Connect with us

Bandar Lampung

Pembangunan Dua Gedung RSUDAM Lampung Diduga Bermasalah

Published

on

Bandar Lampung : Dua gedung baru di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM) diduga terindikasi tidak sesuai spesifikasi dan gedung amblas serta miring dengan kualitas lantai yang rawan ambruk.

Kondisi bangunan sebelah kiri yang tampak berbeda atau tambahan bangunan baru kini sudah miring kemungkinan hingga 20 sentimeter sebab amblas pada lantai II bergeser mencapai 30 sentimeter.

Hal itu terlihat ketika beberapa media menyusuri rumah sakit daerah berplat merah tersebut, hingga terlihat dari luar ada besi penyangga dalam ruang di lantai 2 gedung tersebut. Rabu (1/6/22).

Diduga besi penyangga tersebut digunakan untuk menahan bangunan, “Itu keliatan, ada besi dilantai dua kemungkinan gedung itu amblas mangkanya pake besi itu buat penahannya” ucap Ari selaku ahli konstruksi saat melihat sekitar pembangunan gedung.

Menariknya, ketika dilihat dari luar secara seksama dalam pantauan awak media terdapat beberapa kejanggalan yang ditimpali Ari yang mengatakan bangunan tersebut terkesan tidak melakukan perhitungan secara matang hingga terlihat tidak lurus saat membangun.

“Sepertinya itu terkesan kurangnya dukungan alat, seperti alat elevasi trus dari tripleknya aja sudah gak sesuai akibatnya dapat terjadi kekeroposan dan seperti tidak menggunakan pemadat, harusnya pake Ekofilm bukan triplek biasa” ujar Ari yang kebetulan sedang mengunjuu kerabatnya uang dirawat di RSUDAM.

Menurut KKBI Elevasi adalah ketinggian suatu tempat terhadap daerah sekitarnya (di atas permukaan laut) atau ketinggian atau sudut tinggi suatu benda langit di atas horizon.

Ari menambahkan ketika melihat bangunan gedung sangat memprihatinkan karena antara beton yang lama dan beton yang baru tidak pada tempatnya.

“Sayang bener, Itu ketika beton lama dan beton baru harus senyawa, titik pengecorannya juga sepertinya kurang tepat, nambahin corannya harusnya di tiang, bukan gantung antara tiang” jelasnya dari luar gedung.

Terpantau awak media di lokasi nampak jelas ada suntikan cor baja penyangga di lantai dua hingga diperkirakan yang sudah amblas hingga sekitar 30 cm. Bahkan ketebalan lantai yang seharusnya dengan ketebalan 25 cm berkurang 15 cm. Penyambungan cor lantai ditengah turun 20 cm dengan kemiringan kekiri.

Faktanya, saat media melakukan penyusuran didapati multiplek dasar kayu untuk cor yang tidak dianjurkan untuk digunakan, menurut Ari standar bangunan mewah RSUDAM menggunakan triplek Ecofilm agar tidak tembus air dan kropos, bukan menggunakan triplek biasa tanpa ecofilm.

“Yang jelas itu terlihat seperti kurangnya dukungan alat, kok pake multiplek bukan pake ecofilm trus kualitas corannya juga seperti kurang fibra buat pemadat coran” jelasnya saat melihat selintas dinding bangunan.

Dua gedung yang menelan anggaran mencapai Rp60 miliar itu, tidak diketahui pasti nama proyek dan pelaksana kegiatan, pasalnya bangunan yang baru selesai kotrukri kerangka struktur bangunan itu tidak terdapat papan informasi.

Kemiringan gedung terkesan tidak diperhitungkan dan sambungan cor terkesan asalan hingga terkait temuan BPK RI kegiatan kontruksi bedah terpadu dan pembangunan gedung perawatan neurolog RSUD Abdul Moeloek dilaksanakan tidak sesuai spesifikasi.

Uniknya, dibagian mana untuk Gedung Perawatan Bedah Terpadu yang dibangun dengan nilai Rp38 miliar dan mana Pembangunan Gedung Perawatan Neurologi RSUDAM sebesar Rp22 miliar tidak terlihat karena tidak satupun plang proyek ataupun pihak terkait terkesan tak mau memberikan informasi valid.

Gedung baru yang diduga terindikasi amblas dan rawan ambruk tersebut diketahui sama-sama dikerjakan oleh pihak ketiga atau kontraktor yakni PT Manggala Wira Utama (MWU) dan PT Harapan Jejama Wawai (HJW).

Masing-masing pekerjaan konstruksi tersebut menggunakan sumber dana APBD Tahun Anggaran 2021 yang nilainya mencapai Rp60 miliar.

“Proyek itu seperti sangat jauh dari ideal. Pengurangan volume pada konstruksinya sangat nampak kasar. Kurang sekali dukungan alat, seharusnya ada pengawas. Agak aneh kita melihat bangunan sekelas ini kok seperti ini membangunnya”pungkas Ari.

BPK RI saat sidang paripurna tentang Laporan Keuangan Pemprov Lampung Tahun 2021 menyebutkan hanya ada dua gedung baru yang pekerjaannya diduga tidak sesuai pada Sidang Paripurna Istimewa, Kamis (12/5/2022).

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung menyatakan telah memulai penyelidikan kasus dugaan korupsi proyek di RSUD Abdul Moelek (RSUDAM) dan Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung. Namun masih dalam tahap pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket).

Rekomendasi Pansus itu disampaikan dalam Rapat Paripurna tentang Penyampaian Hasil Kerja Panitia Khusus Terhadap Pembahasan LHP-BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Lampung Tahun Anggaran 2021, Senin (23/5).

Terhadap temuan ini, Pansus menyimpulkan pihak RSUD Abdul Moeloek telah meminta kepada para pihak ketiga yang melaksanakan pembangunan untuk mengembalikan temuan tersebut dan telah ditindaklanjuti oleh rekanan dengan membuat surat pernyataan akan diselesaikan dengan pihak ketiga dan RSUD dalam waktu 60 hari.

Selaras dengan BPK RI, Pansus juga mengeluarkan 6 point. Isinya, datar dan sama sekali ada tidak ada desakan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan mendalam.

Untuk itu, Masyarakat Transparansi Merdeka (MTM) Lampung mendukung dan siap memberikan data hasil investigasinya ke Pansus DPRD Provinsi Lampung yang kemungkinan lebih banyak dan detil dari 6 temuan BPK RI.

“Kami siap membantu data, bukti berupa foto, dan hasil investigasi hingga pengujian kelayakan bangunan atas dugaan korupsi proyek di RSUDAM dan Dinas BMBK Provinsi Lampung dan lainnya,” kata Dewan Direktur MTM Ashari Hermansyah kepada awak media.

Menurutnya pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana. Sehingga Penghentian penyidikan dan penuntutan perkara korupsi karena alasan telah mengembalikan kerugian negara merupakan alasan yang tidak tepat

“UU No. 31 Tahun 1999 dalam Pasal 18 ayat (2). Pasal 4 UU Tipikor menyebutkan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana. Sehingga Penghentian penyidikan dan penuntutan perkara korupsi karena alasan telah mengembalikan kerugian negara merupakan alasan yang tidak tepat dan bertentangan dengan undang-undang”tulis Ashari selaku ketua MTM. Selasa (30/5/22).

Sebelumnya, Plt. Wakil Direktur Pendidikan dan Pengembangan SDM dan Hukum RSUDAM Anindito Widyantoro menyebutkan, kedua proyek tersebut sudah sesuai peratuan presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana telah diubah melalui Perpres Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 tahun 2018.

Selain itu kata dia, tudingan bahwa spesifikasi bangunan yang tidak sesuai spek dikatakan tidak benar. “Spesifikasi telah sesuai dengan kontrak,” klaim Anindito Widyantoro, Senin (31/1). [Red]

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Bandar Lampung

DUH! Reses Oknum Anggota DPRD Bandarlampung Diduga ‘Fiktif’

Published

on

Bandar Lampung : Laporan reses anggota DPRD Kota Bandarlampung, Nisfu Apriana untuk masa persidangan kedua tahun sidang 2021-2022 yang diduga fiktif, semakin mencuat.

Dugaan ini semakin kuat, ketika semua ketua RT di Komplek Yuka Karang Maritim tempat laporan reses Nisfu, membantah atas pelaksanaan kegiatan reses anggota dewan tersebut.

Hal tersebut semakin jelas saat tim media mengkonfirmasi kepada ketua RT setempat saat menanggapi foto-foto kegiatan reses Nisfu di komplek yuka, dengan membagi-bagikan kotak kepada sejumlah warga tanpa ada keterangan secara rinci dan tidak terliput oleh media.

Berdasarkan keterangan laporan reses yang disampaikan ke bidang keuangan DPRD Bandarlampung, Nisfu menyebutkan, reses dilakukan pada Selasa, 23 April 2022 di Jalan Komplek Y.U.K.A Karang Maritim pukul 10.00 WIB s.d. selesai. Atas dasar laporan itu, setelah ditelusuri melalui keterangan semua ketua RT di wilayah Komplek Y.U.K.A Karang Maritim, yang masuk dalam lingkungan II Karang Maritim, Panjang, semua ketua RT menyatakan tidak pernah mengetahui adanya reses yang dilaksanakan Nisfu pada April 2022.

Fahrul, Ketua RT.01 komplek yuka karang maritim yang notabene juga merupakan tim sukses Nisfu Apriana, saat ditunjukkan foto-foto reses Nisfu pada bulan april mengatakan bahwa, salah satu foto tersebut diyakini olehnya adalah kegiatan tahun sebelumnya dan wilayah kegiatannya pun ada di kelurahan Bumi Waras, Kecamatan Bumi Waras.

“Wah ini bukan warga warga sini. Dan ini bukan kegiatan disini,”terang Fahrul Ketua RT 01 Komplek Yuka Karang Maritim. Kamis (30/6/2022). Ketua RT.02 Kelurahan Karang Maritim Lungkungan 2, Alwini saat dikunjungi wartawan di kediamannya saat ditunjukkan foto foto kegiatan reses menegaskan bahwa tempat tersebut bukan wilayah Komplek Yuka Karang Maritim.

“Bukan, ini bukan disini. Saya pun tidak kenal dengan warga warga yang ada dalam foto,”ujar Alwini. Ketua RT.03 juga mengatakan melalui via tlp mengatakan dan meyakini kegiatan reses Nisfu di tahun 2022 tidak ada ucap Iwan. Sementara itu, Ketua RT 04 Kompleks Yuka Karang Maritim juga menegaskan bahwa foto-foto kegiatan reses diyakini bukan diwilayah Komplek Yuka kelurahan Karang Maritim.

“Gak ada itu bang. Kalo melihat foto tersebut, itu menjorok ke laut,” ujar Bunyamin Ketua RT 04 komplek Yuka Karang Maritim.

Ketua RT 05, Bapak Misbah yang merupakan Guru Ngaji Nisfu saat kecil yang dipanggil Abi menjelaskan bahwa, kontribusi Nisfu Apriana hanya pada saat pencalonan Legislatif dengan memasang lampu penerangan jalan. Setelah ia duduk di legislatif, tidak ada satu pun kegiatan yang terpasilitasi oleh Nisfu.

Tiap tahun hanya meminta ke tiap RT untuk membuat usulan tanpa ada realisasi satu pun di kelurahan ini khususnya Komplek Yuka Karang Maritim maritim.

“Saat pengumpulan usulan nisfu tidak pernah turun langsung, hanya melalui Ketua RT O1, Ketua RT.06 juga mengatakan tidak ada kegiatan reses pak Nisfu saat bulan April yang bertepatan saat bulan Ramadhan, Bu Fani ketua RT.06 ini hanya mengatakan diminta usulan saja melalui tim pak Nisfu, tapi kenyataannya ga ada yang di lakukan untuk masyarakat Komplek Yuka Karang Maritim.

Hingga berita ini di turunkan belum ada konfirmasi resmi dari anggota DPRD Bandar Lampung Nisfu Apriana, reporter lampungtoday.com yang coba mendatangi Nifsu di kantornyapun tidak berhasil menkonfirmasi lantaran yang bersangkutan tidak berada di tempat. (Rek)

Continue Reading

Bandar Lampung

Sisa Hutang Pemkot Bandar Lampung Sisa Rp. 250 Milyar

Published

on

Bandar Lampung : Pemerintah Kota Bandar Lampung ramai di perbincangkan terkait hutang di tahun 2021 tercatat memiliki hutang belanja sebesar Rp653 miliar.

Hal tersebut tertuang pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sementara Plt kepala BPKAD M.Nur Ramdhan menepis hal tersebut.

” terkait dengan kondisi keuangan pemkot bandar lampung saya ingin mengkelarifikasi bahwa informasi tersebut kurang tepat mungkin itu akhir tahun 2021 mungkin informasinya didapat dari hasil BPK tapi kondisi saat ini real jauh dari kondisi itu bahkan perediksi saya akhir tahun selesai,” kata dia.

Namun seperti yang diucapkan M. Nur Ramdhan mengatakan, utang pemerintah kota (Pemkot) Bandar Lampung saat ini tersisa Rp250 miliar.

“untuk kondisi saat ini utang kita gak sampe Rp 250milyar lagi utang belanja karna kan kita banyak membangun infrastruktur dan pas banget kena covid , PAD turun akhrinya banyak yang tertunda pembayaranya,”jelasnya.

Melanjuti perkataannya untuk kondisi keuangan pemkot Bandar Lampung sudah membaik dari seblumnya saat pandemi PAD yang di dapat hanya 500juta namun saat ini sudah mencapai 1Milyar perhari nya.

“kalo dulu pas jaman covid PAD kita cuma 500juta dalam sehari kalo sekarang sudah mencapai 1milyar/hari dan mudah mudah terus meningkat,” ucapnya lagi.

Selain itu jelasnya lagi, terkait dengan pembangunan infrastruktur dengan metode peminjaman itulah agar pembangunan cepat namun hasil optimal Apalagi kondisi seperti sekarang ini, kalau misalkan ada banjir maka harus perbaiki gorong-gorongnya dan kalau ada jalan rusak kita harus perbaiki juga.

“karna kan tiap bulan kita angsur sayapun optimis tahun 2023-2024 keuangan kita akan jauh lebih baik karn melihat perkembangan dan proyeksi kedepan dan itu salah satu cara keuangan kita kan juga gimana caranya pembangunan cepat dan optimal dalam waktu cepat,” tutupnya.(zld)

Continue Reading

Bandar Lampung

Anggarkan 90 Miliar, Pemkot Bayar Gaji ASN dan Honorer

Published

on

Bandar Lampung : Pemerintah Kota Bandar Lampung akan membayar gaji ASN maupun Honorer yang sempat tertunda dan akan ditarget pada 1 Juli 2022.

Plt. Kepala BPKAD M.Nur Ramdhan mengatakan Pemkot Bandar Lampung akan menganggarkan untuk pembayaran gajih pegawai sebesar Rp. 90 Milyar namun menurutnya, pegawai honorer tak mendapat gaji 13.

“Pemkot menganggarkan gaji 13 sekitar 45milyar dan bulan juni 43milyar jadi total hampir 90milyar. Untuk gaji 13 bulan juni dan tambahan pukin 50% dibayar tanggal 1 juli ,honorer pun kita bayar juga tapi enggak dapet gaji 13 karena hanya untuk ASN,”Jelas Plt Kepala BPKAD, Rabu(22/06/2022).

Seperti yang diucapkan Plt. kepala BPKAD M.Nur Ramdhan, akan membayar tunggakan gaji para pegawai secara bersamaan.

“Karna besok rencana Walikota mengerahkan kita bayar gaji 13 itu berbarengan dengan bulan juni plus tambahan pukin 50%, jadi bulan juli besok ASN kota bandar lampung akan menerima gaji 13, gaji bulan juni dan pukin 50% sesuai dengan edaran menteri keuangan,” ungkapnya.(zld)

Continue Reading

Trending