Connect with us

Apa Kabar Lampung

Fokwal Sindir Ormas Blow-Up Berita Keterlibatan Nanang Dalam Korupsi PUPR Berita Pesanan

Published

on

Lampung Selatan, Lampungtoday : Ketua Forum Komunikasi Wartawan Lampung Selatan (Fokwal), Newton A sindir oknum dengan embel-embel aktivis berbalut organisasi kemasyarakatan (Ormas), namun berkiprah hanya sebatas ‘pesanan’ pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan pribadi.

Mantan aktifis ’98 ini menilai blow-up berita di sejumlah media daring nasional, yang dilakukan oleh sejumlah pihak yang katanya adalah tokoh pemuda, hanyalah sebuah manuver politik dalam upaya penggiringan opini publik. Manuver tersebut mengambil tema yang berkaitan dengan proses hukum kasus suap proyek infrastruktur di Kabupaten Lampung Selatan tahun 2018 silam.

“Yang menjadi pertanyaan kami adalah, yang dari anak daerah ini, bahwa dari sekian banyak, bahkan ratusan jumlahnya kasus korupsi di Indonesia, mengapa kawan-kawan dari SDR (Study Demokrasi Rakyat, red) sibuk cawe-cawe ke KPK hanya untuk menanggapi perkembangan kasus hukum di Lampung Selatan saja Padahal tak terhitung lagi jumlah penanganannya oleh lembaga anti rasuah tersebut. Ini kan sudah jelas aroma-aroma tendensinya,” ujar Newton kepada Lampung Raya, Selasa 24 Agustus 2021.

Kendati begitu, mantan reporter TV di Lampung ini mengakui tidak ada yang salah dengan manuver tersebut. Hanya saja menurut dia, idealnya laporan ke KPK tersebut dilakukan dengan cara objektif dan komprehensif.

“Hendaknya masyarakat disajikan informasi yang benar. Jangan belum apa-apa terkesan sudah penggiringan ke salah satu nama. KPK itu bukan lembaga ecek-ecek yang bisa diintervensi, bisa digertak-gertak. Isinya orang-orang pilihan dengan berbagai macam latar belakang. Jangan terkesan ‘Ngajarin Buaya Berenang’ kan jadinya seperti dagelan saja,” tukas Newton.

Menurut Newton, poin utama yang dipermasalahkan oleh SDR adalah terkait aliran dana hasil suap tersebut dari Bupati Lampung Selatan saat itu, Zainuddin Hasan yang diterima oleh wakil bupati saat itu, Nanang Ermanto kurang lebih sebesar Rp 950 juta secara beberapa tahap.

Dikatakan mantan aktifis PRD ini, masalah penerimaan aliran dana itu oleh Nanang Ermanto, sebenarnya bukan barang baru. Namun diungkapkan Newton, bahwa masalah tersebut telah terungkap dan telah menjadi fakta pada  persidangan jilid I tahun 2018 silam yang melibatkan sebagai tersangka utamanya adalah Zainuddin Hasan.

“Fakta persidangan soal aliran dana itu bukan barang baru. Sudah terungkap lama, jauh-jauh hari di dalam fakta persidangan jilid I pada 2018 silam. Artinya, jika masalah penerimaan aliran dana tersebut dinyatakan menjadi delik hukum, maka otomatis harusnya Nanang sudah menjadi tersangka dari sejak awal,” tuturnya.

Disamping itu, mantan jurnalis Jawa Pos grup ini meminta pihak-pihak yang merasa berkepentingan dengan pengembangan kasus tersebut, agar bisa menelaah terlebih dahulu aspek-aspek hukum yang berlaku berkaitan dengan kasus tersebut.

Dimana, kata dia, terkait aliran dana suap proyek infrastruktur itu merupakan presentasi dari pasal 12 B Ayat 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang gratifikasi.

“Coba diterjemahkan terlebih dahulu, apa yang dimaksud dengan gratifikasi tersebut. Definisinya seperti apa. Pahami dahulu, baru nanti boleh cuap-cuap, terlebih koar-koar di media,” tukasnya.

“Gratifikasi itu ada 2 jenis. Gratifikasi yang dilarang dan tidak dilarang. Pengertian gratifikasi yang dilarang itu diterima berhubungan dengan jabatan. Kriterianya penerimaan tersebut memang dilarang oleh peraturan yang berlaku. Kemudian bertentangan dengan kode etik dan juga memiliki konflik kepentingan atau merupakan penerimaan yang tidak patut atau tidak wajar,” imbuhnya.

Misalnya yang berkaitan dengan jabatan. Newton mengungkapkan, pemberian tersebut kepada oknum yang memiliki jabatan dan kewenangan. Akan menjadi tidak wajar jika ada seorang bawahan memberikan sesuatu kepada atasan. Pasti biasanya ada embel-embelnya.

“Kemudian, contoh misalnya bawahan memberikan sesuatu kepada atasan, maka akan terjadi konflik kepentingan. Karena sudah jelas struktur birokrasi antara atasan-bawahan. Alhasil, pemberian sesuatu dari bawahan kepada atasan menjadi tidak wajar. Harusnya lah, atasan yang memberikan sesuatu kepada bawahan sesuai kepentingan posisi masing-masing. Seperti, atasan puas dengan kinerja bawahan. Kemudian bawahan, akhirnya menjadi lebih terpacu agar dapat ebih giat lagi dalam bekerja, sehingga bawahan tersebut kerap mendapat reward dari atasan,” katanya.

Sejatinya, pelarangan gratifikasi terkait dengan tindakan suap terselubung terhadap pegawai negeri dan penyelenggara negara karena jabatan dan kewenangannya.

Karena dikhawatirkan dapat terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh pegawai negeri dan penyelenggara negara. Selain itu dikhawatirkan pegawai negeri dan penyelenggara negara tersebut, karena rasuah menjadi tidak obyektif, tidak adil dan tidak profesional.

Alhasil, pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

“Untuk kasus Nanang Ermanto sendiri, dapat dipahami bahwa tidak ada kepentingan seorang Zainuddin Hasan pada saat itu selaku Bupati Lampung Selatan untuk menyuap seorang Nanang Ermanto berkaitannya dengan jabatan dan kewenangannya sebagai wakil bupati,” bebernya.

Terakhir, Newton mengungkapkan rasa keprihatinannya atas situasi di daerah yang menjadi pelik, implikasi dari pihak-pihak yang melancarkan isu-isu basi dan tidak mendidik atas dasar kepentingan pribadi sejumlah pihak.

“Untuk itu, saya berharap para elit-elit dapat berpolitik secara santun, beretika dan dilandaskan pada kepentingan masyarakat banyak. Berilah pemahaman yang mendidik, objektif dan jujur kepada publik,” pungkasnya.

Sebelumnya, sempat beredar secara luas dan masif di masyarakat Lamsel link berita terbitan Media Nasional, bahwa Direktur Kajian Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Didik Triana Hadi mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kelanjutan dari kasus dugaan korupsi di Lampung Selatan, bahkan oleh SDR langsung tembak bahwa kasus tersebut melibatkan Bupati Lampung Selatan (Lamsel) Nanang Ermanto.

Dalam artikel tersebut juga, SDR menilai bahwa keterlibatan Nanang Ermanto dalam kasus korupsi itu, setelah di dalam sidang lanjutan korupsi Dinas PUPR dengan tersangka dua bekas kepala dinas, Hermansyah Hamidi dan Syahroni, pada Rabu 24 Maret 2021 lalu, turut diperiksa sebagai saksi yakni Bupati Lamsel Nanang Ermanto.

Dalam fakta persidangan, SDR menyebutkan bahwa Nanang mengakui turut menerima aliran dana tersebut setidaknya Rp950 juta dari mantan bupati Zainudin Hasan, Agus BN, dan mantan Kadis PUPR Syahroni.

“Bahwa fakta persidangan tersebut merupakan indikasi kuat keterlibatan yang bersangkutan. KPK mesti segera menindaklanjuti fakta persidangan dan pengakuan dari Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto dalam persidangan tanggal 24 Maret 2021 lalu,” kata Didik seperti dilansir oleh bisnis.com dan sindonews.com. (red)

Apa Kabar Lampung

DPRD Sahkan Tatib Pilwabup Lampura, Budi Tunggu Usulan Parpol Pengusung

Published

on

By

Lampung Utara : Peraturan Tata Tertib (Tatib) DPRD tentang Pemilihan Wakil Bupati Lampung Utara yang telah dinanti-nanti banyak pihak akhirnya resmi disahkan.

Ketua DPRD Lampung Utara, Romli memimpin langsung jalannya sidang paripurna internal tersebut dengan dihadiri 34 anggota DPRD.

” Hari ini Peraturan Tata Tertib Pilwabup sudah disahkan. Selanjutnya, pimpinan DPRD dan fraksi-fraksi masih akan membahas langkah-langkah lainnya usai disahkannya tatib ini,” Ucapnya, Rabu (22/9/2021).

Pembahasan lainnya ini, menurut Romli, agar langkah yang diambil dalam prosesi pemilihan Wakil Bupati Lampura sisa masa jabatan periode 2019-2024 benar – benar sesuai aturan. Nantinya, mereka akan membahas apakah panitia pemilihan wakil bupati akan dibentuk sebelum atau setelah adanya dua nama bakal calon wakil bupati. Kedua pilihan tersebut merupakan pilihan yang memerlukan pembahasan yang matang sebelum diputuskan.

” Setiap kebijakan yang diambil harus sesuai aturan. Jadi, kami harus benar-benar cermat dan telitilah. Ini kan (pemilihan Wakil Bupati Lampura) hajat besar kita semua,” Ujarnya.

Sementara, Bupati Lampung Utara, Budi Utomo, ketika menyikapi telah disahkan tatib DPRD tentang pemilihan Wakil Bupati Lampung Utara, mengatakan, dirinya akan segera menyampaikan dua nama bakal calon wakil bupati pada lembaga legislatif setelah usulan dua nama itu diterimanya dari empat partai politik pengusungnya (Partai Nasdem, Gerindra, PKS dan PAN).

” Bupati hanya bersifat meneruskan usulan yang masuk, sedangkan yang menggodok dua nama itu ranahnya partai politik. Saya sudah berkomunikasi dengan partai politik. Tinggal menerima usulan saja dari mereka,” Tukasnya.

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Wabup Tuba Barat Buka Pemanduan Bakat Olahraga (Talent Scouting)

Published

on

Tulang Bawang Barat : Wakil Bupati kabupaten TubabaFauzi Hasan SE.MM.membuka Pemanduan Bakat Olahraga (Talent Scouting)

Kegiatan tersebut di laksanakan pada tanggal 21 dan 22 September 2021, di GOR ZA Pagar Alam, Tiyuh Kagungan Ratu Kecamatan Tulang bawang Udik (TBU). di hadiri Dr.Matsuri M.Pd selaku Instruktur Pusat,Kadis Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Ketua KONI Tulang Bawang Barat, Kapolres Tulang Bawang Barat, serta Pejabat Administratur.

Wakil Bupati Fauzi Hasan mengatakan.Presiden Joko Widodo telah mencanangkan Desain Besar Olahraga Nasional dengan meminta untuk melakukan review total terhadap ekosistem pembinaan prestasi olahraga, penggunaan big data, dan menjadikan sport science sebagai unsur utama di dalam pembinaan olahraga nasional.

“Sejumlah pihak berkepentingan telah di libatkan dalam penyusunan Desain Besar, dengan menargetkan agar atlet-atlet Indonesia pada tahun 2032 mendatang dapat mampu untuk bersaing dengan atlet-atlet negara lain dalam penyelenggaraan olimpiade dan paralimpiade di tahun 2032.” Kata nya

Fauzi Hasan menjelaskan.saat ini Indonesia tengah mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan Olimpiade 2032 mendatang.

“Maka dari itu, Kabupaten Tulang bawang Barat menyatakan siap mendukung dan mengirimkan atlet terbaik nya dalam agenda besar tersebut. Desain Besar ini akan kita dorong karena ini adalah perencanaan tentang prestasi olahraga nasional jangka panjang. Tidak ada prestasi yang kita dapatkan by accident, prestasi harus kita dapatkan by design.” Ujarnya.

Di tempat yang sama,Ketua Pelaksana Kepala Disporapar Tubaba Mansyur Yusuf mengatakan,Tes pemanduan bakat atau talent scouting yang di laksanakan di Kabupaten Tubaba ini di ikuti sebanyak 400 peserta.

“Mulai dari usia 12-14 tahun dari siswa-siswi tingkat SMP atau sederajat dengan penerapan Protokol Kesehatan yang ketat,dalam 1 hari masing-masing 4 sesi”.kata nya

dalam kesmpatan tersebut.Dr.Matsuri M.Pd, selaku Instruktur Pusat, Kemenpora dari Asisten Deputi Pembibitan dan Iptek Olahraga, dan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mengatakan.di gelar nya talent scouting di kabupaten Tubaba dalam rangka pencarian bakat terhadap peserta.

“Jika di dapat peserta memiliki bakat dan memenuhi syarat sebagai atlet, maka selanjut nya akan di lakukan pembinaan secara berkelanjutan untuk di jadikan atlet berprestasi kedepan nya.”tutup nya.(jonsi putra)

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Dijemput Paksa, Tersangka Kades Beringin Lampura, Dijebloskan Ke Tahanan

Published

on

By

Lampung Utara : Kerja keras penyidik Kejaksaan Negeri Lampung Utara dalam mengungkap dugaan tindak pidana korupsi di Desa Beringin, Kecamatan Abung Kunang, Lampung Utara, tak sia-sia. Hari ini, Kejaksaan resmi menetapkan Kepala Desa Beringin (non aktif), Sawaludin,TS sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi Dana Desa Program Pembangunan TA 2018-2019 senilai Rp. 105.819.286,-.

Meski, penyidik sempat sedikit dibuat repot oleh ulah sang kades lantaran tidak mengindahkan panggilan alias mangkir dari panggilan penyidik sebagai saksi sebanyak tiga kali atas dugaan tindak pidana korupsi tersebut.

” Penyidik menetapkan SAWALUDIN TS sebagai tersangka berdasarkan surat Nomor : 3950/L.8.13/Fd.1/09/2021 Tanggal 21 September 2021. Dan kemudian, yang bersangkutan langsung dilakukan penahanan dan dititipkan di Rumah tahanan Kelas IIB Kotabumi,” Ucap Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Lampung Utara, I Kadek Dwi Ariatmaja, Selasa (21/9/2021) petang.

” Penahanan tersangka Sawaludin, TS dilakukan selama 20 hari kedepan sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan 10 Oktober 2021,” Imbuhnya.

I Kadek lalu menerangkan, bahwa tersangka Sawaludin, TS akan dikenakan pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut mantan Kasi Pidum Kejari Tanggamus ini, sebelum Kepala Desa Beringin (non aktif), Kecamatan Abung Kunang, Lampung Utara ditetapkan tersangka oleh penyidik. Tim penyidik telah melakukan upaya penjemputan paksa terhadap Sawaludin di Desa Beringin Kecamatan Abung Kunang Kabupaten Lampung Utara, pada hari selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 10.00 Wib.

” Upaya jemput paksa oleh tim penyidik terhadap Sawaludin, karena yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan sebagai saksi tanpa alasan yang jelas sebanyak tiga kali,” Jelas I Kadek.

” Usai pengamanan terhadap Sawaludin oleh tim penyidik Kejaksaan yang dibantu Tim Buser Polres Lampung Utara, penyidik langsung melakukan pemeriksaan intensif. Akhirnya, petang tadi, penyidik menetapkan Kepala Desa Beringin, Sawaludin, TS sebagai tersangka,” Tambahnya lagi.

Continue Reading

Trending