Connect with us

Bandar Lampung

Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Agenda Penyampaian Nota Keuangan atas Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021

Published

on

Gubernur Lampung yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung dengan agenda Penyampaian Nota Keuangan atas Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021, bertempat di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Senin (9/8).

Rapat dihadiri oleh Ketua beserta Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung, Forkopimda Provinsi Lampung, Kepala BPK Perwakilan Lampung, Kepala BPKP Perwakilan Lampung, Staf Ahli Gubernur, Inspektur, Sekretaris Dewan, dan Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Dalam kaidah penyusunan APBD, secara substansi APBD disusun berdasarkan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Daerah dan DPRD tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah disepakati.

Kesepahaman tersebut dicapai melalui kajian dan pembahasan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah beserta jajaran Perangkat Daerah dengan Badan Anggaran beserta Fraksi-Fraksi DPRD, agar program dan kegiatan yang akan dijalankan benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat dan pembangunan daerah Provinsi Lampung.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah merupakan dokumen yang menggambarkan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah yang akan dilaksanakan dan dicapai dalam program kerja Pemerintah Daerah serta merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 tahun anggaran.

Kebijakan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 disusun dan mengacu pada ketentuan perundangan, antara lain Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi Covid-19 dan Dampaknya.

Pemerintah Provinsi Lampung dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 telah memenuhi kewajiban anggaran paling sedikit 8 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) untuk pemenuhan dukungan pendanaan Pemerintah Provinsi Lampung dalam pelaksanaan Penanganan Covid-19, Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan Daerah serta Belanja Kesehatan Lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, serta telah memenuhi kewajiban menganggarkan paling sedikit 25 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) untuk mendukung program Pemulihan Ekonomi Daerah yang terkait dengan percepatan penyediaan sarana dan prasarana layanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah termasuk pembangunan sumberdaya manusia dukungan pendidikan, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi.

Dengan memperhatikan potensi kapasitas fiskal daerah yang tercantum dalam kesepakatan Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2021 antara Pemerintah Provinsi Lampung dan DPRD Provinsi Lampung, struktur Rancangan Peraturan Daerah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 diantaranya:

1. Target Pendapatan Daerah pada Rancangan Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp7.538.150.772.809,50

Proyeksi Penerimaan Pendapatan Daerah tersebut bersumber dari:
– Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 3.336.257.494.574,50
– Pendapatan Transfer sebesar Rp 4.153.418.184.000,00
– Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp48.475,094,235,00

2. Belanja Daerah sebesar Rp7.557.497.851.948,54

3. Struktur Pembiayaan Daerah pada Rancangan Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 terdiri atas Penerimaan Pembiayaan bersumber dari SILPA sebesar Rp190.917.079.139,04. Sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp171.570.000.000

Di akhir sambutannya, Gubernur menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Pimpinan beserta segenap Anggota Dewan dan berharap agar berkenan membahas Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Rapat Paripurna ditutup dengan penyerahan Nota Keuangan atas Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 oleh Gubernur Lampung yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung kepada Ketua DPRD Provinsi Lampung. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung)

Bandar Lampung

Walikota Eva Resmikan Gedung Ombudsman RI Perwakilan Lampung

Published

on

LAMPUNG TODAY.COM-BANDAR LAMPUNG, Walikota Bandar Lampung, Eva Dwiana meresmikan gedung Ombudsman RI (ORI) perwakilan provinsi Lampung yang beralamat di Jalan Cut Mutia No. 137, Pengajaran, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung, Jumat (12/8/2022).

“Semoga gedung baru ini bisa dimanfaatkan dan juga bisa melayani masyarakat lebih baik lagi. Terutama untuk laporan dan aduan serta lainnya,” kata Eva Dwiana.

Lanjutnya, Ia mengatakan bahwa ombudsman diharapkan untuk selalu berkoordinasi dengan pemerintah kota.

“Insyaallah kalau kita kolaborasi yang baik, pengaduan dan laporan masyarakat bisa ditangani bersama,” ungkapnya.

Selain itu, gedung Ombudsman Lampung yang representatif diharapkan bisa membantu meningkatkan kualitas pengawasan pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah daerah.

“Kami kalau tidak dibantu kan enggak bisa. Kami juga harus tahu apa permasalahannya. Jadi ini koordinasi antara pemerintah daerah dan Ombudsman. Sukses Ombudsman, insyaallah bisa memberikan yang terbaik buat masyarakat Lampung,” tutur dia.

Sementara, Kepala Ombudsman RI Provinsi Lampung, Nurrahman Yusuf menyampaikan sangat mengapresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses hibah gedung tersebut.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada Walikota Bandar Lampung, Kepala DJKN, Kepala KPKNL serta seluruh pihak yang telah membantu mulai dari proses hibah tanah, pemilihan lokasi serta proses permohonan hibah pembangunan gedung, sehingga Kantor Ombudsman Lampung dapat selesai dibangun serta ditempati,” ucapnya.

Ia menambahkan, layanan tidak akan ada perubahan, tetapi mungkin dengan adanya gedung baru sarana dan prasarana yang lebih lengkap, maka pelayanan bisa lebih optimal.

“Tidak ada yang berubah dari kami, silahkan saja. Kami welcome. Sinergisitas yang selama ini terjaga, sebisa mungkin kita pertahankan dan tingkatkan,” jelasnya.

Selain itu, Nurrahman menghimbau pada masyarakat, dengan ombudsman di gedung baru, maka diharapkan untuk tidak sungkan menyampaikan laporan atau pengaduan(Zld/Red)

Continue Reading

Bandar Lampung

Ketua Dewan Pers Beri Kesempatan SMSI Mendaftarkan Seluruh Anggotanya untuk Diverifikasi

Published

on

LAMPUNG TODAY. COM-JAKARTA- Seiring pesatnya pertumbuhan media siber di Indonesia sekarang ini diperlukan peningkatan layanan Dewan Pers, dalam melakukan verifikasi media.

Layanan verifikasi selain untuk memberikan perlindungan insan pers, juga memberikan kontribusi positif bagi masyarakat luas, untuk mengetahui media mana yang dapat memberikan manfaat bagi kehidupan dan media mana yang kurang memberi manfaat atau justru menimbulkan dampak buruk.

Demikian disampaikan Ketua Dewan Pers Prof Azyumardi Azra dalam pertemuan dengan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) di Gedung Dewan Pers, Jakarta pada Jumat (12/8/2022).

Dalam audensi tersebut, delegasi SMSI dipimpin oleh Ketua Umum SMSI Firdaus. Audiensi diikuti jajaran pengurus pusat SMSI, antara lain M. Nasir (Sekretaris Jenderal), dan pengurus lainnya, yakni Yono Hartono, Makali Kumar SH, Aat Surya Safaat Ervik Ari Susanto, Dar Edi Yoga, Retno Intani, Wisnu, Hersubeno Arief, dan Iwan Jamaludin.

Sedangkan dari Dewan Pers, Prof Azyumardi Azra, didampingi anggota Dewan Pers yang juga ketua Komisi Pemberdayaan Organisasi Dewan Pers, Asmono Wikan. Selain itu tampak hadir sekretariat Dewan Pers, seperti Sudrajat, Watini, Premi Sawitri, dan Wawan A.

Mengawali acara audensi, Ketua Umum SMSI Firdaus yang mengenakan seragam organisasi warna hitam dan berpeci ini, menyampaikan empat poin yang menjadi aspirasi SMSI untuk kemajuan dunia pers. Diantaranya menyangkut, pendataan dan verifikasi media online yang tergabung di SMSI.

“Anggota SMSI saat ini mencapai 2000-an perusahaan media online di seluruh Indonesia. Kami ingin perusahaan media siber yang tergabung di SMSI, seluruhkan bisa terdaftar dan terverifikasi di Dewan Pers. Kami ingin perusahaan media yang menjadi anggota SMSI adalah benar-benar sesuai dengan Undang-undang pers No 40 tahun 1999, dan profesional,” ujar Firdaus.

Untuk kelancaran pendaftaran dan verifikasi, kats Firdaus, SMSI siap membantu untuk menerima pendaftaran seluruh anggota dan menyerahkannya ke Dewan Pers. Selanjutnya SMSI akan mensuport atau pendampingan pelaksanaan verifikasi yang dilakukan Dewan Pers.

“Ini langkah kami, dalam membantu verifikasi perusahaan media online yang menjadi anggota SMSI di seluruh Indonesia. Supaya perusahaan media online bisa terlindungi dalam mengembangan pers nasional. Termasuk kepada wartawannya melalui UKW,” harap Firdaus.

Ketua Prof Azyumardi Azra tampak antusias dan bersemangat saat menerima delegasi SMSI beraudensi. Menurut Azyumardi Azra, Dewan Pers periode 2022-2025 yang belum lama ini dilantik, berusaha untuk terus meningkatkan performa dalam memverifikasi media massa, termasuk media online (siber).

“Dengan keterbatasan tim dewan pers dalam melakukan verifikasi media, maka kami persilahkan SMSI untuk menerima pendaftaran seluruh anggotanya. Selanjutnya serahkan ke Dewan Pers untuk kami lakukan pendataan dan verifikasi. Karena dengan verifikasi ini, masyarakat nanti akan mengetahui media-media yang benar-benar profesional, sesuai semangat UU Pers nomor 40 tahun 1999,” jelasnya.

Azyumardi Azra menuturkan, Media berita online telah menjadi bagian dari perjalanan pers nasional. Sebagai bagian dari media elektronik, media online tumbuh subur di Indonesia. Karena perkembangan teknologi digital, sangat mendukung keberadaannya. Selain itu, kebiasaan masyarakat mengakses berita juga, telah berubah.

“Saya ingatkan kepada SMSI, dengan perkembangan teknologi digital yang pesat ini, mari kita berikan proteksi dan perlindungan kepada perusahan-perusahaan pers di Indonesia, supaya mereka tetap tumbuh dan diterima masyarakat luas. Karena perkembangan media sosial dari luar negeri, seperti youtube, facebook, twiter dan lainnya, juga pesat di negeri ini,” tuturnya.

Disebutkan, media online memegang peranan penting dalam pers nasional dewasa ini. Tidak hanya karena jumlahnya yang besar tetapi dampaknya terhadap publik juga sangat luas.

Mengacu kepada UU No 40 tahun 1

Continue Reading

Bandar Lampung

Pemkot Bandar Lampung Kenalkan Produk UMKM di Apeksi Padang

Published

on

LAMPUNG TODAY.COM-SUMATERA BARATA/PADANG :
Pemerintah Kota Bandar Lampung menjadi salah satu peserta yang memeriahkan Rakernas Apeksi di kota Padang 7 hingga 10 Agustus 2022.

Rombongan yang dipimpin Walikota Bandarlampung Eva Dwiana itu, mengikuti seluruh rangkaian kegiatan mulai dari pembukaan, Seminar Dinas Lingkungan Hidup, Indonesia City Expo 2022, Pawai Budaya Nusantara, Beach Clean Up, Gowes hingga Lomba Marandang & teh talua.

Dalam kegiatan tersebut berbagai isu nasional dibahas mulai dari sinergi dan kolaborasi menjaga pertumbuhan ekonomi dan surplus perdagangan, hingga kebijakan pemerintah pusat untuk menghapus tenaga honorer pada tahun 2023.

Walikota Bandarlampung Eva Dwiana mengatakan, melalui rapat kerja nasional (Rakenas) XV asosiasi pemerintah kota seluruh indonesia (APEKSI) akan ada trobosan bersama dalam membangkitkan daerah.

“Sinergi dan kolaborasi menjadi kunci dalam memajukan daerah, Bunda berharap akan ada
terobosan bersama, rekomendasi dalam memajukan daerah”

Setelah pembukaan Rakernas, kegiatan dilanjutkan dengan penanaman bibit pohon durian di Kebun Buah Dinas Pertanian Kota Padang Sungai Lareh, Senin (8/8).

Dalam kegiatan itu Bunda Eva  secara langsung menanam bibit pohon durian.

“Apeksi kali ini, Kita (Walikota) diminta membawa pohon durian untuk ditanam di Kebun Apeksi Padang, Bunda Eva Berharap pohon ini tumbuh subur dan bermanfaat bagi generasi yang akan datang.

Dihari kedua Apeksi XV, Walikota Bandarlampung Eva Dwiana mengikuti lomba Lomba Marandang & teh talua antar Walikota se-Indonesia dalam kegiatan itu Kota Bandarlampung meraih juara tiga. Menurut Eva Dwiana, randang atau rendang, sudah termasuk Warisan Budaya Dunia dari Sumatera Barat.

“Sebagai warga negara, kita harus ikut serta menjaga dan melestarikan warisan kuliner, melalui kegiatan seperti ini, kita sama-sama menjaga dan mempromosikan kuliner Nusantara”

Dalam mempromosikan hasil produksi UMKM, kota Bandarlampung ikut serta dalam Indonesia City Expo (ICE) 2022, kegiatan itu menjadi momen dalam mempromosikan produk dan kerajinan khas Kota Bandar Lampung di tingkat nasional.

Wali Kota Bandarlampung Eva Dwiana mengaku dirinya mengunjungi pameran ICE 2022 usai mengikuti Rakernas APEKSI 2022 di Kota Padang.

“ICE 2022 yang merupakan salah satu ajang untuk mempromosikan dan mengenalkan produk serta kerajinan khas dari Bandarlampung”

Sementara, Kepala Dinas Koprasi dan UKM Kota Bandarlampung Riana Apriana mengatakan,
Kerajinan tangan dan produk khas yang ditampilkan di stan Kota Bandar Lampung ICE 2022 diantaranya batik, tapis, tas, sulam usus, kopi, keripik pisang, ikan teri, cumi kering, dan lainnya.

Ada ada delapan UMKM dan satu pengerajin dari Kota Bandar Lampung yang ikut dalam kegiatan ICE 2022, Tutup Riana Apriana. (***)

Continue Reading

Trending