Connect with us

Bandar Lampung

Mardani Umar PKS: Waspadai 53 Ribu Sabu Bisa Sasar 10,7 Persen Pelajar Lampung

Published

on

Apresiasi yang tinggi kepada jajaran Polda Lampung khususnya Satgas Siger Polda Lampung yang telah menyita narkoba jenis sabu sebanyak 53 kilogram sekaligus membongkar sindikat dibalik peredaran sabu tersebut.

Hal ini dikatakan Wakil Ketua Komisi I DPRD Lampung dari Fraksi PKS, Mardani Umar di sela-sela agenda resesnya di Kabupaten Lampung Utara, Kamis (24/2).

Menurutnya, kejadian yang berulang dari waktu kewaktu ini membuktikan kepada kita semua, bahwa Lampung menjadi sasaran atau pangsa pasar potensial dari narkoba.

“Hal inipun telah dikonfirmasi oleh Kepala BNNP Lampung, Brigjen Pol Edi Sawasono yang mengatakan bahwa barang bukti 53 kg tersebut untuk mensuplai kebutuhan pengguna narkoba di Lampung selama 1 bulan lebih,” ungkap Aleg PKS Dapil Lampung Utara dan Way Kanan.

Dia juga mencoba menguraikan jika 53 kilogram atau 53 ribu gram ini terdistribusi ke masyarakat, dan masing-masing pengguna biasanya menggunakan rata-rata 0.3 gram (berdasarkan data yang ada) maka akan ada 176 ribu masyarakat pengguna narkoba jenis sabu pada waktu yang sama.

“Artinya jika berdasarkan data survei Pusat Penelitian Data dan Informasi dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang mencatat terdapat 31.811 warga Lampung menjadi pengguna aktif narkoba, maka pada waktu yang bersamaan terdapat potensi 144.189 pengguna baru narkoba,” kata Mardani Umar.

Diapun menguraikan lagi, jika sasaran pengedar tersebut adalah pelajar di Lampung, maka dengan 53 ribu gram sabu-sabu akan menjangkau 10,74 persen pelajar Lampung dari berbagai tingkatan, baik TK, PKBM hingga SMA/SMK yang jumlahnya 1.644.355 jiwa.

“Tentu ini pekerjaan berat bagi kita semua, aparat hukum, pemerintah daerah, masyarakat, kami di dewan serta masyarakat, dan media harus bahu membahu melawan peredaran narkoba, demi mempersiapkan generasi emas 2045 di Provinsi Lampung dan Indonesia secara umum. Ini adalah kejahatan luar biasa, setingkat dengan kejahatan terorisme, ” urai Mardani.

Alumni Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro ini juga berharap bahwa pemangku kebijakan terkait hukum dan keamanan di Provinsi Lampung, semakin waspada mengingat garis pantai Lampung mencapai sekitar 1.105 KM. Dia melihat begitu panjangnya garis pantai tersebut juga menjadi pintu masuk peredaran narkoba, tidak hanya antar pulau / provinsi, namun juga antar negara.

“Selain jalur darat, baik jalur tol maupun non tol untuk antar Provinsi, jalur lautpun perlu mendapatkan perhatian serius, dari aparat hukum dan keamanan. Mengingat garis pantai Lampung mencapai 1.105 Km,” ujarnya.

Untuk diketahui sebelumnya pihak aparat hukumpun telah membekuk pengedar narkoba di tol Mesuji, bersama barang bukti narkoba jenis sabu seberat 15 kg.

“Belum ada 1 bulan, pada 29 Januari lalu pihak aparat membekuk pengedar bersama barang bukti sebesar 15 Kg, kini kejadian lagi dengan barang bukti hampir 4 kali lipat dari kejadian akhir Januari lalu. Ini harus ada penyikapan yang super serius, ” pungkas Mardani Umar.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Bandar Lampung

Usai di Tertipkan, PKL Jalan Jendral Suprato dan Pangkal Pinang Bingung Cari Cari Rezeki

Published

on

Bandar Lampung : Pasca di tertibkan oleh Anggota Sat Pol PP Kota Bandar Lampung, pedagang kaki lima yang biasa berjualan di seputaran Jalan Jend Suprapto dan Panggal Pinang mengaku kebingunan untuk menjual barang dagangannya.

Yanti salah satu pedagang masker yang lapaknya ikut di tertibkan mengaku bingung kemana ia harus berjualan dan mencari rizki untuk kehidupannya sehari-hari.

Ia mengaku tidak sanggup jika harus menyewa took atau kios seperti pedagang lainnya.

” Ya mau gimna ini juga kebutuhan perut yang gak bisa dibohongi jadi tetap berdagang walaupun sudah dapat sp, tapi ya sudah kita ikuti saja kalau prosedurnya seperti itu, ” ujarnya.

“Yah mau ga mau kita pindah dagangnya, cari tempat yang aman seperti dipasar gitu atau pasar pagi sore, Sebetulnya semuanya pengen di kasih tempat yang aman dan nyaman, ” ungkapnya.

Dari pantauan di lapangan, saat penertiban para pendagang kaki lima, sempat bersitegang antara petugas dan pedagang. Ada beberapa pedagang yang mencoba menghalangi penertiban tapi bisa di atasi oleh Personel dengan memberi arahan yang bijak pendekatan secara humanis. (Zld/Red).

Continue Reading

Bandar Lampung

Terjunkan Pol PP, PKL Kocar Kacir

Published

on

Bandar Lampung : Hampir seratusan pedagang kaki lima yang berada di Jalan Suprapto dan Jalan Pangkal Pinang Bandar Lampung kocar kacir. Jumat (5/8/2022).

Para pedagang kaki lima yang saat itu sedang asik menjual dangannya sontak berlarian menyelamatkan dagangannya lantaran adanya penertiban pedagang oleh Sat Pol PP Bandar Lampung.

Dengan seragam lengkap Pasukan elit Eva Dwiyana itu langsung menyisir pedagang yang berada di Jalan Suprapto dan Pangkal Pinang tak jauh dari Mall Simpur Center.

Penertiban di lakukan lantaran banyaknya laporan warga Bandar Lampung yang mengeluhkan banyaknya pedagang dan parkir liar di sekitar badan jalan sehingga menyulitkan pengendara mobil untuk melintasi jalur tersebut.

Kabid Tibum Satuan Polisi Pamong Praja(sat pol pp) Jan Roma mengakatan bahwa penertiban ini di lakukan sudah sesuai dengan prosedur, dan sebelumnya Pemkot Bandar Lampung telah memberikan pemberitahuan baik lisan dan tulisan. (ZLD/Red).

Continue Reading

Bandar Lampung

Alzier Dianis Thabranie Apresiasi Kinerja Kejati, Tersangka Dana Hibah KONI Lebih Dari 1 Orang

Published

on

BANDARLAMPUNG – Tokoh masyarakat Lampung, M. Alzier Dianis Thabranie kembali memberikan apresiasi dukungan terhadap kinerja jajaran Kejati Lampung dalam menyidik kasus dugaan korupsi dana hibah KONI Lampung bernilai puluhan miliaran.

Sebelumnya, tim penyidik memastikan akan menetapkan tersangka lebih dari 1 orang dalam kasus ini.

“Artinya bisa 2, atau mungkin 8 sampai 10 tersangka. Kalau saya ingin sebanyak-banyaknya. Semua yang terlibat harus jadi tersangka dan diminta pertanggungjawaban. Tidak peduli siapapun. Mau dia orang dekat gubernur, birokrat, akademisi, pengusaha, wartawan, dan beragam profesi lain,” tandas salahsatu anggota Mustasyar Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PW-NU) Provinsi Lampung ini.

Menurut Alzier yang sehari-hari berprofesi sebagai advokat, Indonesia menganut asas persamaan di depan hukum (equality before the law).

Karenanya semua orang berhak mendapat perlakuan sama di mata hukum, tanpa ada proses diskriminasi dan ketidakadilan.

Alzier pun berharap tim penyidik terbuka dan transparan mengumumkan nama semua pihak yang terlibat untuk ditetapkan tersangka.

“Sekali lagi umumkan semua. biar masyarakat tahu siapa saja yang telah tega makan uang rakyat. Mereka harus mendapat sanksi. Baik pidana maupun sosial, sebagai efek jera. Tanpa terkecuali, apakah si kaya atau miskin. Baik itu pejabat ataupun bukan. Semua sama di mata hukum. Tim penyidik harus tegas dan tidak pandang bulu,” tandasnya.

Mengapa ? “Sebab jika ini dilakukan, tentunya kepercayaan masyarat terhadap kinerja kejaksaan akan sampai di daerah. Selama ini kan yang terkenal, terkesan hanya kinerja jajaran Pidsus Kejaksaan Agung yang aktif membongkar praktek korupsi,” kata dia.

Seperti diberitakan, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Lampung, Nanang Sigit Yulianto memastikan kasus dugaan korupsi dana hibah KONI Lampung senilai Rp29 M terus berjalan.

“Penyidikan kasus KONI Lampung enggak mandek, Kajati pastikan penyidikan Kasus KONI berjalan,” kata dia.

Kajati mengatakan, saat ini, pihaknya masih menunggu hasil audit penghitungan kerugian negara dari BPKP sebagai acuan menetapkan kerugian negara.

“Saat ini sedang menunggu hasil kerugian negara dari BPKP dan tinggal menunggu bagaimana hasilnya untuk memastikan bahwasanya berapa jumlah kerugian negara,” katanya dalam press conferance Hari Bhakti Adhyaksa di Kejati Lampung, Jumat (22/7)

Sementara Kasidik Pidsus Kejati Lampung Krisnandar mengungkapkan, sesungguhnya pihak penyidik sudah memiliki calon tersangka. Bahkan jumlahnya lebih dari satu orang.

“Calon tersangka sudah ada. Lebih dari satu, tapi belum bisa kami publish. Tunggu tanggal mainnya,” ujar Krisnandar.

Ia menjelaskan, proses penetapan tersangka agak terhambat hasil audit kerugian negara yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Lampung.

“Untuk proses audit, memang tidak ada tenggang atau batas waktu tertentu. Tapi yang jelas semakin cepat semakin bagus. Kami masih terus koordinasi, beberapa hari kemarin tim sudah ke BPKP,” katanya.

Diketahui, dalam kurun waktu 24 Januari-24 Mei masa penyidikan, Kejati Lampung telah memeriksa lebih dari 80 saksi, namun belum ada tersangka yang ditetapkan. Saksi yang diperiksa termasuk Ketua Umum KONI Lampung, H. Yusuf Barusman. Lalu Sekretaris dan Bendahara KONI Lampung, Subeno dan Liliyana Ali.

Kemudian ada juga nama Hanibal dan Frans Nurseto, masing-masing sebagai Wakil Ketua Umum I dan II KONI Lampung. Selanjutnya ada nama Kadisnaker Provinsi Lampung Agus Nompitu sebagai Wakil Ketua Umum III Bidang Perencanaan Anggaran dan Sumber Daya Usaha KONI Provinsi Lampung. Serta puluhan nama saksi lainnya. (red)

Continue Reading

Trending