Connect with us

Apa Kabar Lampung

Nanang Ermanto Sampaikan Raperda RPJMD Tahun 2021-2026

Published

on

Lampung Selatan, Lampungtoday : Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026 kepada DPRD setempat secara virtual dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
Nanang menyampaikan dokumen RPJMD tersebut dihadapan 40 anggota dewan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Selatan melalui aplikasi zoom meeting dari Aula Rajabasa, kantor bupati setempat, Senin siang (12/7/2021).
Sementara, Wakil Ketua I DPRD Lampung Selatan, Agus Sartono memimpin rapat paripurna tersebut didampingi Wakil Ketua II Agus Sutanto dan Wakil Ketua III Waris Basuki dari ruang sidang utama gedung DPRD Lampung Selatan.
Turut hadir Wakil Bupati Lampung Selatan, Pandu Kesuma Dewangsa melalui invite zoom meeting serta para pejabat utama dan Kepala OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat. Hadir juga perwakilan anggota Forkopimda Lampung Selatan.
Setelah dibuka Wakil Ketua I DPRD Lampung Selatan, Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto menjabarkan materi atau substansi yang tertuang dalam Raperda RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026 secara daring.
Nanang Ermanto menyampaikan, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Hal tersebut lanjut Nanang, merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas kepala daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah untuk jangka waktu lima tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembanghunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
“Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Daerah RPJMD ditetapkan paling lama enam bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. Artinya bulan Agustus nanti RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026 ini harus disahkan melalui Peraturan Daerah,” kata Nanang Ermanto.
Lebih lanjut Nanang menyampaikan, selain melibatkan akademisi dari Universitas Lampung, peran DPRD setempat sangatlah penting dalam menyusun RPJMD tersebut.
Menurutnya, DPRD dengan tiga fungsi utamanya, yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, terlibat secara langsung maupun tidak langsung dari awal penyusunan melalui pembahasan dan kesepakatan rancangan awal RPJMD hingga akhir melalui rapat paripurna Raperda RPJMD yang dilaksanakan tersebut.
Untuk itu, dirinya menyampaikan ucapan terima kasih kepada DPRD Kabupaten Lampung Selatan yang telah berperan aktif dan bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026 itu.
“Semoga pemerintah daerah bersama DPRD dapat terus bergotong-royong mewujudkan masyarakat Lampung Selatan yang berintegritas, maju dan sejahtera,” ujarnya.
Seperti diketahui, Pemerintah Pusat melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 mengusung visi ”Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.
Sedangkan Pemerintah Provinsi Lampung melalui RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 mengusung visi “Rakyat Lampung Berjaya”.
“Dalam rangka menjaga sinkronisasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan pada Tahun 2021-2026 mengusung visi Terwujudnya Masyarakat Lampung Selatan yang Berintegritas, Maju dan Sejahtera dengan Semangat Gotong Royong,” kata Nanang.
Nanang menyebut, visi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan pada Tahun 2021-2026 tersebut dijabarkan ke dalam lima misi.
Pertama, meningkatkan penerapan nilai-nilai agama, budaya dan keluarga dalam kehidupan bermasyarakat. Kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang baik serta kesejahteraan sosial.
Kemudian ketiga, membangun infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan pusat-pusat perekonomian yang berkelanjutan. Keempat, mengembangkan ekonomi kreatif dengan memanfaatkan potensi unggulan daerah.
Dan kelima, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, transparan, efektif dan akuntabel.
Dalam kesempatan itu, Nanang juga menyampaikan, bahwa Kabupaten Lampung Selatan memiliki potensi dan lokasi yang sangat strategis baik bagi nasional, maupun provinsi.
Hal itu kata Nanang, dengan adanya beberapa proyek strategis nasional, maupun Provinsi Lampung dan daerah yang dikembangkan di wilayah Kabupaten Lampung Selatan.
“Seperti pengembangan kawasan industri berbasis agro di Way Pisang, Kecamatan Penengahan, pengembangan kawasan industri energi terpadu di Kecamatan Katibung, pembangunan kawasan terintegrasi pariwisata Bakauheni (Bakauheni Harbour City), pengembangan integrasi pariwisata Gunung Rajabasa dan Pantai Kalianda, dan pengembangan kawasan agrowisata Way Handak, dan masih banyak lainnya,” ucapnya.
Nanang berharap, dengan adanya rencana proyek strategis nasional maupun provinsi tersebut, dan segala upaya pembangunan lainnya dapat terlaksana dengan baik dan memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat Kabupaten Lampung Selatan.
“Dengan adanya pembahasan bersama Raperda RPJMD ini, DPRD Kabupaten Lampung Selatan diharapkan dapat memberikan masukan dan saran yang membangun untuk mewujudkan masyarakat Lampung Selatan yang berintegritas, maju dan sejahtera dengan semangat gotong royong,” pungkas Nanang.
Setelah itu, rapat paripurna tersebut dilanjutkan dengan penyampaian pandangan umum dari delapan Fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
Dalam rapat paripurna itu, DPRD setempat juga telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Raperda RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026
Berdasarkan hasil musyawarah mufakat DPRD setempat, Rosdiana dari Fraksi PDI Perjuangan didapuk sebagai Ketua Pansus, Baiquni Aka Sanjaya dari Fraksi PAN sebagai Wakil Ketua, dan Bambang Irawan dari Fraksi Gerindra sebagai Sekretaris. (Eko/kmf)

Apa Kabar Lampung

Pilkades Serentak Resmi Ditunda, Ini SE Bupati Lamsel

Published

on

Lampung Selatan, Lampungtoday : Bupati Lampung Selatan (Lamsel), Nanang Ermanto, menerbitkan surat edaran tentang penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2021.
Dalam surat bernomor 140/2518/IV.13.2021 pertanggal 16 Juli 2021 ini ditujukan kepada seluruh Camat se-kabupaten Lamsel. SE ini menyebutkan, bahwa Pemkab menunda penyeleggraan tahapan Pilkades Serentak sampai dengan batas waktu yang akan ditentukan.
Penundaan tersebut berdasarkan beberapa pertimbangan, mengingat penyebaran dan penularan covid-19 semakin membahayakan, terlebih Lamsel saat ini masuk kedalam zona orange covid-19.
“Untuk menunda sementara pelaksanaan pilkades serentak yang rencana sebelumnya akan dilaksanakan tanggal 5 Agustus 2021, karena penyelamatan nyawa manusia menjadi yang utama,” kata Kepala Dinas Kominfo Lamsel, M. Sefri Masdian, Sabtu (17/07/2021).
Dilain sisi, Bupati berharap Pilkades serentak dapat segera dilaksanakan, dengan catatan angka kasus covid-19 di Lamsel terus melandai.
“Kita semua berharap, Pilkades serentak dapat berjalan dengan baik, aman dan lancar serta tidak menimbulkan klaster baru penyebaran covid-19,” imbuhnya.

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Nanang Ermanto Geram dan Kesal Ada Oknum ASN Diduga Pungli Saat PPKM

Published

on

Lampung Selatan, Lampungtoday : Terkait video pungli yang di lakukan petugas PPKM dalam mobil bus di Pelabuhan Bakauheni yang melibatkan oknum ASN BPBD Lamsel, Bupati Lamsel H. Nanang Ermanto angkat bicara.
Orang nomer satu di Lamsel ini saat di tanya mengenai video tersebut geram, pasalnya petugas PPKM itu menyalahi tugas pokok nya, bahkan kesannya mengabaikan keselamatan orang banyak.
“Bagaimana saya tidak kesal, surat keterangan rapvid tes antigen untuk keperluan perjalanan di perjual belikan, bahkan di buat fiktip oleh oknum ASN tersebut, ini kan sama saja membahayakan nyawa manusia mas, bagaimana jika di dalam bus itu ada orang yang memang sedang terkena virus covid19, kan bisa celaka kita kalau dia tanpa ada surat pemeriksaan anti gen karena bisa menular ke semua orang yang ada di dalam bus nantinya, ujar Nanang.
Nanang berharap kepada petugas -petugas PPKM Pemkab Lamsel yang ada di lapangan, jangan bekerja yang di luar jalur, jangan kita mengerjakan segala sesuatu hanya untuk memikirkan materi, kerjakan lah sesuatu itu dengan penuh keikhlasan.
“Kita sudah capek- capek bekerja dan kita bekerja penuh dengan keikhlasan apalagi untuk keselamatan orang banyak, ilang rasa nya capek kita itu saat kita yang kita kerjakan itu ternyata benar dan bermanfaat untuk nyawa orang banyak,” jelas Nanang.
Untuk permasalahan hukumnya bagi ASN yang tertangkap melakukan pungli ini Nanang sepenuhnya meyerahkan kepada pihak kepolisian untuk tindak lanjut proses hukumnya, dan nanti juga dari Pemkab Lamsel melalui inspektorat akan melakukan kajian sangsi apa nanti yang akan diberikan untuk oknum ASN tersebut. (Eko/kmf)

Continue Reading

100 % Indonesia

Pasca Viral Video Pungli, Polres Lamsel Amankan Dua Orang Tersangka

Published

on

Lampung Selatan, Lampungtoday : Jajaran Polres Lampung Selatan mengamankan Dua orang oknum pelaku pungli (Pungutan liar) saat pelaksanaan penyekatan PPKM Darurat di Pelabuhan penyebrangan Bakauheni – Merak.
Kedua pelaku diamankan atas laporan dari masyarakat tentang adanya aksi pungli yang dilakukan oleh B, warga desa Sumur Kecamatan Ketapang Lamsel, dan A (oknum PNS) diwilayah pelabuhan Bakauheni.
” Kami mengamankan dua orang pelaku ini, setelah pihaknya menerima laporan dari masyarakat tentang adanya Pungli, saat pelaksanaan penyekatan PPKM Darurat, Minggu (11/7/2021) di Area Pelabuhan Bakauheni ” Kata Kapolres Lampung Selatan AKBP Edwin, Jumat (16/7/2021) saat melakukan Pers Release.
Kedua pelaku B dan A (oknum PNS) ditangkap bersama barang buktinya berupa satu lembar Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Kantor BPBD Lampung Selatan, uang tunai pecahan seratus ribu rupiah, senilai Rp 400 ribu, dan satu lembar uang pecahan sepuluh ribu rupiah, satu lembar foto Copy petikan surat keputusan yang ditanda tangani bupati Lampung Selatan, Nomor : 821.12 / 192 / IV.04 / X / 2008, tentang Pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah, atas nama A, NIP 460034558, tanggal 20 Oktober 2008.
Adapun modus yang digunakan oleh tersangka B, yang diduga bekerjasama dengan A (oknum PNS) yakni dengan melakukan pungli kepada para penumpang bus yang tidak memiliki surat keterangan Antigen sebesar Rp. 100 ribu/orang, dan menyatakan menjamin bisa menyeberang di Pelabuhan Bakauheni,” kata dia.
Atas aksi yang dilakukannya, akhirnya B dan A ditangkap, Selasa (13/7/2021) karena telah melakukan tindak pidana dalam kasus pemerasan dan atau menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah penyakit menular dalam oprasi penyekatan PPKM Darurat Jawa-Bali.
“Kepada kedua tersangka, dijerat dengan pasal 368 KUH pidana, dan atau pasal 14 ayat (1) UURI Nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara,” imbuhnya.
Sebelum menutup keteranganya, Kapolres Lamsel AKBP Edwin, menegaskan bahwa pihaknya bersama Kodim 0421/LS dan Bupati Lampung Selatan, mengingatkan kepada siapapun agar tidak bermimpi, apalagi melakukan tindak pidana Pungli diwilayah hukum Polres Lampung Selatan, karena pihaknya tidak segan-segan untuk menangkapnya.
“Saya ingatkan kepada siapapun, agar jangan sekali kali bermimpi apalagi melakukan tindak pidana pungli, kami bersama Forkompinda akan segera menangkapnya,” pungkasnya. (Rls/Eko)

Continue Reading

Trending