Connect with us

Apa Kabar Lampung

Kumpulkan Ribuan Massa, Kadiskes Lampung Terindikasi Langgar Prokes COVID 19

Published

on

BANDARLAMPUNG – Sejak pandemi Covid-19 melanda Indonesia, termasuk Lampung, “protokol kesehatan” menjadi semacam salah satu syarat dalam berbagai aktivitas masyarakat.

Protokol kesehatan merupakan aturan dan ketentuan yang dibentuk dengan tujuan agar masyarakat tetap dapat beraktivitas secara aman dan tidak membahayakan keamanan atau kesehatan orang lain saat pandemi Covid-19.

Salah satu aturan protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak. Dengan kata lain, orang harus menghindari kerumunan atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan untuk mencegah penularan Covid-19.

Namun disayangkan Prokes ternyata dilanggar Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. Saat Dinas tersebut melakukan Vaksin massal secara gratis. Tentunya ini sudah benar-benar menentang aturan apa yang disampaikan pemerintah.

Tidakkan ini perlu ada teguran keras Gubernur Lampung Arinal Djunaidi kepada Kepala Dinas Kesehatan, Reihana. Justru sejauh ini Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) diabaikan Reihana. PPKM di seluruh Indonesia dalam keadaan darurat.

Hal ini juga mendapatkan perhatian serius Akademisi Universitas Lampung (Unila) Yusdianto mengatakan, bahwa vaksinasi ini adalah sebuah kewajiban yang harus mengedepankan Protokol kesehatan (Prokes).

“Jika dilihat menimbulkan kerumuman yang ada, sangat di sayangkan telah mengabaikan prokes dan jangan- jangan ini akan menimbulkan kluster covid19 dari vaksinasi, “tegas Yusdianto saat dihubungi, Sabtu (3/7/2021).

Untuk itu, lebih baik vaksinasi tersebut dilaksanakan di setiap kelurahan yang ada, untuk meminalisir dampak negatif dari kerumunan tersebut.

” Saya kira Gubernur Lampung dan Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) harus dapat bertanggung jawab dalam hal ini ,yang menimbulkan kerumunan, kenapa vaksinasi ini juga tidak di laksanakan di setiap – tiap kelurahan saja ,agar dapat meminimalisir timbulnya kerumuman, “ungkapnya

Dalam hal ini, Sambung dia, Kadiskes harus menerima konsekuensi kedepannya.

“Tentu hal kerumunan di Dinkes Lampung bakal menjadi problem nya dan pengabaian prokes ini sangat saya sesalkan dan saya kira juga harus ada evaluasi dari vaksinasi yang menimbulkan kerumunan, “ucapnya

Terkait ada sanksi atau tidak, ia mengatakan hal itu lebih baik  diserahkan kepada penegak hukum untuk menyelusuri nya.” Saya juga mendorong penegak hukum untuk menindak tegas siapapun pihak yang menimbulkan kerumunan, “pungkasnya

Sementara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian belum lama mengatakan bahwa
berbagai sanksi telah tertuang dalam berbagai peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan penegakkan protokol kesehatan pandemi seperti UU Kekarantinaan Kesehatan, UU Wabah Penyakit Menular dan lain sebagainya. Selain itu juga bisa dikenakan pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

“Semua ada sanksinya, di antaranya seandainya membuat kerumunan besar yang enggak sesuai dengan protokol kesehatan sehingga terjadi penularan itu dapat dikenakan sanksi pidana. Bahkan cukup lama waktunya,” kata Tito melalui konferensi pers belum lama ini. (Arek/Red)

Apa Kabar Lampung

Pilkades Serentak Resmi Ditunda, Ini SE Bupati Lamsel

Published

on

Lampung Selatan, Lampungtoday : Bupati Lampung Selatan (Lamsel), Nanang Ermanto, menerbitkan surat edaran tentang penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2021.
Dalam surat bernomor 140/2518/IV.13.2021 pertanggal 16 Juli 2021 ini ditujukan kepada seluruh Camat se-kabupaten Lamsel. SE ini menyebutkan, bahwa Pemkab menunda penyeleggraan tahapan Pilkades Serentak sampai dengan batas waktu yang akan ditentukan.
Penundaan tersebut berdasarkan beberapa pertimbangan, mengingat penyebaran dan penularan covid-19 semakin membahayakan, terlebih Lamsel saat ini masuk kedalam zona orange covid-19.
“Untuk menunda sementara pelaksanaan pilkades serentak yang rencana sebelumnya akan dilaksanakan tanggal 5 Agustus 2021, karena penyelamatan nyawa manusia menjadi yang utama,” kata Kepala Dinas Kominfo Lamsel, M. Sefri Masdian, Sabtu (17/07/2021).
Dilain sisi, Bupati berharap Pilkades serentak dapat segera dilaksanakan, dengan catatan angka kasus covid-19 di Lamsel terus melandai.
“Kita semua berharap, Pilkades serentak dapat berjalan dengan baik, aman dan lancar serta tidak menimbulkan klaster baru penyebaran covid-19,” imbuhnya.

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Nanang Ermanto Geram dan Kesal Ada Oknum ASN Diduga Pungli Saat PPKM

Published

on

Lampung Selatan, Lampungtoday : Terkait video pungli yang di lakukan petugas PPKM dalam mobil bus di Pelabuhan Bakauheni yang melibatkan oknum ASN BPBD Lamsel, Bupati Lamsel H. Nanang Ermanto angkat bicara.
Orang nomer satu di Lamsel ini saat di tanya mengenai video tersebut geram, pasalnya petugas PPKM itu menyalahi tugas pokok nya, bahkan kesannya mengabaikan keselamatan orang banyak.
“Bagaimana saya tidak kesal, surat keterangan rapvid tes antigen untuk keperluan perjalanan di perjual belikan, bahkan di buat fiktip oleh oknum ASN tersebut, ini kan sama saja membahayakan nyawa manusia mas, bagaimana jika di dalam bus itu ada orang yang memang sedang terkena virus covid19, kan bisa celaka kita kalau dia tanpa ada surat pemeriksaan anti gen karena bisa menular ke semua orang yang ada di dalam bus nantinya, ujar Nanang.
Nanang berharap kepada petugas -petugas PPKM Pemkab Lamsel yang ada di lapangan, jangan bekerja yang di luar jalur, jangan kita mengerjakan segala sesuatu hanya untuk memikirkan materi, kerjakan lah sesuatu itu dengan penuh keikhlasan.
“Kita sudah capek- capek bekerja dan kita bekerja penuh dengan keikhlasan apalagi untuk keselamatan orang banyak, ilang rasa nya capek kita itu saat kita yang kita kerjakan itu ternyata benar dan bermanfaat untuk nyawa orang banyak,” jelas Nanang.
Untuk permasalahan hukumnya bagi ASN yang tertangkap melakukan pungli ini Nanang sepenuhnya meyerahkan kepada pihak kepolisian untuk tindak lanjut proses hukumnya, dan nanti juga dari Pemkab Lamsel melalui inspektorat akan melakukan kajian sangsi apa nanti yang akan diberikan untuk oknum ASN tersebut. (Eko/kmf)

Continue Reading

100 % Indonesia

Pasca Viral Video Pungli, Polres Lamsel Amankan Dua Orang Tersangka

Published

on

Lampung Selatan, Lampungtoday : Jajaran Polres Lampung Selatan mengamankan Dua orang oknum pelaku pungli (Pungutan liar) saat pelaksanaan penyekatan PPKM Darurat di Pelabuhan penyebrangan Bakauheni – Merak.
Kedua pelaku diamankan atas laporan dari masyarakat tentang adanya aksi pungli yang dilakukan oleh B, warga desa Sumur Kecamatan Ketapang Lamsel, dan A (oknum PNS) diwilayah pelabuhan Bakauheni.
” Kami mengamankan dua orang pelaku ini, setelah pihaknya menerima laporan dari masyarakat tentang adanya Pungli, saat pelaksanaan penyekatan PPKM Darurat, Minggu (11/7/2021) di Area Pelabuhan Bakauheni ” Kata Kapolres Lampung Selatan AKBP Edwin, Jumat (16/7/2021) saat melakukan Pers Release.
Kedua pelaku B dan A (oknum PNS) ditangkap bersama barang buktinya berupa satu lembar Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Kantor BPBD Lampung Selatan, uang tunai pecahan seratus ribu rupiah, senilai Rp 400 ribu, dan satu lembar uang pecahan sepuluh ribu rupiah, satu lembar foto Copy petikan surat keputusan yang ditanda tangani bupati Lampung Selatan, Nomor : 821.12 / 192 / IV.04 / X / 2008, tentang Pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah, atas nama A, NIP 460034558, tanggal 20 Oktober 2008.
Adapun modus yang digunakan oleh tersangka B, yang diduga bekerjasama dengan A (oknum PNS) yakni dengan melakukan pungli kepada para penumpang bus yang tidak memiliki surat keterangan Antigen sebesar Rp. 100 ribu/orang, dan menyatakan menjamin bisa menyeberang di Pelabuhan Bakauheni,” kata dia.
Atas aksi yang dilakukannya, akhirnya B dan A ditangkap, Selasa (13/7/2021) karena telah melakukan tindak pidana dalam kasus pemerasan dan atau menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah penyakit menular dalam oprasi penyekatan PPKM Darurat Jawa-Bali.
“Kepada kedua tersangka, dijerat dengan pasal 368 KUH pidana, dan atau pasal 14 ayat (1) UURI Nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara,” imbuhnya.
Sebelum menutup keteranganya, Kapolres Lamsel AKBP Edwin, menegaskan bahwa pihaknya bersama Kodim 0421/LS dan Bupati Lampung Selatan, mengingatkan kepada siapapun agar tidak bermimpi, apalagi melakukan tindak pidana Pungli diwilayah hukum Polres Lampung Selatan, karena pihaknya tidak segan-segan untuk menangkapnya.
“Saya ingatkan kepada siapapun, agar jangan sekali kali bermimpi apalagi melakukan tindak pidana pungli, kami bersama Forkompinda akan segera menangkapnya,” pungkasnya. (Rls/Eko)

Continue Reading

Trending