Connect with us

Bandar Lampung

Menteri BUMN Apresiasi Gubernur Lampung Dalam Upayanya Menjaga Suplai Kebutuhan Pangan Dan Perekonomian di Provinsi Lampung

Published

on

BANDARLAMPUNG—Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mendampingi Menteri BUMN Erick Thohir meninjau Pasar Murah yang digelar oleh PT. Perkebunan Nasional (PTPN) VII di area parkir Gedung Pertemuan PTPN VII di Bandar Lampung, Selasa (10/05/2022).

Pada pasar murah tersebut masyarakat dapat membeli Minyak goreng kemasan seharga Rp.19.000/liter, Gula pasir Rp. 11.000/Kg dan Beras Rp. 15.000/2.5 Kg, dengan total 500 paket untuk minyak goreng dan gula pasir, serta 100 paket untuk beras.

Erick Thohir menyampaikan bahwa pasar murah ini digelar sebagai bentuk perhatian pemerintah pusat dan BUMN dalam membantu masyarakat yang membutuhkan bahan pokok.

“Sudah dua kali BUMN mengadakan pasar murah di Lampung, kali ini dengan PTPN, kita membantu masyarakat dalam mendapatkan akses bahan pangan dengan harga dibawah harga pasar,” ucap Erick Thohir

Menurut Erick, BUMN selalu bersinergi dengan pemerintah daerah, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Lampung untuk dapat menjaga keseimbangan pasar dan memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

“Pemprov Lampung dan BUMN selalu bersinergi, kita tidak boleh membiarkan masyarakat tidak memperoleh bahan pokok,” tegas Erick

Dalam kesempatan tersebut, Menteri BUMN juga mengapresiasi Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, dimana dimasa kepemimpinnya perekonomian di Provinsi Lampung terus meningkat.

Bahkan selama masa libur hari raya 2022, pengiriman truk logistik dari Lampung ke Pulau Jawa mengalami peningkatan sebesar 116%

“Hal ini menegaskan bahwa Lampung memang telah benar-benar menjadi pusat kebutuhan pangan untuk masyarakat di Jawa, Alhamdulillah berkat kepemimpinan Pak Gubernur, dan juga Pak Jokowi tentunya perekonomian masyarakat Lampung tetap terjaga,” ucapnya.

Sementara itu Gubernur Arinal Djunaidi mengucapkan terimakasih kepada Menteri BUMN dan PTPN VII yang telah menggelar pasar murah bagi masyarakat Lampung

Gubernur juga menerangkan bahwa memang telah menjadi kewajiban bagi penanggung jawab daerah yang memiliki potensi pangan untuk meningkatkan distribusi logistik untuk wilayah yang membutuhkan, seperti misalnya DKI Jakarta dan wilayah lainnya di Pulau Jawa.

“Mudah-mudahan kedepan distribusi logistik akan lebih mudah lagi, misalnya di Tanggamus kita akan bikin pelabuhan, sehingga arus trasnportasi logistik akan lebih mudah, dan yang harus kita pahami bahwa pemerintah provinsi adalah bagian dari pemerintah pusat,” tutup Arinal.

Setelah meninjau pasar murah yang digelar oleh PTPN VII, Menteri BUMN dan Gubernur Lampung meninjau masyarakat yang sedang menerima vaksin covid-19 yang ketiga (booster) di klinik PTPN VII. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Bandar Lampung

Usai di Tertipkan, PKL Jalan Jendral Suprato dan Pangkal Pinang Bingung Cari Cari Rezeki

Published

on

Bandar Lampung : Pasca di tertibkan oleh Anggota Sat Pol PP Kota Bandar Lampung, pedagang kaki lima yang biasa berjualan di seputaran Jalan Jend Suprapto dan Panggal Pinang mengaku kebingunan untuk menjual barang dagangannya.

Yanti salah satu pedagang masker yang lapaknya ikut di tertibkan mengaku bingung kemana ia harus berjualan dan mencari rizki untuk kehidupannya sehari-hari.

Ia mengaku tidak sanggup jika harus menyewa took atau kios seperti pedagang lainnya.

” Ya mau gimna ini juga kebutuhan perut yang gak bisa dibohongi jadi tetap berdagang walaupun sudah dapat sp, tapi ya sudah kita ikuti saja kalau prosedurnya seperti itu, ” ujarnya.

“Yah mau ga mau kita pindah dagangnya, cari tempat yang aman seperti dipasar gitu atau pasar pagi sore, Sebetulnya semuanya pengen di kasih tempat yang aman dan nyaman, ” ungkapnya.

Dari pantauan di lapangan, saat penertiban para pendagang kaki lima, sempat bersitegang antara petugas dan pedagang. Ada beberapa pedagang yang mencoba menghalangi penertiban tapi bisa di atasi oleh Personel dengan memberi arahan yang bijak pendekatan secara humanis. (Zld/Red).

Continue Reading

Bandar Lampung

Terjunkan Pol PP, PKL Kocar Kacir

Published

on

Bandar Lampung : Hampir seratusan pedagang kaki lima yang berada di Jalan Suprapto dan Jalan Pangkal Pinang Bandar Lampung kocar kacir. Jumat (5/8/2022).

Para pedagang kaki lima yang saat itu sedang asik menjual dangannya sontak berlarian menyelamatkan dagangannya lantaran adanya penertiban pedagang oleh Sat Pol PP Bandar Lampung.

Dengan seragam lengkap Pasukan elit Eva Dwiyana itu langsung menyisir pedagang yang berada di Jalan Suprapto dan Pangkal Pinang tak jauh dari Mall Simpur Center.

Penertiban di lakukan lantaran banyaknya laporan warga Bandar Lampung yang mengeluhkan banyaknya pedagang dan parkir liar di sekitar badan jalan sehingga menyulitkan pengendara mobil untuk melintasi jalur tersebut.

Kabid Tibum Satuan Polisi Pamong Praja(sat pol pp) Jan Roma mengakatan bahwa penertiban ini di lakukan sudah sesuai dengan prosedur, dan sebelumnya Pemkot Bandar Lampung telah memberikan pemberitahuan baik lisan dan tulisan. (ZLD/Red).

Continue Reading

Bandar Lampung

Alzier Dianis Thabranie Apresiasi Kinerja Kejati, Tersangka Dana Hibah KONI Lebih Dari 1 Orang

Published

on

BANDARLAMPUNG – Tokoh masyarakat Lampung, M. Alzier Dianis Thabranie kembali memberikan apresiasi dukungan terhadap kinerja jajaran Kejati Lampung dalam menyidik kasus dugaan korupsi dana hibah KONI Lampung bernilai puluhan miliaran.

Sebelumnya, tim penyidik memastikan akan menetapkan tersangka lebih dari 1 orang dalam kasus ini.

“Artinya bisa 2, atau mungkin 8 sampai 10 tersangka. Kalau saya ingin sebanyak-banyaknya. Semua yang terlibat harus jadi tersangka dan diminta pertanggungjawaban. Tidak peduli siapapun. Mau dia orang dekat gubernur, birokrat, akademisi, pengusaha, wartawan, dan beragam profesi lain,” tandas salahsatu anggota Mustasyar Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PW-NU) Provinsi Lampung ini.

Menurut Alzier yang sehari-hari berprofesi sebagai advokat, Indonesia menganut asas persamaan di depan hukum (equality before the law).

Karenanya semua orang berhak mendapat perlakuan sama di mata hukum, tanpa ada proses diskriminasi dan ketidakadilan.

Alzier pun berharap tim penyidik terbuka dan transparan mengumumkan nama semua pihak yang terlibat untuk ditetapkan tersangka.

“Sekali lagi umumkan semua. biar masyarakat tahu siapa saja yang telah tega makan uang rakyat. Mereka harus mendapat sanksi. Baik pidana maupun sosial, sebagai efek jera. Tanpa terkecuali, apakah si kaya atau miskin. Baik itu pejabat ataupun bukan. Semua sama di mata hukum. Tim penyidik harus tegas dan tidak pandang bulu,” tandasnya.

Mengapa ? “Sebab jika ini dilakukan, tentunya kepercayaan masyarat terhadap kinerja kejaksaan akan sampai di daerah. Selama ini kan yang terkenal, terkesan hanya kinerja jajaran Pidsus Kejaksaan Agung yang aktif membongkar praktek korupsi,” kata dia.

Seperti diberitakan, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Lampung, Nanang Sigit Yulianto memastikan kasus dugaan korupsi dana hibah KONI Lampung senilai Rp29 M terus berjalan.

“Penyidikan kasus KONI Lampung enggak mandek, Kajati pastikan penyidikan Kasus KONI berjalan,” kata dia.

Kajati mengatakan, saat ini, pihaknya masih menunggu hasil audit penghitungan kerugian negara dari BPKP sebagai acuan menetapkan kerugian negara.

“Saat ini sedang menunggu hasil kerugian negara dari BPKP dan tinggal menunggu bagaimana hasilnya untuk memastikan bahwasanya berapa jumlah kerugian negara,” katanya dalam press conferance Hari Bhakti Adhyaksa di Kejati Lampung, Jumat (22/7)

Sementara Kasidik Pidsus Kejati Lampung Krisnandar mengungkapkan, sesungguhnya pihak penyidik sudah memiliki calon tersangka. Bahkan jumlahnya lebih dari satu orang.

“Calon tersangka sudah ada. Lebih dari satu, tapi belum bisa kami publish. Tunggu tanggal mainnya,” ujar Krisnandar.

Ia menjelaskan, proses penetapan tersangka agak terhambat hasil audit kerugian negara yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Lampung.

“Untuk proses audit, memang tidak ada tenggang atau batas waktu tertentu. Tapi yang jelas semakin cepat semakin bagus. Kami masih terus koordinasi, beberapa hari kemarin tim sudah ke BPKP,” katanya.

Diketahui, dalam kurun waktu 24 Januari-24 Mei masa penyidikan, Kejati Lampung telah memeriksa lebih dari 80 saksi, namun belum ada tersangka yang ditetapkan. Saksi yang diperiksa termasuk Ketua Umum KONI Lampung, H. Yusuf Barusman. Lalu Sekretaris dan Bendahara KONI Lampung, Subeno dan Liliyana Ali.

Kemudian ada juga nama Hanibal dan Frans Nurseto, masing-masing sebagai Wakil Ketua Umum I dan II KONI Lampung. Selanjutnya ada nama Kadisnaker Provinsi Lampung Agus Nompitu sebagai Wakil Ketua Umum III Bidang Perencanaan Anggaran dan Sumber Daya Usaha KONI Provinsi Lampung. Serta puluhan nama saksi lainnya. (red)

Continue Reading

Trending