, tanggal 20 Oktober 2008.
Adapun modus yang digunakan oleh tersangka B, yang diduga bekerjasama dengan A (oknum PNS) yakni dengan melakukan pungli kepada para penumpang bus yang tidak memiliki surat keterangan Antigen sebesar Rp. 100 ribu/orang, dan menyatakan menjamin bisa menyeberang di Pelabuhan Bakauheni,” kata dia.
Atas aksi yang dilakukannya, akhirnya B dan A ditangkap, Selasa (13/7/2021) karena telah melakukan tindak pidana dalam kasus pemerasan dan atau menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah penyakit menular dalam oprasi penyekatan PPKM Darurat Jawa-Bali.
“Kepada kedua tersangka, dijerat dengan pasal 368 KUH pidana, dan atau pasal 14 ayat (1) UURI Nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara,” imbuhnya.
Sebelum menutup keteranganya, Kapolres Lamsel AKBP Edwin, menegaskan bahwa pihaknya bersama Kodim 0421/LS dan Bupati Lampung Selatan, mengingatkan kepada siapapun agar tidak bermimpi, apalagi melakukan tindak pidana Pungli diwilayah hukum Polres Lampung Selatan, karena pihaknya tidak segan-segan untuk menangkapnya.
“Saya ingatkan kepada siapapun, agar jangan sekali kali bermimpi apalagi melakukan tindak pidana pungli, kami bersama Forkompinda akan segera menangkapnya,” pungkasnya. (Rls/Eko)

Continue Reading

Trending