Connect with us

Bandar Lampung

DUH! Reses Oknum Anggota DPRD Bandarlampung Diduga ‘Fiktif’

Published

on

Bandar Lampung : Laporan reses anggota DPRD Kota Bandarlampung, Nisfu Apriana untuk masa persidangan kedua tahun sidang 2021-2022 yang diduga fiktif, semakin mencuat.

Dugaan ini semakin kuat, ketika semua ketua RT di Komplek Yuka Karang Maritim tempat laporan reses Nisfu, membantah atas pelaksanaan kegiatan reses anggota dewan tersebut.

Hal tersebut semakin jelas saat tim media mengkonfirmasi kepada ketua RT setempat saat menanggapi foto-foto kegiatan reses Nisfu di komplek yuka, dengan membagi-bagikan kotak kepada sejumlah warga tanpa ada keterangan secara rinci dan tidak terliput oleh media.

Berdasarkan keterangan laporan reses yang disampaikan ke bidang keuangan DPRD Bandarlampung, Nisfu menyebutkan, reses dilakukan pada Selasa, 23 April 2022 di Jalan Komplek Y.U.K.A Karang Maritim pukul 10.00 WIB s.d. selesai. Atas dasar laporan itu, setelah ditelusuri melalui keterangan semua ketua RT di wilayah Komplek Y.U.K.A Karang Maritim, yang masuk dalam lingkungan II Karang Maritim, Panjang, semua ketua RT menyatakan tidak pernah mengetahui adanya reses yang dilaksanakan Nisfu pada April 2022.

Fahrul, Ketua RT.01 komplek yuka karang maritim yang notabene juga merupakan tim sukses Nisfu Apriana, saat ditunjukkan foto-foto reses Nisfu pada bulan april mengatakan bahwa, salah satu foto tersebut diyakini olehnya adalah kegiatan tahun sebelumnya dan wilayah kegiatannya pun ada di kelurahan Bumi Waras, Kecamatan Bumi Waras.

“Wah ini bukan warga warga sini. Dan ini bukan kegiatan disini,”terang Fahrul Ketua RT 01 Komplek Yuka Karang Maritim. Kamis (30/6/2022). Ketua RT.02 Kelurahan Karang Maritim Lungkungan 2, Alwini saat dikunjungi wartawan di kediamannya saat ditunjukkan foto foto kegiatan reses menegaskan bahwa tempat tersebut bukan wilayah Komplek Yuka Karang Maritim.

“Bukan, ini bukan disini. Saya pun tidak kenal dengan warga warga yang ada dalam foto,”ujar Alwini. Ketua RT.03 juga mengatakan melalui via tlp mengatakan dan meyakini kegiatan reses Nisfu di tahun 2022 tidak ada ucap Iwan. Sementara itu, Ketua RT 04 Kompleks Yuka Karang Maritim juga menegaskan bahwa foto-foto kegiatan reses diyakini bukan diwilayah Komplek Yuka kelurahan Karang Maritim.

“Gak ada itu bang. Kalo melihat foto tersebut, itu menjorok ke laut,” ujar Bunyamin Ketua RT 04 komplek Yuka Karang Maritim.

Ketua RT 05, Bapak Misbah yang merupakan Guru Ngaji Nisfu saat kecil yang dipanggil Abi menjelaskan bahwa, kontribusi Nisfu Apriana hanya pada saat pencalonan Legislatif dengan memasang lampu penerangan jalan. Setelah ia duduk di legislatif, tidak ada satu pun kegiatan yang terpasilitasi oleh Nisfu.

Tiap tahun hanya meminta ke tiap RT untuk membuat usulan tanpa ada realisasi satu pun di kelurahan ini khususnya Komplek Yuka Karang Maritim maritim.

“Saat pengumpulan usulan nisfu tidak pernah turun langsung, hanya melalui Ketua RT O1, Ketua RT.06 juga mengatakan tidak ada kegiatan reses pak Nisfu saat bulan April yang bertepatan saat bulan Ramadhan, Bu Fani ketua RT.06 ini hanya mengatakan diminta usulan saja melalui tim pak Nisfu, tapi kenyataannya ga ada yang di lakukan untuk masyarakat Komplek Yuka Karang Maritim.

Hingga berita ini di turunkan belum ada konfirmasi resmi dari anggota DPRD Bandar Lampung Nisfu Apriana, reporter lampungtoday.com yang coba mendatangi Nifsu di kantornyapun tidak berhasil menkonfirmasi lantaran yang bersangkutan tidak berada di tempat. (Rek)

Bandar Lampung

Usai di Tertipkan, PKL Jalan Jendral Suprato dan Pangkal Pinang Bingung Cari Cari Rezeki

Published

on

Bandar Lampung : Pasca di tertibkan oleh Anggota Sat Pol PP Kota Bandar Lampung, pedagang kaki lima yang biasa berjualan di seputaran Jalan Jend Suprapto dan Panggal Pinang mengaku kebingunan untuk menjual barang dagangannya.

Yanti salah satu pedagang masker yang lapaknya ikut di tertibkan mengaku bingung kemana ia harus berjualan dan mencari rizki untuk kehidupannya sehari-hari.

Ia mengaku tidak sanggup jika harus menyewa took atau kios seperti pedagang lainnya.

” Ya mau gimna ini juga kebutuhan perut yang gak bisa dibohongi jadi tetap berdagang walaupun sudah dapat sp, tapi ya sudah kita ikuti saja kalau prosedurnya seperti itu, ” ujarnya.

“Yah mau ga mau kita pindah dagangnya, cari tempat yang aman seperti dipasar gitu atau pasar pagi sore, Sebetulnya semuanya pengen di kasih tempat yang aman dan nyaman, ” ungkapnya.

Dari pantauan di lapangan, saat penertiban para pendagang kaki lima, sempat bersitegang antara petugas dan pedagang. Ada beberapa pedagang yang mencoba menghalangi penertiban tapi bisa di atasi oleh Personel dengan memberi arahan yang bijak pendekatan secara humanis. (Zld/Red).

Continue Reading

Bandar Lampung

Terjunkan Pol PP, PKL Kocar Kacir

Published

on

Bandar Lampung : Hampir seratusan pedagang kaki lima yang berada di Jalan Suprapto dan Jalan Pangkal Pinang Bandar Lampung kocar kacir. Jumat (5/8/2022).

Para pedagang kaki lima yang saat itu sedang asik menjual dangannya sontak berlarian menyelamatkan dagangannya lantaran adanya penertiban pedagang oleh Sat Pol PP Bandar Lampung.

Dengan seragam lengkap Pasukan elit Eva Dwiyana itu langsung menyisir pedagang yang berada di Jalan Suprapto dan Pangkal Pinang tak jauh dari Mall Simpur Center.

Penertiban di lakukan lantaran banyaknya laporan warga Bandar Lampung yang mengeluhkan banyaknya pedagang dan parkir liar di sekitar badan jalan sehingga menyulitkan pengendara mobil untuk melintasi jalur tersebut.

Kabid Tibum Satuan Polisi Pamong Praja(sat pol pp) Jan Roma mengakatan bahwa penertiban ini di lakukan sudah sesuai dengan prosedur, dan sebelumnya Pemkot Bandar Lampung telah memberikan pemberitahuan baik lisan dan tulisan. (ZLD/Red).

Continue Reading

Bandar Lampung

Alzier Dianis Thabranie Apresiasi Kinerja Kejati, Tersangka Dana Hibah KONI Lebih Dari 1 Orang

Published

on

BANDARLAMPUNG – Tokoh masyarakat Lampung, M. Alzier Dianis Thabranie kembali memberikan apresiasi dukungan terhadap kinerja jajaran Kejati Lampung dalam menyidik kasus dugaan korupsi dana hibah KONI Lampung bernilai puluhan miliaran.

Sebelumnya, tim penyidik memastikan akan menetapkan tersangka lebih dari 1 orang dalam kasus ini.

“Artinya bisa 2, atau mungkin 8 sampai 10 tersangka. Kalau saya ingin sebanyak-banyaknya. Semua yang terlibat harus jadi tersangka dan diminta pertanggungjawaban. Tidak peduli siapapun. Mau dia orang dekat gubernur, birokrat, akademisi, pengusaha, wartawan, dan beragam profesi lain,” tandas salahsatu anggota Mustasyar Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PW-NU) Provinsi Lampung ini.

Menurut Alzier yang sehari-hari berprofesi sebagai advokat, Indonesia menganut asas persamaan di depan hukum (equality before the law).

Karenanya semua orang berhak mendapat perlakuan sama di mata hukum, tanpa ada proses diskriminasi dan ketidakadilan.

Alzier pun berharap tim penyidik terbuka dan transparan mengumumkan nama semua pihak yang terlibat untuk ditetapkan tersangka.

“Sekali lagi umumkan semua. biar masyarakat tahu siapa saja yang telah tega makan uang rakyat. Mereka harus mendapat sanksi. Baik pidana maupun sosial, sebagai efek jera. Tanpa terkecuali, apakah si kaya atau miskin. Baik itu pejabat ataupun bukan. Semua sama di mata hukum. Tim penyidik harus tegas dan tidak pandang bulu,” tandasnya.

Mengapa ? “Sebab jika ini dilakukan, tentunya kepercayaan masyarat terhadap kinerja kejaksaan akan sampai di daerah. Selama ini kan yang terkenal, terkesan hanya kinerja jajaran Pidsus Kejaksaan Agung yang aktif membongkar praktek korupsi,” kata dia.

Seperti diberitakan, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Lampung, Nanang Sigit Yulianto memastikan kasus dugaan korupsi dana hibah KONI Lampung senilai Rp29 M terus berjalan.

“Penyidikan kasus KONI Lampung enggak mandek, Kajati pastikan penyidikan Kasus KONI berjalan,” kata dia.

Kajati mengatakan, saat ini, pihaknya masih menunggu hasil audit penghitungan kerugian negara dari BPKP sebagai acuan menetapkan kerugian negara.

“Saat ini sedang menunggu hasil kerugian negara dari BPKP dan tinggal menunggu bagaimana hasilnya untuk memastikan bahwasanya berapa jumlah kerugian negara,” katanya dalam press conferance Hari Bhakti Adhyaksa di Kejati Lampung, Jumat (22/7)

Sementara Kasidik Pidsus Kejati Lampung Krisnandar mengungkapkan, sesungguhnya pihak penyidik sudah memiliki calon tersangka. Bahkan jumlahnya lebih dari satu orang.

“Calon tersangka sudah ada. Lebih dari satu, tapi belum bisa kami publish. Tunggu tanggal mainnya,” ujar Krisnandar.

Ia menjelaskan, proses penetapan tersangka agak terhambat hasil audit kerugian negara yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Lampung.

“Untuk proses audit, memang tidak ada tenggang atau batas waktu tertentu. Tapi yang jelas semakin cepat semakin bagus. Kami masih terus koordinasi, beberapa hari kemarin tim sudah ke BPKP,” katanya.

Diketahui, dalam kurun waktu 24 Januari-24 Mei masa penyidikan, Kejati Lampung telah memeriksa lebih dari 80 saksi, namun belum ada tersangka yang ditetapkan. Saksi yang diperiksa termasuk Ketua Umum KONI Lampung, H. Yusuf Barusman. Lalu Sekretaris dan Bendahara KONI Lampung, Subeno dan Liliyana Ali.

Kemudian ada juga nama Hanibal dan Frans Nurseto, masing-masing sebagai Wakil Ketua Umum I dan II KONI Lampung. Selanjutnya ada nama Kadisnaker Provinsi Lampung Agus Nompitu sebagai Wakil Ketua Umum III Bidang Perencanaan Anggaran dan Sumber Daya Usaha KONI Provinsi Lampung. Serta puluhan nama saksi lainnya. (red)

Continue Reading

Trending