Connect with us

Bandar Lampung

Masa Sanggahan CPNS 2021 Selama 3 Hari

Published

on

BANDARLAMPUNG —- Peserta Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sudah memasuki masa sanggahan hingga tiga hari kedepan, yaitu dari 4 Agustus pada pukul 16.00 WIB, hingga 7 Agustus 2021 pukul 16.00 WIB.

Masa sanggahan ini bukan memperbaiki kesalahan yang dilakukan pada saat upload berkas. Namun mengajukan sanggahan apabila ada hal-hal yang tidak sesuai dari hasil yang keluar dari sistem.

“Mohon diperhatikan, fitur sanggah bukan untuk memperbaiki kesalahan yang anda lakukan. Alasan Sanggah yang Anda isi harus benar, realistis, tidak mengada-ngada dan berdasarkan dokumen yang sudah Anda unggah sebelumnya. Jika anda sudah menyadari kesalahan Anda, maka tidak disarankan untuk menggunakan fitur ini, karena tidak akan mengubah hasil verifikasi,” tulis keterangan di akun CPNS Vera Afrianti, peserta yang tidak lulus seleksi berkas.

Sementara, kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung, Yurnalis mengatakan, masa sanggah itu ada di kolom akun peserta.

Sanggahan bisa dikirimkan apabila berkas persyaratan yang kita kirimkan benar-benar valid. Karena hasil yang tidak sesuai bisa menjadi kesalahan sistem dan panitia.

“Tapi yang jelas sesuai dengan mekanisme yang disampaikan BKN, bahwa masa sanggah itu sudah ada tempat kolom di akun para pelamar untuk menyampaikan masa sanggah. Silahkan bagi pelamar yang memang ada semacam sanggahan untuk menyampaikan sanggahan, mungkin dari aspek panitia yang mungkin ada kesalahan ya silahkan,” jelasnya saat dimintai keterangan, di lingkungan Pemprov Lampung, Rabu 04-Agustus-2021

Ia berharap, apabila pelamar ingin melakukan sanggahan, bisa mengirimkan bukti konkrit yang sesuai dengan persyaratannya.

“Jadi diharapkan pelamar ini menyampaikan kronologisnya, kemudian menggugah bukti-bukti sanggahnya, sepanjang bukti-bukti sanggah itu sesuai dengan persyaratan umum maupun khusus itu menjadi kewajiban panitia untuk mengumumkan ulang,” ujarnya

Sementara, untuk peserta yang dinyatakan lulus CPNS 2021 dilingkungan Pemprov Lampung sebanyak 3.458 , dimana yang masuk dalam kategori lulusan terbaik sebanyak 26 orang.

Hal tersebut sesuai dengan Pengumuman Nomor : 800/1760/VI.04/2021 tentang Peserta Lulus Seleksi Administrasi Pada Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 yang ditandatangani Sekretaris Daerah Provinsi Lampung selaku Ketua Panitia Seleksi CASN Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto, Selasa, 2 Agustus 2021

“Pelamar yang dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi berhak melakukan sanggahan terhadap hasil seleksi administrasi dari 4 Agustus 2021 Pukul 15.00 WIB sampai 7 Agustus 2021 Pukul 15.00 WIB dengan memberikan keterangan jelas terkait sanggahannya,

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Bandar Lampung

Usai di Tertipkan, PKL Jalan Jendral Suprato dan Pangkal Pinang Bingung Cari Cari Rezeki

Published

on

Bandar Lampung : Pasca di tertibkan oleh Anggota Sat Pol PP Kota Bandar Lampung, pedagang kaki lima yang biasa berjualan di seputaran Jalan Jend Suprapto dan Panggal Pinang mengaku kebingunan untuk menjual barang dagangannya.

Yanti salah satu pedagang masker yang lapaknya ikut di tertibkan mengaku bingung kemana ia harus berjualan dan mencari rizki untuk kehidupannya sehari-hari.

Ia mengaku tidak sanggup jika harus menyewa took atau kios seperti pedagang lainnya.

” Ya mau gimna ini juga kebutuhan perut yang gak bisa dibohongi jadi tetap berdagang walaupun sudah dapat sp, tapi ya sudah kita ikuti saja kalau prosedurnya seperti itu, ” ujarnya.

“Yah mau ga mau kita pindah dagangnya, cari tempat yang aman seperti dipasar gitu atau pasar pagi sore, Sebetulnya semuanya pengen di kasih tempat yang aman dan nyaman, ” ungkapnya.

Dari pantauan di lapangan, saat penertiban para pendagang kaki lima, sempat bersitegang antara petugas dan pedagang. Ada beberapa pedagang yang mencoba menghalangi penertiban tapi bisa di atasi oleh Personel dengan memberi arahan yang bijak pendekatan secara humanis. (Zld/Red).

Continue Reading

Bandar Lampung

Terjunkan Pol PP, PKL Kocar Kacir

Published

on

Bandar Lampung : Hampir seratusan pedagang kaki lima yang berada di Jalan Suprapto dan Jalan Pangkal Pinang Bandar Lampung kocar kacir. Jumat (5/8/2022).

Para pedagang kaki lima yang saat itu sedang asik menjual dangannya sontak berlarian menyelamatkan dagangannya lantaran adanya penertiban pedagang oleh Sat Pol PP Bandar Lampung.

Dengan seragam lengkap Pasukan elit Eva Dwiyana itu langsung menyisir pedagang yang berada di Jalan Suprapto dan Pangkal Pinang tak jauh dari Mall Simpur Center.

Penertiban di lakukan lantaran banyaknya laporan warga Bandar Lampung yang mengeluhkan banyaknya pedagang dan parkir liar di sekitar badan jalan sehingga menyulitkan pengendara mobil untuk melintasi jalur tersebut.

Kabid Tibum Satuan Polisi Pamong Praja(sat pol pp) Jan Roma mengakatan bahwa penertiban ini di lakukan sudah sesuai dengan prosedur, dan sebelumnya Pemkot Bandar Lampung telah memberikan pemberitahuan baik lisan dan tulisan. (ZLD/Red).

Continue Reading

Bandar Lampung

Alzier Dianis Thabranie Apresiasi Kinerja Kejati, Tersangka Dana Hibah KONI Lebih Dari 1 Orang

Published

on

BANDARLAMPUNG – Tokoh masyarakat Lampung, M. Alzier Dianis Thabranie kembali memberikan apresiasi dukungan terhadap kinerja jajaran Kejati Lampung dalam menyidik kasus dugaan korupsi dana hibah KONI Lampung bernilai puluhan miliaran.

Sebelumnya, tim penyidik memastikan akan menetapkan tersangka lebih dari 1 orang dalam kasus ini.

“Artinya bisa 2, atau mungkin 8 sampai 10 tersangka. Kalau saya ingin sebanyak-banyaknya. Semua yang terlibat harus jadi tersangka dan diminta pertanggungjawaban. Tidak peduli siapapun. Mau dia orang dekat gubernur, birokrat, akademisi, pengusaha, wartawan, dan beragam profesi lain,” tandas salahsatu anggota Mustasyar Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PW-NU) Provinsi Lampung ini.

Menurut Alzier yang sehari-hari berprofesi sebagai advokat, Indonesia menganut asas persamaan di depan hukum (equality before the law).

Karenanya semua orang berhak mendapat perlakuan sama di mata hukum, tanpa ada proses diskriminasi dan ketidakadilan.

Alzier pun berharap tim penyidik terbuka dan transparan mengumumkan nama semua pihak yang terlibat untuk ditetapkan tersangka.

“Sekali lagi umumkan semua. biar masyarakat tahu siapa saja yang telah tega makan uang rakyat. Mereka harus mendapat sanksi. Baik pidana maupun sosial, sebagai efek jera. Tanpa terkecuali, apakah si kaya atau miskin. Baik itu pejabat ataupun bukan. Semua sama di mata hukum. Tim penyidik harus tegas dan tidak pandang bulu,” tandasnya.

Mengapa ? “Sebab jika ini dilakukan, tentunya kepercayaan masyarat terhadap kinerja kejaksaan akan sampai di daerah. Selama ini kan yang terkenal, terkesan hanya kinerja jajaran Pidsus Kejaksaan Agung yang aktif membongkar praktek korupsi,” kata dia.

Seperti diberitakan, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Lampung, Nanang Sigit Yulianto memastikan kasus dugaan korupsi dana hibah KONI Lampung senilai Rp29 M terus berjalan.

“Penyidikan kasus KONI Lampung enggak mandek, Kajati pastikan penyidikan Kasus KONI berjalan,” kata dia.

Kajati mengatakan, saat ini, pihaknya masih menunggu hasil audit penghitungan kerugian negara dari BPKP sebagai acuan menetapkan kerugian negara.

“Saat ini sedang menunggu hasil kerugian negara dari BPKP dan tinggal menunggu bagaimana hasilnya untuk memastikan bahwasanya berapa jumlah kerugian negara,” katanya dalam press conferance Hari Bhakti Adhyaksa di Kejati Lampung, Jumat (22/7)

Sementara Kasidik Pidsus Kejati Lampung Krisnandar mengungkapkan, sesungguhnya pihak penyidik sudah memiliki calon tersangka. Bahkan jumlahnya lebih dari satu orang.

“Calon tersangka sudah ada. Lebih dari satu, tapi belum bisa kami publish. Tunggu tanggal mainnya,” ujar Krisnandar.

Ia menjelaskan, proses penetapan tersangka agak terhambat hasil audit kerugian negara yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Lampung.

“Untuk proses audit, memang tidak ada tenggang atau batas waktu tertentu. Tapi yang jelas semakin cepat semakin bagus. Kami masih terus koordinasi, beberapa hari kemarin tim sudah ke BPKP,” katanya.

Diketahui, dalam kurun waktu 24 Januari-24 Mei masa penyidikan, Kejati Lampung telah memeriksa lebih dari 80 saksi, namun belum ada tersangka yang ditetapkan. Saksi yang diperiksa termasuk Ketua Umum KONI Lampung, H. Yusuf Barusman. Lalu Sekretaris dan Bendahara KONI Lampung, Subeno dan Liliyana Ali.

Kemudian ada juga nama Hanibal dan Frans Nurseto, masing-masing sebagai Wakil Ketua Umum I dan II KONI Lampung. Selanjutnya ada nama Kadisnaker Provinsi Lampung Agus Nompitu sebagai Wakil Ketua Umum III Bidang Perencanaan Anggaran dan Sumber Daya Usaha KONI Provinsi Lampung. Serta puluhan nama saksi lainnya. (red)

Continue Reading

Trending