Connect with us

Apa Kabar Lampung

Nanang Ermanto Ikuti Webiner Nasional DPP PDIP

Published

on

Lampung Selatan, Lampungtoday : Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lampung Selatan H. Nanang Ermanto, mengikuti webinar nasional secara daring/online via aplikasi Zoom yang diselenggarakan DPP PDI Perjuangan, Rabu (14/7/2021).
Webinar mengambil tema “PP Nomor 23 Tahun 2021 : PNPB dan Dampaknya bagi Hutan Lestari” tersebut, di ikuti oleh Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang berasal dari Kader PDI Perjuangan, Anggota DPR RI dan DPRD Dari PDI Perjuangan, pegiat dan aktivis lingkungan hidup, aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat, Ormas Pemuda, serta pengurus partai.
Webiner tersebut menghadirkan 4 orang narasumber yakni Prof.Dr. Ir.Hariadi Kartodiharjo, M.S yang merupakan Guru Besar Tetap Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB, Raynaldo G Sembiring selaku Direktur Eksekutif Indonesia Center for Environmental Law (ICEL), Sudin selaku Ketua Poksi IV DPR RI dan Sandrayati Moniaga dari Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas Ham RI.
Webinar yang di motori oleh DPP PDI Perjuangan, dilatarbelakangi oleh terbitnya UU Nomor 11 Tahun 2020 (Omnibus Law) tentang Cipta Kerja, terutama pada aturan turunan berupa PP Nomor 23 Tahun 2021 yang mengatur sektor kehutanan.
Secara umum, PP 23 Tahun 2021 mengatur tentang peran pemerintah untuk mendorong pertumbuhan investasi di bidang kehutanan. Nampak bahwa fokus dari PP 23 Tahun 2021 ini adalah memberikan peluang berusaha dalam mengelola sumber daya hutan. Pemerintah Pusat mendapatkan peran yang strategis dalam PP tersebut, sementara Pemerintah Daerah diharapkan memainkan peran dalam kerangka tindakan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.
Dalam Term of Refrence, nampaknya penyelenggara webinar menyorot Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang saat ini sedang menyusun tarif PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) Kompensasi sebagai pengganti kewajiban penyediaan lahan pengganti atas penggunaan kawasan hutan oleh pemegang izin penggunaan hutan untuk kegiatan komersial.
Sementara dalam PP 23/2021 dan Permen LHK turunannya, kewajiban menyediakan lahan pengganti, diganti dengan membayar PNBP Kompensasi. Tarifnya adalah berdasarkan usulan KLHK ke Kemenkeu, dimana untuk Pulau Jawa ditetapkan sebesar Rp. 11.500.000 s.d 12.500.000 per hektar.
Besaran pengganti inilah salah satu hal yang memantik DPP PDI Perjuangan selaku penyelenggara webinar nasional untuk mendiskusikan secara mendalam dampak PP 23/2021 atas kelestarian hutan yang sudah terjaga selama ini.
Dalam webinar yang dilaksanakan secara daring tersebut, nampaknya DPP PDI Perjuangan menginginkan masukan dari berbagai pihak guna merumuskan bagaimana arah dan kebijakan yang seharusnya diambil agar tidak terjadi kesalahan kembali dalam rezim kehutanan yang sudah banyak mendapat kritikan masyarakat.
Sudin, salah satu narasumber dalam webinar tersebut mengatakan, hutan merupakan anugerah Tuhan YME yang sangat luar biasa. Secara tegas, Ketua DPD PDI Perjuangan Propinsi Lampung tersebut menyatakan, hutan harus dijaga kelestariannya agar dapat termanfaatkan untuk kemakmuran rakyat baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.
“Keberadaan hutan di Indonesia harus dijaga kelestariannya untuk kemakmuran rakyat. Keberadaannya harus dipertahankan secara optimal dengan jalan apapun juga,”kata Sudin.
Pada bagian lain, salah satu peserta diskusi, Sutono, menceritakan kondisi pemanfaatan kawasan hutan di Tahun 2016. Mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan era Bupati Rycko Menoza itu menuturkan, pada Tahun 2016, Pemerintah Propinsi Lampung ingin memindahkan pusat Pemerintahan Propinsi Lampung yang sebelumnya berada di Teluk Betung, Bandar Lampung ke daerah Kota Baru, Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan dengan menggunakan lahan seluas 1300 ha.
“Guna mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Propinsi Lampung diwajibkan mengganti lahan hutan kawasan,”ungkap Sutono
“Kondisi saat ini, melepas kawasan hutan dengan harga yang sangat murah, tentu saja ini tidak mengandung asas keadilan,” ungkap Sutono yang juga pernah menjabat sebagai Sekda Propinsi Lampung era Gubernur Lampung Sjachroedin. Z.P.
Pada bagian lain, Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto, cukup khawatir dengan kerusakan lingkungan hutan yang berada di wilayahnya, khususnya kawasan hutan register 23 yang berada di Kecamatan Katibung.
Kekhawatiran Nanang akan kelestarian lingkungan kawasan kehutanan khususnya register 23 Kecamatan Katibung cukup beralasan. Dia menjelaskan, banyak oknum penambang yang tidak bertanggung jawab menyisakan lubang bekas tambang tanpa melakukan reklamasi pasca tambang.
“Harusnya para pengusaha tersebut melakukan reklamasi setelah melakukan kegiatan penambangan, jangan dibiarkan lubang menganga begitu saja, ini jelas merusak lingkungan,” kata Nanang.
“Saya sangat setuju dan mendukung penuh webinar nasional yang mengupas PP 23/2021 guna mengembalikan kawasan hutan sebagaimana fungsinya. Alam harus dijaga sebagaimana alam menjaga kita,” tegas Nanang. (Rls)

Apa Kabar Lampung

Pilkades Serentak Resmi Ditunda, Ini SE Bupati Lamsel

Published

on

Lampung Selatan, Lampungtoday : Bupati Lampung Selatan (Lamsel), Nanang Ermanto, menerbitkan surat edaran tentang penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2021.
Dalam surat bernomor 140/2518/IV.13.2021 pertanggal 16 Juli 2021 ini ditujukan kepada seluruh Camat se-kabupaten Lamsel. SE ini menyebutkan, bahwa Pemkab menunda penyeleggraan tahapan Pilkades Serentak sampai dengan batas waktu yang akan ditentukan.
Penundaan tersebut berdasarkan beberapa pertimbangan, mengingat penyebaran dan penularan covid-19 semakin membahayakan, terlebih Lamsel saat ini masuk kedalam zona orange covid-19.
“Untuk menunda sementara pelaksanaan pilkades serentak yang rencana sebelumnya akan dilaksanakan tanggal 5 Agustus 2021, karena penyelamatan nyawa manusia menjadi yang utama,” kata Kepala Dinas Kominfo Lamsel, M. Sefri Masdian, Sabtu (17/07/2021).
Dilain sisi, Bupati berharap Pilkades serentak dapat segera dilaksanakan, dengan catatan angka kasus covid-19 di Lamsel terus melandai.
“Kita semua berharap, Pilkades serentak dapat berjalan dengan baik, aman dan lancar serta tidak menimbulkan klaster baru penyebaran covid-19,” imbuhnya.

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Nanang Ermanto Geram dan Kesal Ada Oknum ASN Diduga Pungli Saat PPKM

Published

on

Lampung Selatan, Lampungtoday : Terkait video pungli yang di lakukan petugas PPKM dalam mobil bus di Pelabuhan Bakauheni yang melibatkan oknum ASN BPBD Lamsel, Bupati Lamsel H. Nanang Ermanto angkat bicara.
Orang nomer satu di Lamsel ini saat di tanya mengenai video tersebut geram, pasalnya petugas PPKM itu menyalahi tugas pokok nya, bahkan kesannya mengabaikan keselamatan orang banyak.
“Bagaimana saya tidak kesal, surat keterangan rapvid tes antigen untuk keperluan perjalanan di perjual belikan, bahkan di buat fiktip oleh oknum ASN tersebut, ini kan sama saja membahayakan nyawa manusia mas, bagaimana jika di dalam bus itu ada orang yang memang sedang terkena virus covid19, kan bisa celaka kita kalau dia tanpa ada surat pemeriksaan anti gen karena bisa menular ke semua orang yang ada di dalam bus nantinya, ujar Nanang.
Nanang berharap kepada petugas -petugas PPKM Pemkab Lamsel yang ada di lapangan, jangan bekerja yang di luar jalur, jangan kita mengerjakan segala sesuatu hanya untuk memikirkan materi, kerjakan lah sesuatu itu dengan penuh keikhlasan.
“Kita sudah capek- capek bekerja dan kita bekerja penuh dengan keikhlasan apalagi untuk keselamatan orang banyak, ilang rasa nya capek kita itu saat kita yang kita kerjakan itu ternyata benar dan bermanfaat untuk nyawa orang banyak,” jelas Nanang.
Untuk permasalahan hukumnya bagi ASN yang tertangkap melakukan pungli ini Nanang sepenuhnya meyerahkan kepada pihak kepolisian untuk tindak lanjut proses hukumnya, dan nanti juga dari Pemkab Lamsel melalui inspektorat akan melakukan kajian sangsi apa nanti yang akan diberikan untuk oknum ASN tersebut. (Eko/kmf)

Continue Reading

100 % Indonesia

Pasca Viral Video Pungli, Polres Lamsel Amankan Dua Orang Tersangka

Published

on

Lampung Selatan, Lampungtoday : Jajaran Polres Lampung Selatan mengamankan Dua orang oknum pelaku pungli (Pungutan liar) saat pelaksanaan penyekatan PPKM Darurat di Pelabuhan penyebrangan Bakauheni – Merak.
Kedua pelaku diamankan atas laporan dari masyarakat tentang adanya aksi pungli yang dilakukan oleh B, warga desa Sumur Kecamatan Ketapang Lamsel, dan A (oknum PNS) diwilayah pelabuhan Bakauheni.
” Kami mengamankan dua orang pelaku ini, setelah pihaknya menerima laporan dari masyarakat tentang adanya Pungli, saat pelaksanaan penyekatan PPKM Darurat, Minggu (11/7/2021) di Area Pelabuhan Bakauheni ” Kata Kapolres Lampung Selatan AKBP Edwin, Jumat (16/7/2021) saat melakukan Pers Release.
Kedua pelaku B dan A (oknum PNS) ditangkap bersama barang buktinya berupa satu lembar Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Kantor BPBD Lampung Selatan, uang tunai pecahan seratus ribu rupiah, senilai Rp 400 ribu, dan satu lembar uang pecahan sepuluh ribu rupiah, satu lembar foto Copy petikan surat keputusan yang ditanda tangani bupati Lampung Selatan, Nomor : 821.12 / 192 / IV.04 / X / 2008, tentang Pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah, atas nama A, NIP 460034558, tanggal 20 Oktober 2008.
Adapun modus yang digunakan oleh tersangka B, yang diduga bekerjasama dengan A (oknum PNS) yakni dengan melakukan pungli kepada para penumpang bus yang tidak memiliki surat keterangan Antigen sebesar Rp. 100 ribu/orang, dan menyatakan menjamin bisa menyeberang di Pelabuhan Bakauheni,” kata dia.
Atas aksi yang dilakukannya, akhirnya B dan A ditangkap, Selasa (13/7/2021) karena telah melakukan tindak pidana dalam kasus pemerasan dan atau menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah penyakit menular dalam oprasi penyekatan PPKM Darurat Jawa-Bali.
“Kepada kedua tersangka, dijerat dengan pasal 368 KUH pidana, dan atau pasal 14 ayat (1) UURI Nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara,” imbuhnya.
Sebelum menutup keteranganya, Kapolres Lamsel AKBP Edwin, menegaskan bahwa pihaknya bersama Kodim 0421/LS dan Bupati Lampung Selatan, mengingatkan kepada siapapun agar tidak bermimpi, apalagi melakukan tindak pidana Pungli diwilayah hukum Polres Lampung Selatan, karena pihaknya tidak segan-segan untuk menangkapnya.
“Saya ingatkan kepada siapapun, agar jangan sekali kali bermimpi apalagi melakukan tindak pidana pungli, kami bersama Forkompinda akan segera menangkapnya,” pungkasnya. (Rls/Eko)

Continue Reading

Trending