Connect with us

Bandar Lampung

Alzier Dianis Thabranie Apresiasi Kinerja Kejati, Tersangka Dana Hibah KONI Lebih Dari 1 Orang

Published

on

BANDARLAMPUNG – Tokoh masyarakat Lampung, M. Alzier Dianis Thabranie kembali memberikan apresiasi dukungan terhadap kinerja jajaran Kejati Lampung dalam menyidik kasus dugaan korupsi dana hibah KONI Lampung bernilai puluhan miliaran.

Sebelumnya, tim penyidik memastikan akan menetapkan tersangka lebih dari 1 orang dalam kasus ini.

“Artinya bisa 2, atau mungkin 8 sampai 10 tersangka. Kalau saya ingin sebanyak-banyaknya. Semua yang terlibat harus jadi tersangka dan diminta pertanggungjawaban. Tidak peduli siapapun. Mau dia orang dekat gubernur, birokrat, akademisi, pengusaha, wartawan, dan beragam profesi lain,” tandas salahsatu anggota Mustasyar Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PW-NU) Provinsi Lampung ini.

Menurut Alzier yang sehari-hari berprofesi sebagai advokat, Indonesia menganut asas persamaan di depan hukum (equality before the law).

Karenanya semua orang berhak mendapat perlakuan sama di mata hukum, tanpa ada proses diskriminasi dan ketidakadilan.

Alzier pun berharap tim penyidik terbuka dan transparan mengumumkan nama semua pihak yang terlibat untuk ditetapkan tersangka.

“Sekali lagi umumkan semua. biar masyarakat tahu siapa saja yang telah tega makan uang rakyat. Mereka harus mendapat sanksi. Baik pidana maupun sosial, sebagai efek jera. Tanpa terkecuali, apakah si kaya atau miskin. Baik itu pejabat ataupun bukan. Semua sama di mata hukum. Tim penyidik harus tegas dan tidak pandang bulu,” tandasnya.

Mengapa ? “Sebab jika ini dilakukan, tentunya kepercayaan masyarat terhadap kinerja kejaksaan akan sampai di daerah. Selama ini kan yang terkenal, terkesan hanya kinerja jajaran Pidsus Kejaksaan Agung yang aktif membongkar praktek korupsi,” kata dia.

Seperti diberitakan, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Lampung, Nanang Sigit Yulianto memastikan kasus dugaan korupsi dana hibah KONI Lampung senilai Rp29 M terus berjalan.

“Penyidikan kasus KONI Lampung enggak mandek, Kajati pastikan penyidikan Kasus KONI berjalan,” kata dia.

Kajati mengatakan, saat ini, pihaknya masih menunggu hasil audit penghitungan kerugian negara dari BPKP sebagai acuan menetapkan kerugian negara.

“Saat ini sedang menunggu hasil kerugian negara dari BPKP dan tinggal menunggu bagaimana hasilnya untuk memastikan bahwasanya berapa jumlah kerugian negara,” katanya dalam press conferance Hari Bhakti Adhyaksa di Kejati Lampung, Jumat (22/7)

Sementara Kasidik Pidsus Kejati Lampung Krisnandar mengungkapkan, sesungguhnya pihak penyidik sudah memiliki calon tersangka. Bahkan jumlahnya lebih dari satu orang.

“Calon tersangka sudah ada. Lebih dari satu, tapi belum bisa kami publish. Tunggu tanggal mainnya,” ujar Krisnandar.

Ia menjelaskan, proses penetapan tersangka agak terhambat hasil audit kerugian negara yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Lampung.

“Untuk proses audit, memang tidak ada tenggang atau batas waktu tertentu. Tapi yang jelas semakin cepat semakin bagus. Kami masih terus koordinasi, beberapa hari kemarin tim sudah ke BPKP,” katanya.

Diketahui, dalam kurun waktu 24 Januari-24 Mei masa penyidikan, Kejati Lampung telah memeriksa lebih dari 80 saksi, namun belum ada tersangka yang ditetapkan. Saksi yang diperiksa termasuk Ketua Umum KONI Lampung, H. Yusuf Barusman. Lalu Sekretaris dan Bendahara KONI Lampung, Subeno dan Liliyana Ali.

Kemudian ada juga nama Hanibal dan Frans Nurseto, masing-masing sebagai Wakil Ketua Umum I dan II KONI Lampung. Selanjutnya ada nama Kadisnaker Provinsi Lampung Agus Nompitu sebagai Wakil Ketua Umum III Bidang Perencanaan Anggaran dan Sumber Daya Usaha KONI Provinsi Lampung. Serta puluhan nama saksi lainnya. (red)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Bandar Lampung

Usai di Tertipkan, PKL Jalan Jendral Suprato dan Pangkal Pinang Bingung Cari Cari Rezeki

Published

on

Bandar Lampung : Pasca di tertibkan oleh Anggota Sat Pol PP Kota Bandar Lampung, pedagang kaki lima yang biasa berjualan di seputaran Jalan Jend Suprapto dan Panggal Pinang mengaku kebingunan untuk menjual barang dagangannya.

Yanti salah satu pedagang masker yang lapaknya ikut di tertibkan mengaku bingung kemana ia harus berjualan dan mencari rizki untuk kehidupannya sehari-hari.

Ia mengaku tidak sanggup jika harus menyewa took atau kios seperti pedagang lainnya.

” Ya mau gimna ini juga kebutuhan perut yang gak bisa dibohongi jadi tetap berdagang walaupun sudah dapat sp, tapi ya sudah kita ikuti saja kalau prosedurnya seperti itu, ” ujarnya.

“Yah mau ga mau kita pindah dagangnya, cari tempat yang aman seperti dipasar gitu atau pasar pagi sore, Sebetulnya semuanya pengen di kasih tempat yang aman dan nyaman, ” ungkapnya.

Dari pantauan di lapangan, saat penertiban para pendagang kaki lima, sempat bersitegang antara petugas dan pedagang. Ada beberapa pedagang yang mencoba menghalangi penertiban tapi bisa di atasi oleh Personel dengan memberi arahan yang bijak pendekatan secara humanis. (Zld/Red).

Continue Reading

Bandar Lampung

Terjunkan Pol PP, PKL Kocar Kacir

Published

on

Bandar Lampung : Hampir seratusan pedagang kaki lima yang berada di Jalan Suprapto dan Jalan Pangkal Pinang Bandar Lampung kocar kacir. Jumat (5/8/2022).

Para pedagang kaki lima yang saat itu sedang asik menjual dangannya sontak berlarian menyelamatkan dagangannya lantaran adanya penertiban pedagang oleh Sat Pol PP Bandar Lampung.

Dengan seragam lengkap Pasukan elit Eva Dwiyana itu langsung menyisir pedagang yang berada di Jalan Suprapto dan Pangkal Pinang tak jauh dari Mall Simpur Center.

Penertiban di lakukan lantaran banyaknya laporan warga Bandar Lampung yang mengeluhkan banyaknya pedagang dan parkir liar di sekitar badan jalan sehingga menyulitkan pengendara mobil untuk melintasi jalur tersebut.

Kabid Tibum Satuan Polisi Pamong Praja(sat pol pp) Jan Roma mengakatan bahwa penertiban ini di lakukan sudah sesuai dengan prosedur, dan sebelumnya Pemkot Bandar Lampung telah memberikan pemberitahuan baik lisan dan tulisan. (ZLD/Red).

Continue Reading

Bandar Lampung

Bertemu Kepala KSOP Kelas I Panjang, Guntur Gutawan Beberkan Fakta Sebenarnya Soal SPTI

Published

on

Bandar Lampung : DPC Khusus Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia (F.SPTI/KSPSI) Pelabuhan Panjang beraudiensi dengan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas 1 Panjang. Pertemuan dilaksanakan dalam rangka menjalin silaturahmi sekaligus memaparkan legalitas SPTI yang benar dan berlandaskan hukum. Senin (01/8/2022).

Dalam audensi yang berlangsung di Aula Kantor KSOP Panjang Lampung, Ketua SPTI Pelabuhan Panjang, Guntur Gutawan mengatakan bahwa ada 18 orang pengurus di SPTI pelabuhan panjang, yang terdiri dari Ketua, Sekertaris, Bendahara serta pengurus lainya.

“Kronologi organisasi SPTI pelabuhan panjang, mungkin perlu tidak perlu, tetapi agar pihak KSOP panjang terang benderang dan saya berharap kita tidak salah dalam menentukan kebijakan-kebijakan khususnya di SPTI,” katanya

Perlu diketahui, SPTI berdiri pada tahun 1971 dan telah mendapatkan catatan di Disnaker pada tahun 2004.

“Biar tidak ada Dualisme pengurusan SPTI Pelabuhan Panjang. Karena kami juga sudah menuntun secara organisasi, saya tidak mengatakan ilegal, namun saya memiliki buku legalitas,” Jelasnya.

“Karena kita tidak mencari legalitas, tetapi kita mempunyai dan memiliki buku legalisasi itu,” tambahnya.

Selain itu, Ia menyampaikan bahwa surat legalitas SK pencatatan Disnaker di PP sudah ada.

Kemudian yang sangat kami sayangkan dari pengurus SPTI, sebelumnya kenapa dia tidak memenuhi pernyataan, ya mungkin karena sudah lama keenakan, begitu ada perubahan dia mengakui,” ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, pihaknya akan melalui jalur hukum terkait hal ini.

“Karena mereka ikut Munas, tapi ketika mau ada pemilihan khususnya Kecamatan Panjang ini mereka berdekralasi, keluar. Nah tidak ada masalah bagi kami. Namun yang kami sayangi adalah pihak koperasi KBM yang masih memberatkan,” ucapnya.

“Sehingga mungkin karena adanya Audiensi ini pihak KSOP bisa melihat kaadaan yang sebenarnya sesuai dengan aturan dan legalitas yang kita miliki untuk kiranya dapat memperpanjang hubungan. Karena KSOP panjang merupakan pembina kami. Dan kami meminta agar koperasi KBM tidak mendualismekan kaadaan kami,” tambahnya.

Kemudian Ia berharap terhadap KSOP panjang yang merupakan pembina SPTI, agar memberi arahan terhadap salah satu organisasi yang dibinanya.

“Kami sebagai yang dibina siap menerima arahan-arahan untuk kedepannya yang mengenai perkerjaan buruh harus seperti apa, maka kami sangat mengharapkan sekali,” harapnya.

Sementara, Kepala KSOP Kelas 1 Panjang, Hendri Ginting mengucapkan terimakasih serta berharap agar semua bisa dapat berjalan sesuai prosedur dan dapat diselesaikan serta menemui titik terang.

“Sekarang bagaimana caranya kita membuat suatu kebaikan-kebaikan, agar kedepanya lebih baik,” kata Hendri Ginting.

Lanjutnya, “Yang penting dalam pelabuhan ini terciptanya kondusifitas, rasa aman agar semuanya berjalan dengan baik, karena dengan adanya suasananya yang kondusif, maka mulai dari pejabat, pengusaha sampai buruh bisa bekerja dengan baik,” pungakasnya.(zld/Red)

Continue Reading

Trending