Tulangbawang Barat : Dua Belas (12) Organisasi Pers di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) Lampung, mengikuti rapat Koordinasi Desiminasi Informasi melalui Media diruang Rapat Utama Bupati Tubaba, Rabu. 16-November-2022.

Hadir dalam rapat tersebut, Sekretaris Daerah Novriwan Jaya, Ketua Komisi 1 DPRD Tubaba Yantoni, Asisten 1 Pemkab Tubaba Bayana, Inspektur Perana Putra, Kasi Intel Kajari Tubaba, Humas Polres Tubaba, Koramil Tubaba Tengah dan 12 pimpinan organisasi Pers di Tubaba.

Dalam rapat tersebut, seluruh organisasi Pers menyampaikan aspirasi dengan membentuk forum koordinasi dan komunikasi Pers Tubaba.

Dua belas Pimpinan organisasi tersebut memberikan mandat kepada Ketua PWI Tubaba Dedi Priyon,SH sebagai Koordinator dan selaku Sekretaris Koordinator Mirhan Ketua KWRI Tubaba, dan seluruh organisasi Pers yang hadir menjadi anggota forum koordinasi.

“Forum koordinasi ini sebagai wadah komunikasi organisasi Pers guna membahas berbagai dinamika perkembangan Pers di Tubaba, sehingga pertumbuhan dan perkembangan Pers di Tubaba seimbang tugas, fungsi dan etika insan Pers” Kata Dedi Priyono

Sejumlah gagasan pimpinan organisasi, lanjut Dedi, menggagas usulan kepada pemerintah daerah untuk dibahas bersama DPRD Tubaba.

“Melalui rapat forum koordinasi, telah menggagas dan mengusulkan dan itu juga telah dibuatkan berita acara dan ditandatangani semua pimpinan organisasi Pers yang ada, agar pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembiayaan organisasi pers meliputi kegiatan-kegiatan organisasi Pers yang terverifikasi” Kata Dedi

Selain itu kata Ketua PWI Tubaba, Forum Koordinasi juga mengusulkan agar pemerintah daerah menyediakan anggaran untuk melakukan peningkatan kapasitas dan profesionalisme jurnalis, membangun kerjasama dengan Dewan Pers agar melakukan Uji Kompetensi Wartawan di Tubaba.

“Tidak hanyan UKW, pemerintah daerah menyediakan pembiayaan pelaksanaan kegiatan Hari Pers Nasional di Tubaba” Kata Dedi Priyono

Sementara itu ditambahkan Ketua KWRI Tubaba, Mirhan selaku sekretaris forum koordinasi, bahwa melalui forum koordinasi menyampaikan aspirasi insan Pers, agar pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran belanja publikasi media kepada OPD yang memiliki digit belanja iklan.

“Misal Sekretariat DPRD mengangarkan tersendiri, BAPPEDA, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, BPKAD, DPMT, Inspektorat dan OPD lainnya yang berpotensi memiliki regulasi anggaran belanja iklan tersendiri, dapat dianggarkan masing-masing” Kata Mirhan

Lanjut Mirhan, menyikapi besaran anggaran belanja media yang terdapat di Dinas Kominfo Tubaba dari tahun ke tahun termasuk untuk tahun 2023 dengan kisaran 4 Miliar, sedangkan pertumbuhan media yang terdata mencapai 270 media, dinilai tidak mampu mengakomodir kebutuhan masing-masing media yang terdata.

“Kita usulkan kepada Eksekutif dan Lebih Tubaba agar mengakaji dengan baik dan melakukan penambahan anggaran jika memang dianggap perlu menjalin kerjasama. Kewajiban kami dari masing-masing organisasi akan memverifikasi anggota dan medianya, sehingga kerjasama yang dibangun akan disesuaikn dengan kapasitasnya media. Profesional dan proporsional akan diutamakan, kami berharap dapat di prioritaskan ” Kata Mirhan

Lanjut Mirhan, pertumbuhan media di Tubaba begitu cepat dan berdampak pada profesional kerja wartawan, sehingga mengusulkan kepada pemerintah untuk tegas melakukan verifikasi media secara administrasi dan faktual, dengan melibatkan organisasi pers manapun dan pihak ketiga yang memiliki kompetensi di bidangnya.

“Jika usulan yang disampaikan dapat dijalankan oleh pemerintah daerah, kesejahteraan wartawan menjadi perhatian, kami yakin sajian berita berimbang akan menjadi produk jurnalistik yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kode etik jurnalistik.” Pungkasnya

Dua balas organisasi Pers yang hadir antara lain, PWI, IWO, KWRI, AWPI, SPRI, SMSI, JMSI, FWMHTBB, AJOI, FPII, AWASI dan Forjil.**(jns)

Tubaba – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menyempatkan diri mengunjungi Anjungan Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) saat acara Lampung Fair di Kompleks PKOR Way Halim, Bandar Lampung, Sabtu (29/10/2022) malam.

Arinal Djunaidi yang disambut Penjabat Bupati Tubaba Zaidirina, Sekretaris Daerah Tubaba Novriwan Jaya, Ketua DPRD Tubaba Ponco Nugroho, Ketua Dharma Wanita Novi Novriwan Jaya, dan para Pejabat Tinggi Pratama Pemkab Tubaba mendapat kalungan kain tapis lampung dari Muli Mekhanai Tubaba di Pintu Gerbang Anjungan.

Dalam kunjungan tersebut, gubernur diberi cenderamata berupa kris, dilanjutkan mengunjungi semua stand yang ada di Dalam Anjungan.

Kunjungan yang singkat itu juga dimanfaatkan oleh Gubernur Lampung Arinal bersama sejumlah Pejabat Tinggi Pratama Pemerintah Provinsi Lampung untuk menyaksikan pertunjukan seni musik klasik Lampung di Halaman Anjungan Tubaba.

Megi seorang pengunjung dari Kecamatan Tulang Bawang Tengah mengapresiasi penampilan Anjungan Kabupaten Tubaba yang lebih menarik dan menampilkan beberapa inovasi Teknologi Tepat Guna.

“Anjungan Tubaba mantap, ada inovasi teknologinya yang sudah meraih juara 1 tingkat nasional tahun ini,” ujar Megi.

Sementara, Meri seorang pengunjung dari Kecamatan Tulang Bawang Udik mengatakan bahwa dirinya baru melihat Anjungan Tubaba yang menampilkan sebuah inovasi teknologi dan aplikasi smart village tiyuh(desa).

“Kami sudah keliling beberapa anjungan Lampung Fair, yang kami lihat hanya Kabupaten Tubaba yang menampilkan inovasi teknologi seperti ini begitu juga dengan teknologi smart village nya dirasa mempermudah dan sangat bermanfaat untuk masyarakat,” ucapnya.

Diketahui Lampung Fair tahun ini mengusung tema “Lampung As The Gateway To The Sumatran Business World” yang digelar tanggal 29 Oktober -14 November 2022, dengan ratusan Stand Pameran. (ADV/Jonsi)

Tubaba,–Imbas dari mosi tidak percaya yang terjadi Beberapa waktu lalu terhadap Ponco Nugroho dari Fraksi PDI-P selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) nampaknya terus berlanjut. Kamis, 02-September-2022.

Hal tersebut terlihat saat DPRD Kabupaten Tubaba melaksanakan Rapat Paripurna dalam rangka pembahasan 7 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan pembicaraan tingkat I atas Raperda Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2022.

Selaku Ketua DPRD Ponco Nugroho seharusnya memimpin Rapat Paripurna tersebut, namun pada saat pelaksanaan Paripurna yang digelar pada Kamis, 01-September-2022 itu malah tetap seperti pada Paripurna sebelumnya yakni dipimpin oleh Busroni selaku Wakil Ketua I DPRD Tubaba sementara dirinya hadir dikesempatan itu.

Menyikapi kejadian tersebut, Ketua Federasi Adat Megou Pak (Marga Empat) Kabupaten Tubaba meminta agar persoalan itu segera diselesaikan.

“Harapan saya kepada Kawan-kawan DPRD baik ketua Fraksi, Ketua Komisi maupun ketua DPRD agar dapat segera menyelesaikan permasalahan ini, sebab jangan sampai Gara-gara permasalahan tersebut Masyarakat yang jadi korban, karena adanya Beberapa pembahasan yang tertunda akibat kejadian tersebut,”Ucap Herman Arta saat dijumpai dikediamannya pada Jum’at, 02-September-2022 sekira Pukul 13-30 WIB.

Seperti yang terjadi kemarin, Lanjut Herman Arta, itu cukup memprihatinkan, dimana pada kesempatan tersebut Ketua DPRD hadir dalam paripurna, namun seolah-olah tidak difungsikan sebagaimana mestinya, malah orang lain yang memimpin.

“Bahkan, isu yang beredar Kawan-kawan DPRD yang lain tidak mau menghadiri Paripurna kalau Ponco Nugroho yang memimpin, ini sangat mengkhawatirkan berimbas pada kestabilan dalam setiap pembahasan disetiap sidang Paripurna, namun kita menyadari, semua ini akibat adanya mosi tidak percaya yang terjadi Beberapa waktu yang lalu oleh Kawan-kawan kita di DPRD,”Ujarnya.

Lebih lanjut dirinya menuturkan, kejadian mosi tidak percaya kepada Ketua DPRD tersebut sudah pasti didasari oleh Beberapa hal dan alasan sehingga Kawan-kawan di DPRD melakukan hal itu.

“Ibarat pepatah, tidak akan ada asap kalau tidak ada api, jadi sudah pasti mosi tidak percaya yang terjadi kepada ketua DPRD Kabupaten Tubaba sudah melalui pertimbangan yang sangat matang, jadi semoga segera dicarikan solusi yang terbaik, apalagi dari Partai yang bersangkutan saya rasa banyak yang sudah cukup layak,”Tuturnya.

Mewakil Warga Kabupaten Tubaba Herman Arta merasa sangat miris mendengar apa yang terjadi tersebut, mengingat mosi tidak percaya kepada Ponco Nugroho selaku ketua DPRD Tubaba itu sudah berjalan cukup lama namun belum ada penyelesaian.

“Saya harap Ponco Nugroho juga harus legowo menerima kenyataan tersebut, kalau memang Kawan-kawan di DPRD sudah tidak berkenan lagi menjadikannya sebagai ketua, maka lebih baik mundur saja dari posisi itu, agar semuanya bisa berjalan sebagaimana mestinya dan walaupun bukan menjadi ketua dia tetap menjadi salah satu bagian dari Wakil Rakyat/Masyarakat Tubaba.”Pungkasnya. (tim)