Pesisir Barat : Kabupaten/Kota Layak Anak merupakan Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan yang berbasis hak anak, jelas Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPPPA dan KB) Kabupaten Pesisir Barat, dr. Budi Wiyono, saat ditemui di ruang kerjanya, pada Jum’at (01/07).

Hal ini tentunya untuk menindaklanjuti bagaimana implementasi ke depan, dari kegiatan Bimtek Sekolah Ramah Anak (SRA) dan Konvensi Hak Anak (KHA) yang dilakukan oleh DPPPA dan KB Kabupaten Pesisir Barat, pada dua hari yang lalu, jelas dr. Budi Wiyono.

Tujuan pengembangan KLA untuk membangun inisiatif Pemerintahan Kabupaten/Kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child), tambahnya.

Hal ini tentunya harus melalui pengintegrasian komitmen, sumber daya Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan, baik dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak pada anak, jelasnya.

Konvensi Hak Anak telah mengamanatkan kepada masyarakat dan keluarga agar menjadi peran utama dalam pengasuhan dan perlindungan anak, tambahnya.

Tidak hanya pada keluarga dan masyarakat saja, harapan saya, nantinya juga ada peran strategis dari beberapa perusahaan yang tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI), agar bisa memberikan perhatian yang serius terhadap upaya pemenuhan hak anak, tegasnya.

Maksud dan tujuannya, untuk bersama-sama mengubah paradigma di antara teman-teman di lingkungan dunia usaha, bahwa perusahaan juga mau berperan dalam memastikan hak anak,

Terpenuhinya hak anak, dan tumbuh kembang anak itu bisa dan boleh, karena bukan hanya tugas Pemerintah saja akan tetapi dunia usaha juga sebagai bagian dari 4 pilar pembangunan.

Peran media dalam pemenuhan hak anak juga diperlukan, apalagi di era saat ini, anak-anak sudah sangat akrab dengan gadget, media sosial dan media online, sehingga sangat penting bagi media untuk memberikan informasi yang positif dan lyak bagi anak, tegas dr. Budi.

Indonesia saat ini telah memiliki pedoman pemberitaan ramah anak, jadi sangat penting bagi para jurnalis juga untuk memahami pedoman tersebut.

Masing-masing pribadi wartawan harus memahami dan membayangkan bahwa berita itu dibaca oleh anak, jelasnya.

Kita semua memiliki kewajiban yang sama untuk memberikan informasi yang layak bagi anak, dalam rangka untuk perlindungan dan pemenuhan hak pada anak, tutupnya. (Indra/Red)

Pesisir Barat : Mewakili Bupati, Plt. Staf Ahli Bidang Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, Hafzi, S.Pd.,M.M membuka Bimtek Sekolah Ramah Anak (SRA) dan Konvensi Hak Anak (KHA) di GSG Labuhan Jukung Kecamatan Pesisir Tengah, pada Rabu (29/06).

Turut hadir dalam acara bimtek tersebut, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pelaksana di-Lingkup Kabupaten Pesisir Barat.

Selain itu, turut hadir juga para narasumber, Bekti Prastyani, S.Pd, Fasilitator Nasional Ahmad Asari, S.Pd.i, Ketua Gugus Tugas Layak Anak Kabupaten Pesisir Barat yang diwakili Kabid Pemerintahan Sosial Budaya Brian Virzada, S.H.,MM, Kasi Perlindungan Perempuan dan Anak, Nining Santi S dan para peserta Bimtek.

Dalam sambutannya, Plt. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintah Hafzi, S.Pd.,M.M menyampaikan bahwa Sekolah Ramah Anak (SRA) membutuhkan berbagai elemen yang yang harus diberikan pada anak. Hal tersebut dimulai dari komitmen kebijakan, seperti proses pembelajaran, ada tenaga kependidikan, ada sarana prasarana, partisipasi anak, partisipasi orang tua, masyarakat dan dunia usaha.

Hafzi juga mengajak melalui Bimtek ini nantinya bisa memahami dan memberikan pemahaman tentang hak-hak anak, terutama pada para tenaga pendidik dan kependidikan dalam menyusun rencana aksi pengembangan sekolah ramah anak di Kabupaten Pesisir Barat.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (PPPA dan KB), dr. Budi Wiyono menyampaikan bahwa kegiatan Bimtek ini bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Pesisir Barat menjadi Kabupaten Layak Anak (KLA).

dr. Budi Wiyono juga menyampaikan, bahwa hasil Bimtek ini diharapkan bisa menghasilkan komitmen yang kuat, yaitu nantinya bagi para peserta bisa memberikan pemahaman dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan anak di masyarakat.

Tidak hanya itu, Bimtek ini juga sangat penting, hal tersebut sebagai pemahaman dalam pemenuhan hak anak, baik hak untuk hidup, hak mendapatkan pengasuhan dan hak untuk mendapatkan pendidikan yang ramah anak, tegas dr. Budi Wiyono. (Indra/Red)

Pesisir Barat : Pemkab Pesisir Barat melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (PPPA dan KB) melakukan kegiatan dengan tema ” Lokakarya Mini Tingkat Kecamatan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendampingan Keluarga Beresiko Stunting “, di aula Kantor Kecamatan Pulau Pisang, pada Kamis (23/06).

Mewakili Kepala Dinas PPPA dan KB, Sekretaris Bambang Sugiman, SP. menjelaskan bahwa kegiatan ini dilakukan untuk mewujudkan generasi emas tahun 2045, yang juga merupakan impian dari negara Indonesia, jelasnya.

Bambang juga mengatakan bahwa kegiatan ini juga untuk menyongsong usia ke 100 tahun Kemerdekaan negara Indonesia, yaitu dengan memanfaatkan peluang bonus Demografi dengan tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas.

Sumber Daya Manusia Berkualitas tersebut maksudnya, seperti, Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Kreatif dan berdaya saing, tegas Bambang.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan Dan Penggerakan, Suswandi, S.KM menjelaskan bahwa kegiatan ini dilakukan untuk mewujudkan generasi emas 2045 yang juga merupakan impian dari negara Indonesia, jelasnya.

Hal Ini tentunya merupakan kunci utama dalam mewujudkan mimpi yang terletak pada penyiapan generasi penerus bangsa yang berkualitas, tambahnya.

Stunting sendiri merupakan masalah atau ancaman utama dalam mewujudkan Sumber Daya Manusia di Indonesia, jelas Suswandi.

Hal tersebut dikarenakan kondisi gagal tumbuh dan kembang pada anak akibat kekurangan asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, jelasnya. Sedangkan dampak Stunting dalam jangka pendek akan menyebabkan terganggunya perkembangan otak, kecerdasan dan gangguan pertumbuhan, tambahnya.

Sedangkan dampak jangka panjangnya akan mengakibatkan menurunnya kemampuan perkembangan kognitif otak pada anak, kesulitan belajar, kekebalan tubuh lemah sehingga mudah sakit serta beresiko tinggi munculnya penyakit metabolik, jelasnya. Bahkan ketika dewasa nanti akan memiliki tubuh pendek, tingkat produktivitas yang rendah serta tidak memiliki daya saing, tegasnya. (Indra/Red)