Connect with us

Bandar Lampung

Eva Dwiana : Tak Akan Pasang Tapping Box Untuk PKL

Published

on

Bandar Lampung- Walikota Bandarlampung Eva Dwiana menegaskan pemerintah kota Bandarlampung tidak ada rencana untuk memasang tapping box atau alat perekam transaksi kepada pedagang kali lima hal tersebut disampaikan walikota Eva Dwiana Jum,at (2/7).

Menurut Bunda Eva sapaan akrabnya, Pemerintah memahani kondisi perekonomian masyarakat khususnya pedagang kaki lima, atas dasar itu pemerintah tidak akan memungut pajak bagi pedagang kaki lima ataupun pedagang emperan.

“Bunda tegaskan takakan ada pemasangan tapping box terhadap pedagang kaki lima, Bunda memahani kondisi perekonomian PKL ataupun pedagang emperan”

Dalam kesempatan itu, Walikota perempuan pertama dikota Bandarlampung tersebut meminta kepada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandarlampung fokus dalam memasimalkan
Tapping box yang sudah terpasang

“Pedagang kaki lima tidak perlu panik atas isu yang beredar, BPPRD telah bunda minta agar fokus mengoptimalkan pendapatan terhadap tapping box yang telah terpasang”

Eva Dwiana menambahkan, pemkot bandarlampung tidak akan memungut pajak ataupun retribusi diluar aturan yang telah di tentukan, Pemasangan tapping box diperuntukkan bagi pelaku usaha yang memiliki tempat usaha tetap seperti ruko dan beromset juta rupiah (rls).

Apa Kabar Lampung

MUI Lampung Sebut Reihana Langgar Prokes

Published

on

Ist.

BANDARLAMPUNG – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung sangat menyayangkan terjadi kerumunan massa di lingkungan Dinas Kesehatan Lampung saat melaksanakan vaksin gratis pada hari Sabtu, (3/7/2021) kemarin.

Menurut Sekretaris MUI, KH. Basyaruddin Masyir apa yang dilakukan Dinas Kesehatan Lampung sangat berisiko tinggi terpapar covid 19 ketika kerumunan massa terjadi.

Seharusnya pemerintah harus maksimal mungkin memberikan contoh baik kepada masyarakat bukan menambah derita masyarakat. Pemerintah itu mempunyai tugas menjaga masyarakat baik keluarga, dan diri kita sendiri.

“Maka kerumunan massa seharusnya tidak terjadi. Sekali lagi saya tegaskan tidak terjadi, “ujarnya kepada Lampung Today

Dia mengatakan kegiatan itu seharusnya di antisipasi dari awal. Kalau suah terjadi seperti ini. Kami sangat menyayangkan.

Lebih baik kegiatan vaksin gratis dibagi-bagi di puskesmas masing-masing. Apalagi puskesmas sudah banyak tersebar di seluruh Provinsi Lampung dari pada kegiatan dilakukan di satu pusat.

“Iya kita kasih contoh saja. Di Masjid saja dilakukan protokol kesehatan (Prokes) dengan menjaga jarak. Tetapi pemerintah malah melanggar prokes ” Astafirullah “, “ungkapnya.

Hingga berita ini di turunkan belum ada lonfirmasi resmi dari Kepala Dinas Kesehatan dan Humas dinas kesehatan setempat. (Arek/Red).

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Kumpulkan Ribuan Massa, Kadiskes Lampung Terindikasi Langgar Prokes COVID 19

Published

on

BANDARLAMPUNG – Sejak pandemi Covid-19 melanda Indonesia, termasuk Lampung, “protokol kesehatan” menjadi semacam salah satu syarat dalam berbagai aktivitas masyarakat.

Protokol kesehatan merupakan aturan dan ketentuan yang dibentuk dengan tujuan agar masyarakat tetap dapat beraktivitas secara aman dan tidak membahayakan keamanan atau kesehatan orang lain saat pandemi Covid-19.

Salah satu aturan protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak. Dengan kata lain, orang harus menghindari kerumunan atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan untuk mencegah penularan Covid-19.

Namun disayangkan Prokes ternyata dilanggar Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. Saat Dinas tersebut melakukan Vaksin massal secara gratis. Tentunya ini sudah benar-benar menentang aturan apa yang disampaikan pemerintah.

Tidakkan ini perlu ada teguran keras Gubernur Lampung Arinal Djunaidi kepada Kepala Dinas Kesehatan, Reihana. Justru sejauh ini Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) diabaikan Reihana. PPKM di seluruh Indonesia dalam keadaan darurat.

Hal ini juga mendapatkan perhatian serius Akademisi Universitas Lampung (Unila) Yusdianto mengatakan, bahwa vaksinasi ini adalah sebuah kewajiban yang harus mengedepankan Protokol kesehatan (Prokes).

“Jika dilihat menimbulkan kerumuman yang ada, sangat di sayangkan telah mengabaikan prokes dan jangan- jangan ini akan menimbulkan kluster covid19 dari vaksinasi, “tegas Yusdianto saat dihubungi, Sabtu (3/7/2021).

Untuk itu, lebih baik vaksinasi tersebut dilaksanakan di setiap kelurahan yang ada, untuk meminalisir dampak negatif dari kerumunan tersebut.

” Saya kira Gubernur Lampung dan Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) harus dapat bertanggung jawab dalam hal ini ,yang menimbulkan kerumunan, kenapa vaksinasi ini juga tidak di laksanakan di setiap – tiap kelurahan saja ,agar dapat meminimalisir timbulnya kerumuman, “ungkapnya

Dalam hal ini, Sambung dia, Kadiskes harus menerima konsekuensi kedepannya.

“Tentu hal kerumunan di Dinkes Lampung bakal menjadi problem nya dan pengabaian prokes ini sangat saya sesalkan dan saya kira juga harus ada evaluasi dari vaksinasi yang menimbulkan kerumunan, “ucapnya

Terkait ada sanksi atau tidak, ia mengatakan hal itu lebih baik  diserahkan kepada penegak hukum untuk menyelusuri nya.” Saya juga mendorong penegak hukum untuk menindak tegas siapapun pihak yang menimbulkan kerumunan, “pungkasnya

Sementara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian belum lama mengatakan bahwa
berbagai sanksi telah tertuang dalam berbagai peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan penegakkan protokol kesehatan pandemi seperti UU Kekarantinaan Kesehatan, UU Wabah Penyakit Menular dan lain sebagainya. Selain itu juga bisa dikenakan pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

“Semua ada sanksinya, di antaranya seandainya membuat kerumunan besar yang enggak sesuai dengan protokol kesehatan sehingga terjadi penularan itu dapat dikenakan sanksi pidana. Bahkan cukup lama waktunya,” kata Tito melalui konferensi pers belum lama ini. (Arek/Red)

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Arinal Djunaidi Minta Bapenda Lampung Jemput Bola

Published

on

Bandar Lampung : Gubernur Lampung Arinal Djunaidi secara tegas meminta kepada Badan Pendapatan Daerah untuk segera membentuk tim khusus yang langsung turun ke kabupaten kota terkait masih belum maksimalnya pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan roda dua dan roda empat.

Hal tersebut di sampaikan Gubernur Arinal usai menghadiri paripurna pembicaraan tingkat I pandangan umum fraksi-fraksi terkait LKPJ Tahun 2020 yang di gelar di Kantor DPRD Lampung Jum’at (25/06/2021).

Arinal mengatakan, dari data yang ia terima terungkap masih banyak warga Lampung di kabupaten kota yang enggan membayar pajak kendaraannya lantaran terkendala jarak tempuh dari lokasi atau desa menuju lokasi pembayaran pajak.

Akibatnya banyak masyarakat yang enggan membayar pajak kendarannya dengan perhitungan tingginya biaya transportasi ketimbang biaya pajak kendaraan pertahunya.

Semenara itu Kepala Bapenda Lampung Adi Erlansyah mengatakan ia menyambut baik apa yang di sampaikan Gubernur Arinal.

Sesuai arahan Gubernur Lampung untuk optimalisasi pelaksanaannya ia dan jajarannya akan mengintensifkan koordinasi dengan Ditlantas Polda Lampung sebagai Koordinator Samsat dan instansi lainnya.

Continue Reading

Trending