Connect with us

Bandar Lampung

Tak Patuhi Putusan MA, PT. BAS Residence Konsumen Bakal Lapor ke Polda Lampung

Published

on

Bandarlampung : PT. Bukit Alam Surya (BAS) Residence Cq. PT. BAS akan dilaporkan konsumennya ke Polda Lampung atas dugaan tindak pidana penipuan.

Pasalnya, PT. BAS tidak mematuhi putusan Mahkamah Agung (MA) untuk mengembalikan uang muka atau Down Payment (DP) ke konsumen. Putusan MA Nomor 3526 K/Pdt/2020 tersebut dikeluarkan tanggal 10 Desember 2020 silam.

Diketahui, guna mempertanyakan atas putusan MA tersebut, konsumen PT. BAS atas nama Bong Miau Tho didampingi suaminya, Anton Lie pada hari Selasa (26/7/2022) mendatangi kantor PT BAS Residence di Gunung Camang, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung. Di perumahan tersebut, Bong Miau Tho bertemu bagian pemasaran, Leni Aprilinda. ”Masalah ini, kami (PT. BAS) sudah serahkan ke penasehat hukum,” kata Leni Aprilinda, Selasa (26/7/2022).

Saat dikonfirmasi, kuasa hukum PT. BAS, Sofyan Sitepu, S.H. mengaku kalau pihaknya sudah memberi masukan ke PT. BAS untuk mematuhi putusan MA tersebut. ”Putusan MA tersebut sudah inkracht, kami sudah memberi saran ke klien (PT. BAS) untuk mematuhi putusan tersebut,” kata Sofyan Sitepu, S.H. saat dikonfirmasi via ponsel.

Merasa dipingpong, konsumen PT. BAS, Bong Miau Tho akan melakukan upaya hukum, membuat laporan dugaan tindak pidana penipuan yang dilakukan PT. BAS. ”Kami akan laporkan dugaan tindak pidananya ke Polda Lampung,” kata Bong Miau Tho didampingi suaminya, Anton Lie.

Diketahui, PT. Bukit Alam Surya (PT. BAS) mengabaikan putusan Mahkamah Agung (MA) atas masalah gugatan konsumennya, Bong Miau Tho. MA melalui putusannya Nomor 3526 K/Pdt/2020 menolak Kasasi PT BAS yakni menguatkan putusan Pengadilan Tinggi (PT) Tanjungkarang. Meminta PT. BAS mengembalikan uang muka atau down payment (DP) kepada konsumen, Bong Miau Tho.

Pada putusan MA tanggal 10 Desember 2020 tersebut menetapkan, pertama, menolak permohonan pemohon kasasi PT Bukit Alam Surya Residence Cq. PT. BAS. ”Kedua, menghukum pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500 ribu,” terang Sudrajad Dimyati, SH, MH, Hakim Agung yang ditetapkan Ketua MA sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, SH, MH dan Dr. Rahmi Mulyati, SH, MH selaku Hakim-Hakim Agung sebagai anggota.

Masalah ini berawal saat Bong Miau Tho membeli tanah dan rumah di Bukit Alam Surya Residence tahun 2012 silam. Perumahan tersebut di Kapling Inclide Rumah Type Diamond Classic Block H.01 dengan luas tanah 420 meter persegi, dua bangunan dengan luas bangunan 150 meter dan satunya 50 meter persegi dengan harga Rp.1.697.000.000,- (satu miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta).

Sebagai tanda jadi Bong Miau Tho membayar dengan DP 30% (Persen) dan dibayar tiga kali tahapan pada tahun 2012. Pembayaran pertama pada tanggal 1 Juni 2012 sebesar Rp.15 Juta, kemudian pembayaran kedua pada tanggal 6 Juni 2012 dibayar sebesar Rp.241.000.000,- keduanya ditandatangani oleh direktur PT BAS yang bernama Harto.

Selanjutnya pembayaran DP ketiga pada tanggal 21 Nopember tahun 2012 dengan sejumlah uang 253.100.000.- yang ditandatangani oleh Leni Aprilinda dan Edward Rully Kepala Cabang PT BAS. Total pembayaran yang dilakukan Bong Miau Tho sebesar Rp509.100.000 kepada PT BAS dengan bukti kwitansi pemberian uang DP sebanyak 3 kali. Namun, meski telah memberi uang DP. pembangunan perumahan tersebut tidak terealisasi.

Merasa tertipu oleh PT. BAS, Bong Miau Tho melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Tanjungkarang. Pada tanggal 9 Desember 2019, PN Tanjungkarang mangabulkan gugatan Bong Miau Tho agar PT BAS mengembalikan uang muka yang telah diserahkan ke PT BAS sebesar Rp.509.100.000,-.

Atas putusan PN Tanjungkarang tersebut, PT BAS melakukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Tanjungkarang. Lagi, banding yang dilakukan PT BAS ditolak dan menguatkan putusan PN Tanjungkarang.

Upaya hukum masih dilakukan PT BAS yakni melakukan kasasi ke MA. Namun upaya PT. BAS juga mentah. MA menolak permohonan kasasi yang dilakukan PT. BAS. (zld/rls)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Bandar Lampung

Usai di Tertipkan, PKL Jalan Jendral Suprato dan Pangkal Pinang Bingung Cari Cari Rezeki

Published

on

Bandar Lampung : Pasca di tertibkan oleh Anggota Sat Pol PP Kota Bandar Lampung, pedagang kaki lima yang biasa berjualan di seputaran Jalan Jend Suprapto dan Panggal Pinang mengaku kebingunan untuk menjual barang dagangannya.

Yanti salah satu pedagang masker yang lapaknya ikut di tertibkan mengaku bingung kemana ia harus berjualan dan mencari rizki untuk kehidupannya sehari-hari.

Ia mengaku tidak sanggup jika harus menyewa took atau kios seperti pedagang lainnya.

” Ya mau gimna ini juga kebutuhan perut yang gak bisa dibohongi jadi tetap berdagang walaupun sudah dapat sp, tapi ya sudah kita ikuti saja kalau prosedurnya seperti itu, ” ujarnya.

“Yah mau ga mau kita pindah dagangnya, cari tempat yang aman seperti dipasar gitu atau pasar pagi sore, Sebetulnya semuanya pengen di kasih tempat yang aman dan nyaman, ” ungkapnya.

Dari pantauan di lapangan, saat penertiban para pendagang kaki lima, sempat bersitegang antara petugas dan pedagang. Ada beberapa pedagang yang mencoba menghalangi penertiban tapi bisa di atasi oleh Personel dengan memberi arahan yang bijak pendekatan secara humanis. (Zld/Red).

Continue Reading

Bandar Lampung

Terjunkan Pol PP, PKL Kocar Kacir

Published

on

Bandar Lampung : Hampir seratusan pedagang kaki lima yang berada di Jalan Suprapto dan Jalan Pangkal Pinang Bandar Lampung kocar kacir. Jumat (5/8/2022).

Para pedagang kaki lima yang saat itu sedang asik menjual dangannya sontak berlarian menyelamatkan dagangannya lantaran adanya penertiban pedagang oleh Sat Pol PP Bandar Lampung.

Dengan seragam lengkap Pasukan elit Eva Dwiyana itu langsung menyisir pedagang yang berada di Jalan Suprapto dan Pangkal Pinang tak jauh dari Mall Simpur Center.

Penertiban di lakukan lantaran banyaknya laporan warga Bandar Lampung yang mengeluhkan banyaknya pedagang dan parkir liar di sekitar badan jalan sehingga menyulitkan pengendara mobil untuk melintasi jalur tersebut.

Kabid Tibum Satuan Polisi Pamong Praja(sat pol pp) Jan Roma mengakatan bahwa penertiban ini di lakukan sudah sesuai dengan prosedur, dan sebelumnya Pemkot Bandar Lampung telah memberikan pemberitahuan baik lisan dan tulisan. (ZLD/Red).

Continue Reading

Bandar Lampung

Alzier Dianis Thabranie Apresiasi Kinerja Kejati, Tersangka Dana Hibah KONI Lebih Dari 1 Orang

Published

on

BANDARLAMPUNG – Tokoh masyarakat Lampung, M. Alzier Dianis Thabranie kembali memberikan apresiasi dukungan terhadap kinerja jajaran Kejati Lampung dalam menyidik kasus dugaan korupsi dana hibah KONI Lampung bernilai puluhan miliaran.

Sebelumnya, tim penyidik memastikan akan menetapkan tersangka lebih dari 1 orang dalam kasus ini.

“Artinya bisa 2, atau mungkin 8 sampai 10 tersangka. Kalau saya ingin sebanyak-banyaknya. Semua yang terlibat harus jadi tersangka dan diminta pertanggungjawaban. Tidak peduli siapapun. Mau dia orang dekat gubernur, birokrat, akademisi, pengusaha, wartawan, dan beragam profesi lain,” tandas salahsatu anggota Mustasyar Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PW-NU) Provinsi Lampung ini.

Menurut Alzier yang sehari-hari berprofesi sebagai advokat, Indonesia menganut asas persamaan di depan hukum (equality before the law).

Karenanya semua orang berhak mendapat perlakuan sama di mata hukum, tanpa ada proses diskriminasi dan ketidakadilan.

Alzier pun berharap tim penyidik terbuka dan transparan mengumumkan nama semua pihak yang terlibat untuk ditetapkan tersangka.

“Sekali lagi umumkan semua. biar masyarakat tahu siapa saja yang telah tega makan uang rakyat. Mereka harus mendapat sanksi. Baik pidana maupun sosial, sebagai efek jera. Tanpa terkecuali, apakah si kaya atau miskin. Baik itu pejabat ataupun bukan. Semua sama di mata hukum. Tim penyidik harus tegas dan tidak pandang bulu,” tandasnya.

Mengapa ? “Sebab jika ini dilakukan, tentunya kepercayaan masyarat terhadap kinerja kejaksaan akan sampai di daerah. Selama ini kan yang terkenal, terkesan hanya kinerja jajaran Pidsus Kejaksaan Agung yang aktif membongkar praktek korupsi,” kata dia.

Seperti diberitakan, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Lampung, Nanang Sigit Yulianto memastikan kasus dugaan korupsi dana hibah KONI Lampung senilai Rp29 M terus berjalan.

“Penyidikan kasus KONI Lampung enggak mandek, Kajati pastikan penyidikan Kasus KONI berjalan,” kata dia.

Kajati mengatakan, saat ini, pihaknya masih menunggu hasil audit penghitungan kerugian negara dari BPKP sebagai acuan menetapkan kerugian negara.

“Saat ini sedang menunggu hasil kerugian negara dari BPKP dan tinggal menunggu bagaimana hasilnya untuk memastikan bahwasanya berapa jumlah kerugian negara,” katanya dalam press conferance Hari Bhakti Adhyaksa di Kejati Lampung, Jumat (22/7)

Sementara Kasidik Pidsus Kejati Lampung Krisnandar mengungkapkan, sesungguhnya pihak penyidik sudah memiliki calon tersangka. Bahkan jumlahnya lebih dari satu orang.

“Calon tersangka sudah ada. Lebih dari satu, tapi belum bisa kami publish. Tunggu tanggal mainnya,” ujar Krisnandar.

Ia menjelaskan, proses penetapan tersangka agak terhambat hasil audit kerugian negara yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Lampung.

“Untuk proses audit, memang tidak ada tenggang atau batas waktu tertentu. Tapi yang jelas semakin cepat semakin bagus. Kami masih terus koordinasi, beberapa hari kemarin tim sudah ke BPKP,” katanya.

Diketahui, dalam kurun waktu 24 Januari-24 Mei masa penyidikan, Kejati Lampung telah memeriksa lebih dari 80 saksi, namun belum ada tersangka yang ditetapkan. Saksi yang diperiksa termasuk Ketua Umum KONI Lampung, H. Yusuf Barusman. Lalu Sekretaris dan Bendahara KONI Lampung, Subeno dan Liliyana Ali.

Kemudian ada juga nama Hanibal dan Frans Nurseto, masing-masing sebagai Wakil Ketua Umum I dan II KONI Lampung. Selanjutnya ada nama Kadisnaker Provinsi Lampung Agus Nompitu sebagai Wakil Ketua Umum III Bidang Perencanaan Anggaran dan Sumber Daya Usaha KONI Provinsi Lampung. Serta puluhan nama saksi lainnya. (red)

Continue Reading

Trending