Connect with us

Bandar Lampung

Sekdaprov Lampung Terima Kunjungan BP2M

Published

on

Deputi Penempatan dan Pelindungan Kawasan Amerika dan Pasifik, Lasro Simbolon, melakukan audiensi dengan Pemerintah Provinsi Lampung, Senin (21/11/2022).

Dalam pertemuan yang disambut oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto tersebut, Lasro mengatakan, betapa pentingnya sinergi dan kolaborasi BP2MI dengan berbagai stakeholder, khususnya Pemerintah Daerah dalam menangani masalah Pekerja Migran Indonesia (PMI).

“Penanganan Pekerja Migran tidak bisa hanya ditangani oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini BP2MI, Kementerian Ketenagakerjaan atau Kementerian Luar Negeri, namun sebagaimana mandat Undang-undang No. 18 Tahun 2017, secara jelas dan tegas mengatur tanggung jawab pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan juga desa,” jelas Lasro.

Lanjut Lasro, sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak sudah dilakukan, seperti dengan perguruan tinggi, lembaga-lembaga pendidikan, Kementerian/Lembaga dan berbagai stakeholder lainnya.

Selain itu, Lasro menjelaskan terbukanya peluang kerja ke luar negeri, dan pentingnya pemerintah daerah (Pemda) terlibat untuk mempersiapkan para CPMI dari awal.

“Bekerja adalah hak konstitusional warga negara. Negara wajib menyiapkan lapangan pekerjaan bagi warganya. Bahkan bekerja ke luar negeri, negara tidak punya hak untuk melarang, kecuali memfasilitasinya. Sudah ada peluang, kita salurkan masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri dan kita juga siapkan fasilitas untuk membantu para PMI,” pungkas Lasro di hadapan para pimpinan tinggi Pemprov Lampung.

Dengan adanya peran Pemda, Lasro berharap dapat membantu mengurangi angka penempatan PMI non prosedural. Serta membantu terciptanya pelindungan bagi para PMI.

Dalam penerimaannya, Fahrizal Darminto menyampaikan bahwa sangat mengapresiasi kunjungan tersebut. Dijelaskan lebih lanjut bahwa dinamika, potensi serta tantangan pelindungan PMI dapat menjadikan kolaborasi sebagai kunci pelindungan. Penguatan penyiapan penempatan CPMI utamanya persiapan berbahasa juga akan ditingkatkan melalui Balai Latihan Kerja.

Kedepan kami akan agendakan pembahasan UU 18 Tahun 2017 bersama para pemangku kepentingan di Kab/Kota utamanya pasal-pasal berkenaan Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota,”Pungkas Fahrizal.

4 Pemerintah Daerah (Pemda) di Provinsi Lampung yaitu Kabupaten Lampung Tengah, Pringsewu, Mesuji dan Waykanan telah menandatangani nota kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

Turut hadir dalam audiensi tersebut Direktur Penempatan Kawasan Amerika dan Pasifik, Mocharom Ashadi, Kepala BP3MI Lampung, Ahmad Salabi serta perwakilan dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung

Bandar Lampung

Fhinising Rehab Gedung Eksekutif RSUDAM Lampung Berantakan

Published

on

Bandar Lampung : Anggaran miliyaran rupiah yang di kucurkan RSUDAM Lampung untuk revitalisasi atau rehab gedung Eksekutif rumah sakit tersebut terkesan sia-siandan mibazir.

Alasannya rehab gedung yang didanai BLUD alias anggaran rumah sakit setempat terkesan asal jadi dan berantakan.

Dari pantauan lampungtoday.com pada saat peresmian gedung Eksekutif RSUD Abdoel Moeloek Jumat (25/11/2022) pemasangan vinyl di hampir semua ruangan tidak presisi dan tidak rata atau menggelembung.

Tak hanya itu, beberapa tembok di masing-masing ruangan poly retak serta terkesan tidak di perbaiki oleh pemborong yang mengerjakan proyek itu.

Hingga berita ini di turunkan belum ada konfirmasi resmi dari pihak rekanan.

Arek/Red

Continue Reading

Bandar Lampung

Walikota Bandarlampung ke Cianjur, Serahkan 500 Juta dan Jenguk Korban Selamat

Published

on

Bandarlampung Eva Dwiana bersama relawan kesehatan tiba di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat Rabu (23/11). Setibanya di lokasi rombongan yang membawa berbagai bantuan itu langsung menuju Posko pengungsian di SMP Negeri 1 Cugenang, dilokasi itu Walikota Bandarlampung Eva beserta tim relawan, membagikan berbagai makanan cepat saji, Vitamin dan perlengkapan Bayi.

“Bunda mewakili masyarakat kota Bandarlampung, turut belasungkawa yang sedalam-dalamnya untuk warga terdampak bencana gempa bumi, dalam kesempatan ini, Bunda menyalurkan bantuan dari masyarakat kota Bandarlampung”, Ujar Eva saat berdialog bersama warga.

Relawan kesehatan yang dipimpin Walikota Eva Dwiana, di malam harinya, menuju Pendopo Kantor Bupati Kabupaten Cianjur, di lokasi ini Walikota Menyerahkan bantuan uang Rp. 500.000.000 dan diterima oleh Sekeretaris Daerah Kabupaten Cianjur Cecep S Alamsyah.

“Semoga bantuan dari masyarakat kota Bandarlampung ini bisa bermanfaat bagi warga yang terkena dampak Gempa Bumi”, ungkap Bunda Eva sapaan akrabnya.

Walikota Eva Dwiana juga mengunjungi seorang balita bernama Azka Maulana Malik (4) yang selamat setelah tiga hari tertimbun reruntuhan rumahnya, Eva sempat menghibur Azka dengan memberi sepeda. Sebelumnya meninggalkan rumah sakit, Eva Dwiana mengajak para relawan untuk memanjatkan doa untuk ibu Azka yang ditemukan meninggal dan para korban Gempa Bumi Cianjur. (Zld).

Continue Reading

Bandar Lampung

Sekdaprov Lampung Buka Workshop Pengembangan Kompetensi bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022

Published

on

BANDARLAMPUNG—Gubernur Lampung Arinal Djunaidi diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto membuka Workshop Pengembangan Kompetensi bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022, di Hotel Novotel, Selasa (22/11/2022).

Pada Workshop tersebut, Fahrizal Darminto memaparkan 8 arahan Gubernur Lampung terkait pengembangan kompetensi bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

“Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut memiliki kompetensi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kompetensi adalah kunci yang wajib dimiliki oleh pegawai ASN, baik berupa kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosio kultural,” ucap Fahrizal.

“Sesuai arahan Pak Gubernur, pada kesempatan ini saya tegaskan kepada seluruh Jabatan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung sebagai pemimpin OPD untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut,” tegas Sekda.

Arahan Gubernur yang pertama adalah bahwa Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama harus memiliki integritas moral, profesional, dan akuntabel, serta wajib menjadi pejabat yang dapat melaksanakan segala kewajiban dan tanggungjawab dengan disiplin. Untuk itu maka diperlukan kompetensi, integritas dan loyalitas.

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama juga harus mampu beradaptasi dengan tantangan perubahan yang terjadi, baik yang disebabkan oleh dampak global, regional, nasional dan lokal.

“Saya minta Pejabat Tinggi Pratama untuk menerapkan gaya hidup yang sederhana dan menghindari perilaku hedonisme yang memamerkan kemewahan karena banyak rakyat yang susah dan prihatin. Kita jangan membuat jarak yang menimbulkan kecemburuan sosial dan opini negatif masyarakat terhadap lembaga dan aparatur pemerintah. Karena sejatinya ASN adalah pelayanan masyarakat dan pelaksana kebijakan publik,” ucap Sekda saat membacakan arahan Gubernur.

Selain itu, Gubernur juga meminta agar semua pejabat terus membina staf agar tidak terpengaruh dengan gerakan radikalisme dan terorisme serta terjebak dalam penyalahgunaan narkoba.

Lebih jauh, Gubernur meminta Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama wajib mempublikasikan program dan kegiatan di satuan kerjanya masing-masing dan hasilnya yang mendukung keberhasilan pembangunan Provinsi Lampung. Hal ini penting karena publik harus menerima informasi tentang keberhasilan pembangunan.

“Kinerja pembangunan Provinsi Lampung sekarang telah mulai berkembang bahkan dalam beberapa aspek Lampung bangkit lebih cepat daripada daerah lain, seperti terlihat dari penurunan angka kemiskinan, peningkatan IPM, penyerapan anggaran, peningkatan produksi komoditas pertanian, dll. Ini semua kita capai bukan secara kebetulan, namun hasil dari kerja keras dan koordinasi kita semua,” ucap Fahrizal.

Kemudian, dalam rangka mencapai misi ke 2 Gubernur dan Wakil Gubernur dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik guna meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayan publik, diperlukan nilai Reformasi Birokrasi yang besar yang merupakan indikator kinerja utama.

Oleh karena itu, seluruh Kepala OPD harus mempunyai pengaruh yang besar terkait kegiatan-kegiatan Reformasi Birokrasi seperti : mental aparatur, organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, SDM aparatur, pengawasan, akuntablitas dan pelayanan publik.

Kemudian, terakhir dalam arahannya, dalam rangka menghadapi Pemilu 2024, Gubernur berharap agar para Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama untuk bersifat netral dan tidak ikut dalam politik praktis.

“Fungsi ASN sebagai perekat pemersatu bangsa sehingga kedudukan ASN harus netral. Pelanggaran ASN yang tidak netral akan mendapat sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan kadar kesalahannya,” ucap Sekda.

Kegiatan yang diikuti oleh seluruh Kepala OPD dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung ini akan dilaksanakan selama dua hari yakni mulai tanggal 22 – 23 November 2022, dan diisi dengan berbagai materi peningkatan kompetensi, seperti Idealized Influence, Intelectual Stimulation, Individualized Consideration, Inspirational Motivation yang disampaikan oleh Narasumber Samsul Rahman M.A,CHt,CI.CPst., dari Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Lumosa. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Continue Reading

Trending